DPRD Balikpapan

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna ke-7 Masa Sidang I Tahun 2025–2026 di Hotel Grand Senyiur pada Senin (24/11/2025).

Agenda utama dalam paripurna ini adalah penyampaian jawaban Wali Kota Balikpapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, sekaligus penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.

Jalannya rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Alqadri. Dalam pembukaan rapat, Alwi menyampaikan rasa syukur serta memberikan ucapan selamat kepada seluruh tenaga pendidik bertepatan dengan peringatan Hari Guru Nasional 25 November. Ia juga mengucapkan Dirgahayu ke-80 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dengan tema “Guru Bermutu, Indonesia Maju Bersama Mewujudkan Indonesia Emas.”

Menurutnya, peringatan ini menjadi momentum penting untuk terus mendorong kualitas pendidikan di Kota Balikpapan. “Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh guru dan tenaga pendidik atas dedikasi tanpa batas dalam membentuk karakter generasi muda,” ujar Alwi di hadapan peserta rapat.

Memasuki agenda inti, Wali Kota Balikpapan menyampaikan jawaban atas berbagai masukan fraksi terkait penyusunan RAPBD 2026. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berupaya menyusun anggaran secara efektif, akuntabel, dan pro kepada kebutuhan masyarakat. Sejumlah fraksi sebelumnya menyoroti peningkatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pendidikan, serta perlunya komitmen lebih besar terhadap pelayanan kesehatan.

Menanggapi hal itu, Wali Kota memastikan bahwa struktur RAPBD 2026 telah diarahkan untuk memperluas pembangunan infrastruktur kota, meningkatkan kualitas SDM, dan memperkuat layanan dasar masyarakat. Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mengutamakan program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik dan siap menyesuaikan beberapa pos anggaran berdasarkan masukan fraksi. “Setiap masukan dari fraksi menjadi perhatian penting bagi kami untuk memastikan penyusunan APBD 2026 berjalan lebih tepat sasaran, transparan, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Wali Kota.

Pada kesempatan yang sama, Alwi menjelaskan bahwa penyusunan Propemperda 2026 telah melalui proses harmonisasi antara Bapemperda DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan untuk memastikan keselarasan dengan arah pembangunan daerah.

Sebelum rapat ditutup, Ketua Bapemperda kemudian menyampaikan laporan lengkap mengenai daftar rancangan peraturan daerah yang masuk dalam Propemperda 2026, yang selanjutnya akan dibahas sesuai mekanisme internal DPRD.

(ADV/DPRD Balikpapan)

 

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, H. Yusri, kembali menegaskan perlunya Pemerintah Kota memperkuat penerapan Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) sebagai bagian dari upaya menciptakan keselamatan dan ketertiban di jalan raya, Senin (24/11/2025)

Ia menilai, pertambahan jumlah kendaraan dan pesatnya pertumbuhan kota menuntut adanya zona khusus yang bisa menjadi contoh kedisiplinan berlalu lintas bagi masyarakat. Menurut Yusri, KTL bukan sekadar area pengawasan teknis, tetapi juga instrumen pembinaan publik yang berperan membentuk perilaku berkendara yang aman dan sesuai aturan.

Ia menilai, selama ini masyarakat sering kali hanya menerima sosialisasi tanpa diikuti langkah konkret di lapangan. “Kita butuh bukti nyata, bukan hanya imbauan,” ujarnya.

Kawasan Tertib Lalu Lintas merupakan area yang diawasi secara terpadu oleh Kepolisian dan Dinas Perhubungan. Di wilayah ini, pengguna jalan diharuskan mematuhi aturan berkendara mulai dari penggunaan helm, batas kecepatan, kepatuhan marka jalan, hingga larangan parkir sembarangan.

Menurut Yusri, konsistensi aparat dalam menjaga ketertiban menjadi kunci keberhasilan penerapan KTL. Ia menjelaskan bahwa setidaknya ada lima fungsi utama yang harus berjalan dalam kawasan tersebut.

Pertama, fungsi edukatif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya disiplin berkendara.

Kedua, fungsi percontohan yang menjadikan KTL sebagai model penataan lalu lintas ideal.

Ketiga, fungsi pengamatan yang memungkinkan pemerintah mengevaluasi efektivitas kebijakan.

Keempat, fungsi penegakan hukum untuk menindak setiap pelanggaran.

Kelima, fungsi keselamatan yang bertujuan menekan risiko kecelakaan serta memastikan arus kendaraan tetap aman dan lancar.

“Kalau kita ingin angka kecelakaan menurun, penegakan di kawasan ini tidak boleh setengah-setengah. Pemasangan rambu saja tidak cukup, harus ada tindakan nyata yang membuat masyarakat yakin bahwa aturan benar-benar ditegakkan,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menyebut bahwa KTL bisa menjadi tolok ukur kedisiplinan masyarakat sekaligus bahan evaluasi Pemerintah Kota dalam menata titik kemacetan dan kepadatan. Yusri menegaskan bahwa kawasan tersebut seharusnya menjadi ruang edukasi terbuka yang membangun kesadaran masyarakat, bukan sekadar lokasi penindakan.

“Kami ingin budaya tertib tumbuh dari masyarakat sendiri. Jika kesadaran itu terbentuk, maka penerapan KTL dapat berjalan berkelanjutan,” tambahnya. 

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2025 yang digelar di Grand City pada Minggu (23/11/2025) mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali.

Menurutnya, rangkaian kegiatan yang diinisiasi Dinas Kesehatan Balikpapan tidak hanya menjadi momen seremonial, tetapi juga sarana penting untuk memperkuat edukasi tentang kesehatan kepada masyarakat. Ia menilai partisipasi seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) puskesmas dan mitra kesehatan menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

Gasali menegaskan, kegiatan HKN berperan besar dalam menumbuhkan kesadaran warga untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat. Ia berharap semangat ini dapat diteruskan melalui sosialisasi berkelanjutan di semua wilayah Kecamatan yang ada Balikpapan. Meski begitu, ia mengakui bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan, terutama terkait keterbatasan fasilitas di sejumlah puskesmas.

Dalam evaluasinya, Gasali menyebut bahwa peningkatan kualitas layanan kesehatan tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan sarana prasarana memadai. Beberapa puskesmas, kata dia, masih terdapat kekurangan peralatan medis dan ruang layanan yang representatif. Kondisi tersebut berdampak pada keterbatasan kemampuan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Sebagai mitra kerja Dinas Kesehatan, Komisi IV DPRD Balikpapan berkomitmen akan mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat penguatan fasilitas kesehatan. Anggota DPRD dari fraksi Golkar Gasali menegaskan bahwa penganggaran untuk perbaikan sarana prasarana harus menjadi perhatian utama, seiring tingginya kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.

Ia berharap sinergi antara pemangku kebijakan, tenaga kesehatan, dan masyarakat dapat terus diperkuat demi mewujudkan pelayanan yang lebih baik dan dirasakan oleh warga Balikpapan “Kerja sama yang baik pasti menghasilkan pelayanan yang baik,” ujarnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Keberadaan pipa misterius yang menonjol di permukaan tanah di wilayah RT 64 Graha Indah kembali menjadi sorotan warga dalam dialog yang digelar pada Minggu, 23 November 2025.

Pipa tersebut telah lama dianggap membahayakan karena sering menyebabkan kecelakaan, terutama bagi pengendara roda dua yang melintas pada malam hari atau saat kondisi jalan basah. Ketua RT 64, Masrian Noor, mengungkapkan banyak warga telah menjadi korban akibat kondisi pipa yang tak tersentuh perbaikannya selama ini. “Pipa itu sangat mengganggu dan sudah banyak korban kecelakaan. Situasinya benar-benar membahayakan,” ucapnya.

Untuk mengurangi risiko, warga bahkan memasang ban mobil di sekitar pipa sebagai bentuk pengaman sementara. Meski begitu, langkah itu dinilai tidak cukup karena kecelakaan tetap terjadi. Penelusuran warga menunjukkan bahwa pipa tersebut bukan milik Pertamina maupun Perumda Tirta Manuntung Balikpapan.

Menerima Informasi yang beredar mengarah pada dugaan bahwa pipa itu merupakan bekas sumur bor lama yang sudah tidak difungsikan lagi. Namun, ketidakjelasan kepemilikan membuat proses penanganan terhambat. Masrian menambahkan bahwa aduan terkait bahaya pipa itu telah lama disampaikan kepada lurah dan camat Graha Indah, Balikpapan Utara, tetapi belum mendapatkan tindakan konkret. “Kami sudah komunikasikan sejak lama, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut,” tegasnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Anggota DPRD Balikpapan Dapil Utara, Jafar Sidik, langsung meninjau lokasi usai dialog warga. Jafar menilai penanganan harus dilakukan segera karena posisinya berada dekat SMPN 11 Balikpapan Utara sehingga pelajar pun berisiko menjadi korban. Ia menegaskan pentingnya eksekusi cepat agar insiden serupa tidak terus berulang dan berkomitmen mendorong instansi terkait untuk bertindak.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Dalam kegiatan dialog warga yang digelar Anggota DPRD Kota Balikpapan, Jafar Sidik, masyarakat Perumahan Pesona Bukit Batuah RT 71, Kelurahan Graha Indah, berkesempatan berdiskusi langsung dengan perwakilan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Perwakilan BSI, Muhammad Bagus, memaparkan sejumlah program terkait permodalan, edukasi keuangan, hingga penguatan digitalisasi layanan di tingkat RT. Bagus menjelaskan bahwa BSI saat ini tengah mendorong program Klaster RT dan Perumahan, yang dirancang untuk meningkatkan literasi keuangan di lingkungan masyarakat, Minggu(23/11/2025).

Program ini tidak hanya fokus pada pembiayaan, tetapi juga edukasi mengenai pengelolaan keuangan yang aman dan penggunaan layanan digital. “BSI tidak hanya memberikan fasilitas pembiayaan, tetapi kami juga turun langsung ke lingkungan RT untuk memberikan edukasi. Kami ingin meningkatkan literasi keuangan, mengenalkan investasi yang aman, dan mencegah masyarakat terjebak investasi ilegal,” ujarnya.

Selain literasi digital, BSI juga menguatkan pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah. Melalui pendekatan berbasis komunitas, BSI berharap ekosistem ekonomi di tingkat lokal termasuk masjid, UMKM, serta kelompok PKK dapat terhubung dan berkembang lebih stabil. Dalam sesi tanya jawab, warga menanyakan skema pembiayaan UMKM yang selama ini menjadi kebutuhan utama pelaku usaha rumahan.

Menanggapi hal tersebut, Bagus menegaskan bahwa BSI merupakan salah satu penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat. “Untuk UMKM, kami menyalurkan KUR dengan prosedur yang mudah. Untuk plafon di bawah Rp100 juta, tidak diperlukan agunan berupa aset tetap. Cukup dilengkapi persyaratan dasar seperti surat keterangan usaha dari kelurahan,” jelasnya.

BSI juga memberikan pendampingan bagi para pelaku usaha agar lebih siap bersaing. Pendampingan ini meliputi edukasi branding, pengelolaan keuangan, hingga pemanfaatan transaksi digital menggunakan QRIS. Bagus menyebut masih banyak warga yang belum memahami penggunaan QRIS secara aman, sehingga penyuluhan rutin terus diberikan untuk menghindari potensi penyalahgunaan QRIS statis.

Menurutnya, peningkatan legalitas usaha juga menjadi fokus BSI agar UMKM lebih bankable dan mudah mengakses pembiayaan lanjutan. “Dengan legalitas yang lebih kuat, peluang pengembangan usaha semakin besar,” tambahnya.

Menutup dialog, Bagus memperkenalkan dirinya sebagai Kepala Cabang BSI Balikpapan Sudirman yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 330, Klandasan, tepat di sebelah Plaza Balikpapan.

Kegiatan dialog warga ini menjadi sarana bagi masyarakat Pesona Bukit Batuah untuk mendapatkan informasi langsung mengenai akses permodalan, literasi keuangan, dan penguatan ekonomi lokal. Jafar Sidik berharap kolaborasi antara warga dan lembaga keuangan seperti BSI dapat menciptakan kemandirian ekonomi di lingkungan perumahan.

(ADV/*)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kembali menjadi fokus Anggota DPRD Kota Balikpapan dari Fraksi PKS, Jafar Sidik. Hal itu terlihat saat ia menggelar dialog aspiratif bersama warga Perumahan Bukit Batuah, Balikpapan Utara, Minggu (23/11/2025).

Pertemuan yang dihadiri berbagai unsur pemerintah dan lembaga terkait tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penguatan ketahanan pangan, pengembangan komoditas unggulan, hingga persoalan infrastruktur yang selama ini dikeluhkan warga.

Dalam kesempatan itu, Jafar menegaskan bahwa program ketahanan pangan bukan sekadar gerakan menanam, melainkan pintu masuk untuk meningkatkan produktivitas dan ekonomi keluarga. Selama ini, program yang berjalan masih banyak berkutat pada tanaman hortikultura.

Namun ia mendorong perluasan ke komoditas bernilai tinggi, salah satunya bawang tiwai, tanaman lokal yang memiliki prospek besar di Balikpapan. “Bawang tiwai ini potensinya besar. Pasarnya ada, pembelinya jelas, dan masyarakat bisa mengembangkannya tanpa kesulitan berarti,” ujarnya di hadapan peserta dialog.

Untuk memperkuat pelaksanaan program, kegiatan ini turut menggandeng pihak perbankan sebagai mitra pendukung. Jafar menjelaskan bahwa Bank BSI hadir tidak hanya sebatas pemberi modal, tetapi juga penyedia pendampingan, CSR, hingga dukungan pemasaran.

Kolaborasi ini diyakini mampu mempercepat penguatan ekonomi masyarakat melalui kelompok-kelompok ketahanan pangan yang telah dibentuk di berbagai RT. Saat ini, dari total 72 RT di Kelurahan Graha Indah, sebanyak 31 RT sudah terlibat aktif dalam program tersebut. Dua RT, yakni RT 23 dan RT 39, ditentukan sebagai sentra pembibitan agar warga tidak lagi bergantung pada pusat pembibitan DKP3 di Kariangau.

Kehadiran pembibitan lokal ini sangat membantu percepatan proses budidaya sekaligus mempermudah warga mendapatkan bibit secara mandiri. Sejumlah kekhawatiran muncul dari warga terkait pemasaran bawang tiwai. Namun Jafar memastikan bahwa pasar sudah tersedia, bahkan telah digandengkan dengan Koperasi Merah Putih. Menurutnya, persoalan yang muncul hanya soal komunikasi antarpihak. “Camat sudah menjelaskan bahwa pembeli sudah ada. Jadi ini bukan masalah pasar, melainkan koordinasi yang perlu ditata kembali,” tegasnya.

Selain membahas ketahanan pangan, warga juga menyampaikan beberapa keluhan penting. Salah satunya mengenai tiang kabel PLN yang telah lama miring dan belum mendapatkan penanganan meski telah dikomunikasikan kepada camat dan lurah. Menanggapi keluhan tersebut, Jafar memastikan akan menindaklanjuti persoalan itu. “Insya Allah dalam satu minggu ke depan akan kami dorong agar segera dikerjakan,” ucapnya.

Masalah lain yang juga mengemuka adalah ketersediaan fasilitas pendidikan di Perumahan Bukit Batuah. Warga menilai kebutuhan sekolah dasar sangat mendesak karena jumlah penduduk sudah melebihi kapasitas, tetapi pembangunan sekolah urung terlaksana akibat lahan yang diajukan tidak memenuhi standar luasnya untuk dibangun sekolah dasar .

Jafar menjelaskan bahwa pembangunan SD harus berdasar pada lahan yang sesuai peruntukan dan memiliki dokumen hibah yang lengkap. Ia memastikan hal ini akan menjadi perhatian DPRD untuk dibahas bersama dinas terkait. Warga juga menyoroti keberadaan pipa yang berada di dekat SMP 11, yang kerap menimbulkan kecelakaan.

Jafar menyatakan akan melakukan koordinasi dengan pihak berwenang agar persoalan tersebut dapat segera diselesaikan demi keselamatan masyarakat. Dialog tersebut dihadiri Ketua DPD PKS Balikpapan, dinas ketahanan pangan, bagian aset daerah, Camat Balikpapan Utara, Lurah Graha Indah, perwakilan Bank BSI Syariah, Ketua LPM, para ketua RT, serta tokoh masyarakat.

Melalui forum ini, Jafar berharap seluruh persoalan yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bersama demi menghadirkan pembangunan yang lebih merata. “Kami ingin memastikan setiap keluhan warga mendapatkan solusi. Inilah bentuk komitmen kami untuk terus hadir dan bekerja bagi masyarakat,” tutupnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan kembali menjadi perhatian utama DPRD Balikpapan. Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menegaskan perlunya langkah cepat dan terukur untuk mengatasi kekurangan dokter ahli yang hingga kini masih menjadi kendala di berbagai fasilitas kesehatan.

Penegasan tersebut ia sampaikan seusai menghadiri puncak Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2025 yang berlangsung di Grand City pada Minggu (23/11/2025).

Gasali menjelaskan bahwa kebutuhan dokter ahli di Kota Balikpapan jauh lebih besar dibanding jumlah yang tersedia saat ini. Kekurangan ini berdampak pada belum optimalnya sejumlah layanan kesehatan, terutama pada bidang-bidang tertentu yang membutuhkan penanganan khusus.

Ia menilai bahwa kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut, mengingat tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang cepat dan berkualitas semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dalam kesempatan tersebut, ia juga mendorong generasi muda Balikpapan untuk mengambil peran dalam mengisi kebutuhan tenaga ahli di bidang kesehatan.

Saat ini, Balikpapan baru memiliki satu fakultas kedokteran sehingga jumlah lulusan yang tersedia masih belum mencukupi. Menurutnya, semakin banyak putra-putri daerah yang menempuh pendidikan kedokteran dan spesialis, maka secara bertahap formasi yang kosong bisa terisi dan ketergantungan terhadap tenaga medis dari luar daerah dapat dikurangi.

Selain persoalan sumber daya manusia, Gasali turut menyoroti perkembangan pelaksanaan program bantuan kesehatan Gratispol yang merupakan kerja sama antara Pemerintah Kota Balikpapan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Program yang menyasar warga berpenghasilan tidak tetap ini dinilai sangat membantu, terutama bagi kelompok rentan seperti nelayan, sopir angkutan, petani, hingga pengemudi ojek online. Dari total kuota 10.000 peserta, baru sekitar 6.000 warga yang telah terdaftar, sementara data sekitar 4.000 calon penerima lainnya masih belum lengkap.

Gasali menyebut bahwa ketidaksinkronan data menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan agar program ini tepat sasaran. Ia menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam meningkatkan sosialisasi dan memastikan masyarakat memahami persyaratan serta segera melengkapi data administrasi yang dibutuhkan.

Ia berharap program Gratispol dapat menjadi solusi nyata dalam memperluas jaminan kesehatan bagi masyarakat kecil. “Harapan kita sederhana, tidak ada lagi warga Balikpapan yang tertinggal dalam mendapatkan akses layanan kesehatan,” ujarnya. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, ia optimistis sektor kesehatan kota ini akan semakin maju dan merata.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Selain pembangunan fisik, peningkatan kualitas pendidikan di Kota Balikpapan kini diarahkan pada penguatan teknologi pembelajaran dan pengembangan kompetensi siswa. SDN 021 Karang Jati menjadi salah satu sekolah yang menerima dukungan pemerintah dalam program digitalisasi yang tengah digalakkan secara nasional.

Kepala Bidang Pembinaan SD Disdikbud Kota Balikpapan, I Ketut Karton, menjelaskan bahwa SDN 021 termasuk dalam daftar sekolah yang akan mendapatkan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi, seperti papan interaktif dan perangkat pendukung digital lain. Menurutnya, tim ahli dari kementerian sudah melakukan verifikasi dan pendistribusian perangkat, sejalan dengan pelatihan guru yang telah dijalankan beberapa waktu sebelumnya, Jumat (21/11/2025)

Ketut menegaskan bahwa transformasi pembelajaran digital akan menjadi fondasi penting agar sekolah-sekolah di Balikpapan tidak tertinggal dibandingkan daerah lain. Dengan kemampuan guru yang semakin siap, ia optimistis pembelajaran dari jenjang PAUD hingga SMP dapat berjalan lebih modern dan interaktif. Di luar aspek teknologi, prestasi siswa juga menjadi perhatian.

SDN 021 dikenal aktif dalam kegiatan olahraga, khususnya senam, dan telah beberapa kali mewakili kota dalam ajang tingkat provinsi. Meski belum meraih prestasi nasional, karakter disiplin dan antusiasme siswa dinilai menjadi modal besar untuk meningkatkan capaian pada tahun-tahun mendatang.

Ketut juga mengapresiasi hubungan antara sekolah dan masyarakat sekitar. Menurutnya, komunikasi yang terjalin sangat cepat dan responsif, sehingga berbagai permasalahan dapat langsung dilaporkan dan diatasi tanpa menunggu lama. Ia menilai dukungan warga merupakan elemen penting yang membuat sekolah tersebut berkembang meski berada di kawasan dataran tinggi dan memiliki keterbatasan lahan.

Kolaborasi pemangku kepentingan mulai dari DPRD, Disdikbud, guru, komite sekolah, hingga masyarakat — dinilai menjadi kekuatan utama dalam memajukan SDN 021 Karang Jati. Setelah ruang kelas baru difungsikan sepenuhnya, pemerintah memastikan bahwa dukungan tidak berhenti di tahap pembangunan fisik saja.

Penguatan sarana teknologi, peningkatan kompetensi guru, serta pemantauan capaian belajar siswa akan terus dilakukan sebagai bagian dari pemerataan pendidikan di Balikpapan. Dengan berbagai dukungan tersebut, SDN 021 diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang unggul, adaptif, dan siap menghadapi perkembangan zaman.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Balikpapan kembali terlihat melalui peresmian ruang kelas baru SDN 021 Kelurahan Karang Jati, Balikpapan Tengah, pada Jumat (21/11/2025).

Ruang belajar tersebut dibangun melalui dana aspirasi Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Nelly Turuallo, dan menjadi bukti nyata komitmen legislatif dalam memperluas akses pendidikan yang layak.

Kegiatan peresmian berlangsung hangat dan dihadiri jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Camat Balikpapan Tengah, perwakilan kelurahan, Ketua RT se-Karang Jati, komite sekolah, hingga orang tua siswa. Para tamu melihat langsung ruang kelas lengkap dengan furnitur baru yang kini siap digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

Dalam sambutannya, Nelly mengisahkan kembali kondisi sekolah yang pertama kali ia tinjau pada 2022. Saat itu, keterbatasan fasilitas membuat siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler harus berlatih di bawah terik matahari. Kondisi itu kemudian mendorongnya mengalokasikan aspirasi untuk pembangunan kanopi yang kini menjadi fasilitas multifungsi bagi siswa dan warga sekitar.

Di samping area teduh yang lebih memadai, kebutuhan ruang kelas tambahan menjadi pekerjaan besar berikutnya. Dengan hanya lima rombongan belajar (rumbel), sejumlah guru terpaksa mengajar dengan sistem shift karena ruangan tidak mencukupi. Melalui konsultasi teknis bersama tim Disdikbud dan pemanfaatan anggaran APBD Perubahan 2023, satu ruang kelas baru akhirnya disetujui pembangunannya. Prosesnya tidak instan.

Setelah bangunan selesai, kelas tersebut belum dapat dimanfaatkan karena belum tersedia meja dan kursi. Situasi tersebut diatasi melalui komunikasi intens antara pihak sekolah dan Disdikbud hingga akhirnya 30 set furnitur tiba dan ruang belajar dapat dioperasikan secara penuh. Nelly menyebut ketersediaan ruang kelas baru sangat membantu guru, terutama tenaga pendidik perempuan yang selama ini harus mengatur waktu antara tugas rumah dan pekerjaan di sekolah.

Ia berharap ruang baru tersebut memberi kenyamanan lebih baik bagi siswa, sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran setiap hari. Berdasarkan data Disdikbud, pembangunan satu ruang belajar berikut rehabilitasinya menghabiskan anggaran sekitar Rp180 juta, ditambah pengadaan furnitur senilai Rp72 juta.

Dengan selesainya pembangunan ini, SDN 021 Karang Jati kini memiliki ruang belajar yang lebih layak dan representatif untuk menunjang kegiatan pendidikan.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Koordinator Komisi II DPRD Balikpapan, Budiono, menegaskan bahwa perubahan struktur APBD 2026 harus benar-benar dicermati setelah pemerintah pusat melakukan pemangkasan besar terhadap alokasi dana transfer ke daerah.

Hal tersebut ia sampaikan usai mengikuti penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan Wali Kota pada Rapat Paripurna di Hotel Grand Senyiur, Jumat (21/11/2025). Menurut Budiono, rencana anggaran yang awalnya mencapai Rp4,5 triliun terpaksa dikoreksi menjadi hanya Rp3,3 triliun. Penyesuaian drastis tersebut otomatis berdampak pada hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Dari beberapa OPD, rata-rata dipotong.

Hanya Dinas Pendidikan yang tidak, bahkan justru bertambah,” jelasnya. Ia menilai kebijakan mempertahankan sekaligus menambah anggaran pendidikan menjadi indikator bahwa sektor ini harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak sekolah yang kekurangan ruang belajar, fasilitas pendukung, dan tenaga pendidik.

Karena itu, penambahan anggaran dianggap sebagai momentum memperkuat layanan pendidikan. Budiono juga menyoroti rencana Dinas Pendidikan yang akan merekrut sekitar 500 guru baru untuk jenjang SD dan SMP.

Meski kemungkinan berstatus kontrak pada tahap awal, langkah tersebut dianggap penting untuk menutup kekurangan guru yang menjadi masalah bertahun-tahun. “Saya mendukung itu, karena faktanya memang kita kekurangan guru,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa penambahan anggaran harus dibarengi dengan implementasi program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembangunan sekolah baru, peningkatan sarana dan prasarana, hingga pemerataan distribusi tenaga pendidik di seluruh wilayah Balikpapan.

Lebih jauh, Budiono menyatakan bahwa komitmen memperkuat pendidikan tidak boleh melambat meski anggaran daerah sedang dalam kondisi ketat. Keputusan tidak memotong anggaran pendidikan menunjukkan kesepahaman bahwa sektor ini merupakan investasi jangka panjang bagi generasi Balikpapan.

Dengan adanya penambahan anggaran, ia berharap Dinas Pendidikan dapat bekerja lebih strategis, transparan, dan efisien. Kebutuhan fasilitas belajar diprediksi akan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan perluasan kawasan permukiman. “Fraksi PDIP tadi berpandangan bahwa pendidikan harus terus diperkuat. Ini momentum memperbaiki kekurangan yang sudah lama terjadi,” tutup Budiono.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, memimpin proses mediasi terkait dugaan pelanggaran ketentuan jam kerja dan tunjangan Hari Besar Nasional (HBN) yang dialami 45 petugas keamanan (security) PT Bumame Utama Indonesia yang bertugas di lokasi Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT), Jumat (21/11/2025)

Mediasi digelar setelah para pekerja menilai perusahaan tidak memenuhi hak mereka, terutama terkait pembayaran tunjangan hari besar yang menjadi bagian dari kewajiban kerja. Gasali menjelaskan bahwa para pekerja sebelumnya telah menempuh proses bipartit dan tripartit melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker).

Bahkan Disnaker sudah mengeluarkan anjuran yang memuat kewajiban perusahaan untuk membayar hak pekerja dengan total nilai sekitar Rp262 juta, berdasarkan perhitungan untuk 45 tenaga kerja. Namun perusahaan dinilai belum menjalankan anjuran tersebut. “Harapan kami, tunjangan hari besar yang selama ini belum dibayarkan bisa segera dipenuhi. Itu hak mereka, dan aturan yang ada harus dipatuhi,” tegas Gasali dalam mediasi tersebut.

Ia menambahkan, meskipun pertemuan belum menghasilkan kesepakatan final, suasana pembahasan menunjukkan peluang tercapainya titik temu. Kedua pihak diminta kembali melakukan diskusi internal untuk merumuskan solusi terbaik yang tidak merugikan pekerja. “Saya melihat kondisinya sebenarnya mengarah pada kesepakatan. Kami memberi ruang agar kedua pihak bertemu kembali secara internal. Yang penting, hak-hak pekerja ini tetap diberikan,” ujarnya.

Gasali juga mengingatkan perusahaan agar tidak mengambil tindakan pemberhentian sepihak terhadap security yang menyampaikan keberatan mereka. Ia menekankan pentingnya mengedepankan komunikasi dan kearifan lokal dalam penyelesaian persoalan ketenagakerjaan.

Ia menjelaskan bahwa PT Bumame beralasan tidak ada kewajiban pembayaran tunjangan HBN karena ketentuan tersebut tidak tercantum dalam kontrak mereka dengan pihak PHKT. Namun DPRD meminta agar persoalan itu tetap dibicarakan dengan kepala dingin demi menjaga kondusivitas kerja. “Masih ada ruang negosiasi.

Tidak harus final hari ini. Nominal yang muncul masih bisa dibicarakan dengan baik,” tambah Gasali. DPRD Kota Balikpapan berharap pembahasan lanjutan antara perusahaan dan pekerja dapat menghasilkan kesepakatan yang adil, serta memastikan bahwa hak-hak security yang bertugas di lingkungan PHKT tetap terlindungi.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Upaya menghadirkan layanan kesehatan yang lebih merata di Kota Balikpapan akhirnya menunjukkan perkembangan positif. Pemerintah Kota Balikpapan memastikan bahwa pembangunan rumah sakit di wilayah Balikpapan Timur akan mulai direalisasikan pada tahun anggaran 2026.

Kepastian tersebut menjadi kabar yang sudah lama dinantikan masyarakat, terutama mengingat pertumbuhan penduduk dan kebutuhan layanan kesehatan yang terus meningkat di kawasan timur kota. Anggota DPRD Kota Balikpapan dari Daerah Pemilihan Balikpapan Timur, Suriani, menyambut baik kejelasan ini.

Ia menilai bahwa penegasan pemerintah merupakan jawaban atas aspirasi masyarakat yang sejak lama menginginkan adanya rumah sakit di wilayah tersebut. “Alhamdulillah tadi sudah ditegaskan Pak Wakil Wali Kota. Insya Allah dibangun. Ini yang selama ini kami tunggu,” ujar Suriani, Kamis (20/11/2025).

Suriani menjelaskan, kebutuhan rumah sakit di Balikpapan Timur tidak lagi sekadar wacana pembangunan, melainkan kebutuhan mendasar yang mendesak. Pesatnya perkembangan kawasan, ditambah meningkatnya arus pendatang seiring terbukanya akses menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, membuat fasilitas kesehatan harus segera diperkuat.

Saat ini, warga masih harus menempuh jarak cukup jauh ke rumah sakit di pusat kota untuk mendapatkan layanan medis lanjutan. Kondisi tersebut tidak hanya menyulitkan masyarakat, tetapi juga dapat memperlambat penanganan kasus darurat yang membutuhkan tindakan cepat. Karena itu, keberadaan rumah sakit dinilai akan benar-benar berdampak pada keselamatan dan kualitas hidup warga Balikpapan Timur.

Menanggapi keterbatasan lahan yang ada, Suriani mendorong solusi pembangunan gedung bertingkat agar kebutuhan ruang tetap dapat terpenuhi. Ia yakin desain vertikal merupakan pilihan realistis tanpa mengurangi fungsi pelayanan kesehatan. “Mudah-mudahan bisa dibuat beberapa lantai agar kebutuhan warga tetap terpenuhi meskipun lahan terbatas,” ujarnya.

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp48–50 miliar untuk tahap awal konstruksi. Pembangunan akan dilakukan secara bertahap sesuai kondisi keuangan daerah yang saat ini tengah menyesuaikan penurunan Dana Transfer dari pusat.

Suriani berharap proses lelang hingga persiapan teknis dapat berjalan tanpa kendala sehingga pekerjaan fisik dapat dimulai tepat waktu pada 2026. Ia menegaskan bahwa pemerataan layanan kesehatan harus menjadi prioritas agar pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah kota lama.

Dengan adanya kepastian ini, masyarakat Balikpapan Timur menaruh harapan besar agar pembangunan rumah sakit benar-benar menjadi solusi konkret atas kebutuhan layanan kesehatan yang selama ini dirasakan masih kurang.

(ADV/DPRD Balikpapan)