DISKOMINFO

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Langkah pembenahan struktur pemerintahan kembali dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan melalui pelantikan puluhan pejabat di berbagai sektor. Kebijakan ini diambil sebagai upaya memperkuat kinerja birokrasi agar semakin profesional, adaptif, serta mampu memberikan pelayanan publik yang optimal.

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, menegaskan bahwa penataan ini menjadi bagian penting dalam mendorong efektivitas roda pemerintahan. Sebanyak 75 pejabat resmi dilantik untuk mengisi sejumlah posisi strategis di lingkungan Pemkot Balikpapan.

Mereka berasal dari berbagai jenjang, mulai dari jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, kepala puskesmas, kepala sekolah, hingga jabatan fungsional tertentu. Penempatan ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi serta meningkatkan kinerja di masing-masing perangkat daerah. Tidak hanya itu, sebanyak 119 Aparatur Sipil Negara (ASN) juga turut mengucapkan sumpah dan janji jabatan.

Prosesi tersebut menjadi simbol komitmen dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat, dengan menjunjung tinggi integritas, loyalitas, serta tanggung jawab dalam bekerja. Dalam sambutannya, Rahmad menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar kegiatan seremonial atau rotasi jabatan semata.

Ia menyebut, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi penyegaran organisasi sekaligus penempatan aparatur sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Menurutnya, kesesuaian antara jabatan dan kemampuan menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Pelantikan ini bukan hanya seremonial, tetapi bagian dari upaya memperkuat organisasi dan memastikan setiap jabatan diisi oleh orang yang tepat. Saya minta seluruh pejabat bekerja dengan profesional, menjaga integritas, serta mampu menghadirkan inovasi dalam pelayanan publik,” ujarnya saat kegiatan berlangsung di Auditorium Balai Kota Balikpapan, Kamis (16/4/2026).

Ia juga menambahkan bahwa seluruh aparatur yang telah dilantik akan terus dipantau dan dievaluasi secara berkala. Hal ini dilakukan guna memastikan setiap program berjalan efektif serta sejalan dengan target pembangunan daerah.

Dengan pengawasan yang konsisten, diharapkan kualitas tata kelola pemerintahan di Balikpapan semakin meningkat dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat secara luas.

(ADV/J/Diskominfo kota Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Kekurangan tenaga pendidik di sejumlah sekolah di Balikpapan mendorong pemerintah kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mengambil langkah cepat. Dalam waktu dekat, sekitar 100 posisi guru dengan skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) akan dibuka guna menutup kekosongan yang masih terjadi di berbagai sekolah.

Rencana rekrutmen tersebut dijadwalkan berlangsung pada periode April hingga Mei 2026. Langkah ini difokuskan untuk membantu sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang saat ini paling terdampak kekurangan tenaga pengajar, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat tetap berjalan dengan baik.

Kepala Disdikbud Balikpapan, Irfan Taufik, menyebut kebijakan ini sebagai solusi praktis dalam menghadapi kondisi yang ada. Ia memastikan proses pembukaan formasi tengah dipersiapkan agar bisa segera direalisasikan, Kamis, (16/4/2026)

“Sekitar 100 formasi guru PJLP akan kami siapkan untuk memenuhi kebutuhan di sekolah-sekolah,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, kekosongan tenaga pendidik tidak terjadi begitu saja. Sejumlah faktor menjadi penyebab, mulai dari terbatasnya penerimaan ASN, hingga adanya guru yang pensiun atau berpindah tugas. Kondisi ini membuat distribusi guru belum merata, bahkan di beberapa sekolah masih kekurangan tenaga pengajar untuk mata pelajaran utama.

“Beberapa sekolah masih kekurangan guru, khususnya untuk mata pelajaran inti seperti Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA. Ini menjadi perhatian kami karena berdampak langsung pada proses pembelajaran,” jelas Irfan.

Dalam situasi tersebut, skema PJLP dinilai menjadi pilihan paling efektif. Dengan mekanisme ini, pemerintah daerah dapat bergerak lebih cepat tanpa harus menunggu proses panjang dari pemerintah pusat terkait pengangkatan ASN.

“Melalui PJLP, kami bisa segera menempatkan tenaga pengajar di sekolah yang membutuhkan, sehingga kegiatan belajar mengajar tidak terganggu,” tambahnya.

Di sisi lain, Disdikbud juga terus melakukan evaluasi dan pemetaan kebutuhan tenaga pengajar di setiap sekolah. Upaya ini dilakukan agar distribusi guru tidak menumpuk di satu lokasi, melainkan merata sesuai kebutuhan masing-masing sekolah.

“Kami ingin penempatan guru benar-benar berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, bukan menumpuk di satu sekolah saja,” tegasnya.

Irfan menegaskan, keberadaan guru tetap menjadi elemen kunci dalam dunia pendidikan. Menurutnya, sarana dan prasarana yang lengkap tidak akan memberikan hasil maksimal jika tidak diimbangi dengan jumlah tenaga pengajar yang memadai.

“Fasilitas boleh lengkap, teknologi bisa maju, tetapi tanpa guru yang cukup, proses pembelajaran tidak akan optimal,” ujarnya.

Untuk jangka panjang, Pemkot Balikpapan tetap akan mengusulkan penambahan formasi ASN. Namun, dalam kondisi saat ini, rekrutmen PJLP menjadi langkah strategis agar kekurangan guru segera teratasi dan kualitas pendidikan tetap terjaga.

(ADV/J/Diskominfo kota Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat terus digencarkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah. Salah satunya melalui penguatan kolaborasi lintas sektor yang dikemas dalam kegiatan mini lokakarya, Kamis (16/4/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan berbagai elemen, mulai dari perangkat kelurahan, Bhabinkamtibmas, pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), kader Posyandu, hingga perwakilan tenaga pendidik dari berbagai jenjang sekolah. Sinergi ini dinilai penting untuk menyatukan langkah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Kepala Puskesmas Mekar Sari, drg Lily Anggraini, menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat di tengah tingginya intensitas hujan yang terjadi belakangan ini. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko penyebaran penyakit, khususnya Demam Berdarah Dengue (DBD).

Ia mengimbau masyarakat untuk rutin melakukan pemeriksaan dan pembersihan tempat penampungan air guna mencegah berkembangnya jentik nyamuk. Selain itu, kegiatan kerja bakti massal juga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memberantas sarang nyamuk di lingkungan sekitar.

" Kami mengimbau masyarakat untuk rutin memeriksa dan membersihkan tempat penampungan air, selain kerja Bhakti massal  juga harus dimanfaatkan untuk memberantas sarang nyamuk," ujarnya.

Tak hanya itu, percepatan penanganan stunting menjadi salah satu fokus utama pada tahun ini. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan indikator D/S, yakni perbandingan jumlah balita yang datang dan ditimbang di Posyandu dengan total sasaran yang ada. Menurut Lily, Posyandu memiliki peran strategis tidak hanya sebagai tempat penimbangan dan pemberian vitamin, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi orang tua dalam memantau tumbuh kembang anak secara optimal.

Di sisi layanan, Puskesmas Mekar Sari juga terus menghadirkan inovasi. Salah satunya melalui program Sayunara (Sayangi Ibu Hamil dengan Persalinan Paripurna), yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan persalinan sekaligus pengurusan dokumen kependudukan secara terintegrasi, seperti akta kelahiran dan Kartu Keluarga.

Program ini dapat diakses oleh seluruh masyarakat Balikpapan yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan. Sementara itu, layanan bagi masyarakat umum tetap tersedia dengan tarif retribusi sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025, mulai dari Rp13 ribu untuk rawat jalan hingga Rp156 ribu untuk tindakan medis tertentu.

Dalam aspek kesehatan pelajar, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) juga menjadi perhatian. Menjelang akhir tahun ajaran, pemeriksaan kesehatan akan difokuskan bagi siswa kelas VI SD, sementara untuk tingkat SMA akan mencakup seluruh jenjang kelas.

Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan Mekar Sari, Agus Salim, menyambut positif langkah yang dilakukan Puskesmas dalam upaya pencegahan stunting. Ia menyebut, pemerintah juga turut mendorong pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin serta peningkatan kualitas layanan Posyandu.

" Pemerintah juga mendorong pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin serta peningkatan fasilitas layanan posyandu. Ini  bagian dari upaya pencegahan sejak dini, ungkapnya.

Ia juga selalu mengingatkan masyarakat untuk tidak menutup saluran air, karena dapat memicu berbagai permasalahan lingkungan, seperti penumpukan sampah hingga menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk penyebab penyakit.

"Kami terus mengingatkan warga agar tidak menutup saluran air, karena bisa mengakibatkan penumpukan sampah dan menjadi sarang nyamuk penyebab penyakit," Pungkasnya.

(ADV/J/Diskominfo kota Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Upaya penanganan persoalan sampah di kawasan perkotaan mulai diarahkan ke pendekatan yang lebih modern dan berkelanjutan. Pemerintah pusat kini mendorong pemanfaatan sampah sebagai sumber energi listrik, dan Kota Balikpapan masuk dalam daftar daerah yang dipersiapkan untuk mengadopsi program tersebut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, mengungkapkan bahwa Balikpapan menjadi salah satu dari 33 kota di Indonesia yang dinilai memiliki potensi dalam pengembangan teknologi pengolahan sampah berbasis energi. Program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang telah dibahas di tingkat pusat dan mulai ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas kementerian.

“Balikpapan masuk dalam kebijakan terbaru pemerintah pusat terkait pengolahan sampah menjadi energi listrik. Hal ini sudah dibahas dalam rapat terbatas dan saat ini mulai ditindaklanjuti bersama Kementerian Lingkungan Hidup,” kata Sudirman, Kamis (16/4/2026).

Dalam implementasinya, pengembangan proyek ini tidak hanya dilakukan secara mandiri oleh satu daerah, melainkan menggunakan pendekatan kawasan atau aglomerasi.

Untuk wilayah Kalimantan Timur, konsep ini akan mencakup Balikpapan Raya dan Samarinda Raya, termasuk melibatkan sejumlah daerah penyangga seperti Kutai Kartanegara hingga kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Sudirman, wilayah seperti Samboja dan Muara Jawa memiliki peluang untuk bergabung dalam sistem pengelolaan sampah terpadu tersebut.

“Konsepnya berbasis kawasan. Daerah sekitar bisa terintegrasi sehingga pengelolaan sampah menjadi lebih efisien dan terpusat,” ujarnya.

Peluang Balikpapan untuk masuk dalam program ini semakin terbuka setelah adanya revisi terhadap persyaratan kapasitas produksi sampah.

Jika sebelumnya dibutuhkan minimal 1.000 ton sampah per hari, kini ambang batasnya diturunkan menjadi 500 hingga 1.000 ton per hari. Dengan produksi sampah harian yang mencapai sekitar 550 ton, Balikpapan dinilai telah memenuhi kriteria tersebut. “Dengan ketentuan baru ini, posisi kita sudah memenuhi syarat untuk mengembangkan teknologi tersebut,” jelasnya.

Selain mengandalkan sampah harian, pemerintah juga tengah mempertimbangkan pemanfaatan sampah lama melalui metode landfill mining, yakni penggalian kembali sampah yang telah tertimbun di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Langkah ini diharapkan dapat menambah pasokan bahan baku sekaligus mengurangi beban timbunan lama.

“Tidak hanya sampah baru, tetapi sampah lama yang ada di TPA juga bisa dimanfaatkan kembali sebagai sumber energi,” tambah Sudirman.

Apabila proyek ini berhasil direalisasikan, maka sistem pengelolaan sampah di Balikpapan diperkirakan akan mengalami perubahan signifikan. Metode penimbunan yang selama ini menjadi andalan akan mulai ditinggalkan dan digantikan dengan sistem pengolahan yang lebih efisien.

“Selama ini kita masih bergantung pada sanitary landfill yang membutuhkan lahan luas. Dengan teknologi ini, volume sampah bisa berkurang drastis karena diolah menjadi energi,” ujarnya.

Tidak hanya menghasilkan listrik, proses pengolahan tersebut juga menyisakan residu berupa abu yang masih memiliki nilai guna, misalnya sebagai material penimbunan atau kebutuhan konstruksi tertentu. Meski demikian, Sudirman menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan kebijakan pemerintah, tetapi juga sangat bergantung pada peran aktif masyarakat.

“Kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah tetap menjadi kunci utama. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama,” tegasnya.

(ADV/J/Diskominfo kota Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan kini memusatkan perhatian pada penguatan legalitas usaha di tengah pesatnya pertumbuhan pelak Usaha mikro kecil u Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan setiap pelaku usaha memiliki dasar hukum yang jelas sehingga mampu berkembang lebih terarah dan berdaya saing tinggi.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian (DKUMKMP) Kota Balikpapan, Heruressandy Setia Kesuma, mengungkapkan bahwa hingga akhir 2025 jumlah UMKM di Balikpapan telah mencapai sekitar 98 ribu unit, Rabu (15/4/2026)

Jumlah tersebut berasal dari berbagai skala usaha, mulai dari pelaku usaha mikro hingga yang telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Potensi ekonomi ini sangat besar, namun masih ada pelaku usaha yang belum memiliki legalitas formal,” ujarnya.

Ia menegaskan, legalitas usaha bukan hanya sekadar kelengkapan administrasi, melainkan menjadi faktor penting dalam membuka akses terhadap berbagai peluang.

“Legalitas bukan hanya administrasi, tetapi menjadi kunci untuk membuka akses pembiayaan perbankan hingga peluang masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,” jelasnya.

Menurut Heruressandy, pertumbuhan UMKM yang terus meningkat juga mencerminkan tingginya semangat kewirausahaan di tengah masyarakat.

“Ini menunjukkan bahwa masyarakat Balikpapan memiliki semangat usaha yang tinggi dan terus berkembang dari waktu ke waktu,” katanya.

Dari sisi komposisi usaha, sektor kuliner masih mendominasi dengan kontribusi hampir 40 persen dari total UMKM di Balikpapan. Tingginya minat di bidang makanan dan minuman menjadikan sektor ini sebagai salah satu penggerak utama ekonomi lokal yang terus berkembang. Namun, kondisi tersebut juga memunculkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal persaingan usaha yang semakin ketat.

Pelaku UMKM dituntut untuk terus berinovasi, menjaga kualitas produk, serta memperkuat identitas usaha agar mampu menarik minat konsumen. Pemerintah pun terus mendorong pelaku UMKM untuk segera melengkapi legalitas usahanya.

“Kami terus mengajak pelaku usaha untuk mengurus legalitas agar bisa mendapatkan berbagai manfaat dan dukungan yang telah disiapkan pemerintah,” pungkasnya.

(ADV/J/Diskominfo kota Balikpapan)