DISKOMINFO

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan terus mematangkan persiapan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan ialah menghadirkan layanan terpadu antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) guna memastikan proses pendaftaran siswa baru berjalan lancar tanpa terkendala administrasi kependudukan.

Melalui kolaborasi tersebut, Disdukcapil membuka posko pelayanan khusus yang ditempatkan di Kantor Disdikbud Kota Balikpapan. Keberadaan posko ini ditujukan untuk memudahkan masyarakat yang membutuhkan pembaruan dokumen kependudukan, seperti Kartu Keluarga (KK), perubahan alamat domisili, maupun penyesuaian data lainnya yang menjadi syarat dalam proses SPMB.

Kepala Disdukcapil Kota Balikpapan, Tirta Dewi, mengatakan layanan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, cepat, dan mudah dijangkau masyarakat.

"Kami membuka posko layanan di Dinas Pendidikan agar masyarakat tidak perlu berpindah-pindah tempat untuk mengurus dokumen yang diperlukan dalam proses SPMB. Ini merupakan upaya kami untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif dan mudah diakses," ujar Tirta Dewi, Jumat (5/6/2026).

Ia mengungkapkan, hingga saat ini masih ditemukan cukup banyak dokumen kependudukan milik warga yang belum menggunakan barcode maupun tanda tangan elektronik. Selain itu, tidak sedikit masyarakat yang telah berpindah tempat tinggal namun belum memperbarui data domisili pada dokumen kependudukan mereka. Menurut Tirta, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kendala ketika proses verifikasi administrasi penerimaan peserta didik baru berlangsung.

Oleh sebab itu, masyarakat diimbau segera memastikan seluruh data kependudukan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya sebelum tahapan pendaftaran dimulai.

"Permohonan yang paling banyak kami terima biasanya terkait pembaruan Kartu Keluarga lama serta perubahan alamat. Karena itu kami mengimbau masyarakat untuk segera memastikan data kependudukannya sudah sesuai sebelum tahapan pendaftaran dimulai," jelasnya.

Lebih lanjut, Disdukcapil juga mengajak para Ketua RT di seluruh wilayah Balikpapan untuk berperan aktif membantu memperbarui data kependudukan warga di lingkungan masing-masing. Data yang akurat dinilai menjadi fondasi penting dalam mendukung berbagai pelayanan publik, termasuk pelaksanaan SPMB yang mengacu pada data domisili calon peserta didik.

Sementara itu, Kepala Disdikbud Kota Balikpapan, Irfan Taufik, menjelaskan tahapan pelaksanaan SPMB 2026 telah disusun secara rinci. Pengambilan nomor antrean dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 23 Juni 2026.

Selanjutnya, proses verifikasi dan validasi dokumen bagi jalur prestasi, afirmasi, mutasi, serta kategori lain yang memerlukan penyesuaian administrasi akan dilaksanakan mulai 24 Juni sampai 1 Juli 2026.

"Pendaftaran tetap menggunakan empat jalur utama, yaitu domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Kami memastikan seluruh tahapan berjalan secara transparan dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh calon peserta didik," kata Irfan.

Ia menambahkan, pendaftaran untuk keempat jalur tersebut akan dibuka pada 29 Juni hingga 2 Juli 2026. Hasil seleksi sekaligus proses lapor diri dijadwalkan berlangsung pada 3 sampai 5 Juli 2026. Setelah itu, jalur reguler akan dibuka pada 6 hingga 8 Juli 2026, dengan pengumuman hasil dan lapor diri dilaksanakan pada 9 hingga 10 Juli 2026.

Adapun Tahun Ajaran Baru 2026/2027 direncanakan dimulai pada 13 Juli 2026, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) hingga 17 Juli 2026. Kehadiran posko pelayanan terpadu ini diharapkan mampu mengantisipasi berbagai persoalan administrasi sehingga seluruh calon peserta didik dapat mengikuti proses SPMB dengan lancar tanpa terkendala kelengkapan dokumen kependudukan.

(ADV/J/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan terus mengupayakan peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan dengan mendorong penambahan jumlah sekolah yang menerima program revitalisasi dari pemerintah pusat. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pemerataan fasilitas pendidikan yang lebih layak dan nyaman bagi peserta didik.

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, mengungkapkan saat ini sekitar 10 sekolah di Balikpapan telah masuk dalam program revitalisasi yang difasilitasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Namun, pemerintah kota menargetkan jumlah itu meningkat menjadi sedikitnya 50 sekolah pada tahun mendatang.

"Kalau tidak salah saat ini ada sekitar 10 program revitalisasi yang berjalan untuk Balikpapan. Kita berharap ke depan jumlahnya bisa bertambah lagi. Saya sudah menyampaikan langsung, minimal 50 program revitalisasi," ujar Rahmad Mas'ud, Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di Balikpapan masih cukup besar. Karena itu, komunikasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan agar semakin banyak sekolah memperoleh kesempatan mengikuti program revitalisasi.

Rahmad menjelaskan, revitalisasi tidak hanya difokuskan pada perbaikan bangunan sekolah yang mengalami kerusakan. Program tersebut juga mencakup peningkatan kualitas ruang belajar, penyediaan fasilitas penunjang pendidikan, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi siswa maupun tenaga pendidik.

Ia menilai fasilitas pendidikan yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Semakin banyak sekolah yang mendapatkan revitalisasi, semakin besar pula peluang meningkatkan mutu layanan pendidikan di Balikpapan.

Selain memperjuangkan penambahan program revitalisasi, Pemkot Balikpapan juga menyampaikan berbagai kebutuhan sektor pendidikan kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Meski demikian, Rahmad mengaku belum menerima informasi mengenai besaran anggaran yang dialokasikan untuk setiap proyek revitalisasi karena hal tersebut menjadi kewenangan kementerian.

Menurutnya, fokus pemerintah kota saat ini adalah memperbanyak jumlah sekolah yang menerima program revitalisasi agar semakin banyak peserta didik dapat menikmati fasilitas belajar yang lebih modern, layak, dan berkualitas. Upaya itu diharapkan mampu mencetak sumber daya manusia yang unggul serta berdaya saing di masa mendatang.

(ADV/J/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan menghadirkan terobosan baru dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 dengan membuka jalur reguler yang memberikan kesempatan lebih luas bagi calon peserta didik untuk memilih sekolah yang masih memiliki kuota kosong.

Kebijakan ini diterapkan sebagai upaya mengoptimalkan daya tampung satuan pendidikan sekaligus memastikan seluruh kursi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal. Berbeda dengan jalur domisili yang mempertimbangkan wilayah tempat tinggal siswa, jalur reguler memungkinkan peserta didik mendaftar ke sekolah mana saja yang masih memiliki sisa kuota setelah seluruh tahapan seleksi utama selesai dilaksanakan.

Kepala Disdikbud Kota Balikpapan, Irfan Taufik, menjelaskan bahwa jalur reguler menjadi solusi untuk mengakomodasi calon siswa yang belum diterima melalui jalur domisili, prestasi, afirmasi maupun mutasi.

Dengan skema tersebut, peluang siswa untuk mendapatkan sekolah tujuan tetap terbuka selama masih tersedia daya tampung.

“Pada jalur reguler tidak lagi menggunakan pembagian zona. Peserta dapat memilih sekolah yang masih memiliki sisa kuota setelah empat jalur utama selesai dilaksanakan,” ujar Irfan saat konferensi pers di Aula Disdikbud Balikpapan, Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, pelaksanaan SPMB tahun ini dirancang dengan mengedepankan prinsip transparansi, objektivitas, keadilan dan akuntabilitas. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui sistem yang telah disiapkan pemerintah sehingga masyarakat dapat memantau proses seleksi secara terbuka. Langkah digitalisasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya mencegah berbagai bentuk pelanggaran dalam penerimaan peserta didik baru.

Disdikbud menegaskan tidak ada ruang bagi praktik gratifikasi, titip-menitip maupun intervensi dari pihak mana pun yang berpotensi mencederai proses seleksi. Irfan menuturkan bahwa komitmen tersebut sejalan dengan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 7 Tahun 2026 yang mengingatkan seluruh penyelenggara pendidikan agar menolak segala bentuk gratifikasi serta menjaga integritas dalam pelaksanaan penerimaan murid baru.

“Seluruh proses dilakukan secara online. Kami ingin memastikan setiap peserta memiliki kesempatan yang sama dan tidak ada ruang bagi praktik-praktik yang melanggar aturan,” tegasnya.

Untuk memperkuat pengawasan, Pemerintah Kota Balikpapan turut membentuk tim pengawas internal yang dipimpin oleh Inspektorat Kota Balikpapan. Tim tersebut bertugas memantau seluruh tahapan SPMB agar berjalan sesuai regulasi dan bebas dari penyimpangan.

Dalam pelaksanaannya, SPMB 2026 menyediakan lima jalur penerimaan, yakni jalur domisili, prestasi, afirmasi, mutasi dan jalur reguler. Tahapan verifikasi serta validasi data calon peserta didik dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juni hingga 1 Juli 2026.

Sementara itu, pendaftaran melalui jalur domisili, prestasi, afirmasi dan mutasi akan dibuka pada 29 Juni sampai 2 Juli 2026. Adapun jalur reguler dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 10 Juli 2026 dan hanya tersedia bagi sekolah yang masih memiliki sisa kuota penerimaan.

Disdikbud juga menyiapkan berbagai materi sosialisasi guna membantu masyarakat memahami mekanisme pendaftaran. Panduan lengkap dan tutorial penggunaan sistem akan disebarluaskan melalui berbagai platform media sosial resmi agar orang tua maupun calon peserta didik dapat mengikuti seluruh tahapan dengan mudah.

Tahun ajaran baru 2026/2027 sendiri dijadwalkan mulai berlangsung pada 13 Juli 2026. Dengan skema baru tersebut, pemerintah berharap proses penerimaan murid baru dapat berjalan lebih terbuka, adil, serta memastikan tidak ada kursi sekolah yang terbuang sia-sia di Kota Balikpapan.

(ADV/J/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) terus memperkuat berbagai kebijakan di sektor pendidikan, mulai dari ketentuan penerimaan peserta didik baru jenjang sekolah dasar, penguatan pendidikan anak usia dini (PAUD), hingga pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik.

Kepala Disdikbud Kota Balikpapan, Irfan Taufik, menjelaskan bahwa anak berusia 5 tahun pada dasarnya tetap memiliki kesempatan untuk diterima di sekolah dasar. Namun, terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Usia 5 tahun lebih, boleh masuk sekolah. Syaratnya adalah mendapatkan surat keterangan dari psikolog bahwa anak tersebut memang cerdas," ujar Irfan, Rabu (3/6/2026).

Ia menerangkan, ketentuan tersebut bukan merupakan aturan baru karena telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas).

Melalui regulasi itu, anak berusia di atas 5 tahun dapat mengikuti pendidikan di SD apabila memperoleh surat keterangan dari psikolog yang menyatakan memiliki tingkat kecerdasan intelektual di atas rata-rata.

Meski demikian, Irfan menegaskan bahwa faktor usia tetap menjadi dasar utama dalam proses penerimaan peserta didik baru. Semakin tinggi usia calon siswa sesuai ketentuan yang berlaku, maka semakin besar pula prioritasnya untuk diterima. Selain membahas penerimaan siswa SD, Disdikbud juga terus mendorong pentingnya pendidikan satu tahun pra-SD melalui PAUD.

Menurut Irfan, hingga saat ini kebijakan mengenai penerapan ijazah PAUD masih dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat.

"Ijazah PAUD kan belum sampai sekarang, kita masih sosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat kita itu menyekolahkan anaknya satu tahun pra-SD, karena di usia 4–5 tahun, motorik anak sedang berkembang," katanya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Balikpapan telah menyiapkan Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai dasar untuk memperkuat pelaksanaan pendidikan satu tahun pra-SD. Sementara itu, pemerintah masih memberikan subsidi sebesar Rp100 ribu per tahun bagi setiap peserta didik PAUD.

Irfan juga menyoroti masih banyaknya orang tua yang memilih memasukkan anak ke lembaga bimbingan belajar calistung. Padahal, kemampuan membaca, menulis, dan berhitung bukan menjadi syarat utama penerimaan peserta didik baru di sekolah dasar.

"Padahal membaca, menulis, dan menghitung itu tidak masuk kriteria anak diterima masuk SD," tegasnya.

Menanggapi kemungkinan pemberlakuan Perwali pada tahun depan, Irfan menegaskan bahwa kebijakan pemerintah daerah tetap harus mengacu pada regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat. Di sisi lain, Disdikbud Balikpapan juga tengah memperkuat ketersediaan tenaga pendidik.

Pendaftaran Pegawai Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) untuk memenuhi kebutuhan sekitar 200 guru telah ditutup. Guru PJLP yang lolos seleksi akan memperoleh hak yang sama dengan gelombang sebelumnya, dengan masa kontrak selama enam bulan hingga Desember 2026.

Selain itu, Pemerintah Kota Balikpapan tahun ini juga mengusulkan pengangkatan sekitar 100 guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penambahan tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap tenaga PJLP pada tahun mendatang.

"Tahun ini ada pengusulan guru PNS kurang lebih 100. Guru kita secara total ada 4.000 sekian, termasuk PNS, P3K, kita idealnya 6.000 sekian," pungkas Irfan.

(ADV/J/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan resmi memulai pelaksanaan perluasan program Digital Perlindungan Sosial (Perlinsos) Tahun 2026 melalui kegiatan Kick Off dan Sosialisasi yang digelar di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome, Selasa (2/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan instansi vertikal, BUMN, BUMD, sektor perbankan, camat, lurah, hingga ketua RT dari seluruh wilayah Kota Balikpapan. Program ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sistem perlindungan sosial berbasis digital yang lebih akurat dan terintegrasi.

Wali Kota Balikpapan, H. Rahmad Mas’ud, mengungkapkan rasa syukur atas terpilihnya Balikpapan sebagai salah satu dari 42 kabupaten dan kota di Indonesia yang dipercaya menjadi lokasi perluasan proyek percontohan digitalisasi perlindungan sosial. Menurutnya, kepercayaan tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap kesiapan daerah, sekaligus amanah besar yang harus dijalankan secara serius oleh seluruh pihak yang terlibat.

“Balikpapan menjadi salah satu daerah yang dipercaya untuk menjalankan perluasan pilot project digitalisasi perlindungan sosial. Ini bukan hanya sebuah kebanggaan, tetapi juga tanggung jawab besar yang harus kita sukseskan bersama,” ujarnya.

Rahmad menjelaskan, program ini memanfaatkan Digital Public Infrastructure (DPI) untuk meningkatkan kualitas pendataan masyarakat penerima bantuan sosial. Melalui sistem digital, pemerintah dapat memastikan bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan sehingga penyalurannya menjadi lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.

Ia menegaskan pentingnya data yang akurat dan terverifikasi berdasarkan nama serta alamat penerima. Dengan demikian, potensi kesalahan dalam penyaluran bantuan dapat diminimalkan.

“Jangan sampai masyarakat yang sebenarnya mampu justru menerima bantuan. Data harus benar-benar akurat agar yang menerima adalah warga yang memang berhak,” tegasnya.

Wali Kota juga mengingatkan para ketua RT agar bersikap objektif dalam proses pendataan. Ia meminta agar tidak ada perlakuan khusus karena hubungan keluarga maupun kedekatan pribadi. Menurutnya, seluruh warga harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan bantuan apabila memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah.

Selain membahas perlindungan sosial, Rahmad turut menekankan pentingnya pengawasan terhadap arus pendatang. Sebagai kota penyangga IKN dan daerah transit, Balikpapan membutuhkan data kependudukan yang valid dan selalu diperbarui.

Karena itu, setiap pendatang diminta melaporkan keberadaannya kepada ketua RT setempat dalam waktu maksimal 2x24 jam. Pelaksanaan registrasi digital Perlinsos dijadwalkan berlangsung selama satu bulan, mulai 4 Juni hingga 3 Juli 2026. Sebanyak 365 agen perlinsos telah disiapkan dan disebar di 34 kelurahan serta enam kecamatan untuk mendampingi masyarakat dalam proses registrasi, verifikasi, validasi data hingga penanganan sanggahan.

Rahmad juga mengajak anggota DPRD dan seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program di wilayah masing-masing agar tujuan meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial dapat tercapai.

Program ini merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang tergabung dalam gugus tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Kementerian Sosial, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia.

(ADV/J/Diskominfo Balikpapan)