DPRD Balikpapan

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Upaya memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan pada Kamis (13/11/2025).

Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi kedua lembaga legislatif untuk bertukar pandangan mengenai tantangan yang muncul akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Rombongan DPRD HSS yang dipimpin Ketua DPRD HSS, Akhmad Fahmi, diterima jajaran Sekretariat DPRD Balikpapan dalam suasana yang hangat dan penuh keterbukaan. Pertemuan tersebut diawali dengan pemaparan kondisi fiskal masing-masing daerah, khususnya terkait penyesuaian kebijakan anggaran yang harus dilakukan sejak pengurangan TKD diberlakukan secara nasional.

Perwakilan Sekretariat DPRD Balikpapan, Rani, menjelaskan bahwa berkurangnya alokasi dana transfer dari pemerintah pusat menuntut pemerintah daerah untuk beradaptasi dengan cepat. Menurutnya, strategi pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan terukur kini menjadi keharusan agar program pembangunan tetap berjalan. “Kami menyambut baik kunjungan dari DPRD Hulu Sungai Selatan. Semoga diskusi ini dapat memberikan manfaat dan melahirkan strategi adaptif menghadapi kebijakan efisiensi transfer ke daerah,” ujarnya.

Dalam sesi diskusi, Ketua DPRD HSS, Akhmad Fahmi, menyampaikan bahwa situasi fiskal di daerahnya tidak jauh berbeda dengan yang dialami Balikpapan. Ia menuturkan bahwa pemerintah pusat memangkas cukup besar TKD yang diterima HSS. “Di HSS, total anggaran dari Rp2,1 triliun kini menjadi sekitar Rp1,9 triliun. Ada pengurangan sekitar Rp153 miliar,” ungkapnya.

Fahmi menambahkan, pemangkasan tersebut berdampak pada sejumlah rencana pembangunan yang telah disusun. Beberapa program pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) harus disesuaikan kembali agar selaras dengan kondisi fiskal terbaru. “Otomatis ada pengaruhnya, karena APBD dan KUA-PPAS yang sudah disahkan harus direvisi ulang mengikuti perubahan ini,” jelasnya.

Meski menghadapi tantangan berat, Fahmi menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan pelayanan publik. Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran wajib diterapkan, namun tidak boleh mengorbankan kebutuhan masyarakat. “Daerah harus benar-benar cermat memanfaatkan anggaran. Fokus kami adalah memastikan program prioritas tetap berjalan tanpa mengurangi kualitas pelayanan,” tegasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 menjadi momentum bagi Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, untuk menegaskan pentingnya peningkatan mutu layanan kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan publik. Ia menilai bahwa pelayanan yang prima tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga hasil dari komitmen dan profesionalitas seluruh tenaga kesehatan di lapangan.

Dalam acara yang berlangsung di Balai Kota Balikpapan pada Rabu (12/11/2025) itu, Alwi menyampaikan bahwa HKN tahun ini seharusnya menjadi ajang refleksi atas sejauh mana masyarakat telah merasakan manfaat nyata dari program-program kesehatan yang dijalankan pemerintah.

Menurutnya, tenaga medis di setiap puskesmas perlu terus menjaga disiplin kerja dan kualitas pelayanan agar kepercayaan publik semakin meningkat. “Puskesmas adalah garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Kami ingin seluruh puskesmas yang telah ditetapkan sebagai layanan 24 jam benar-benar beroperasi penuh dan tidak setengah-setengah,” tegasnya.

Alwi menyoroti masih adanya sejumlah puskesmas yang belum optimal melaksanakan pelayanan 24 jam, padahal berada di wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. “Contohnya di Puskesmas Kariangau, kami sempat mempertanyakan mengapa belum dapat beroperasi penuh, sementara beberapa puskesmas lainnya sudah berjalan,” ujarnya.

Selain memberikan kritik konstruktif, Alwi juga menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintah Kota Balikpapan atas kebijakan BPJS Kesehatan gratis yang telah dinikmati seluruh warga selama tiga tahun terakhir. Ia menilai langkah tersebut merupakan bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. “Tidak semua daerah mampu memberikan fasilitas BPJS gratis. Ini kebijakan luar biasa, karena urusan biaya kesehatan sering kali menjadi beban berat bagi masyarakat kecil,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Alwi menegaskan bahwa DPRD Balikpapan akan terus mendukung upaya pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan, meningkatkan kesejahteraan tenaga medis, serta memperkuat infrastruktur rumah sakit daerah agar layanan kesehatan semakin merata. “DPRD siap menjadi mitra strategis pemerintah. Kesehatan masyarakat merupakan pondasi utama dalam mewujudkan kota yang maju dan sejahtera,” pungkasnya.

Peringatan HKN ke-61 di Balikpapan kali ini juga menjadi pengingat bersama pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan tenaga kesehatan untuk membangun generasi yang sehat dan tangguh menuju Indonesia Emas 2045.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Program Astacita yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk di dalamnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dinilai belum berjalan maksimal di Kota Balikpapan. Penilaian ini disampaikan oleh Koordinator Komisi II DPRD Balikpapan, Budiono, yang menyoroti masih banyaknya hambatan dalam pelaksanaan di lapangan.

Menurut Budiono, secara konsep program MBG sejatinya membawa semangat mulia untuk meningkatkan gizi masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan program ini belum menunjukkan hasil yang optimal. “Program Astacita, khususnya MBG, belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Di lapangan, masih ditemukan berbagai kendala mulai dari aturan pelaksanaan yang terlalu rumit hingga munculnya kasus keracunan di beberapa daerah,” ujarnya saat ditemui, Rabu (12/11/2025).

Ia menegaskan, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat penerima manfaat. “Kasus keracunan itu tidak bisa dianggap sepele. Pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyediaan dan distribusi makanan. Ini menyangkut keselamatan masyarakat, jadi pengawasan harus benar-benar diperketat,” tegas Budiono.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Balikpapan masih menghadapi tantangan besar dalam hal kemandirian pangan. Sebagian besar kebutuhan bahan pokok masyarakat, kata dia, masih bergantung dari daerah lain. “Kita belum punya sistem pangan yang mandiri. Hampir semua bahan pokok, mulai dari beras hingga sayur dan daging, masih dikirim dari luar daerah. Kondisi ini berisiko tinggi jika terjadi gangguan distribusi,” jelasnya.

Untuk memperkuat ketahanan pangan di daerah, Budiono mengusulkan agar Pemerintah Kota Balikpapan mengadopsi strategi seperti yang diterapkan PD Pasar Jaya di DKI Jakarta. Ia menjelaskan, meski tidak memiliki lahan pertanian, PD Pasar Jaya mampu bekerja sama dengan daerah penghasil bahan pangan melalui sistem kontrak dan pembiayaan. “Mereka tidak punya sawah, tapi bisa mandiri. Mereka bantu biaya penanaman di daerah lain, lalu membeli kembali hasil panennya untuk dikelola sendiri. Itu langkah cerdas dan efektif,” tuturnya.

Budiono berharap Balikpapan bisa menerapkan pola serupa dengan menjalin kerja sama langsung dengan daerah penghasil pangan di sekitar Kalimantan Timur. “Kita harus berani mulai mengembangkan ketahanan pangan lokal, baik dengan membuka lahan baru maupun melalui kerja sama lintas daerah. Kalau tidak, kita akan terus bergantung pada pasokan luar,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 menjadi momentum penting bagi seluruh elemen di Kota Balikpapan untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan, Rabu (12/11/2025)

Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, mengajak seluruh pihak bersinergi mewujudkan masyarakat Balikpapan yang sehat dan sejahtera. Menurut Gasali, persoalan stunting masih menjadi tantangan serius yang harus segera diatasi bersama. Ia menilai diperlukan peran aktif seluruh pemangku kepentingan agar angka stunting di Balikpapan dapat ditekan secara signifikan. “Kami berharap seluruh stakeholder terus menaruh perhatian pada isu stunting. Ini menyangkut masa depan generasi penerus bangsa,” ujarnya.

Gasali optimistis angka stunting di Balikpapan dapat turun di bawah standar nasional dalam satu tahun ke depan apabila semua program berjalan konsisten. Ia juga mengapresiasi langkah Dinas Kesehatan yang telah melaksanakan berbagai program kesehatan dengan baik.

Meski demikian, Gasali menilai peningkatan pelayanan masih harus terus dilakukan, terutama pada fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. “Kesehatan adalah bagian dari pelayanan publik, dan masyarakat harus benar-benar merasakan manfaatnya,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Gasali menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah kota dan BPJS Kesehatan untuk memperluas jangkauan layanan bagi masyarakat. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama agar pelayanan kesehatan dapat lebih maksimal dan merata di seluruh wilayah Balikpapan.

Selain itu, ia memberikan apresiasi tinggi kepada tenaga medis yang telah bekerja dengan dedikasi tinggi, serta para kader Posyandu yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Gasali menyadari, banyak kader bekerja secara sukarela tanpa imbalan yang sepadan. “Kami sangat berterima kasih kepada para kader yang bekerja dengan hati nurani. Ke depan, kami berharap ada perhatian lebih, termasuk kemungkinan pemberian insentif,” tuturnya.

Ia menutup dengan harapan agar perhatian terhadap kader Posyandu dapat dimasukkan dalam peraturan daerah terkait penanganan stunting. “Kader adalah ujung tombak pelayanan kesehatan. Mereka layak mendapat dukungan penuh dari pemerintah,” pungkas Gasali.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 menjadi momentum penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata di Kota Balikpapan.

Anggota DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menegaskan bahwa sektor kesehatan akan tetap menjadi prioritas utama, meskipun pemerintah daerah menghadapi tantangan berupa pengurangan anggaran pada tahun mendatang. “Ini hari yang spesial bagi dunia kesehatan. Momentum ini harus dimaknai dengan semangat kebersamaan agar pelayanan kesehatan di Balikpapan semakin baik. Kami di DPRD terus berupaya agar seluruh masyarakat bisa memperoleh haknya untuk mendapatkan layanan kesehatan terbaik,” ujar Fauzi, Rabu (12/11/2025).

Ia menyampaikan, meski alokasi anggaran tahun depan mengalami pemangkasan, Pemerintah Kota Balikpapan tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan program kesehatan masyarakat. Salah satunya adalah jaminan BPJS gratis, yang menurut Fauzi, akan tetap dilanjutkan. “Masyarakat tidak perlu khawatir, karena program BPJS gratis akan terus berlanjut tahun depan,” tegasnya.

Fauzi menambahkan, aspek pelayanan menjadi hal yang perlu diperhatikan secara serius, terutama di wilayah Balikpapan Utara, yang merupakan daerah pemilihannya. Ia berharap seluruh puskesmas dapat memberikan pelayanan maksimal tanpa membeda-bedakan masyarakat berdasarkan latar belakang ekonomi. “Jangan sampai ada warga yang tidak memperoleh haknya. Semua harus dilayani dengan adil, baik yang mampu maupun tidak,” ungkapnya.

Dalam evaluasinya, Fauzi menyoroti masih adanya masyarakat yang mengalami kendala saat menggunakan BPJS karena status kepesertaannya bermasalah. Menurutnya, sebagian warga tidak bisa menggunakan fasilitas BPJS gratis akibat tunggakan lama dari kepesertaan mandiri. “Masih banyak yang seharusnya berhak mendapat BPJS gratis, tapi tidak bisa digunakan karena pernah menunggak. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah,” katanya.

Fauzi menjelaskan, Pemkot Balikpapan kini tengah berupaya menghapus tunggakan bagi peserta BPJS mandiri agar mereka kembali bisa mengakses layanan kesehatan. Namun, untuk peserta yang masih menjadi tanggungan perusahaan, penyelesaiannya tetap menjadi tanggung jawab pihak perusahaan.

Lebih lanjut, Fauzi juga menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran sektor kesehatan dan pendidikan yang dinilainya telah proporsional. “Berapa pun besar anggaran yang diberikan, kalau tidak diawasi dengan baik pasti tidak akan cukup. Karena itu, saya mengajak semua pihak ikut mengawasi jalannya anggaran agar tepat sasaran,” ujarnya.

Ia pun menutup dengan penekanan pada program penurunan angka stunting dan peningkatan gizi anak yang menjadi prioritas nasional. “Isu stunting dan gizi anak harus menjadi perhatian utama. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama untuk melahirkan generasi yang sehat dan kuat,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Objek wisata Beruang Madu di Kilometer 24, Balikpapan Utara, yang selama ini menjadi ikon Kota Balikpapan, kini tampak mulai kehilangan daya tariknya. Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, yang menilai perlunya langkah nyata dari pemerintah untuk melakukan revitalisasi agar kawasan tersebut kembali ramai dikunjungi wisatawan.

“Memang benar, objek wisata Beruang Madu yang menjadi maskot Balikpapan saat ini terlihat menurun. Ketika saya terakhir berkunjung, suasananya cukup sepi, kecuali pada akhir pekan,” ujar Fauzi saat ditemui, Rabu (12/11/2025).

Ia menjelaskan, upaya menghidupkan kembali destinasi wisata tersebut tidak bisa hanya mengandalkan ide dan gagasan, tetapi juga harus didukung oleh alokasi anggaran yang memadai. Tanpa dukungan dana, menurutnya, berbagai rencana perbaikan fasilitas tidak akan berjalan maksimal. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan semangat. Kalau anggarannya kosong, tentu hasilnya juga tidak akan optimal,” tegasnya.

Fauzi menambahkan, tantangan pemerintah tahun depan semakin besar karena terjadi pemangkasan anggaran transfer daerah hingga 70 persen. Kondisi ini membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan. “Artinya, kita semua harus siap mengencangkan ikat pinggang pada tahun depan,” ujarnya.

Meski begitu, Fauzi tetap optimistis sektor pariwisata Balikpapan dapat berkembang dengan sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat. Ia juga berharap komunitas serta insan media dapat berperan aktif dalam memperkenalkan potensi wisata lokal kepada publik. “Revitalisasi fasilitas di kawasan Beruang Madu sangat penting. Banyak bagian yang sudah lama tidak diperbarui. Namun, tentu semua itu perlu menyesuaikan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

Fauzi juga menyinggung bahwa saat ini Wali Kota Balikpapan lebih memprioritaskan anggaran di sektor kesehatan, terutama untuk pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur. Meski begitu, DPRD akan tetap mengawal pembahasan anggaran agar sektor pariwisata tidak terabaikan.

Selain wisata Beruang Madu, ia menilai destinasi lain seperti Kebun Raya Balikpapan, Wisata Meranti, dan Kebun Bambu juga perlu mendapat perhatian yang sama. “Semua potensi wisata harus dikembangkan secara merata agar Balikpapan semakin dikenal sebagai kota dengan beragam destinasi menarik,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Pembangunan rumah sakit baru di Balikpapan Timur dan Balikpapan Barat menjadi salah satu agenda strategis yang terus dikawal DPRD Kota Balikpapan.

Wakil Ketua DPRD, Yono Suherman, menegaskan bahwa meskipun anggaran mengalami penyesuaian, proyek tersebut tidak boleh terhenti karena menyangkut pemerataan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, Rabu (12/11/2025)

Rumah sakit di Balikpapan Timur dijadwalkan memasuki tahap ground breaking pada tahun depan. Yono mengatakan bahwa pembangunan fasilitas ini diproyeksikan membutuhkan waktu empat hingga lima tahun sebelum dapat beroperasi penuh. Target penyelesaiannya berada pada kisaran tahun 2028 hingga 2029.

Keberadaan rumah sakit baru ini dinilai sangat penting untuk mempersingkat akses warga timur yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh menuju pusat kota, terutama dalam kondisi darurat. Sementara itu, pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat tengah berjalan namun menghadapi hambatan terkait lahan.

DPRD terus meminta pemerintah daerah mempercepat penyelesaian persoalan teknis tersebut agar pembangunan fisik dapat berjalan lebih optimal. Yono menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses mulai dari penganggaran, penyusunan desain teknis, hingga proses pengadaan agar proyek tidak terganggu.

Keberadaan RSUD Kanujoso Djatiwibowo sebagai rumah sakit rujukan provinsi juga menjadi kekuatan tambahan bagi Balikpapan. Dengan hadirnya dua rumah sakit baru tersebut, Yono meyakini sistem kesehatan kota akan jauh lebih kuat dan siap mengakomodasi pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi. Ia menegaskan bahwa sektor kesehatan harus tetap menjadi prioritas meski anggaran mengalami pemangkasan.

Pemerataan fasilitas kesehatan penting agar tidak ada wilayah yang tertinggal dalam hal pelayanan. Yono berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat penyelesaian pembangunan sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2025, DPRD Kota Balikpapan meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan para kontraktor pelaksana proyek untuk mempercepat progres pekerjaan agar tidak mengalami keterlambatan.

Rabu (12/11/2025), Wakil Ketua DPRD, Yono Suherman, menegaskan bahwa percepatan sangat penting untuk mencegah tumpang tindih anggaran dan menghindari perpanjangan kontrak.

Ia menjelaskan bahwa salah satu penyebab perlambatan pekerjaan berasal dari perubahan sistem e-katalog nasional yang membuat proses administrasi lebih kompleks dan memerlukan waktu lebih lama. Akibatnya, beberapa kontrak pekerjaan terlambat diteken sehingga pelaksanaan di lapangan tidak sesuai jadwal awal. Karena itu, DPRD meminta OPD lebih agresif melakukan percepatan mulai dari proses lelang hingga penyerahan pekerjaan.

Proyek-proyek yang dianggap paling mendesak antara lain perbaikan drainase, penataan lingkungan permukiman, peningkatan akses jalan, dan pemasangan lampu penerangan. Menurut Yono, seluruh kebutuhan tersebut bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat dan tidak boleh tertunda hingga melampaui tahun anggaran.

Yono juga mengingatkan kontraktor untuk bekerja sesuai standar dan tidak menunda progres hanya karena menunggu perpanjangan waktu. DPRD, katanya, telah memberi sinyal tegas bahwa pekerjaan yang tidak selesai dapat mengakibatkan konsekuensi administratif maupun finansial. Salah satu proyek yang mendapat perhatian khusus adalah pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat yang berjalan lebih lambat karena persoalan lahan.

Yono menilai hambatan tersebut harus segera diselesaikan agar pekerjaan fisik bisa kembali optimal. Ia berharap kombinasi antara cuaca yang mendukung, administrasi yang tertib, dan kesiapan material dapat mendorong percepatan proyek sehingga semua pekerjaan dapat rampung tepat waktu. Penyelesaian proyek infrastruktur tepat jadwal, menurutnya, tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik tetapi juga menggerakkan aktivitas ekonomi lokal.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan tengah mempercepat proses evaluasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025 sekaligus merancang prioritas perda untuk tahun 2026. Rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) digelar di Gedung DPRD Balikpapan, Selasa (11/11/2025).

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung, menegaskan evaluasi ini penting untuk memastikan setiap rancangan perda yang diusulkan memiliki urgensi dan dasar hukum yang kuat. “Selama ini, setiap OPD merasa usulannya prioritas. Tapi yang kita butuhkan adalah persepsi bersama tentang apa itu prioritas dan bagaimana menilai urgensinya. Kami ingin memastikan setiap usulan benar-benar mendesak sebelum dimasukkan ke Propemperda,” kata Andi.

Ia menambahkan salah satu hambatan utama adalah ketidaksiapan naskah akademik dari sebagian usulan perda. Padahal, naskah akademik menjadi syarat mutlak agar rancangan dapat diproses lebih lanjut. “Sebagian besar usulan sudah punya naskah akademik, tapi ada juga yang belum siap. Kita harus putuskan apakah yang belum siap tetap dimasukkan atau menunggu kesiapan OPD,” jelasnya.

Andi mencontohkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPDA) yang menjadi prioritas karena sifatnya wajib dan memiliki tenggat tertentu. “Masa berlaku RIPPDA 20 tahun. Jika habis, wajib diperpanjang. Tapi jika naskah akademiknya belum siap sementara waktunya mendesak, ini jadi dilema,” ujarnya.

Selain aspek teknis, keterbatasan anggaran OPD juga menjadi tantangan. “Beberapa OPD mengaku tidak punya dana untuk naskah akademik maupun konsultasi publik. Ini memprihatinkan, tapi DPRD berupaya membantu melalui anggaran dewan agar proses tetap berjalan,” tambahnya.

Sinergi dan komunikasi yang baik antara DPRD dan OPD dianggap Andi kunci agar pembentukan perda efektif. “Kami ingin memahami urgensi setiap usulan, jangan hanya formalitas. Perda harus menyentuh kebutuhan publik,” tegasnya.

Dalam RDP, DPRD menargetkan sedikitnya 10 rancangan perda masuk Propemperda 2026. Beberapa sudah melewati tahap harmonisasi dan fasilitasi, termasuk Perda Reklame, Perda P4GN, dan perubahan Perda Perusda Manuntung Sukses. “Empat perda ini diyakini bisa selesai karena pembahasannya sudah jauh,” kata Andi. Meski begitu, DPRD tetap membuka ruang bagi usulan baru selama memenuhi persyaratan teknis dan administratif.

“Kami ingin Propemperda 2026 mencerminkan kebutuhan masyarakat Balikpapan. Perda bukan sekadar produk hukum, tapi alat memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama pembangunan trotoar di seluruh wilayah kota. Ia menilai, proyek trotoar tidak seharusnya hanya difokuskan di kawasan tertentu, melainkan juga menyentuh wilayah pinggiran yang masih minim fasilitas publik. “Jangan hanya wilayah selatan saja yang diperhatikan. Di utara juga banyak titik yang butuh trotoar, khususnya di Kampung Timur, tempat tinggal saya. Saya minta itu juga menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya, Senin (10/11/2025).

Menurutnya, trotoar bukan sekadar fasilitas untuk pejalan kaki, tetapi juga elemen penting dalam mempercantik tata kota. Dengan pembangunan yang merata, wajah Balikpapan akan terlihat lebih rapi, indah, dan nyaman bagi warga maupun pendatang. Ia menyebut kawasan seperti Gunung Samarinda memiliki potensi besar untuk ditata melalui pembangunan trotoar yang representatif. “Kalau ingin kota ini terlihat indah dan tertata, ya pembangunan trotoar harus diperhatikan. Tapi kami juga tetap mendukung program drainase ganda yang sedang dijalankan pemerintah,” tambahnya.

Meski mendukung langkah Dinas Pekerjaan Umum (PU), ia mengingatkan agar pelaksanaan pembangunan tidak terpusat di satu lokasi. Menurutnya, setiap kecamatan memiliki kebutuhan infrastruktur yang berbeda dan perlu diprioritaskan sesuai manfaat langsung bagi masyarakat. “Apapun yang dilakukan pemerintah silakan saja, tapi jangan fokus di satu titik. Balikpapan ini satu kesatuan wilayah, bukan hanya selatan,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti masih lemahnya transparansi pelaksanaan proyek di lapangan. Hingga kini, banyak kegiatan pembangunan yang belum dilengkapi papan nama proyek (plang proyek), padahal hal itu penting untuk memberikan informasi kepada publik terkait nilai anggaran, waktu pengerjaan, dan kontraktor pelaksana. “Saya sudah minta supaya plangnya dipasang agar masyarakat tahu berapa anggaran dan masa kerjanya. Kalau tidak ada, kami juga sulit melakukan pengawasan,” ungkapnya.

Ia menegaskan, fungsi pengawasan DPRD akan berjalan optimal bila data proyek tersedia dengan jelas. Legislator tersebut berencana meminta Dinas PU segera menindaklanjuti persoalan itu. “Hari ini saya akan hubungi dinas terkait, saya minta papan proyek segera dipasang,” pungkasnya. 

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Keputusan Wali Kota Balikpapan untuk menunda kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta memberikan program stimulus mendapat apresiasi dari kalangan legislatif. Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik, menilai langkah tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap keresahan masyarakat sekaligus upaya menjaga stabilitas sosial di daerah. Menurut Japar, kebijakan itu muncul di tengah meningkatnya keluhan warga terkait adanya persepsi kenaikan nilai PBB yang dinilai memberatkan.

Kondisi tersebut bahkan sempat memunculkan aksi protes di lapangan. Namun, Pemkot dinilai tanggap dengan segera menunda kenaikan dan menyalurkan stimulus senilai Rp129 miliar sebagai bentuk solusi sementara. “Beberapa waktu lalu masyarakat sempat resah karena merasa PBB naik cukup tinggi. Pemerintah cepat mengambil langkah dengan menunda kenaikan itu dan memberikan stimulus. Saya kira kebijakan ini sangat bijak,” ujarnya, Senin (10/11/2025).

Ia menambahkan, keputusan tersebut menunjukkan sikap adaptif Pemkot dalam merespons dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan pendekatan yang humanis, pemerintah berhasil meredam potensi ketegangan serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap kebijakan daerah. “Langkah ini bukan hanya solusi teknis, tapi juga bentuk empati terhadap kondisi ekonomi warga. Karena ketika masyarakat merasa didengar, situasi bisa kembali kondusif,” jelasnya.

Berdasarkan data yang diterima Komisi II, target awal pendapatan dari PBB sebesar Rp283 miliar telah disesuaikan menjadi Rp154 miliar. Hingga awal November, realisasi penerimaan sudah mencapai Rp149 miliar. Dengan sisa waktu dua bulan menjelang akhir tahun, Japar optimistis target tersebut akan tercapai. “Biasanya menjelang tutup tahun realisasi meningkat. Selisihnya tinggal sekitar Rp5 miliar, dan itu sangat mungkin dikejar,” ucapnya.

Politisi ini menilai dinamika PBB tahun 2025 menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah agar lebih berhati-hati dalam mengomunikasikan kebijakan fiskal kepada publik. Menurutnya, persoalan pajak bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang kejelasan informasi kepada masyarakat. “Kuncinya ada di komunikasi. Banyak warga bukan menolak pajak, tapi tidak tahu alasan kenaikannya. Sosialisasi yang baik akan mencegah salah paham,” tegas Japar.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa DPRD mendukung penuh upaya peningkatan pendapatan daerah melalui pajak, asalkan penerapannya memperhatikan kondisi sosial ekonomi warga. PBB, kata dia, tetap menjadi sumber penting pembiayaan pembangunan kota, namun pelaksanaannya harus proporsional dan tidak membebani masyarakat. “Kami tentu mendukung optimalisasi pajak, tapi penerapannya harus realistis dan berpihak kepada rakyat,” ujarnya.

Sebagai penutup, Japar kembali menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat pemerintah kota yang dinilainya mampu menenangkan situasi sosial dengan kebijakan yang adaptif dan komunikatif. Ia berharap pola kebijakan serupa dapat terus menjadi pedoman dalam pengelolaan kebijakan publik ke depan. “Ini contoh nyata bagaimana empati bisa menjadi solusi. Pemerintah sudah mengambil langkah tepat, dan semoga hal seperti ini terus dipertahankan,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Harapan masyarakat untuk melihat wajah baru Pasar Inpres Balikpapan tampaknya belum akan terwujud dalam waktu dekat. Anggota DPRD Kota Balikpapan, Baharuddin Daeng Lala, mengungkapkan bahwa rencana pembangunan kembali pasar tradisional tersebut terpaksa harus ditunda karena keterbatasan anggaran daerah.

Menurut Baharuddin, hasil pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Dinas Perdagangan menunjukkan bahwa dana untuk proyek tersebut belum tersedia. “Kemarin saya sudah menanyakan langsung ke pihak Dinas Perdagangan. Katanya kemungkinan besar pembangunan Pasar Inpres belum bisa dilaksanakan karena anggarannya sudah habis,” jelasnya, Senin (10/11/2025).

Politisi asal Balikpapan Barat itu menambahkan, Dinas Perdagangan telah menyampaikan komitmennya untuk tetap memasukkan kembali rencana pembangunan pasar tersebut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mendatang. “Wakil Kepala Dinas juga menyampaikan mudah-mudahan di tahun 2027 bisa kembali dianggarkan sehingga pembangunannya bisa direalisasikan,” ujarnya.

Ia menuturkan, situasi keterbatasan fiskal ini tidak hanya dialami Balikpapan, melainkan juga banyak daerah lain di Indonesia. Pemotongan dana dari pemerintah pusat menjadi faktor utama yang memengaruhi pelaksanaan proyek infrastruktur daerah. “Kami juga sudah ke Kementerian Dalam Negeri dan informasinya memang benar, bahwa anggaran kota kita dipotong sekitar satu triliun rupiah. Itu bukan pinjaman atau penundaan, tapi memang tidak diturunkan,” tegas Baharuddin.

Kondisi tersebut membuat DPRD memperkirakan pembangunan fisik pada 2026 tidak akan berjalan maksimal. Meski demikian, pemerintah kota tetap akan memprioritaskan sektor vital seperti kesehatan dan pendidikan. “Pemerintah tetap fokus pada hal-hal yang wajib seperti kesehatan dan pendidikan. Dua sektor itu harus terus berjalan,” tambahnya.

Selain itu, Baharuddin juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai, meski program tersebut masih memerlukan banyak perbaikan, tujuannya sangat baik untuk meningkatkan gizi anak-anak. “Walaupun masih banyak kekurangan dan protes, tapi pemerintah tidak tinggal diam. Setiap masukan pasti diperhatikan,” katanya.

Ia pun berharap agar pemerintah daerah dapat mencari solusi alternatif sehingga pembangunan Pasar Inpres tidak tertunda terlalu lama. “Kita semua maklum kondisi fiskal sedang berat. Tapi semoga di tahun 2027 nanti, rencana ini bisa terealisasi demi kepentingan masyarakat,” tutupnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)