DISKOMINFO

SWARAREPUBLIKA.cim, Balikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar.

Salah satu langkah strategis yang kini digencarkan adalah transformasi seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) menjadi fasilitas layanan yang benar-benar memenuhi standar “Puskesmas Sehat”.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Alwiati, menjelaskan bahwa upaya ini tidak hanya berfokus pada pelayanan medis semata, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas infrastruktur, kompetensi sumber daya manusia, serta pengelolaan lingkungan yang aman dan higienis.

Menurutnya, ketiga aspek tersebut harus berjalan seiring untuk menciptakan layanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa pengelolaan limbah medis menjadi perhatian utama.

Setiap puskesmas diwajibkan memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang berfungsi mengolah limbah secara profesional agar tidak berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar.

“Puskesmas harus sehat secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi tenaga medisnya, tetapi juga lingkungannya. Kami menerapkan kewaspadaan universal secara ketat, agar masyarakat tidak berisiko tertular penyakit saat berobat,” ujar Alwiati, Kamis (9/4/2026).

Untuk menjaga konsistensi standar layanan, Dinkes Balikpapan telah membentuk Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB). Tim ini secara rutin melakukan pendampingan, evaluasi bulanan, serta monitoring melalui forum Mini Lokakarya yang digelar setiap tiga bulan.

Dalam forum tersebut, berbagai aspek dibahas secara mendalam, mulai dari kesiapan tenaga kesehatan, kelengkapan fasilitas, hingga kepatuhan terhadap prosedur operasional standar yang berlaku di masing-masing puskesmas. Di sisi lain, Dinkes juga responsif terhadap berbagai kendala di lapangan, termasuk keterbatasan fasilitas.

Salah satu contoh nyata adalah relokasi Puskesmas Margasari yang sebelumnya berada di atas perairan dan dinilai tidak lagi memenuhi standar akreditasi.

“Karena keterbatasan lahan, sementara ini kami menyewa lokasi yang lebih layak agar pelayanan tetap berjalan maksimal,” jelasnya.

Ke depan, pembangunan gedung permanen untuk puskesmas tersebut telah masuk dalam rencana strategis jangka panjang.

Selain itu, Alwiati juga menegaskan bahwa seluruh puskesmas tetap beroperasi penuh tanpa kebijakan work from home, demi memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal setiap hari kerja.

(ADV/J/Diskominfo kota Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Ancaman fenomena El Nino 2026 mulai diantisipasi serius oleh Pemerintah Kota Balikpapan melalui Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB). Langkah ini dilakukan menyusul prediksi terjadinya penurunan ketersediaan air baku yang dapat berdampak langsung terhadap pelayanan air bersih kepada masyarakat. Direktur PTMB, Yudhi Saharuddin, menjelaskan bahwa berbagai persiapan telah dilakukan sejak jauh hari.

Upaya tersebut mencakup pembahasan internal hingga koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) sebagai pihak yang berperan dalam pengelolaan sumber daya air, Rabu (8/4/2026)

“Koordinasi lintas instansi sudah kami lakukan, termasuk dengan BWS. Dalam waktu dekat, kami juga akan rapat bersama Wali Kota dan seluruh OPD untuk memastikan kesiapan menghadapi El Nino,” ujar Yudhi.

Menurutnya, langkah kolaboratif tersebut penting agar seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman dan kesiapan yang sama dalam menghadapi potensi krisis air. Prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan bahwa fenomena yang dijuluki “Godzilla El Nino” akan berlangsung pada April hingga Oktober 2026.

Untuk wilayah Balikpapan, dampak paling signifikan diperkirakan terjadi pada periode Juni sampai Oktober. Walaupun wilayah Kalimantan dikenal memiliki tingkat kelembapan yang relatif lebih tinggi dibanding daerah lain, risiko berkurangnya debit air tetap tidak bisa diabaikan.

Kondisi tersebut mendorong PTMB menyiapkan skenario pengendalian produksi air dari waduk, yang bisa mencapai pengurangan hingga 75 persen saat kondisi terparah.

“Pada periode puncak, produksi air kemungkinan akan kami batasi hingga 75 persen. Karena itu, kami sudah menyiapkan berbagai alternatif untuk menutup kekurangan pasokan,” jelasnya.

Sebagai langkah mitigasi, PTMB menyiapkan sejumlah alternatif sumber pasokan. Di antaranya dengan mengoptimalkan tiga bendali bantuan dari BWS, melakukan peningkatan kapasitas sumur air baku, serta menjajaki pemanfaatan Embung Wain yang saat ini masih dalam proses koordinasi dengan Kementerian Kehutanan.

Tidak hanya berfokus pada suplai, PTMB juga menyiapkan strategi distribusi darurat bagi pelanggan yang terdampak. Penyaluran air bersih melalui mobil tangki akan dimaksimalkan, dengan rencana pengoperasian hingga 30 unit armada untuk menjangkau wilayah yang mengalami gangguan layanan.

“Untuk kondisi darurat, kami menargetkan hingga 30 unit mobil tangki disiapkan agar distribusi air tetap berjalan bagi masyarakat yang terdampak,” tambah Yudhi.

Agar penyaluran berjalan efektif, PTMB akan berkoordinasi dengan pihak kecamatan setempat sehingga distribusi air dapat tepat sasaran dan merata. Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga mulai digencarkan. Warga diimbau untuk menggunakan air secara bijak sebagai bagian dari upaya bersama menghadapi potensi krisis air.

“Kami mengimbau masyarakat untuk mulai berhemat dalam penggunaan air. Kami juga menyalurkan tandon bagi warga terdampak agar bisa menampung air saat distribusi berlangsung,” tutupnya.

Dengan kesiapan yang terus dimatangkan serta dukungan lintas sektor, PTMB optimistis dampak El Nino terhadap layanan air bersih di Balikpapan dapat ditekan.

Pemerintah kota pun dijadwalkan akan menyampaikan kesiapan ini secara resmi dalam forum koordinasi bersama seluruh perangkat daerah dalam waktu dekat.

(ADV/J/Diskominfo kota Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Upaya memperluas perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah terus digencarkan Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Sosial.

Pada tahun 2026, sebanyak 2.913 pekerja dari sektor informal diusulkan untuk memperoleh program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko kerja.

Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan, Edy Gunawan, menjelaskan bahwa pengajuan tersebut tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan telah melalui proses administrasi serta koordinasi lintas instansi. Program ini menyasar kelompok pekerja yang selama ini menghadapi risiko tinggi dalam pekerjaan, namun belum memiliki jaminan sosial secara mandiri.

“Mayoritas dari mereka bekerja di sektor informal dengan tingkat risiko yang cukup tinggi, tetapi belum mendapatkan perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan dasar,” ungkapnya , Senin (6/4/2026).

Menurut Edy, langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat merasakan kehadiran negara, khususnya dalam hal perlindungan kerja. Ia menegaskan bahwa pekerja rentan perlu mendapatkan perhatian serius agar dapat menjalankan aktivitas dengan rasa aman.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa usulan tersebut telah diajukan secara resmi kepada Sekretaris Daerah sejak 10 Maret 2026. Saat ini, prosesnya tinggal menunggu penerbitan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Balikpapan sebagai dasar hukum pelaksanaan program.

“Secara administratif semua sudah kami lengkapi. Kami tinggal menunggu persetujuan melalui SK Wali Kota agar program ini bisa segera direalisasikan,” jelasnya.

Adapun ribuan calon penerima berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan, mulai dari pedagang kecil, buruh harian, hingga pekerja lepas yang selama ini belum tersentuh perlindungan ketenagakerjaan secara memadai. Edy menekankan bahwa program ini tidak bersifat sementara, melainkan dirancang sebagai perlindungan jangka panjang bagi para pekerja.

Dengan adanya jaminan sosial, mereka diharapkan tetap terlindungi ketika menghadapi risiko seperti kecelakaan kerja maupun kondisi darurat lainnya.

“Ini bukan sekadar bantuan sesaat, tetapi bentuk perlindungan berkelanjutan bagi pekerja dan keluarganya,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja informal yang umumnya tidak memiliki kepastian penghasilan maupun jaminan dari pemberi kerja, berbeda dengan pekerja formal. Melalui program ini, diharapkan para pekerja dapat bekerja dengan lebih tenang dan produktif tanpa dihantui kekhawatiran terhadap risiko kerja.

Selain itu, program ini juga diyakini mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Saat ini, Dinas Sosial masih menunggu pengesahan SK Wali Kota. Setelah itu, tahapan lanjutan seperti verifikasi akhir data serta koordinasi teknis akan segera dilakukan.

“Kami sudah menyiapkan seluruh tahapan. Begitu SK diterbitkan, program ini langsung kami jalankan agar tepat sasaran,” tutup Edy.

(ADV/J/Diskominfo kota Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur, khususnya pada ruas jalan yang memiliki peran vital bagi aktivitas masyarakat.

Salah satu yang kini menjadi fokus perhatian adalah Jalan AW Syahrani di Kelurahan Batu Ampar, yang dinilai membutuhkan penanganan lebih komprehensif agar tetap layak dilalui. Melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU), berbagai langkah awal telah dilakukan sebagai bentuk respons cepat terhadap kondisi jalan. Upaya tersebut difokuskan pada penanganan sementara guna menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, sembari menyiapkan rencana perbaikan jangka panjang.

Kepala DPU Kota Balikpapan, Rita, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pembersihan saluran drainase serta perbaikan di sejumlah titik yang mengalami kerusakan. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir dampak kerusakan yang lebih luas. “Penanganan sementara sudah kami lakukan melalui pembersihan saluran drainase dan perbaikan di beberapa titik jalan yang mengalami kerusakan,” ujar Rita usai menghadiri Rapat Paripurna di Hotel Grand Senyiur, Senin (6/4/2026).

Menurutnya, kerusakan jalan di kawasan tersebut dipicu oleh tingginya intensitas kendaraan bertonase besar yang melintas setiap hari. Selain itu, kondisi drainase yang belum optimal juga menjadi faktor yang mempercepat kerusakan, terutama saat terjadi genangan air di badan jalan. “Arus kendaraan berat cukup tinggi di ruas ini. Di sisi lain, ada beberapa bagian drainase yang perlu dibenahi agar aliran air bisa berjalan optimal,” jelasnya.

Untuk memastikan penanganan dilakukan secara tepat dan terukur, DPU telah menurunkan tim teknis ke lapangan. Tim ini bertugas melakukan pengukuran serta mengidentifikasi kebutuhan teknis yang diperlukan sebagai dasar perencanaan perbaikan. “Kami sudah menurunkan tim untuk melakukan pengukuran dan identifikasi kebutuhan teknis. Ini penting agar perbaikan yang dilakukan bisa lebih efektif dan berkelanjutan,” katanya.

Sebagai bentuk komitmen jangka panjang, DPU merencanakan perbaikan menyeluruh yang akan diusulkan dalam anggaran perubahan tahun berjalan. Fokus utama perbaikan diarahkan pada penguatan struktur jalan agar mampu menahan beban kendaraan berat, serta pembenahan sistem drainase guna mencegah kerusakan berulang. “Kami ingin penanganannya tidak hanya bersifat sementara, tetapi benar-benar menyelesaikan akar masalah,” tegas Rita.

Dengan langkah yang terencana dan berkelanjutan, Pemerintah Kota Balikpapan optimistis kondisi Jalan AW Syahrani akan semakin membaik. Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas infrastruktur, tetapi juga mendukung kelancaran mobilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.

(ADV/J/Diskominfo kota Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan kondisi keuangan daerah tetap berada dalam jalur yang aman dan terkendali sepanjang Tahun Anggaran 2025.

Hal tersebut terlihat dari laporan keuangan yang tidak menunjukkan adanya defisit, bahkan mencatatkan surplus sebagai indikator stabilitas fiskal yang terjaga dengan baik. Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menyampaikan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang mencapai kisaran Rp400 miliar merupakan hal yang lazim dalam tata kelola keuangan daerah.

Ia menjelaskan bahwa angka tersebut tidak mencerminkan kegagalan penyerapan anggaran, melainkan bagian dari efisiensi yang terjadi dalam proses pelaksanaan program pemerintah.

“Silpa itu hal yang wajar. Sebagian besar berasal dari selisih hasil tender, terutama pada kegiatan fisik di berbagai OPD,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

Menurutnya, dalam proses pengadaan barang dan jasa, nilai kontrak yang dihasilkan melalui mekanisme lelang kerap lebih rendah dibandingkan pagu anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Selisih tersebut menjadi bukti adanya penghematan anggaran yang dilakukan secara sistematis.

Selain faktor efisiensi, terdapat pula sejumlah kegiatan yang sengaja tidak dilanjutkan menjelang akhir tahun anggaran. Kebijakan ini diambil untuk menghindari risiko pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu, sehingga kualitas hasil pembangunan tetap terjaga.

“Daripada dipaksakan di akhir tahun dan berpotensi terlambat, lebih baik tidak dilanjutkan,” tegasnya.

Bagus juga memastikan bahwa besaran Silpa tidak berpengaruh terhadap alokasi dana dari pemerintah pusat. Justru, kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sehat dan stabil.

“Kondisi keuangan kita tetap sehat, tidak defisit, malah surplus,” katanya.

Ke depan, Pemkot Balikpapan berupaya menekan angka Silpa dengan mempercepat tahapan pengadaan barang dan jasa. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memulai proses lelang lebih awal, bahkan sejak akhir tahun sebelumnya, selama dokumen perencanaan telah rampung.

“Kalau dokumen sudah siap sejak November, maka awal tahun proses lelang bisa langsung berjalan,” jelasnya.

Dengan percepatan tersebut, pemerintah berharap seluruh kegiatan pembangunan dapat diselesaikan dalam waktu 8 hingga 10 bulan, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat secara optimal.

(ADV/J/Diskominfo kota Balikpapan)