DISKOMINFO

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan Edy Gunawan menyampaikan bahwa rumah penampungan sementara yang terletak di Gunung Pasir, yang dulunya dalam kondisi terbengkalai, kini telah mendapatkan perbaikan menyeluruh.

Dalam wawancara pada Selasa, 24 Februari 2026, Edy menjelaskan bahwa fondasi bangunan telah diperkuat dan struktur utama dibangun kembali, dengan fasilitas kamar mandi yang sudah siap digunakan secara optimal.

"Saat ini, kami tengah dalam tahap persiapan untuk menyediakan peralatan dalam seperti tempat tidur, lemari, dan kebutuhan dasar lainnya agar penghuni merasa lebih nyaman," jelas Edy.

Tempat yang juga dikenal dengan sebutan rumah SPA ini kini beroperasi dengan standar yang lebih baik dan layak huni. Pengawasan dilakukan oleh tenaga terampil dan petugas keamanan yang profesional, dengan pembagian tenaga yang jelas: dua orang untuk menangani penghuni perempuan, dua orang untuk laki-laki, dan satu orang khusus sebagai petugas keamanan.

Operasional rumah penampungan berjalan selama 24 jam nonstop, termasuk penyediaan makanan yang teratur setiap hari. Sebagai tempat singgah sementara, rumah penampungan ini berfungsi untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi penghuninya.

Setelah kondisi fisik dan psikologis mereka membaik, pihak dinas akan menanyakan kesediaan untuk mengikuti program pelatihan keterampilan di Samarinda. Beberapa pilihan pelatihan yang ditawarkan antara lain menjadi barista atau pembuat roti, yang memiliki prospek kerja yang cukup menjanjikan mengingat kebutuhan akan tenaga di bidang tersebut masih tinggi.

Setelah menyelesaikan pelatihan selama beberapa bulan dan menguasai keterampilan yang diajarkan, para peserta akan dibawa kembali ke Balikpapan dan pihak dinas akan membantu mencari kesempatan kerja di tempat yang sesuai, seperti kafe atau usaha makanan yang menjadi binaan dinas.

Sampai saat ini, telah ada empat orang yang melalui proses penanganan di rumah penampungan, dengan dua di antaranya sudah berhasil dikirim ke Samarinda untuk mengikuti pelatihan.

"Banyak di antaranya terpaksa tinggal di tempat penampungan akibat kurangnya perhatian keluarga, masalah lingkungan sekitar, dan pola hidup yang tidak mendukung perkembangan mereka," ujar Edy,

menambahkan bahwa salah satunya adalah anak berusia 9 tahun yang kini kondisinya sudah membaik dan akan ditempatkan di sekolah yang ada di Samarinda.

(ADV/J/Diskominfo kota Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan program pendidikan gratis, termasuk pembagian seragam sekolah bagi peserta didik baru pada tahun ajaran 2026/2027.

Kebijakan ini tetap dilaksanakan meskipun pemerintah daerah tengah melakukan penyesuaian anggaran akibat efisiensi belanja.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, Irfan Taufik, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan proses pendataan ukuran serta jumlah siswa baru, khususnya untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Pendataan tersebut menjadi dasar dalam proses produksi dan distribusi seragam agar tepat sasaran. “Kami masih melakukan pendataan ukuran dan jumlah siswa baru. Pemesanan juga sudah mulai diproses untuk digunakan pada Juni atau Juli 2026, sebagaimana pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya, Selasa (24/2/2026).

Ia menekankan bahwa program seragam sekolah gratis merupakan salah satu prioritas utama pemerintah kota di sektor pendidikan. Karena itu, program tersebut tidak masuk dalam daftar kegiatan yang terdampak pengurangan anggaran.

“Program ini tetap berjalan. Seberapa pun ketatnya anggaran, ini tetap didahulukan karena menjadi prioritas Pak Wali,” tegasnya.

Pada tahun ajaran 2025/2026, Pemkot Balikpapan telah menyiapkan sekitar 92.000 stel seragam untuk siswa baru jenjang PAUD/TK, SD, hingga SMP, baik di sekolah negeri maupun swasta. Setiap siswa menerima tiga jenis seragam, yakni seragam nasional (merah putih untuk SD dan putih biru untuk SMP), batik sekolah, serta seragam pramuka.

Total anggaran yang digelontorkan untuk program tersebut mencapai kurang lebih Rp20 miliar. Memasuki tahun ajaran 2026/2027, Disdik memperkirakan kebutuhan seragam akan bertambah sekitar 100 hingga 200 stel, menyesuaikan jumlah peserta didik baru. Kendati demikian, hak setiap siswa untuk memperoleh tiga stel seragam tetap dipastikan terpenuhi. Selain program seragam gratis, sejumlah kebijakan prioritas lain juga tetap dipertahankan.

Irfan memastikan program SPP gratis, subsidi SPP, serta tambahan penghasilan bagi guru tidak dihentikan meski terjadi pemotongan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat.

“Walaupun ada efisiensi anggaran dari pusat, program prioritas pendidikan di Balikpapan tetap berjalan. SPP gratis masih ada, subsidi SPP tetap, dan tunjangan tambahan penghasilan guru juga tidak dihentikan,” jelasnya.

Tak hanya sekolah negeri, dukungan terhadap sekolah swasta pun terus berlanjut. Pada tahun ajaran sebelumnya, sebanyak 13 sekolah swasta mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah kota.

Jumlah tersebut berpotensi meningkat pada tahun ajaran mendatang, menyesuaikan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

“Tahun lalu ada 13 sekolah swasta yang kami dukung penuh. Untuk tahun ajaran baru, jumlahnya bisa saja bertambah tergantung situasi dan kebutuhan,” pungkasnya.

(ADV/J/Diskominfo kota Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan, Edy Gunawan, menyampaikan bahwa pihaknya telah berhasil menampung individu tanpa identitas yang ditemukan di kawasan depan sebuah rumah sakit di kota ini pada awal pekan ini.

Dalam wawancara pada Selasa, 24 Februari 2025, Edy mengungkapkan bahwa kondisi orang tersebut saat ditemukan oleh petugas lapangan menunjukkan tanda-tanda tidak sehat, dengan dugaan faktor bulan puasa yang sedang berlangsung menjadi salah satu penyebab utama kondisi fisiknya yang lemah.

"Kondisi saat ditemukan memang kurang baik, mungkin karena bulan puasa atau faktor kesehatan lainnya. Kami langsung mengambil langkah untuk membawanya ke fasilitas kesehatan terdekat untuk pemeriksaan menyeluruh," ucap Edy dalam wawancaranya.

Setelah melalui pemeriksaan kesehatan menyeluruh di fasilitas kesehatan kerja sama seperti puskesmas atau rumah sakit terkait, pihak dinas akan membawanya ke Rumah Penampungan  yang terletak di pusat kota jika dinyatakan dalam kondisi fisik yang stabil dan layak untuk dipindahkan.

"Penanganan kasus tanpa identitas ini menjadi bagian dari upaya terus-menerus kami dalam menjaga kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan, terutama di bulan Ramadan yang penuh dengan nilai kasih sayang," jelas Edy dengan tegas.

Di tengah suasana bulan Ramadan yang penuh berkah dan kebaikan, program bantuan rutin yang telah berjalan selama bertahun-tahun di Dinas Sosial tidak pernah berhenti atau berkurang. Setiap bulan secara teratur, bantuan berupa pangan, sandang, dan dukungan kesehatan diberikan bagi kelompok anak disabilitas dengan kondisi berat serta orang tua terlantar yang tidak memiliki keluarga atau sumber penghasilan.

"Besok hari Kamis (26/2), kami akan menyerahkan bantuan beras dari kejaksaan tinggi daerah sebanyak sekitar 400 karung masing-masing 5 kilogram ke panti asuhan LKSA di berbagai kecamatan," ungkapnya.

"Pemberian bantuan ini dilakukan dengan sistem by name by address agar sasaran tepat dan tidak terjadi penyimpangan," tambahnya. Jumlah dan jenis bantuan yang diberikan setiap bulan disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Balikpapan.

Bagi kelompok disabilitas yang jumlahnya mencapai sekitar dua ribu orang di seluruh wilayah kota ini, fokus prioritas bantuan diberikan kepada mereka yang tidak dapat melakukan aktivitas apapun.

"Bagi mereka yang masih mampu bekerja, kami akan berikan pelatihan keterampilan sesuai minat dan kemampuan masing-masing untuk meningkatkan daya saing serta kemandirian mereka di masa depan," jelas Edy.

(ADV/J/Diskominfo kota Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com Balikpapan - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan memastikan kabar yang menyebut adanya patahan lempeng bumi yang berpotensi memicu gempa besar di wilayah Kalimantan Timur adalah tidak benar.

Kepastian tersebut diperoleh setelah dilakukan koordinasi langsung dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) guna menelusuri kebenaran informasi yang beredar luas di media sosial.

Kepala BPBD Balikpapan, Usman Ali, menegaskan bahwa pihaknya bergerak cepat begitu isu tersebut mencuat di tengah masyarakat. Ia mengatakan, langkah awal yang dilakukan adalah menghubungi BMKG untuk meminta klarifikasi resmi terkait potensi aktivitas seismik di wilayah Kalimantan Timur, Selasa (24/2/2025)

“Begitu muncul informasi itu, kami langsung berkoordinasi dengan BMKG. Hasilnya ditegaskan bahwa kabar tersebut adalah hoaks,” ujar Usman.

Meski isu tersebut dipastikan tidak benar, BPBD tetap mengambil langkah mitigasi sebagai bentuk kewaspadaan. Koordinasi juga dilakukan dengan BPBD kabupaten/kota lain di Pulau Kalimantan, terutama di daerah yang memiliki riwayat aktivitas seismik relatif lebih sering, seperti Tarakan dan kawasan yang berdekatan dengan wilayah Filipina.

Usman menjelaskan, berdasarkan informasi teknis dari BMKG, potensi gempa di Indonesia bagian timur umumnya dipengaruhi oleh zona patahan aktif seperti yang terdapat di sekitar Palu. Sementara itu, Balikpapan dinilai tidak berada pada jalur patahan aktif yang berisiko tinggi.

“Kalaupun ada aktivitas gempa di wilayah lain, kemungkinan dampaknya ke Balikpapan sangat kecil, bahkan bisa jadi tidak terasa,” jelasnya.

Secara geografis, Balikpapan memiliki kontur wilayah berbukit dengan karakteristik tanah yang berbeda dari daerah rawan likuefaksi seperti Palu. Selama ini, jenis bencana yang lebih dominan terjadi di Balikpapan adalah bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor akibat curah hujan tinggi serta pergerakan tanah lokal.

“Untuk kejadian gempa besar yang berdampak signifikan di Balikpapan, sejauh ini belum pernah terjadi. Ancaman yang lebih sering kita hadapi justru banjir dan longsor akibat hujan,” tambahnya.

BPBD Balikpapan juga terus menjalin komunikasi aktif dengan BMKG dan melaporkan perkembangan situasi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui jalur koordinasi provinsi.

Sistem pemantauan gempa nasional, lanjut Usman, bersifat terpusat dan terintegrasi sehingga setiap aktivitas seismik dapat terdeteksi dan diumumkan secara resmi melalui kanal pemerintah.

“Kalau ada potensi yang membahayakan, pasti akan ada peringatan resmi. Untuk saat ini, berdasarkan informasi BMKG, isu tersebut tidak benar,” tegasnya.

BPBD mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, khususnya yang beredar di media sosial. Warga diminta hanya merujuk pada sumber resmi pemerintah dalam memperoleh informasi kebencanaan.

“Kita tetap waspada terhadap potensi bencana, karena perubahan alam bisa saja terjadi. Tetapi jangan sampai informasi yang tidak benar menimbulkan kepanikan,” pungkas Usman.

Hingga saat ini, BPBD memastikan kondisi Kota Balikpapan dalam keadaan aman dan terkendali.

(ADV/J/Diskominfo kota Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Transformasi digital di lingkungan sekolah mulai diperkuat Dinas Pendidikan Kota Balikpapan melalui program pemasangan CCTV terintegrasi di sejumlah satuan pendidikan.

Inisiatif ini dirancang sebagai langkah awal membangun sistem pengawasan dan layanan informasi berbasis teknologi yang lebih transparan dan akuntabel, Selasa (24/2/2026)

Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, Irfan Taufik, menyampaikan bahwa program tersebut masih dalam tahap uji coba terbatas. Pada fase awal, implementasi dilakukan di tujuh sekolah yang terdiri dari empat SD dan tiga SMP.

“Program ini masih dalam tahap pilot project. Kami terapkan dulu di tujuh sekolah untuk melihat efektivitasnya sebelum diperluas,” ujar Irfan.

Ia menjelaskan, sistem akan mulai berjalan efektif pada 2026 setelah seluruh perangkat dan infrastruktur pendukung rampung dipersiapkan. Menurutnya, langkah ini penting agar tidak ada kendala teknis saat program dioperasikan secara penuh.

“Persiapan teknis dan pembangunan sistem sedang kami matangkan. Targetnya, 2026 sudah bisa berjalan optimal,” katanya.

Melalui sistem tersebut, orang tua nantinya dapat memantau aktivitas anak selama berada di sekolah secara daring. Akses diberikan menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan kata sandi khusus yang terhubung ke akun masing-masing wali murid.

“Orang tua bisa memantau langsung proses belajar mengajar di dalam kelas. Tapi tentu ada pembatasan akses demi menjaga privasi dan keamanan,” tegasnya.

Selain pemantauan visual, sistem ini juga diintegrasikan dengan absensi digital. Setiap siswa yang melakukan presensi akan otomatis tercatat dan notifikasi kehadiran dikirimkan kepada orang tua.

“Begitu anak melakukan absensi, orang tua langsung menerima pemberitahuan. Jadi mereka tahu anaknya sudah hadir di sekolah dan berada di dalam kelas,” jelas Irfan.

Ke depan, Disdik juga menyiapkan pengembangan fitur pengenalan wajah berbasis kecerdasan buatan (AI). Teknologi ini memungkinkan identitas siswa terdeteksi otomatis melalui kamera. “Kami sedang menyiapkan integrasi face recognition berbasis AI agar verifikasi kehadiran lebih cepat dan akurat,” tambahnya.

Evaluasi menyeluruh akan dilakukan pada 2026. Jika sistem dinilai efektif dan berdampak positif, maka pada 2027 program ini direncanakan diperluas ke seluruh SD dan SMP di Balikpapan.

“Kalau hasil evaluasi menunjukkan manfaat besar, tentu akan kami kembangkan secara bertahap ke semua sekolah,” tutupnya.

(ADV/J/Diskominfo kota Balikpapan)