DISKOMINFO

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan melakukan penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang berdampak pada perubahan sejumlah kewenangan perangkat daerah.

Salah satu perubahan tersebut adalah pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang akan kembali menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Balikpapan mulai tahun depan.

Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Disperkim Balikpapan, Edy Saputra, ST. menjelaskan bahwa penyesuaian itu merupakan tindak lanjut dari terbitnya Perda baru terkait susunan dan fungsi perangkat daerah di tahun 2025, Selasa (3/3/2026)

“Pemerintah kota telah melakukan penyesuaian SOTK. Salah satu dampaknya, urusan pemakaman umum yang sebelumnya ditangani DLH akan kembali ke Disperkim. Untuk perencanaan tahun 2027, kami sudah diminta memasukkan program terkait TPU ke dalam Renja Disperkim,” ujar Edy.

Ia menuturkan, pengelolaan TPU sejatinya bukan hal baru bagi Disperkim. Sebelum tahun 2016, urusan pemakaman memang berada di bawah Disperkim. Namun, setelah terjadi penyusunan SOTK pada 2016, kewenangan tersebut bergeser ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Kini, melalui penyesuaian terbaru, kewenangan itu dikembalikan dan direncanakan efektif berjalan pada 2026 untuk pelaksanaan program 2027. Menurut Edy, dalam dokumen perencanaan 2027, Disperkim telah memasukkan berbagai program terkait TPU, mulai dari pembangunan, pemeliharaan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga pengembangan kawasan pemakaman.

“Seluruh urusan pemakaman umum akan kami tangani, termasuk pemeliharaan dan peningkatan fasilitas. Harapannya, pelayanan TPU ke depan semakin baik dan mendukung visi kota,” katanya.

Ia menegaskan, pengelolaan TPU yang baik tidak hanya berkaitan dengan pelayanan publik, tetapi juga berpengaruh terhadap penataan kota. TPU yang tertata rapi dan nyaman akan memberikan kemudahan bagi masyarakat saat berziarah sekaligus menghilangkan kesan kumuh.

“Kalau TPU dikelola dengan baik, tentu memberikan kenyamanan bagi peziarah dan membuat kota lebih tertata. Jangan sampai ada kesan TPU tidak terurus,” tambahnya.

Terkait jumlah TPU, Edy menyebut berdasarkan informasi yang beredar terdapat sekitar 31 TPU yang tersebar di seluruh wilayah Balikpapan, dari timur hingga barat, utara hingga selatan. Salah satu yang terbesar adalah TPU Terpadu Kilometer 15 yang saat ini masih dalam proses pengembangan.

Namun demikian, ia mengakui penanganan seluruh TPU akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Prioritas akan diberikan pada lokasi yang paling mendesak, termasuk TPU yang daya tampungnya sudah terbatas atau overload.

“Kami akan berkoordinasi dengan DLH untuk memetakan TPU mana yang sudah penuh dan hanya perlu pemeliharaan, mana yang masih memiliki daya tampung, serta mana yang perlu pengembangan,” jelas Edy.

Ia juga menyoroti bahwa sebagian besar TPU di dalam kota sudah memiliki keterbatasan lahan. Ke depan, pemerintah akan mendorong pemanfaatan TPU yang masih memiliki ruang cukup, seperti Kilometer 15, yang juga memberikan kemudahan layanan administrasi kematian secara terintegrasi bagi masyarakat.

Dengan pengalihan kewenangan ini, Disperkim berharap tata kelola pemakaman umum di Balikpapan semakin optimal dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

(ADV/J/Diskominfo kota Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan mengambil langkah resmi dalam menyikapi duka nasional dengan menerbitkan surat edaran terkait pengibaran bendera setengah tiang. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 400.14.1/476/E/SETDA yang sekaligus menetapkan masa berkabung nasional sebagai bentuk penghormatan atas wafatnya tokoh penting bangsa, (2/3/2026)

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia tertanggal 2 Maret 2026. Edaran tersebut diterbitkan sebagai bentuk penghormatan atas wafatnya Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Try Sutrisno.

Dalam ketentuan yang disampaikan, seluruh elemen masyarakat diminta mengibarkan Bendera Merah Putih setengah tiang selama tiga hari berturut-turut, mulai 2 hingga 4 Maret 2026. Periode tersebut secara resmi ditetapkan sebagai Hari Berkabung Nasional.

Rahmad menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud penghormatan tertinggi kepada almarhum yang telah memberikan kontribusi besar bagi negara. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dengan penuh kesadaran dan rasa hormat.

“Sebagai bentuk penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno, kami mengimbau seluruh masyarakat untuk mengibarkan bendera setengah tiang selama tiga hari berturut-turut,” ujarnya.

Instruksi ini tidak hanya ditujukan kepada instansi pemerintah, tetapi juga mencakup lembaga vertikal, BUMN, BUMD, institusi pendidikan, hingga masyarakat umum. Pelaksanaan pengibaran bendera ini mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta aturan keprotokolan yang berlaku secara nasional.

Diketahui, Try Sutrisno menghembuskan napas terakhir pada Senin pagi, 2 Maret 2026, di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto sekitar pukul 06.58 WIB dalam usia 90 tahun. Semasa hidupnya, ia pernah menjabat sebagai Wakil Presiden RI periode 1993–1998, mendampingi Soeharto.

Berdasarkan informasi yang beredar, jenazah almarhum dishalatkan di Masjid Sunda Kelapa sebelum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada hari yang sama. Melalui momentum Hari Berkabung Nasional ini, Pemerintah Kota Balikpapan juga mengajak masyarakat untuk mengenang jasa serta pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara.

Selain itu, warga diimbau untuk turut mendoakan agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Pemkot berharap pelaksanaan pengibaran bendera setengah tiang dapat berjalan dengan tertib, khidmat, dan penuh makna sebagai simbol duka cita nasional yang dirasakan seluruh rakyat Indonesia.

(ADV/J/Diskominfo kota Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Suasana religius menyelimuti Masjid Agung At Taqwa Balikpapan, Minggu (1/3/2026) malam.

Pemerintah Kota Balikpapan kembali menggelar Safari Ramadan 1447 Hijriah sebagai bagian dari komitmen mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Klandasan Ulu tersebut dihadiri Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, Wakil Wali Kota Bagus Susetyo, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Yono Suherman, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Rangkaian acara diawali dengan Salat Isya berjamaah bersama masyarakat. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan sambutan dan penyerahan bantuan secara simbolis dari Pemkot Balikpapan kepada pengurus masjid. Bantuan yang diberikan berupa dua unit AC berkapasitas 2 PK, satu unit vacuum cleaner, dan tiga unit kipas angin guna mendukung kenyamanan jamaah saat beribadah.

Dalam sambutannya, Rahmad Mas’ud menegaskan bahwa Safari Ramadan merupakan agenda rutin yang digelar setiap tahun selama bulan suci. Ia menyebut kegiatan tersebut sebagai sarana membangun kedekatan dan memperkuat komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

“Safari Ramadan ini adalah agenda rutin Pemerintah Kota Balikpapan. Malam ini merupakan pelaksanaan yang ketiga. Tujuan utamanya untuk mempererat silaturahmi dan membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan ulama serta masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, kegiatan juga diisi tausyiah yang disampaikan ustadz Sartono dengan tema makna Ramadan dan keutamaan pahala bagi umat Muslim yang menjalankan ibadah dengan penuh keikhlasan.

Ketua Masjid Agung At Taqwa Balikpapan, Habib Agil Abu Bakar Al Qadri, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan Pemkot Balikpapan. Ia berharap bantuan tersebut dapat menunjang kenyamanan jamaah. “Atas nama pengurus masjid, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dan perhatian yang diberikan. Semoga menjadi amal kebaikan,” katanya.

Ia juga menginformasikan bahwa pihak masjid tengah membuka donasi untuk perbaikan kubah yang mengalami kebocoran. Penggalangan dana dilakukan melalui infak dan sedekah dari para jamaah dan masyarakat luas.

(ADV/J/Diskominfo kota Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Dinas Sosial Kota Balikpapan kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Melalui program bantuan pangan, ratusan karung beras disalurkan ke sejumlah panti asuhan, khususnya yang berada di kawasan pinggiran dan memiliki keterbatasan akses terhadap sumber kebutuhan pokok.

Kepala Dinsos Balikpapan, Edy Gunawan, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan kali ini dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan jumlah anak asuh serta kondisi operasional masing-masing panti. Menurutnya, tidak seluruh panti menerima bantuan pada tahap ini karena pihaknya memprioritaskan lembaga yang dinilai paling membutuhkan.

“Kami menyalurkan bantuan beras ke beberapa panti, termasuk yang berada di Kilometer 24 dan daerah yang cukup jauh. Tidak semua panti menerima, karena kami selektif dan memprioritaskan yang benar-benar membutuhkan,” ujar Edy saat ditemui, Kamis (26/2/2026).

Secara keseluruhan, bantuan yang didistribusikan mencapai sekitar 475 karung beras dengan berat masing-masing lima kilogram. Total tersebut diharapkan mampu membantu mencukupi kebutuhan konsumsi anak-anak panti dalam beberapa waktu ke depan, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan bahan pokok.

“Totalnya kurang lebih 475 karung, masing-masing lima kilogram. Untuk tahap ini bantuannya memang berupa beras saja,” jelasnya.

Edy menambahkan, fokus pada komoditas beras dilakukan karena bahan pangan tersebut merupakan kebutuhan paling mendasar dan mendesak bagi anak-anak panti. Sementara itu, bantuan dalam bentuk lain seperti minyak goreng atau paket sembako tambahan masih menunggu dukungan dari berbagai pihak, termasuk perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau CSR.

“Untuk sembako lain belum ada. Tapi kami membuka kemungkinan jika ada dukungan dari CSR perusahaan atau sumber lain yang bisa menambah jenis bantuan,” katanya.

Selain penyaluran dari Dinsos, dalam waktu dekat bantuan juga akan disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional kepada ribuan penerima manfaat di Balikpapan. “Hari Sabtu nanti rencananya ada penyaluran bantuan dari Baznas untuk sekitar 4.000 penerima,” tambahnya.

Ia menegaskan, sinergi antar lembaga dan partisipasi berbagai pihak sangat diperlukan agar kebutuhan dasar kelompok rentan, termasuk anak-anak panti asuhan, tetap terjamin. Dinsos pun memastikan distribusi bantuan dilakukan langsung ke lokasi guna memastikan ketepatan sasaran sekaligus meringankan beban operasional panti dalam menjaga ketahanan pangan anak-anak asuh.

(ADV/J/Diskominfo kota Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Memasuki Ramadan 1447 Hijriah, Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan agar tidak menjadikan ibadah puasa sebagai alasan untuk menurunkan performa kerja. Penegasan tersebut disampaikannya di hadapan jajaran pejabat dan pegawai, Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, meskipun selama Ramadan terjadi penyesuaian jam kerja, kualitas layanan kepada masyarakat harus tetap berjalan optimal tanpa ada penurunan standar. Ia menekankan bahwa status sebagai pelayan publik melekat pada setiap ASN dan tidak mengenal waktu maupun kondisi tertentu.

“Kualitas pelayanan kepada masyarakat harus tetap optimal. Kedisiplinan aparatur harus dijaga. Puasa bukan alasan untuk menurunkan kinerja,” tegasnya.

Bagus menjelaskan, perubahan jam operasional selama bulan suci merupakan kebijakan yang lumrah diterapkan setiap tahun. Namun demikian, kebijakan tersebut tidak boleh berdampak pada menurunnya produktivitas maupun melambatnya respons terhadap kebutuhan warga.

Ia mengingatkan bahwa masyarakat tetap membutuhkan berbagai layanan dasar, mulai dari administrasi kependudukan, perizinan usaha, layanan kesehatan, hingga urusan publik lainnya. Karena itu, profesionalitas dan kecepatan pelayanan harus tetap menjadi perhatian utama.

“Sebagai abdi negara, komitmen kita melayani tidak boleh berubah, termasuk di bulan Ramadan,” ujarnya.

Lebih jauh, ia juga mengajak seluruh ASN menjadikan Ramadan sebagai momentum memperkuat integritas dan etika kerja. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, serta empati terhadap masyarakat dinilai sejalan dengan semangat ibadah yang dijalankan selama bulan suci.

“Kita memiliki tanggung jawab tidak hanya menjalankan tugas, tetapi juga menjaga integritas, etika, dan akhlak dalam setiap pekerjaan,” katanya.

Baginya, Ramadan bukan sekedar peningkatan ibadah personal, melainkan juga kesempatan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. Spiritualitas dan profesionalitas, lanjutnya, harus berjalan beriringan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.

“Ramadan harus menjadi sarana introspeksi dan memperkuat komitmen kita memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Balikpapan,” tutupnya.

Melalui komitmen tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan berharap seluruh perangkat daerah mampu menjaga ritme kerja secara konsisten. Dengan begitu, pelayanan publik tetap prima, sementara nilai-nilai keagamaan turut memperkaya budaya kerja yang berintegritas dan bertanggung jawab.

(ADV/J/Diskominfo kota Balikpapan)