DPRD Balikpapan

SWARAREPUBLiKA.com, BALIKPAPAN — Penyampaian pendapat akhir Fraksi Partai Golkar dalam Rapat Paripurna ke-8 DPRD Kota Balikpapan menjadi salah satu sorotan penting dalam proses penetapan APBD 2026.

Paripurna yang berlangsung di Hotel Grand Senyiur dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Yono Suherman, memberikan ruang bagi setiap fraksi untuk menyampaikan sikap final mereka sebelum Raperda APBD disahkan, Jumat (28/11/2025)

Juru Bicara Fraksi Golkar, Fauzi Adi Firmansyah, mengawali pandangan akhir dengan mengapresiasi Pemerintah Kota atas jawaban lengkap terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi. Ia turut menyampaikan penghormatan dalam momentum Hari Guru Nasional 2025, menegaskan bahwa kualitas dan dedikasi para pendidik menjadi penggerak utama lahirnya generasi unggul di Balikpapan.

Fraksi Golkar juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang terus menjaga stabilitas kota. Kondisi sosial yang aman, menurut mereka, memungkinkan roda perekonomian berjalan tertib dan berbagai program pembangunan dapat dieksekusi tanpa hambatan berarti.

Dari hasil penelaahan terhadap isi Raperda APBD 2026, Golkar menilai bahwa arah kebijakan anggaran tahun mendatang sudah sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Mereka mendukung penuh langkah Pemerintah Kota dalam memperkuat sumber pendapatan daerah, mendorong pola pembiayaan inovatif, serta menata belanja daerah agar lebih efisien dan tepat sasaran.

Dalam pandangannya, Adi menegaskan bahwa anggaran harus difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga, seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, hingga percepatan pembangunan berbasis komunitas.

Ia menilai bahwa pendekatan tersebut akan memperkuat kualitas SDM, meningkatkan daya saing kota, dan mendorong pemerataan ekonomi. “Fraksi Golkar menyetujui Raperda APBD 2026 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah,” ujarnya.

Golkar menutup pandangan akhir dengan menekankan pentingnya hubungan sinergis antara DPRD dan Pemerintah Kota. Kolaborasi yang konsisten diyakini menjadi kunci keberhasilan Balikpapan dalam mewujudkan kota global yang nyaman, modern, dan tetap berpegang pada nilai-nilai Madinatul Iman.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang I Tahun 2025/2026 menjadi momentum penting dalam penyelarasan kebijakan pembangunan Kota Balikpapan. Paripurna yang digelar di Hotel Grand Senyiur pada Jumat (28/11/2025) itu menjadi wadah bagi DPRD dan Pemerintah Kota menyepakati rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, yang memimpin jalannya sidang bersama para unsur pimpinan dewan lainnya. Hadir pula Wakil Wali Kota Balikpapan, unsur Forkopimda, dan seluruh anggota DPRD. Suasana paripurna berlangsung hangat dan penuh konsentrasi karena keputusan yang diambil berkaitan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan kota pada tahun mendatang.

Dalam paripurna itu, setiap fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pendapat akhir sebelum keputusan kolektif diambil. Fokus utama pembahasan mencakup efektivitas belanja daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penataan program-program prioritas agar lebih tepat sasaran. Banyak fraksi menyoroti perlunya peningkatan SDM, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kota, dan penguatan ketahanan ekonomi daerah.

Paripurna tersebut sekaligus menjadi ruang evaluasi terhadap pelaksanaan APBD sebelumnya. DPRD menilai bahwa APBD 2026 harus dirancang lebih adaptif, responsif, dan mampu menjawab tantangan ekonomi maupun kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Penguatan sektor pendidikan, layanan kesehatan, dan perbaikan infrastruktur dasar menjadi beberapa poin strategis yang kembali ditegaskan.

Kesepakatan mengenai APBD 2026 kemudian difinalisasi melalui penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota dan DPRD. Dengan penetapan ini, Pemerintah Kota memiliki pedoman yang jelas untuk menyusun program-program pembangunan prioritas pada tahun depan. Pengesahan APBD 2026 menjadi tonggak awal untuk mendorong Balikpapan menuju kota yang semakin kompetitif, nyaman, dan memiliki landasan pembangunan yang berkelanjutan.

Paripurna di Hotel Grand Senyiur ini pun menandai komitmen bersama seluruh pemangku kebijakan dalam memperkuat arah pembangunan kota secara konsisten dan terukur.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Laporan warga yang disampaikan dalam dialog warga beberapa hari lalu langsung ditindaklanjuti Anggota DPRD Kota Balikpapan Fraksi PKS, Jafar Sidik.

Warga mengeluhkan keberadaan pipa misterius yang berada di tengah badan jalan di depan SMP Negeri 11 Balikpapan Utara. Posisi pipa tersebut dinilai sangat berbahaya karena telah menyebabkan sejumlah kecelakaan bagi pengguna jalan.

Menanggapi keluhan tersebut, Jafar Sidik segera berkoordinasi dengan pemerintah kota untuk melakukan pengecekan langsung. Pada Kamis, 27 November 2025, ia turun ke lapangan bersama Camat Balikpapan Utara dan sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi sebenarnya sekaligus mencari solusi atas permasalahan yang dikeluhkan warga. “Kami menerima laporan ini saat dialog warga. Karena menyangkut keselamatan masyarakat, tentu harus segera ditangani,” ujar Jafar saat meninjau lokasi.

Hasil pengecekan menunjukkan bahwa pipa tersebut memang telah lama berada di badan jalan dan sangat rawan menyebabkan kecelakaan, terutama pada malam hari. Pemerintah kecamatan menjelaskan bahwa persoalan ini sebelumnya sudah dibahas bersama Pertamina dan PDAM.

Dalam pembahasan itu, pipa tersebut diakui sebagai milik Pertamina, namun ironisnya tidak tercatat dalam peta resmi aset mereka. Kondisi ini membuat Pertamina tidak berani melakukan tindakan atau eksekusi karena berpotensi menimbulkan risiko teknis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Akibat ketidakjelasan status itu, rencana eksekusi yang sempat disusun akhirnya dibatalkan. Untuk menghindari persoalan yang berlarut-larut, pihak kecamatan, OPD terkait, dan DPRD sepakat bahwa pertemuan teknis harus segera dijadwalkan kembali. Pemerintah juga memastikan bahwa rapat lanjutan dengan pihak terkait, khususnya Pertamina, akan segera digelar dalam waktu dekat dan paling lambat minggu depan, guna menentukan kepastian penanganan pipa tersebut.

Jafar Sidik menegaskan bahwa keselamatan warga harus menjadi prioritas utama. Ia mendorong semua pihak untuk tidak menunda penyelesaian persoalan ini. “Warga menunggu kepastian. Kami berharap pertemuan minggu depan menghasilkan keputusan yang konkret dan segera diikuti tindakan nyata,” tegasnya.

Masyarakat sekitar berharap solusi dapat ditemukan secepatnya sehingga pipa misterius tersebut tidak lagi membahayakan pengguna jalan dan mengganggu aktivitas harian warga.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan — Sekretariat DPRD Kota Balikpapan pada Rabu, 26 November 2025, menerima kunjungan kerja dari rombongan DPRD Penajam Paser Utara (PPU) dalam rangka berbagi pengalaman dan evaluasi penyusunan laporan kinerja tahunan. Kunjungan ini dipimpin oleh Umar Said, yang bertindak sebagai narasumber dari bagian Persidangan Sekretariat DPRD PPU.

Dalam kesempatan tersebut, Umar Said menjelaskan bahwa setiap akhir tahun, sekretariat DPRD PPU bertanggung jawab untuk menyusun dan memfasilitasi pelaporan seluruh aktivitas serta capaian kinerja DPRD selama satu tahun anggaran. “Kami di sekretariat memfasilitasi semua proses pelaporan dan pertanggungjawaban. Apa yang telah dikerjakan dewan sepanjang tahun harus dituangkan secara lengkap dan objektif,” kata Umar usai melakukan pertemuan dengan pejabat DPRD Balikpapan.

Ia menambahkan, penyusunan laporan akhir tahun bukan sekadar formalitas, tetapi juga menjadi momentum penting untuk evaluasi. Setiap program, kegiatan, dan capaian kinerja dewan dikaji ulang agar dapat ditingkatkan di tahun berikutnya. “Evaluasi itu menjadi bagian penting. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12, koreksi dilakukan melalui seluruh fraksi DPRD untuk memastikan pelaksanaan tugas sudah optimal,” jelas Umar.

Selain membahas evaluasi kinerja, Umar juga menekankan pentingnya menyelaraskan hasil laporan dengan proyeksi anggaran daerah di tahun berikutnya. Menurutnya, rancangan program dan rekomendasi dari evaluasi harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran 2026.

Tiga fungsi utama DPRD, yakni pengawasan, legislasi, dan penganggaran, tetap menjadi acuan utama dalam menyusun laporan tersebut. Kunjungan kerja ini juga dimanfaatkan sebagai ajang tukar pengalaman dan praktik terbaik dalam penyusunan laporan kinerja antar-sekretariat DPRD.

Pejabat Sekretariat DPRD Balikpapan menyambut positif kegiatan ini, mengapresiasi inisiatif DPRD PPU dalam mengevaluasi dan meningkatkan kinerja legislatif daerahnya. Meski agenda kunjungan berlangsung singkat, Umar menuturkan rasa syukur karena seluruh sesi diskusi berjalan lancar. Ia berharap kunjungan kerja semacam ini dapat meningkatkan sinergi antara DPRD di tingkat kabupaten/kota serta mendorong penyusunan laporan tahunan yang lebih transparan dan akuntabel.

“Terima kasih atas sambutan dan kesempatan belajar di DPRD Balikpapan. Kami mendapat banyak masukan yang sangat berharga untuk memperbaiki laporan kinerja kami,” pungkas Umar Said.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Peringatan Hari Guru Nasional yang dirangkaikan dengan Hari Ulang Tahun ke-80 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Balikpapan menjadi momentum penting untuk meninjau kembali kondisi para pendidik di daerah.

Acara yang berlangsung di halaman BSCC Dome itu tidak hanya menjadi ajang penghormatan bagi guru, tetapi juga forum refleksi mengenai berbagai persoalan yang masih membayangi dunia pendidikan. Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, turut hadir dalam upacara tersebut dan memberikan apresiasi mendalam terhadap dedikasi para guru yang selama ini menjadi pilar utama pembentukan karakter generasi muda.

Ia menegaskan bahwa kontribusi guru memegang peran besar dalam kemajuan daerah. “Peringatan Hari Guru dan HUT PGRI tahun ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa tugas guru sangat mulia. Semoga para pendidik diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus mengabdi kepada bangsa,” kata Gasali usai mengikuti upacara Hari Guru yang dilaksanakan di Dome, Selasa (25/11/2025).

Pada kesempatan itu, ia kembali menekankan bahwa isu kesejahteraan guru masih menjadi tantangan utama yang harus menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, masih banyak tenaga pendidik yang belum mendapatkan hak secara optimal, mulai dari tunjangan hingga fasilitas pendukung proses belajar mengajar.

Ia memastikan Komisi IV akan terus mengawal kebijakan terkait peningkatan kesejahteraan tersebut. “Kondisi guru harus menjadi perhatian utama. Kualitas pendidikan akan sulit meningkat apabila tenaga pendidiknya tidak mendapatkan dukungan yang layak,” tegasnya.

Selain persoalan kesejahteraan, Gasali juga menggarisbawahi kekurangan tenaga pengajar di Balikpapan. Sejumlah sekolah masih menghadapi keterbatasan jumlah guru sehingga menghambat efektivitas pembelajaran. Ia meminta pemerintah pusat membuka lebih banyak formasi ASN untuk guru agar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi. “Kota Balikpapan masih kekurangan guru pada berbagai jenjang pendidikan. Penambahan formasi ASN merupakan kebutuhan mendesak agar ruang kelas tidak lagi kekurangan pengajar,” ujarnya.

Gasali menambahkan bahwa pemenuhan tenaga pendidik erat kaitannya dengan keberhasilan program wajib belajar 13 tahun yang terus didorong pemerintah. Tanpa jumlah guru yang memadai dan kesejahteraan yang terjamin, program tersebut sulit mencapai hasil maksimal.

Melalui momen HUT ke-80 PGRI ini, DPRD Balikpapan berharap seluruh pemangku kebijakan dapat memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dukungan terhadap guru sebagai ujung tombak pembentukan generasi menjadi langkah penting untuk menjawab tantangan dunia pendidikan ke depan.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Komisi IV DPRD Kota Balikpapan meminta PT Prima Multicipta Karya (PMCK), perusahaan subkontraktor dari Pama Persada, segera memenuhi hak-hak delapan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebelum masa kontrak berakhir.

Kasus tersebut mencuat setelah para pekerja melaporkan adanya pemutusan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) secara sepihak, padahal kontrak mereka masih tersisa sekitar empat bulan. Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menjelaskan bahwa pekerja hanya menuntut hak normatif sesuai aturan ketenagakerjaan.

Dalam ketentuan PKWT, pekerja berhak menerima seluruh hak sampai masa kontrak berakhir apabila diberhentikan sebelum waktunya. “Para pekerja hanya meminta apa yang menjadi hak mereka. Secara regulasi, jika pemutusan kontrak dilakukan sebelum waktunya, perusahaan wajib membayarkan seluruh hak sesuai perjanjian kerja yang masih tersisa,” ujar Gasali usai memimpin proses mediasi, Selasa (25/11/2025).

Gasali mengungkapkan bahwa proses mediasi antara para pekerja, perusahaan, dan Dinas Ketenagakerjaan sudah dilakukan melalui tahapan resmi. Anjuran dari mediator juga telah dikeluarkan, namun hingga pertemuan terakhir, kewajiban perusahaan belum dipenuhi.

Menurutnya, perwakilan perusahaan yang hadir, yakni bagian HRD, belum dapat mengambil keputusan dan masih meminta waktu untuk menyampaikan persoalan tersebut kepada pimpinan PT PMCK. Sayangnya, pertemuan tersebut berakhir tanpa kesepakatan alias deadlock. “Kita berharap pimpinan perusahaan dapat memberikan solusi konkret. Namun sampai pertemuan ditutup, belum ada titik temu antara kedua belah pihak,” katanya.

Ketua Komisi IV, Gasali dalam rapat dengar pendapat telah meminta agar para pekerja memberi waktu hingga 10 hari kerja kepada perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban. Jika tetap tidak ada penyelesaian, para pekerja dipersilakan menempuh jalur perselisihan hubungan industrial (PHI).

“Kami sudah sampaikan, apabila sampai batas waktu itu tidak ada realisasi dari perusahaan, silakan tempuh jalur PHI sesuai mekanisme yang berlaku,” tegasnya.

Di sisi lain, Gasali menegaskan bahwa Komisi IV bersama Dinas Ketenagakerjaan berkomitmen mengupayakan penyelesaian secara musyawarah. Ia berharap pihak perusahaan dan pekerja dapat mencapai kesepakatan tanpa perlu melanjutkan ke ranah hukum agar persoalan tidak semakin berkepanjangan.

“Harapan kami, ada itikad baik dari manajemen. Mediasi ini bertujuan agar masalah tidak terus berlarut dan kedua pihak bisa menerima hasil yang adil,” tutup Gasali.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan — Anggota DPRD Kota Balikpapan dari Komisi IV, Rian Indra Saputra kembali menegaskan pentingnya pemerataan layanan publik di seluruh wilayah kota. Pernyataan tersebut disampaikannya pada 25 November 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Guru Nasional.

Dalam kesempatan wawancara tersebut, Rian menyampaikan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial semakin meningkat seiring perkembangan kota. Menurutnya, komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat fasilitas publik harus berjalan seiring dengan pertumbuhan penduduk dan dinamika sosial yang terus berkembang.

Ia menyoroti bahwa masih ada sejumlah wilayah yang belum terjangkau fasilitas pendidikan memadai, baik dari sisi infrastruktur ruang kelas, sarana PAUD, maupun fasilitas pendukung seperti perpustakaan dan ruang belajar yang representatif. “Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kesiapan sarana. Di Hari Guru ini, kita semakin diingatkan bahwa tenaga pendidik membutuhkan dukungan lingkungan belajar yang lebih baik,” ujarnya.

Selain itu, sektor kesehatan juga menjadi perhatian besar. H. Rian menilai bahwa masyarakat di beberapa kawasan masih membutuhkan akses layanan kesehatan yang lebih cepat dan dekat. Peningkatan kapasitas puskesmas, optimalisasi posyandu, serta penambahan fasilitas pemeriksaan dasar menjadi kebutuhan mendesak yang harus diprioritaskan dalam perencanaan pemerintah daerah.

Tidak hanya terbatas pada pendidikan dan kesehatan, ia menambahkan bahwa layanan sosial terutama untuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan warga pra-sejahtera juga memerlukan perhatian serius. Menurutnya, koordinasi antar instansi harus diperkuat agar penanganan di lapangan lebih efektif dan tepat sasaran.

Dalam penjelasannya, H. Rian menegaskan bahwa Komisi IV DPRD Balikpapan akan tetap mengawal kebijakan pemerintah agar seluruh program benar-benar menyentuh kebutuhan warga. Ia juga membuka diri terhadap masukan masyarakat, terutama melalui kunjungan lapangan maupun pertemuan langsung.

“Setiap momentum seperti Hari Guru ini mengingatkan kita bahwa pelayanan publik harus terus ditingkatkan. DPRD hadir bukan hanya sebagai pengawas, tetapi sebagai penyambung aspirasi,” tegasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Anggota DPRD Kota Balikpapan dari Partai NasDem dapil Balikpapan Barat, Baharuddin Daeng Lalla, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan berbagai infrastruktur utama di wilayah Balikpapan barat.

Hal tersebut disampaikan Baharuddin pada Senin, 24 November 2025, sebagai bagian dari komitmennya mengawal pemerataan pembangunan.

Dalam penjelasannya, Baharuddin menyebut beberapa proyek strategis yang harus segera direalisasikan, antara lain pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu, peningkatan fasilitas di Kelurahan Margasari, serta pengembangan Pelabuhan Speed yang menjadi titik penting mobilitas masyarakat pesisir dan jalur koneksi antar kawasan.

Selain itu, ia menegaskan urgensi pembangunan jembatan penghubung dari Somber menuju Kariangau, yang dinilai sangat dibutuhkan untuk membuka akses baru serta memperlancar alur ekonomi.

Menurutnya, penyelesaian seluruh infrastruktur ini akan menciptakan pertumbuhan kawasan baru dan memperluas ruang kota. Baharuddin juga menyoroti persoalan di kawasan jalan Alam Baru yang kerap terdampak air pasang. Kondisi tersebut membuat wilayah tersebut membutuhkan penanganan berupa peninggian kawasan. “Ini situasi yang tidak bisa diabaikan. Penataan harus dilakukan karena kondisi lapangan mendesak,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk menunda pembangunan prioritas tersebut karena semuanya berdampak langsung pada peningkatan ekonomi warga. “Ini investasi jangka panjang bagi masyarakat Balikpapan Barat,” tegas Baharuddin.

Selain infrastruktur dasar, ia turut menekankan pentingnya keberlanjutan pembangunan Pasar Impres kebun Sayur, yang dikenal sebagai salah satu ikon Balikpapan. Pasar itu, menurutnya, bukan hanya menjadi perhatian di tingkat nasional, tetapi juga berpotensi menarik perhatian mancanegara. Baharuddin juga mendorong revitalisasi Pasar Pandan Sari yang dinilainya semakin kumuh dan membutuhkan penataan menyeluruh.

Ia menyebut pembenahan tersebut merupakan tanggung jawab berbagai pihak, mulai dari DPRD, Pemerintah Kota Balikpapan, hingga masyarakat. Ia memastikan bahwa DPRD bersama pemerintah kota berkomitmen mengawal seluruh agenda pembangunan tersebut. Program-program itu, katanya, selaras dengan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menitikberatkan pembangunan berkelanjutan.

“Insyaallah tahun depan kita akan terus memperjuangkan agar semua program ini berjalan efektif dan memberikan manfaat besar bagi warga,” tutupnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan — Selain menetapkan program legislasi untuk tahun mendatang, DPRD Kota Balikpapan juga menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian berbagai rancangan peraturan daerah (raperda) yang masuk dalam Propemperda 2025. Laporan tersebut disampaikan oleh Ketua Bapemperda, Andi Arif Agung, dalam rapat paripurna, (24/11/2025)

Menurut Andi, sejumlah raperda prioritas telah melalui seluruh tahapan pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan, termasuk harmonisasi dan finalisasi substansi. “Beberapa raperda sudah tuntas dibahas dan tinggal menunggu penetapan,” ujarnya.

Raperda yang telah mencapai tahap akhir pembahasan tersebut meliputi:

– Raperda Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3),

– Raperda Penyelenggaraan Investasi,

– Raperda Rencana Pembangunan Industri Kota Balikpapan 2024–2044,

– Raperda Kota Layak Anak, – Raperda RPJMD 2025–2029, – Raperda Perubahan Perda Usaha Jasa dan Distribusi.

Andi menjelaskan bahwa penyelesaian sejumlah raperda tersebut merupakan hasil koordinasi intensif antara Bapemperda, perangkat daerah pengusul, serta bagian hukum pemerintah kota. Ia menekankan pentingnya konsistensi antara dokumen perencanaan daerah dan regulasi yang disusun. “Masing-masing raperda disusun berdasarkan kebutuhan pembangunan dan arah kebijakan daerah. Karena itu, setiap pasal dibahas secara detail agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan regulasi lainnya,” tutur Andi.

Ia juga menambahkan bahwa penyelesaian raperda 2025 menjadi pondasi penting untuk memperkuat sistem perencanaan jangka menengah daerah, terutama melalui Raperda RPJMD 2025–2029 yang memuat visi dan arah pembangunan lima tahun ke depan.

Dalam kesempatan tersebut, Andi menilai bahwa penyusunan raperda tahun 2025 berjalan lebih efektif dibandingkan tahun sebelumnya berkat peningkatan koordinasi antar instansi. “Kami berharap setelah ditetapkan, seluruh raperda dapat segera diimplementasikan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan, — DPRD Kota Balikpapan secara resmi menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 melalui rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Balikpapan, (24/11/2025)

Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Alwi Al Qadri, dan dihadiri jajaran Forkopimda, instansi vertikal, tokoh masyarakat, pelaku usaha, serta pimpinan perangkat daerah.

Dalam sidang tersebut, Ketua Bapemperda DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung, menyampaikan laporan lengkap mengenai arah penyusunan produk hukum daerah untuk tahun depan. Ia menegaskan bahwa kualitas regulasi harus menjadi perhatian utama agar setiap peraturan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan kota yang semakin dinamis.

“Penyusunan raperda tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Setiap rancangan harus dirancang berdasarkan kebutuhan nyata, terukur, dan memiliki dampak langsung bagi kemajuan Kota Balikpapan,” ujar Andi Arif Agung dalam penyampaiannya.

Ia menjelaskan, penyusunan Propemperda merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mewajibkan pemerintah daerah bersama DPRD menyusun daftar prioritas regulasi setiap tahun. Karena itu, pembahasan Propemperda 2026 dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh perangkat daerah.

Dalam daftar prioritas tahun 2026, salah satu rancangan yang masuk adalah perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2018 terkait Penamaan Jalan dan Fasilitas Publik. Menurut Andi, perubahan tersebut diperlukan agar penataan wilayah dapat berjalan lebih konsisten serta selaras dengan perkembangan perkotaan.

Selain itu, berbagai kebutuhan hukum baru juga menjadi pertimbangan Bapemperda. Faktor seperti arah pembangunan jangka panjang, penyesuaian terhadap regulasi pemerintah pusat, hingga dinamika sosial ekonomi masyarakat turut menjadi dasar penyusunan daftar raperda. Andi juga menyinggung bahwa beberapa raperda dapat diajukan di luar daftar Propemperda apabila terjadi situasi tertentu.

“Pada kondisi luar biasa, misalnya bencana alam atau kebijakan mendesak dari pemerintah pusat, DPRD bersama pemerintah daerah tetap dapat mengajukan penyusunan raperda baru,” tegasnya.

Menutup penyampaiannya, Andi berharap seluruh proses penyusunan perda dapat berjalan profesional dan transparan. “Harapan kami, regulasi yang dilahirkan mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat sebesar-besarnya bagi warga Balikpapan,” katanya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Komisi IV DPRD Kota Balikpapan menerima audiensi dari Komite SMPN 26, BKPSDM, Dinas Pendidikan, serta Plt. Kepala Sekolah SMPN 26 untuk membahas keresahan orang tua murid terkait ketersediaan guru dan kondisi belajar-mengajar di sekolah tersebut.

Pertemuan ini berlangsung dalam suasana serius namun penuh harap, mengingat isu pendidikan merupakan salah satu prioritas daerah, Senin(24/11/2025)

Suara orang tua menjadi sorotan utama dalam audiensi. Seorang perwakilan komite mengungkapkan kegelisahan mereka mengenai kondisi nyata yang dihadapi anak-anak. “Anak-anak kami ingin belajar… tapi bagaimana mereka bisa semangat jika sering masuk kelas tanpa guru? Mereka butuh tatap muka, butuh perhatian, dan dibimbing langsung,” ujarnya dengan nada penuh harap, menekankan pentingnya interaksi langsung antara guru dan siswa.

Plt. Kepala Sekolah SMPN 26 menambahkan bahwa kebutuhan ideal sekolah adalah memiliki 16 guru, sementara yang tersedia baru 12 guru. Kondisi ini memaksa jam mengajar menjadi padat dan terbatas. “Karakter dan motivasi anak tidak bisa dibentuk lewat layar. Kehadiran guru secara langsung sangat penting bagi perkembangan mereka,” jelasnya, menekankan urgensi penambahan tenaga pengajar.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, menegaskan bahwa pemerataan pendidikan merupakan prinsip mutlak yang harus ditegakkan. “Jangan sampai ada sekolah yang kelebihan guru sementara SMP 26 kekurangan. Anak-anak ini berhak mendapatkan keadilan. ASN juga harus ditempatkan sesuai kebutuhan di sekolah ini. Kita ingin semua sekolah memiliki kualitas dan kesempatan yang sama,” tegas Gasali.

Dari pihak BKPSDM, dijelaskan bahwa proses penugasan guru baru masih berjalan, terutama karena izin operasional SMPN 26 masih dalam tahap pengurusan. “Penempatan guru pun dilakukan secara bertahap, menyesuaikan proses administrasi yang sedang berjalan,” jelas perwakilan BKPSDM, memastikan bahwa langkah konkret tengah ditempuh untuk memenuhi kebutuhan guru.

DPRD, melalui Komisi IV, berkomitmen mendorong solusi terbaik, termasuk melalui formasi KKI 2026, agar setiap anak memiliki hak yang sama untuk belajar dengan layak, aman, dan setara. Langkah ini diharapkan dapat menjawab keresahan orang tua dan meningkatkan kualitas pendidikan di SMPN 26.

Gasali menambahkan bahwa pengawasan DPRD akan terus dilakukan agar setiap kebijakan terkait penempatan guru benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat maksimal bagi siswa. Dengan dukungan semua pihak, Komisi IV DPRD berharap tidak ada lagi kesenjangan pendidikan di Balikpapan dan setiap anak dapat belajar dalam lingkungan yang mendukung pertumbuhan akademik dan karakter mereka.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan — Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Taqwa, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk mengawal berbagai program nasional yang kini menjadi prioritas pemerintah pusat. Penegasan tersebut ia sampaikan usai menghadiri rapat paripurna DPRD Balikpapan pada Senin (24/11/2025).

Menurutnya, sejumlah program seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, hingga pengembangan sekolah unggulan merupakan langkah strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Taqwa menilai program bergizi gratis bukan hanya bermanfaat bagi anak sekolah, ibu hamil, maupun ibu menyusui, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Dengan rantai pasok bahan pangan yang dapat melibatkan pelaku usaha kecil hingga kelompok tani, program tersebut memiliki dampak luas bagi sektor ekonomi daerah.

Karena itu, DPRD Balikpapan memastikan akan mendukung penuh penyelarasan kebijakan daerah demi kelancaran implementasi program-program nasional tersebut. Ia menegaskan bahwa instruksi presiden wajib menjadi acuan seluruh daerah, termasuk Balikpapan. Menurutnya, ketika kebijakan sudah berada pada level nasional, maka tidak boleh ada regulasi daerah yang bertentangan ataupun menghambat pelaksanaan program. “Aturan daerah harus mengikuti kebijakan nasional. Semua harus bergerak dalam satu arah,” tegasnya.

Selain isu program nasional, Taqwa juga menyinggung dinamika internal organisasi politik yang kini tengah berkembang. Ia menyebut berbagai proses seperti restrukturisasi, perpindahan kader, maupun evaluasi merupakan hal lumrah dalam organisasi. Menurutnya, dinamika tersebut justru dapat memperkuat struktur partai dan meningkatkan kualitas kaderisasi. “Ada yang pergi dan ada yang datang. Itu bagian dari proses pendewasaan organisasi,” ujarnya.

Terkait arah politik menuju 2034, Taqwa menyatakan bahwa dirinya lebih memilih fokus pada kerja nyata di lapangan. Baginya, target politik jangka panjang akan berjalan seiring dengan pencapaian pembangunan daerah. Ia menilai tugas utama saat ini adalah memastikan program pemerintah dan pelayanan publik berjalan efektif. Pada bagian lain, Taqwa menyoroti pentingnya optimalisasi aset daerah sebagai penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia menilai hingga kini masih terdapat banyak aset yang tidak produktif dan justru membebani anggaran. Ia menegaskan agar rekomendasi pansus terkait penataan aset segera dieksekusi, sehingga aset yang berpotensi menghasilkan pendapatan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dengan pengelolaan aset yang profesional serta sinkronisasi kebijakan daerah dan pusat, Taqwa optimistis percepatan pembangunan Kota Balikpapan dapat berjalan lebih efektif.

“Masyarakat harus menjadi pihak yang paling merasakan hasil pembangunan,” tutupnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)