DPRD Balikpapan

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan, 29 November 2025 – Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, hadir dalam kegiatan “Medical Check Up Ulama Sehat” yang digelar Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Balikpapan di Ibnu Sina Muara Rapak, Sabtu (29/11/2025).

Program ini merupakan bagian dari realisasi program Asnaf Sabilillah Tahun 2025, yang menitikberatkan pada kesehatan para ulama dan tokoh agama di Kota Balikpapan.

Saat diwawancarai di lokasi kegiatan, Yono Suherman menjelaskan pentingnya program ini. “Kesehatan ulama adalah hal fundamental. Mereka adalah pilar pembinaan umat, jadi kondisi fisik yang sehat sangat menentukan kualitas bimbingan yang mereka berikan. Dengan tubuh yang prima, para ulama bisa terus produktif mendidik masyarakat,” ujarnya.

Yono menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah, legislatif, dan lembaga zakat menjadi kunci keberhasilan program ini. “Ini bukti bahwa kami bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan kesejahteraan ulama terjaga.

Tidak hanya menyediakan fasilitas atau dana, tetapi juga memperhatikan kesehatan fisik mereka,” lanjutnya. Dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan pemeriksaan kesehatan lengkap, mulai dari cek tekanan darah, kadar gula, kolesterol, hingga konsultasi pola hidup sehat. Menurut Yono, hal ini juga berdampak pada pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. “Ulama yang sehat berarti pelayanan agama yang berkualitas. Edukasi kesehatan seperti ini penting agar mereka bisa menjaga stamina dan semangat dalam membimbing umat,” kata Yono.

Lebih jauh, Yono berharap program ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain. “Program BAZNAS ini menunjukkan pendekatan holistik dalam pemberdayaan Asnaf Sabilillah. Semoga kegiatan seperti ini terus digalakkan, karena kesejahteraan ulama adalah investasi moral dan spiritual bagi masyarakat,” tuturnya menutup wawancara.

Acara ini menegaskan komitmen BAZNAS dalam memberdayakan para ulama secara menyeluruh, tidak hanya melalui bantuan finansial, tetapi juga dengan perhatian terhadap kesehatan, kesejahteraan, dan produktivitas mereka.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan, 28 November 2025 – DPRD Kota Balikpapan menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap proyek infrastruktur dan kepatuhan terhadap aturan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pendapatan dan Pengelolaan Daerah Tahun Anggaran 2026.

Rahmatia, juru bicara Fraksi Gerindra, dalam pandangan akhir fraksinya menyatakan bahwa pengawasan proyek infrastruktur, termasuk normalisasi dasar kecil dan pengelolaan fasilitas masyarakat, harus menjadi prioritas. “Setiap pembangunan harus diawasi secara ketat agar hasilnya tepat guna dan berdampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa penyusunan anggaran harus selaras dengan kualitas penyelenggaraan proyek. Fraksi Gerindra mendesak pemerintah kota untuk menerapkan transparansi penuh, disiplin penggunaan anggaran, serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Hal ini diyakini penting agar setiap proyek pembangunan tidak menimbulkan kerugian atau ketidakefisienan. Rahmatia menambahkan, DPRD akan terus memantau implementasi proyek infrastruktur untuk memastikan setiap kegiatan sesuai rencana dan anggaran digunakan secara optimal. “Kita memiliki tanggung jawab menjaga efektivitas dan keamanan penyelenggaraan pembangunan daerah. Proyek infrastruktur harus mendukung kesejahteraan warga, bukan sekadar formalitas,” jelasnya.

Fraksi Gerindra juga menyerukan evaluasi berkala terhadap proyek-proyek strategis agar dapat segera dilakukan perbaikan jika ditemukan hambatan atau ketidaksesuaian. Pendekatan ini akan memperkuat akuntabilitas dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah kota.

Dengan fokus pada pengawasan, disiplin anggaran, dan transparansi, DPRD Kota Balikpapan berharap Raperda Pendapatan dan Pengelolaan Daerah 2026 menjadi landasan pembangunan infrastruktur yang aman, efektif, dan berdampak nyata bagi seluruh warga.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan, 28 November 2025 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan publik melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pendapatan dan Pengelolaan Daerah Tahun Anggaran 2026.

Rapat Paripurna yang digelar di Hotel Grand Senyiur ini dipimpin oleh pimpinan DPRD dan dihadiri anggota DPRD, perwakilan pemerintah kota, serta unsur perangkat daerah terkait. Rahmatia, juru bicara Fraksi Gerindra, menyampaikan pendapat akhir fraksinya dengan menekankan pentingnya alokasi anggaran yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Kami mengapresiasi upaya pemerintah kota dalam menyusun anggaran yang realistis. Prioritas utama kami adalah memastikan kualitas pendidikan dan layanan publik meningkat sehingga masyarakat merasakan manfaatnya langsung,” ujar Rahmatia.

Rahmatia menekankan bahwa peningkatan kualitas SDM harus disertai pengembangan guru dan tenaga pendidikan, serta perbaikan sarana pendidikan, balai masyarakat, perpustakaan, dan fasilitas olahraga. “Investasi dalam pendidikan dan layanan publik adalah kunci kesejahteraan jangka panjang bagi warga Balikpapan,” tambahnya.

Selain itu, Rahmatia menekankan perlunya pendekatan profesional dan pengukuran kinerja yang jelas untuk setiap program. Hal ini diyakini akan memastikan setiap kebijakan dan kegiatan terlaksana optimal. Fraksi Gerindra juga menyerukan kolaborasi erat antara DPRD dan pemerintah kota agar program prioritas berjalan sesuai rencana.

Fraksi Gerindra juga menekankan transparansi dalam pengelolaan anggaran, disiplin penggunaan dana, serta evaluasi berkala untuk menjaga kualitas layanan publik. Dengan demikian, warga dapat merasakan manfaat pembangunan secara langsung.

Dengan strategi ini, DPRD Kota Balikpapan berharap Raperda Pendapatan dan Pengelolaan Daerah 2026 menjadi instrumen efektif untuk mendorong pembangunan manusia dan layanan publik yang berkualitas, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan menekankan sejumlah rekomendasi strategis terkait pelaksanaan APBD 2026. Hal ini diungkapkan Anggota DPRD Suwanto, ST, dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang I Tahun 2025/2026, Jumat, 28 November 2025, di Hotel Grand Senyiur.

Rapat membahas penyampaian Pendapat Akhir Fraksi atas Raperda APBD 2026 dan diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara DPRD dan pemerintah kota. Fraksi PDI Perjuangan menyoroti enam poin penting.

Pertama, optimalisasi Pendapatan Daerah sebagai pilar kemandirian fiskal. Suwanto meminta Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lebih agresif dalam menggali potensi pajak sesuai peraturan.

Kedua, pengelolaan anggaran yang transparan, cermat, dan tepat sasaran agar Mandatory Spending tidak dilanggar, serta kegiatan pemerintah memiliki kajian dan perencanaan matang.

Ketiga, tender proyek harus bersih dan berintegritas. Unit Layanan Pengadaan (ULP/UKPBJ) serta Pokja Pemilihan diingatkan agar evaluasi pemenang tender profesional, cermat, dan sesuai aturan.

Keempat, pengawasan konstruksi harus profesional, mulai dari jadwal, anggaran, hingga mutu. Pengendalian proyek yang komprehensif disebut sebagai kunci kualitas pembangunan fisik di Balikpapan.

Kelima, percepatan dan optimalisasi penyerapan anggaran di setiap OPD menjadi sorotan penting agar program pemerintah berjalan efektif, efisien, dan bermanfaat maksimal.

Terakhir, persetujuan Raperda APBD 2026 sekaligus komitmen DPRD untuk mengawal implementasinya melalui fungsi pengawasan legislatif.

Suwanto menegaskan, “Fraksi PDI Perjuangan berharap APBD 2026 menjadi instrumen yang membawa Balikpapan menuju kehidupan lebih sejahtera dan adil, dengan tetap berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.” Ia juga mendorong seluruh pihak untuk menjaga amanah rakyat agar pembangunan daerah tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga memberi dampak positif langsung bagi masyarakat luas.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan kembali menegaskan posisinya sebagai garda pengawal pembangunan daerah. Hal ini ditunjukkan melalui Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang I Tahun 2025/2026 yang digelar Jumat, 28 November 2025, di Hotel Grand Senyiur.

Rapat tersebut membahas penyampaian Pendapat Akhir Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026, yang ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota Balikpapan dan DPRD.

Rapat dipimpin oleh Yono Suherman selaku Wakil Ketua DPRD, Dalam kesempatan ini, DPRD menekankan pentingnya fungsi pengawasan legislatif dalam memastikan pelaksanaan APBD berjalan sesuai rencana dan aspirasi masyarakat.

Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan dibacakan oleh Anggota DPRD Suwanto, ST. Ia memuji jawaban pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi sebelumnya dan menegaskan enam poin strategis pengawasan APBD 2026. “Setelah mencermati secara seksama jawaban Saudara Wali Kota, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan dapat menerima dan menyetujui Raperda APBD 2026 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah,” ujar Suwanto.

Fraksi PDI Perjuangan menekankan komitmen pengawasan berkelanjutan melalui fungsi legislasi dan pengawasan proyek. DPRD menilai pengawasan bukan hanya sekadar formalitas, tetapi sebagai instrumen penting agar pembangunan daerah, program prioritas, dan penggunaan anggaran pemerintah tepat sasaran, efisien, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Suwanto menambahkan, “Fraksi PDI Perjuangan berharap APBD 2026 menjadi instrumen yang membawa Balikpapan menuju kehidupan lebih baik, adil, dan makmur, berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.” Ia menutup dengan doa dan ajakan agar seluruh anggota DPRD serta pemerintah kota terus menjaga amanah rakyat, demi terwujudnya Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua dalam bingkai Madinatul Iman.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Fraksi PKB DPRD Balikpapan menekankan komitmen pengawasan anggaran dan kualitas pembangunan dalam Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026.

Penyampaian ini dilakukan pada Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang I Tahun 2025/2026, di hadapan Ketua DPRD Alwi Al Qadri dan jajaran Pemkot Balikpapan. Taufik Qul Rahman, Sekretaris Komisi II DPRD sekaligus juru bicara Fraksi PKB, menyampaikan pandangan strategis setelah menelaah Nota Jawaban Wali Kota atas Pemandangan Umum Fraksi, Jumat (28/11/2025)

PKB menilai jalur pembahasan APBD 2026 telah berjalan sesuai mekanisme, namun menyoroti tantangan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang memerlukan kemandirian fiskal kreatif tanpa membebani masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Dalam sikap akhirnya, PKB menekankan sepuluh poin strategis untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas pembangunan: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  penguatan standar pelayanan dan akses masyarakat.

Percepatan Pembenahan Sarana-Prasarana – memastikan realisasi pembangunan tepat waktu. Penyelamatan dan Optimalisasi Aset Daerah pendataan dan pemanfaatan aset maksimal.

Penempatan ASN Profesional dan Objektif mutasi dan promosi berbasis kompetensi. Pengawasan Anggaran Perubahan 2025 – menuntaskan administrasi keuangan agar tidak ada tunggakan. Realisasi Program “Balikpapan Terang”  pemerataan penerangan kota tanpa pilih kasih. Penyerapan Aspirasi DPRD Tanpa Diskriminasi aspirasi warga masuk ke SIPD masing-masing anggota.

Konsistensi Sosialisasi dan Penegakan Perda  Pemkot proaktif mensosialisasikan Perda. Penertiban Parkir Liar  dinas terkait diminta menata parkir dan meningkatkan PAD. Penataan Pedagang Pasar Satpol PP dan Dishub diminta tegas menertibkan pedagang di luar zona. “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PKB menyatakan menerima dan menyetujui Raperda APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026,” ujar Taufik Qul Rahman.

Ia menambahkan, keputusan ini bukan hanya simbol dukungan politik, tetapi wujud komitmen pengawasan agar setiap rupiah anggaran kembali kepada masyarakat. Rapat paripurna ini menunjukkan pentingnya integritas legislatif dalam membentuk APBD yang bukan sekadar angka, tetapi menegaskan prinsip akuntabilitas, kolaborasi, dan keadilan sosial.

Fraksi PKB menegaskan bahwa semua program 2026 harus efektif, efisien, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Balikpapan.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Balikpapan kembali menegaskan perannya sebagai ujung tombak pengawasan pembangunan daerah. Pada Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang I Tahun 2025/2026, Jumat (28/11/2025), Fraksi PKB menekankan pentingnya sinkronisasi antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan program pembangunan Kota Balikpapan tahun 2026 berjalan tepat sasaran, efisien, dan akuntabel.

Rapat paripurna yang digelar di hotel Grand Senyiur dengan dihadiri Ketua DPRD Alwi Al Qadri, didampingi Wakil Ketua Yono Suharman, Budiono, dan Muhammad Taqwa. Hadir pula Wakil Wali Kota Balikpapan, unsur Forkopimda, anggota DPRD, serta berbagai elemen masyarakat.

Momentum ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan visi DPRD dengan Pemerintah Kota sebelum memasuki siklus pembangunan baru. Agenda utama paripurna adalah penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama.

Yono Suherman memimpin jalannya Rapat menegaskan bahwa rapat paripurna bukan sekadar ritual tahunan. “Kegiatan ini adalah forum strategis untuk menyelaraskan visi DPRD dengan Pemerintah Kota. Setiap program pembangunan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata,” ujarnya.

Wakil Wali Kota Balikpapan menambahkan, partisipasi aktif DPRD dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan APBD 2026. “Kolaborasi antara legislatif, eksekutif, dan publik akan memastikan setiap anggaran digunakan tepat sasaran dan berdampak langsung bagi warga,” kata Wakil Wali Kota. Rapat ini sekaligus menekankan pentingnya pengawasan kontinu terhadap anggaran dan program pembangunan.

DPRD akan memastikan setiap kebijakan fiskal, termasuk menghadapi pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), dikelola dengan inovatif tanpa membebani masyarakat, serta tetap berpihak pada penguatan ekonomi lokal dan pelayanan publik. Dengan disahkannya Raperda APBD 2026, tantangan kini beralih pada implementasi di lapangan.

DPRD Balikpapan menegaskan bahwa pengawasan tidak berhenti pada persetujuan, melainkan menjadi langkah awal untuk memastikan pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh warga.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan Jumat (28/11/2025) bukan hanya menjadi ajang pengesahan APBD 2026, tetapi juga momentum Fraksi PKS–PPP memberikan penghargaan kepada para guru sebagai pilar pembangunan sumber daya manusia.

Dalam Pendapat Akhir yang dibacakan H. Laisa Hamisa, fraksi ini menyampaikan Selamat Hari Guru Nasional kepada seluruh pendidik formal maupun nonformal, sekaligus menekankan pentingnya transformasi pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. “Salam hormat dan apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan untuk seluruh guru hebat. Peringatan ini menjadi tonggak untuk memperkokoh budaya keteladanan dan mendorong transformasi ekosistem pendidikan di Kota Balikpapan,” ujar Laisa.

Pernyataan ini menegaskan bahwa pendidikan menjadi salah satu prioritas strategis dalam pembangunan kota. Selain penghargaan kepada tenaga pendidik, Fraksi PKS–PPP menekankan perlunya pendidikan menjadi fokus utama dalam pengelolaan anggaran.

Efisiensi dan ketepatan program APBD 2026 harus memastikan setiap alokasi dana memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan, sarana prasarana sekolah, dan pengembangan kompetensi guru serta siswa. Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah juga menjadi faktor penting agar program pendidikan dapat berjalan selaras dan berkelanjutan.

Laisa menambahkan bahwa pembahasan Raperda APBD 2026 telah melalui tahapan mendalam, termasuk rapat harmonisasi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD. Proses ini mencerminkan konsolidasi yang kuat dalam menyelaraskan prioritas pembangunan dengan kapasitas fiskal kota.

Persetujuan Raperda APBD 2026 menjadi bukti nyata komitmen Fraksi PKS–PPP untuk mengawal implementasi anggaran secara bertanggung jawab, khususnya bagi sektor pendidikan. Laisa menutup penyampaiannya dengan harapan agar setiap langkah pembangunan yang dilakukan DPRD dan Pemerintah Kota mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kualitas pendidikan, dan menyiapkan generasi masa depan yang unggul.

Dengan pendekatan yang terukur dan berfokus pada penguatan sumber daya manusia, Fraksi PKS–PPP menegaskan bahwa pendidikan adalah fondasi utama untuk kemajuan Balikpapan, menjadikan guru sebagai inspirasi dan motor transformasi kota.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menegaskan kembali posisinya sebagai pengawal pembangunan daerah dengan fokus pada pengelolaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran.

Hal ini terwujud dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang I Tahun 2025/2026, Jumat (28/11/2025), yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026. Rapat yang digelar di Hotel Grand Senyiur ini menjadi momentum strategis untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai koridor akuntabilitas publik dan kepentingan masyarakat.

Rapat dihadiri Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, didampingi Wakil Ketua Yono Suherman , Budiono, dan Muhammad Taqwa. Turut hadir Wakil Wali Kota Balikpapan, unsur Forkopimda, seluruh anggota DPRD, serta tamu undangan dari berbagai elemen masyarakat.

Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota menjadi penutup rapat, menegaskan komitmen bersama untuk memulai siklus pembangunan tahun depan dengan tata kelola anggaran yang lebih transparan dan terukur.

Dalam penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PKS–PPP, H. Laisa Hamisa menekankan pentingnya efisiensi dan ketepatan sasaran program. Ia menegaskan bahwa efisiensi bukan sekadar pengetatan anggaran, melainkan strategi untuk memperkuat kemandirian fiskal Kota Balikpapan. “Setiap kegiatan APBD harus memperhatikan alokasi waktu, efektivitas, dan ketepatan sasaran sesuai peraturan perundang-undangan.

Program yang terlambat atau tidak tepat sasaran tidak hanya merugikan anggaran, tetapi juga menghambat percepatan kesejahteraan masyarakat,” katanya. Fraksi PKS–PPP juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Kolaborasi berkelanjutan menjadi kunci agar pembangunan tetap selaras dan tidak tumpang tindih.

Proses pembahasan Raperda yang mendalam dan rapat harmonisasi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD mencerminkan konsolidasi kuat dalam menyelaraskan prioritas pembangunan dengan kapasitas fiskal yang tersedia.

Laisa menambahkan bahwa pengawasan ketat DPRD terhadap alokasi anggaran APBD 2026 akan memastikan setiap program memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Persetujuan Raperda ini menjadi bukti komitmen DPRD untuk terus mengawal implementasi anggaran secara bertanggung jawab, memastikan setiap langkah pembangunan menghadirkan dampak positif bagi kesejahteraan warga Balikpapan.

Dengan mekanisme pengawasan yang matang, DPRD menegaskan bahwa setiap rupiah dari APBD 2026 harus benar-benar digunakan untuk mempercepat pertumbuhan kota, meningkatkan layanan publik, dan memperkuat kemandirian fiskal daerah, sehingga pembangunan Balikpapan berjalan berkelanjutan.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLiKA.com, BALIKPAPAN — Anggota DPRD Kota Balikpapan, Vera Yulianti, memimpin kegiatan Dialog Warga di RT 3 Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Jumat sore (28/11/2025).

Kegiatan bertema “Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan” itu berlangsung hangat dan interaktif, serta dihadiri pula oleh sejumlah warga dari RT 4 yang turut memberikan pandangan terkait kondisi lingkungan di sekitar mereka.

Dalam sambutannya, Vera menegaskan bahwa pembangunan yang benar-benar efektif harus berangkat dari kebutuhan warga. Karena itu, ia menginisiasi dialog ini sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan secara langsung persoalan, keluhan, dan usulan program yang perlu diprioritaskan pemerintah. “Yang mengetahui kondisi lingkungan adalah warga sendiri. Aspirasi inilah yang menjadi dasar kami memperjuangkan anggaran di DPRD,” tegasnya.

Camat Balikpapan Tengah yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi terhadap peran aktif warga Mekar Sari. Ia menjelaskan bahwa wilayah ini termasuk salah satu yang dinilai baik dalam kontribusi swadaya masyarakat, bahkan beberapa kali memperoleh apresiasi pada Bulan Bhakti Gotong Royong tingkat provinsi.

Namun ia juga menegaskan bahwa pemerintah menghadapi keterbatasan anggaran pada tahun mendatang akibat pengurangan dana transfer pusat. “Pengurangan hampir Rp 1,3 triliun membuat pemerintah harus benar-benar selektif. Karena itu, peran warga dalam menjaga dan merawat lingkungan sangat penting,” ujarnya.

Sesi dialog terbuka kemudian menghadirkan beragam keluhan dari warga. Salah satu yang mendapat perhatian adalah perbaikan drainase yang dinilai mendesak. Warga meminta agar saluran air diperbaiki dari kawasan atas permukiman hingga ke bagian bawah karena kondisi saat ini kerap menimbulkan genangan dan menghambat aktivitas.

Keluhan tersebut disampaikan langsung oleh beberapa warga, termasuk RT setempat, yang berharap perbaikan dapat segera masuk daftar prioritas. Selain persoalan drainase, warga juga mengeluhkan belum optimalnya layanan PDAM. Beberapa warga menyebut pasokan air tidak stabil dan sering tidak mengalir.

Menanggapi hal ini, Camat menjelaskan bahwa Balikpapan memang belum mampu memenuhi kebutuhan air bersih secara menyeluruh karena debit air dari waduk yang ada masih terbatas. “Ini bukan semata persoalan teknis, tetapi sumber air baku kita memang belum mencukupi untuk seluruh wilayah,” jelasnya.

Keluhan lain datang terkait kelangkaan gas LPG 3 kilogram, yang disebut warga semakin sulit didapat dan sering habis di pasaran. Pihak kelurahan menjelaskan sudah beberapa kali mengadakan pasar murah, namun tetap akan mengupayakan langkah tambahan agar kebutuhan warga lebih terpenuhi. Warga juga menyinggung soal jaringan gas rumah tangga (jargas) yang belum pernah mereka dapatkan.

Kelurahan menyampaikan bahwa usulan jargas sudah dikomunikasikan dengan bagian perekonomian dan diteruskan ke Kementerian ESDM, dengan harapan dapat direalisasikan pada tahun mendatang. Terkait usulan pembangunan lainnya, pihak kelurahan dan kecamatan menegaskan bahwa seluruh aspirasi harus tetap disampaikan melalui SIPD dan masuk melalui Ketua RT agar tercatat resmi dalam sistem perencanaan pemerintah.

Mereka mengingatkan bahwa proses usulan akan dibahas dalam forum Rembuk Kelurahan maupun Musrenbang di tingkat kecamatan. Menutup kegiatan, Vera Yulianti menyampaikan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi yang telah disampaikan. Ia berharap kegiatan dialog warga seperti ini dapat rutin dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan pembangunan di Balikpapan Tengah berjalan tepat sasaran. “Keterlibatan masyarakat adalah kunci.

Pemerintah dan DPRD tidak dapat bekerja sendiri tanpa pandangan dan kebutuhan nyata dari warga,” tegasnya. Dengan ruang diskusi yang terbuka, dialog warga di RT 3 Mekar Sari menjadi momentum penting untuk memperkuat peran masyarakat sekaligus mempertegas arah pembangunan lingkungan yang lebih merata dan berkelanjutan.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai NasDem menjadi salah satu titik perhatian dalam Rapat Paripurna DPRD Balikpapan yang membahas Raperda APBD Tahun Anggaran 2026.

Melalui juru bicaranya, Puryadi, fraksi ini memberikan pandangan komprehensif mengenai perubahan struktur anggaran serta sejumlah rekomendasi untuk memperkuat efektivitas APBD di tahun mendatang, Jumat (28/11/2025)

Dalam penyampaiannya, Puryadi mengungkapkan apresiasi atas jawaban Wali Kota terhadap pemandangan umum fraksi pada paripurna sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa penyesuaian kebijakan transfer pusat memberikan dampak besar terhadap kapasitas fiskal daerah.

Pendapatan daerah yang sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp3,83 triliun kini turun menjadi Rp2,95 triliun. Dari jumlah tersebut, pajak daerah menyumbang Rp1,33 triliun, retribusi Rp171,83 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp24,01 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp52,16 miliar. Pendapatan transfer terpangkas dari Rp2,25 triliun menjadi Rp1,36 triliun.

Pada sisi belanja, anggaran yang semula Rp4,28 triliun direvisi menjadi Rp3,36 triliun. Sementara pembiayaan melalui SILPA 2025 juga turun menjadi Rp407,2 miliar. Menurut Fraksi NasDem, kondisi ini menuntut penggunaan anggaran secara lebih efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan dasar masyarakat.

Puryadi menegaskan bahwa APBD tidak boleh dipandang sekadar alat administrasi. Lebih dari itu, anggaran merupakan instrumen strategis yang harus mampu mendukung pelayanan publik, memperkuat ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menyoroti tantangan yang dipaparkan Wali Kota, mulai dari dominasi belanja pegawai hingga keterbatasan ruang fiskal untuk belanja modal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Fraksi NasDem mengajukan empat rekomendasi utama: Penguatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi. Efisiensi belanja dengan memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pengentasan kemiskinan. Optimalisasi dana transfer, meski terbatas, agar tetap menyasar program strategis.

Inovasi pembiayaan melalui kerja sama yang transparan dan akuntabel. Fraksi NasDem juga menyampaikan apresiasi atas momentum HUT PGRI ke-80 dan HUT Korpri ke-54, yang dianggap penting sebagai pengingat peran guru dan ASN dalam membangun kualitas layanan publik.

Sebagai penutup, Fraksi NasDem menyatakan persetujuan penuh terhadap penetapan Raperda APBD 2026 menjadi Peraturan Daerah, dengan harapan anggaran tersebut dapat memberikan manfaat konkret bagi masyarakat Balikpapan.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang I Tahun 2025/2026 yang digelar DPRD Kota Balikpapan pada Jumat, 28 November 2025, menjadi salah satu agenda penting dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan tahun 2026. Sidang berlangsung di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, dihadiri Ketua DPRD Alwi Al Qadri, sementara kepemimpinan rapat dijalankan oleh Yono Suherman bersama jajaran pimpinan dewan, Budiono, dan Muhammad Taqwa.

Wakil Wali Kota, unsur Forkopimda, serta perwakilan masyarakat turut hadir menghadirkan suasana sidang yang penuh perhatian. Paripurna ini menjadi forum untuk merampungkan pembahasan Raperda APBD 2026 melalui penyampaian Pendapat Akhir Fraksi. Setiap fraksi menyampaikan evaluasi terhadap anggaran dan komitmen untuk memperkuat arah pembangunan kota.

Salah satu pandangan yang banyak menarik perhatian adalah penyampaian Fraksi NasDem yang diwakili Puryadi. Dalam sidang tersebut, Puryadi menegaskan bahwa pembahasan APBD tahun ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran mengarah pada program prioritas. “APBD bukan hanya dokumen keuangan, tetapi pijakan strategis untuk memastikan pembangunan berjalan efektif dan masyarakat merasakan manfaatnya,” ujar Puryadi di hadapan seluruh peserta sidang.

Ia juga menyoroti dinamika fiskal nasional, termasuk penyesuaian dana transfer pusat yang berdampak pada struktur pendapatan daerah. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah dan DPRD bekerja lebih cermat dalam merumuskan skala prioritas. “Kita harus memastikan bahwa perubahan komposisi anggaran tidak mengurangi kualitas layanan dasar kepada masyarakat,” tambahnya.

Setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangannya, paripurna dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota dan DPRD. Penandatanganan ini menjadi tanda bahwa pembahasan APBD selesai dan Balikpapan siap memasuki tahun anggaran baru.

Kehadiran Ketua DPRD Alwi Al Qadri dan penyampaian pandangan kritis dari fraksi-fraksi, termasuk Fraksi NasDem, menunjukkan bahwa proses pembahasan anggaran berjalan secara terbuka dan penuh pertimbangan. Dengan disahkannya APBD 2026, dewan berharap arah pembangunan tahun mendatang dapat berjalan lebih terarah, efisien, dan berdampak nyata bagi seluruh warga Balikpapan.

(ADV/DPRD Balikpapan)