DPRD Balikpapan

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan– Kabut asap yang mulai terasa di Balikpapan menjadi perhatian anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Yusdiana Hakim dari fraksi Nasdem. Ia mengimbau masyarakat, terutama pelajar, untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan selama kualitas udara belum membaik.

Yusdiana menyebut kondisi di Balikpapan belum separah sejumlah daerah lain yang terdampak kabut asap. Meski demikian, kemunculan asap dalam beberapa hari terakhir tetap perlu diantisipasi karena berpotensi mengganggu aktivitas warga dan memengaruhi kesehatan.

Menurutnya, sekolah perlu memperhatikan kegiatan siswa yang dilakukan di luar ruangan. Apabila kondisi udara memburuk, kegiatan luar sekolah sebaiknya dihentikan sementara hingga situasi dinilai aman. “Kasihan anak-anak kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan guru juga bisa menyampaikan kepada anak-anak untuk sementara mengurangi aktivitas di luar,” ujar Yusdiana, Kamis (24/9/2026).

Ia juga mengingatkan warga untuk kembali mengenakan masker saat harus beraktivitas di luar rumah. Penggunaan masker dinilai dapat membantu mengurangi paparan asap yang berisiko mengganggu kesehatan. Imbauan tersebut tidak hanya ditujukan kepada pelajar.

Warga yang sehari-hari lebih banyak beraktivitas di luar rumah juga diminta meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kondisi tubuh. Mengenai kemungkinan diliburkannya kegiatan belajar mengajar, Yusdiana mengatakan belum ada pembahasan khusus di Komisi IV DPRD Balikpapan.

Ia juga mengaku belum menerima komunikasi dari Dinas Pendidikan maupun Dinas Kesehatan terkait kondisi kabut asap. Karena itu, menurut Yusdiana, diperlukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memantau perkembangan kualitas udara serta dampaknya terhadap masyarakat. “Kalau memang dari Dinas Kesehatan ada penyampaian dan kondisinya sudah mengganggu, tentu kita bisa komunikasikan bersama. Tapi sampai sekarang belum ada pembahasan di Komisi IV mengenai masalah asap ini,” katanya.

Yusdiana menambahkan, persoalan tersebut akan disampaikannya kepada pimpinan Komisi IV untuk dibahas lebih lanjut, khususnya terkait perlindungan anak-anak jika kondisi kabut asap semakin memburuk.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Jalan Syarifuddin Yoes yang sebelumnya mengalami kerusakan dan longsor dipastikan segera kembali dibuka untuk masyarakat. Proses perbaikan jalan tersebut kini telah mencapai sekitar 90 persen dan ditargetkan dapat dilalui warga dalam pekan ini.

Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, H. Yusri, mengatakan pihaknya bersyukur progres perbaikan Jalan Syarifuddin Yoes berjalan dengan baik. Berdasarkan informasi terbaru yang diterima, pekerjaan di lapangan telah mendekati tahap penyelesaian.

“Alhamdulillah, kita bersyukur karena jalan itu sudah bisa dilalui. Mudah-mudahan jalan ini bisa menjadi akses yang banyak manfaatnya bagi warga Kota Balikpapan,” kata H. Yusri, Senin, 17 Agustus 2026.

Menurutnya, perkembangan pekerjaan di lapangan bahkan lebih cepat dibandingkan perkiraan sebelumnya. Jika sebelumnya progres diperkirakan baru sekitar 60 persen, kini pekerjaan telah mencapai kurang lebih 90 persen. “Kalau kemarin kita mengira masih di angka 60 persen, ternyata sudah mencapai 90 persen. Tinggal mungkin proses pengaspalan yang belum. Tetapi jalan tersebut sudah bisa dilewati dan kemungkinan dibuka dalam minggu ini,” ujarnya.

H. Yusri menjelaskan, Komisi III DPRD Balikpapan selama ini tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses perbaikan jalan tersebut. Namun, pihaknya tidak melakukan pemantauan secara langsung setiap saat di lokasi. Pengawasan juga dilakukan dengan menerima informasi maupun laporan dari masyarakat untuk kemudian dianalisis dan disesuaikan dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

“Terus terang, kami tidak menemukan kendala berarti. Memang prosesnya berjalan karena waktu tiga bulan yang dibebankan kepada kontraktor sudah dijalankan dengan baik,” jelasnya.

Ia menambahkan, sejumlah laporan masyarakat yang diterima Komisi III setelah ditelusuri ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi pekerjaan di lapangan. Karena itu, pihaknya menilai pekerjaan perbaikan Jalan Syarifuddin Yoes sejauh ini telah berjalan dengan baik. “Kami hanya menjalankan fungsi pengawasan. Laporan dari masyarakat kami ambil dan analisa, tetapi ternyata laporan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Menurut saya, pekerjaan itu sudah terlaksana dengan baik,” tuturnya.

Terkait rencana peninjauan maupun inspeksi mendadak (sidak), H. Yusri menilai hal tersebut tidak lagi diperlukan karena pekerjaan telah memasuki tahap akhir. Penanganan teknis jalan juga menjadi kewenangan instansi terkait, termasuk PUPR dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan. Meski demikian, ia meminta aspek keselamatan pengguna jalan tetap menjadi perhatian sebelum jalan dibuka sepenuhnya.

Salah satunya dengan memastikan ketersediaan rambu-rambu, peringatan, maupun larangan di sekitar lokasi. “Mungkin yang perlu kita lihat nantinya adalah rambu-rambu. Harus ada peringatan atau larangan terkait penggunaan jalan tersebut,” katanya.

H. Yusri berharap dibukanya kembali Jalan Syarifuddin Yoes dapat membantu kelancaran aktivitas masyarakat, khususnya warga yang selama ini menggunakan jalur tersebut sebagai akses sehari-hari. Ia juga berharap kejadian longsor maupun kerusakan serupa tidak kembali terjadi di ruas jalan lainnya di Kota Balikpapan.

“Kita bersyukur di momentum 17 Agustus ini jalan tersebut bisa digunakan kembali untuk warga Kota Balikpapan. Mudah-mudahan tidak ada lagi jalan-jalan yang longsor seperti Jalan Syarifuddin Yoes,” pungkasnya.

(Adv)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Persoalan distribusi air bersih yang telah lama dikeluhkan warga Kelurahan Batu Ampar kembali menjadi perhatian Anggota DPRD Kota Balikpapan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan Utara, Jafar Sidik. Aspirasi tersebut mengemuka dalam kegiatan reses masa sidang III tahun 2025–2026 yang digelar di Jalan Telindung Baru RT 30 Nomor 84, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Jumat (3/7/2026) malam.

Reses yang dihadiri perwakilan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB), BPJS Kesehatan, ketua RT, tokoh masyarakat, dan warga setempat itu menjadi ruang dialog terbuka untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Dua isu utama yang mendominasi pembahasan yakni krisis distribusi air bersih dan pemahaman terhadap mekanisme pelayanan BPJS Kesehatan.

Jafar mengungkapkan, warga RT 29 dan RT 30 Telindung Baru sudah cukup lama mengeluhkan pasokan air bersih yang tidak mengalir secara normal. Bahkan saat jadwal distribusi bergilir diberlakukan, air tetap tidak sampai ke rumah-rumah warga. "Keluhan ini sudah berlangsung cukup lama. Masyarakat berharap ada solusi nyata karena meski mendapat jadwal giliran, air tetap tidak mengalir.

Oleh karena itu kami menghadirkan PTMB agar masyarakat memperoleh penjelasan langsung mengenai kondisi jaringan distribusi yang ada saat ini," ujarnya. Berdasarkan hasil dialog, diketahui pasokan air melalui jalur Morrapan masih mengalir dengan baik.

Sementara itu, terdapat usulan agar dilakukan penyambungan jaringan melalui pembangunan pipa induk baru menuju kawasan yang selama ini mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air.

Menurut Jafar, kebutuhan pembangunan pipa induk diperkirakan sepanjang 100 hingga 150 meter. Ia pun berkomitmen memfasilitasi penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) bersama PTMB sebagai dasar pengusulan pembangunan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD pada perubahan anggaran tahun ini.

"Saya akan meminta PTMB menghitung kebutuhan anggarannya. Jika memungkinkan, pembangunan pipa induk ini akan kami perjuangkan melalui anggaran aspirasi sehingga persoalan air bersih yang selama ini dikeluhkan warga dapat segera diatasi," tegasnya.

Ia menilai pembangunan jaringan pipa baru merupakan solusi paling efektif dibanding hanya mengandalkan sistem distribusi bergilir yang selama ini belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Selain persoalan air bersih, reses juga dimanfaatkan warga untuk berkonsultasi mengenai pelayanan BPJS Kesehatan.

Sejumlah warga mempertanyakan masih adanya biaya yang harus dibayarkan saat menjalani pengobatan meski telah terdaftar sebagai peserta BPJS. Menanggapi hal tersebut, Jafar menjelaskan bahwa perwakilan BPJS Kesehatan telah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai prosedur pelayanan yang berlaku.

Menurutnya, peserta harus mengikuti alur pelayanan sesuai ketentuan, yakni memulai pengobatan melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama sebelum mendapatkan rujukan ke rumah sakit, kecuali dalam kondisi darurat.

Ia juga menjelaskan bahwa pemeriksaan penunjang, seperti cek gula darah, akan ditanggung BPJS apabila dilakukan berdasarkan indikasi medis dari dokter. Sebaliknya, apabila pemeriksaan dilakukan atas permintaan pribadi tanpa rekomendasi medis, maka biayanya menjadi tanggung jawab peserta.

"Melalui reses ini masyarakat bisa memperoleh penjelasan secara langsung sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terkait layanan BPJS. Jika nantinya masih ada kendala, masyarakat juga sudah mengetahui ke mana harus menyampaikan pengaduan," katanya.

Di akhir kegiatan, Jafar menegaskan akan mengawal seluruh aspirasi yang disampaikan warga agar tidak berhenti sebatas usulan dalam forum reses. Ia berharap langkah yang sedang diupayakan bersama PTMB dapat menjadi solusi permanen bagi persoalan air bersih yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak masyarakat di Telindung Baru.

"Harapan kami sederhana, masyarakat dapat menikmati layanan air bersih secara normal tanpa harus terus bergantung pada sistem distribusi bergilir. Aspirasi ini akan terus kami kawal hingga ada realisasi di lapangan," pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kota Balikpapan, H. Danang Eko Susanto, menggelar reses Masa Sidang III Tahun 2025–2026 di Perumahan Paksi Biru RT 64, Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan, Kamis (2/7/2026).

Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi di lingkungan mereka. Reses turut dihadiri perwakilan Dinas Pekerjaan Umum (PU), Lurah Sepinggan, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), tokoh masyarakat, serta ratusan warga yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdialog langsung dengan wakil rakyat.

Dalam sambutannya, Danang Eko Susanto yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan menjelaskan bahwa reses merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap anggota dewan guna menyerap aspirasi masyarakat sekaligus melihat secara langsung kondisi di daerah pemilihan masing-masing.

Menurut politisi Partai Gerindra itu, berbagai persoalan yang disampaikan warga masih didominasi kebutuhan pembangunan infrastruktur, mulai dari perbaikan jalan lingkungan, penerangan jalan umum, hingga sistem drainase yang dinilai belum memadai di sejumlah kawasan permukiman.

Selain persoalan infrastruktur, Danang menyoroti minimnya fasilitas pendidikan tingkat sekolah menengah pertama (SMP) di wilayah Balikpapan Selatan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi keluhan utama masyarakat karena hingga kini belum tersedia SMP negeri yang mampu mengakomodasi kebutuhan warga, khususnya di Kelurahan Sepinggan.

"Wilayah Balikpapan Selatan memiliki cakupan yang cukup luas dengan jumlah RT yang terus bertambah. Namun hingga saat ini masyarakat masih kesulitan memperoleh akses pendidikan SMP negeri yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal mereka," ujarnya.

Ia menegaskan telah mengusulkan persoalan tersebut kepada Pemerintah Kota Balikpapan agar segera dicarikan solusi. Harapannya, pembangunan gedung SMP negeri di wilayah Sepinggan dapat direalisasikan sehingga anak-anak di Balikpapan Selatan memperoleh akses pendidikan yang lebih mudah dan merata.

Di sisi lain, Danang mengakui kondisi efisiensi anggaran yang saat ini terjadi membuat seluruh usulan masyarakat belum dapat direalisasikan sekaligus. Karena itu, pihaknya akan memprioritaskan program yang dinilai paling mendesak, seperti pembangunan jalan lingkungan, semenisasi, dan perbaikan drainase.

Sementara itu, perwakilan Dinas PU Kota Balikpapan, Rahmad, menjelaskan bahwa masih banyak kawasan perumahan yang status aset maupun prasarana, sarana, dan utilitasnya (PSU) belum diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim).

Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan dan drainase di kawasan perumahan.

Karena itu, ia berharap proses penyerahan PSU dari pihak pengembang kepada pemerintah daerah dapat segera diselesaikan agar pembangunan infrastruktur di lingkungan perumahan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan — Anggota DPRD Kota Balikpapan dari daerah pemilihan Balikpapan Timur, Swardi Tandiring, S sos melaksanakan kegiatan reses di Perumahan Bukit Batakan Permai 3, RT 80 Blok F 10, pada Kamis (30/4/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Dinas Perhubungan (Dishub), Ketua RT 80, tokoh masyarakat, serta warga setempat yang antusias menyampaikan aspirasi. Dalam forum dialog yang berlangsung hangat, sejumlah persoalan mendasar menjadi perhatian utama warga.

Infrastruktur lingkungan, khususnya kondisi jalan, penerangan jalan umum (PJU), serta fasilitas tempat pembuangan sampah, menjadi keluhan dominan yang disampaikan secara langsung kepada wakil rakyat tersebut. Swardi Tandiring mengungkapkan bahwa aspirasi warga yang disampaikan dalam reses ini merupakan kebutuhan riil yang harus segera ditindaklanjuti.

Ia menegaskan, berbagai persoalan tersebut akan dikoordinasikan dengan dinas terkait agar dapat masuk dalam prioritas program pembangunan daerah. “Keluhan warga di sini pada dasarnya terkait jalan lingkungan, PJU, dan pengelolaan sampah. Ini tentu menjadi catatan penting yang harus kami dorong agar segera mendapatkan penanganan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, pihaknya akan berupaya maksimal mengawal aspirasi tersebut hingga terealisasi, termasuk mendorong penganggaran pada tahun mendatang agar kebutuhan warga dapat terpenuhi secara bertahap. Kehadiran perwakilan Dishub dalam kegiatan tersebut turut memberikan ruang diskusi yang lebih konkret, khususnya terkait kebutuhan penerangan jalan yang dinilai penting untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Sementara itu, Ketua RT 80 menyampaikan harapannya agar hasil reses ini tidak hanya menjadi catatan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk pembangunan nyata. Warga pun berharap adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap kondisi lingkungan mereka yang dinilai masih membutuhkan banyak pembenahan.

Melalui kegiatan reses ini, diharapkan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dapat terus terjalin, sehingga setiap permasalahan di tingkat lingkungan dapat terserap dan ditindaklanjuti secara efektif.

(ADV/*)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kota Balikpapan Komisi II, Jafar Sidik, menilai alokasi anggaran pariwisata tahun 2027 yang berkisar Rp11 miliar masih belum memadai untuk mendorong pengembangan sektor tersebut secara optimal.

Menurutnya, keterbatasan anggaran tersebut tidak hanya difokuskan pada pengembangan destinasi, tetapi juga mencakup kebutuhan sarana dan prasarana, sehingga ruang gerak pengembangan menjadi semakin terbatas. Jafar menegaskan, pembangunan pariwisata tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah.

Diperlukan keterlibatan sektor swasta guna mempercepat pengembangan destinasi dan meningkatkan daya tarik wisata di Balikpapan. Ia juga menyoroti perlunya inovasi, terutama dengan mulai mengembangkan potensi wisata darat sebagai alternatif, di tengah dinamika penurunan kunjungan ke destinasi pantai.

Salah satu kawasan yang dinilai memiliki potensi besar adalah wilayah Gunung Binjai di Tritip, yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata berbasis alam dan kuliner.

Selain itu, ia menyebut hasil Musrenbang 2027 mencatat ribuan usulan masyarakat yang tetap menjadi perhatian pemerintah, meski realisasinya harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

Jafar berharap ke depan terjadi peningkatan kapasitas anggaran, khususnya dari transfer pemerintah pusat, serta terbangunnya sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mengembangkan sektor pariwisata.

(R)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Anggota DPRD Kota Balikpapan dari Fraksi Golkar, Nelly Turuallo, menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan Pemerintah Kota dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kamis (2/4/2026).

Dalam keterangannya, Nelly menyampaikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses telah diinput secara menyeluruh ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hal ini menjadi bagian dari komitmen DPRD untuk memastikan setiap kebutuhan warga tercatat dalam perencanaan pembangunan.

“Semua hasil reses kami pastikan sudah terinput dalam SIPD, sehingga menjadi bahan penting dalam penyusunan program pembangunan daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, proses selanjutnya akan disesuaikan dengan prioritas pembangunan serta kemampuan keuangan daerah yang telah dirancang bersama pemerintah kota. Dengan adanya pagu anggaran yang ditetapkan, setiap usulan akan diselaraskan agar tetap tepat sasaran dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Menurut Nelly, sektor infrastruktur masih menjadi kebutuhan utama yang banyak disampaikan warga. Namun demikian, ia juga mendorong adanya penguatan program-program nonfisik yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Salah satu contoh yang telah direalisasikan adalah penyediaan alat permainan edukasi di rumah ibadah ramah anak.

Program ini dinilai sejalan dengan upaya mendukung Kota Layak Anak sekaligus menjadi bagian dari langkah preventif dalam menekan angka stunting. “Program ini tidak hanya melengkapi sarana bagi anak-anak, tetapi juga mendorong aktivitas yang lebih edukatif dan interaktif, sehingga dapat mendukung tumbuh kembang mereka,” jelasnya.

Ia menambahkan, pendekatan pembangunan ke depan diharapkan tidak hanya berfokus pada fisik semata, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan pendidikan anak. Upaya tersebut dinilai penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas.

Melalui kolaborasi yang terus terjalin antara DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan, Nelly optimistis berbagai aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dengan baik dalam RKPD, sehingga pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi warga kota.

(R)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Suasana penuh keakraban mewarnai perayaan Idulfitri 1447 Hijriah yang digelar Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, melalui kegiatan open house di Rumah Jabatan Jalan Pierre Tendean, kawasan Gunung Pasir, Sabtu (21/3/2026)

Sejak pagi, ratusan warga dari berbagai latar belakang tampak berdatangan untuk bersilaturahmi. Tidak hanya tokoh masyarakat dan pejabat, masyarakat umum pun turut memanfaatkan momen tersebut untuk bertemu langsung dengan pimpinan legislatif Kota Balikpapan.

Dalam suasana santai dan penuh kekeluargaan, Alwi menyambut para tamu yang hadir dengan ramah. Ia menyebut Idulfitri sebagai momentum penting untuk mempererat hubungan antarwarga sekaligus memperkuat rasa kebersamaan.

“Alhamdulillah, momen lebaran ini menjadi waktu yang tepat untuk saling memaafkan dan mempererat tali silaturahmi. Saya merasa bahagia bisa bertemu langsung dengan masyarakat dalam suasana yang hangat seperti ini,” ujarnya di sela kegiatan.

Selain warga, sejumlah awak media juga terlihat hadir meliput jalannya acara. Di tengah suasana santai, para jurnalis turut berdiskusi ringan mengenai berbagai isu pembangunan di Kota Balikpapan pasca-Ramadan. Kehadiran masyarakat yang antusias semakin menambah semarak kegiatan tersebut.

Alwi pun terlihat melayani permintaan swafoto dari warga tanpa jarak, mencerminkan kedekatannya dengan masyarakat. Ia berharap kebersamaan yang terjalin pada momen hari kemenangan ini dapat menjadi fondasi kuat dalam menjaga persatuan serta mendorong pembangunan daerah.

“Terima kasih kepada seluruh warga dan rekan-rekan media yang telah hadir. Mari kita terus menjaga kerukunan dan kondusivitas kota yang kita cintai ini,” tutupnya.

(ADV/R)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Memasuki bulan suci Ramadan, Komisi II DPRD Kota Balikpapan menegaskan komitmennya dalam mengawasi stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.

Pengawasan tersebut difokuskan pada bahan pangan strategis yang rentan mengalami kenaikan harga menjelang Idulfitri.

Anggota Komisi II DPRD Balikpapan dari Fraksi PKS, Jafar Sidik, menekankan bahwa fungsi utama DPRD adalah pengawasan, termasuk memastikan distribusi dan stok bahan pokok tetap aman selama Ramadan. Ia menyebut, pihaknya telah berkoordinasi dan menyampaikan imbauan kepada Dinas Perdagangan agar menjaga ketersediaan barang serta mengantisipasi potensi lonjakan harga.

“Di bulan Ramadan ini kami fokus mengawasi kebutuhan pokok dasar masyarakat, baik untuk kebutuhan puasa maupun menjelang Lebaran. Kami sudah mengingatkan Dinas Perdagangan agar memastikan stok aman dan distribusi berjalan lancar,” ujarnya.

Terkait inspeksi mendadak (sidak), Jafar menyampaikan Komisi II masih menunggu arahan pimpinan untuk turun langsung ke lapangan. Meski demikian, pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat di daerah pemilihan mengenai kenaikan harga sejumlah komoditas, terutama cabai yang hampir setiap tahun menjadi pemicu inflasi.

“Tahun lalu harga cabai sempat mencapai Rp150 ribu hingga Rp160 ribu per kilogram. Kami berharap kondisi itu tidak terulang. Yang paling penting adalah menjaga kestabilan stok, karena jika stok menipis, harga pasti ikut naik,” tegasnya.

Selain bahan pangan, Komisi II juga menyoroti distribusi LPG 3 kilogram. Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak Pertamina dan agen, ketersediaan stok dinyatakan aman. Namun, pengawasan tetap diperlukan di tingkat pengecer. “Di pangkalan harga sudah sesuai HET, sekitar Rp19 ribu sampai Rp20 ribu.

Permasalahan biasanya muncul di tingkat pengecer karena harga bisa lebih tinggi. Ini yang perlu dikontrol oleh agen agar distribusi tetap sesuai aturan,” jelasnya.

Sebagai langkah antisipatif, Komisi II mendorong pelaksanaan operasi pasar pada pertengahan hingga akhir Ramadan guna menjaga stabilitas harga serta melindungi daya beli masyarakat Balikpapan.

(R)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan — Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, menegaskan pentingnya pemahaman yang utuh terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi anggota legislatif di semua tingkatan.

Hal ini disampaikannya usai menghadiri kegiatan sosialisasi yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan, Senin (1/12/2025) Dalam kesempatan tersebut, Yono menjelaskan bahwa kunjungannya ke KPU merupakan bagian dari upaya bersama untuk menyamakan persepsi sekaligus memperjelas implementasi aturan baru terkait PAW.

Menurutnya, sosialisasi ini sangat penting bagi seluruh partai politik dan anggota legislatif, mulai dari DPR RI, DPD, DPRD provinsi hingga DPRD kabupaten/kota. “Sosialisasi ini diperlukan agar seluruh pihak benar-benar memahami aturan terbaru soal PAW

Mulai dari tingkat pusat sampai daerah, semua harus menajamkan pemahaman agar penerapannya seragam dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” jelas Yono.

Ia menerangkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya, termasuk aturan tahun 2003 dan 2004, serta telah memperhitungkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Pembaruan ini, kata Yono, hadir untuk memastikan mekanisme pergantian antar waktu berjalan lebih jelas, tegas, dan mengakomodasi seluruh kondisi yang mungkin terjadi dalam keanggotaan legislatif.

Dalam penjelasannya, Yono juga menyinggung beberapa poin krusial terkait alasan diberlakukannya PAW, mulai dari anggota dewan yang berhalangan tetap, meninggal dunia, tersangkut kasus korupsi dengan hukuman minimal dua tahun, hingga tidak aktif selama tiga bulan berturut-turut. Menurutnya, aturan tersebut menjadi pedoman penting agar proses PAW berjalan objektif dan sesuai koridor hukum. “Ada poin-poin yang harus dicermati. Misalnya anggota yang tidak aktif selama tiga bulan berturut-turut atau tersangkut kasus hukum tertentu, itu menjadi dasar pemberlakuan PAW. Semua ini harus dipahami bersama,” ungkapnya.

Selain itu, Yono menyoroti satu ketentuan baru yang dinilainya cukup menarik, yakni terkait prioritas gender dalam proses PAW. Jika calon pengganti berada pada posisi nomor urut yang sama dan memiliki suara yang sebanding antara laki-laki dan perempuan, maka perempuan akan diprioritaskan sebagai penerima kursi PAW. “Jika suara antara laki-laki dan perempuan di urutan berikutnya sama, maka diutamakan adalah perempuan. Ini bagian dari afirmasi gender yang kini diakomodasi dalam aturan baru,” tegas Yono.

Mengakhiri keterangannya, Yono menyebut bahwa kemungkinan adanya PAW di tahun berjalan masih relatif kecil mengingat tahun sudah mendekati akhir. Namun, ia mengingatkan bahwa dinamika politik dan kondisi personal anggota dewan dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga semua pihak perlu memahami aturan dengan baik.

(ADV/Disporapar)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan — Program jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah dipastikan tidak akan terganggu meskipun pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran di sektor kesehatan. Kepastian ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, yang menegaskan bahwa layanan BPJS gratis tetap menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan daerah.

Menurut Gasali, pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah lebih menyasar kegiatan fisik dan program non-prioritas, sementara program jaminan kesehatan tetap dipertahankan sebagaimana telah tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan.

Ia memastikan bahwa kebijakan efisiensi tidak menyentuh layanan yang bersifat langsung menunjang kebutuhan dasar masyarakat. “Program BPJS gratis tetap berjalan, tidak terdampak pemangkasan, yang dipangkas itu lebih ke program pembangunan fisik,” ujar Gasali saat ditemui di Gedung DPRD Balikpapan, Senin (1/12/2025).

Gasali memaparkan bahwa alokasi pembiayaan untuk program tersebut pada tahun mendatang masih berada di angka sekitar Rp95 miliar. Anggaran ini belum mengalami kenaikan meski jumlah peserta terus bertambah. Ia menegaskan perlunya akurasi data agar bantuan iuran yang disubsidi pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi syarat.

“Anggarannya kurang lebih Rp95 miliar. Tidak ada kenaikan, masih tetap. Justru kami mendorong Dinas Sosial untuk memperbarui data agar anggaran ini benar-benar tepat sasaran diperuntukkan kepada mereka yang berhak,” katanya.

Komisi IV, lanjutnya, meminta Dinas Sosial mempercepat proses verifikasi dan sinkronisasi data dengan pemerintah pusat. Pemutakhiran data dianggap sangat penting untuk memastikan tidak ada warga yang berhak namun tidak masuk dalam daftar penerima manfaat. “Saat ini Dinas Sosial masih melakukan proses update data sebagai laporan mereka ke pusat,” jelas Gasali.

Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap keberlanjutan layanan BPJS gratis, karena pemerintah daerah telah menempatkan program tersebut sebagai kebutuhan dasar yang harus dijaga. DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan juga disebutnya terus memperkuat koordinasi agar layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu tetap terjamin.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan — Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, menyoroti meningkatnya temuan kasus HIV/AIDS dan mengimbau agar seluruh pemangku kebijakan memperkuat langkah pencegahan. Ia menilai bahwa penyebaran HIV membutuhkan penanganan lebih serius, khususnya melalui upaya penegakan aturan di berbagai sektor.

Budiono mengatakan bahwa berbagai faktor risiko, seperti penyalahgunaan narkotika dan perilaku tidak aman, masih menjadi tantangan besar dalam upaya pengendalian HIV. Menurutnya, penegakan aturan dan pengawasan lingkungan sangat diperlukan untuk mengurangi potensi penularan. “Kalau semua itu tidak kita berantas, tentu ini bisa mengancam meningkatnya angka kematian,” ujarnya.

Ia juga menyoroti peran lingkungan yang sering kali menjadi pintu masuk perilaku berisiko, termasuk penggunaan jarum suntik tidak steril serta aktivitas yang diawasi secara terbatas di sejumlah tempat hiburan malam. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah daerah memperketat pengawasan dan memastikan seluruh operasional hiburan memiliki izin yang jelas dan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Dalam kesempatan itu, Budiono mengakui bahwa dirinya belum menerima data terbaru terkait jumlah kasus HIV di Balikpapan dan menyarankan wartawan untuk mengonfirmasikan angka resmi melalui Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Meski begitu, ia menegaskan bahwa peningkatan angka kasus harus dijadikan pengingat bagi pemerintah untuk bekerja lebih keras.

Hari AIDS Sedunia ini, Budiono berharap peringatan ini menjadi momentum bagi pemerintah dan aparat penegak Perda untuk memperkuat tindakan pencegahan. Ia menilai kolaborasi Satpol PP, Dinas Perizinan, dan instansi terkait lainnya sangat penting untuk membatasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko penularan.

Budiono juga menyinggung adanya laporan mengenai sebuah kegiatan yang sempat berlangsung tanpa pengawasan maksimal dan dinilai berpotensi melanggar ketentuan. Ia menyebut kejadian tersebut harus menjadi evaluasi agar tidak terulang di kemudian hari. “Kita harus tegas dan menertibkan semuanya. Jangan sampai ada kegiatan yang luput dari pengawasan,” tegasnya.

Ia menutup dengan menekankan bahwa penanganan HIV/AIDS tidak hanya bergantung pada sektor kesehatan, melainkan membutuhkan komitmen seluruh pihak, mulai dari aparat, pemerintah, hingga masyarakat. “Pencegahan harus dimulai dari kita semua,” katanya.

(ADV/DPRD Balikpapan)