DPRD Balikpapan

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2025, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Taqwa, mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera menuntaskan pelaksanaan berbagai kegiatan dan program yang hingga kini belum terealisasi.

Ia menegaskan, waktu yang tersisa sangat terbatas, sehingga dibutuhkan langkah cepat, koordinasi efektif, dan kerja terukur agar seluruh target pembangunan dapat tercapai sesuai rencana. Taqwa menyoroti bahwa masih ada sejumlah kegiatan di beberapa OPD yang belum berjalan sesuai jadwal.

Kondisi ini, menurutnya, dapat berdampak pada capaian pembangunan daerah, terutama program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. “Kita berharap agar segera merealisasikan kegiatan-kegiatan atau problem-problem pemerintah yang belum terlaksana, mengingat ini sudah masuk bulan November. Artinya waktunya sudah tidak cukup panjang lagi,” ujarnya, Senin (10/11/2025).

Ia menjelaskan, keterlambatan pelaksanaan kegiatan di sejumlah OPD tidak sepenuhnya disebabkan oleh faktor teknis di lapangan, melainkan juga karena adanya perubahan sistem administrasi dan pelaporan dari versi 5 ke versi 6 yang diterapkan pemerintah. Namun demikian, Taqwa menilai perubahan sistem tersebut tidak seharusnya menjadi alasan utama menunda pelaksanaan program yang telah direncanakan sejak awal tahun.

“Apapun alasannya, kita berharap pekerjaan-pekerjaan yang sudah disepakati bisa segera direalisasikan. Jangan sampai kegiatan molor lalu anggarannya menjadi silva, karena hal itu justru merugikan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa sebagian besar kegiatan yang belum berjalan merupakan program dengan dampak langsung terhadap masyarakat, baik di bidang pelayanan publik maupun penguatan ekonomi lokal. Oleh karena itu, DPRD menekankan pentingnya peningkatan koordinasi antarperangkat daerah agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan di akhir tahun.

“Kebutuhan yang kita bahas tahun lalu dianggap penting karena bersinggungan langsung dengan masyarakat dan dapat menunjang kegiatan ekonomi di daerah,” tambahnya.

Selain itu, Taqwa juga mengingatkan pentingnya disiplin dalam pengelolaan anggaran daerah. Ia menilai, apabila program tidak segera dijalankan, maka berpotensi menimbulkan silva atau sisa lebih penggunaan anggaran, yang mencerminkan kurang optimalnya kinerja pemerintah. “Sekali lagi, kita harapkan kegiatan yang belum dikerjakan segera direalisasikan. Kalau perlu dilakukan percepatan agar hasilnya bisa dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

Dengan sisa waktu kurang dari dua bulan menuju penutupan tahun anggaran, DPRD Balikpapan menegaskan perlunya kerja sama lintas sektor dan manajemen waktu yang efisien. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil langkah strategis agar seluruh target pembangunan yang tertuang dalam APBD 2025 dapat terealisasi tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kota.

ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Senyum lega terpancar dari wajah warga pesisir Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat. Setelah bertahun-tahun bergulat dengan krisis air bersih, harapan mereka akhirnya terwujud.

Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) memastikan akan segera melakukan peningkatan layanan melalui proyek besar penggantian pipa induk dan pembangunan jaringan pipa baru ke rumah-rumah pelanggan. Direktur Utama PTMB, Yudi Saharuddin, mengumumkan kabar baik itu dalam Dialog Warga yang digagas oleh Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, di lingkungan RT 04 Kelurahan Baru Tengah, Sabtu (8/11/2025) malam.

Acara tersebut dihadiri perwakilan warga dari seluruh RT di wilayah tersebut. “Mohon doa dan dukungan seluruh warga. Kalau proyek ini nanti dikerjakan, jangan dipersulit. Kami ingin semua bisa berjalan lancar,” ujar Yudi yang disambut tepuk tangan dan sorak gembira warga.

Yudi menjelaskan, proyek penggantian pipa induk akan dimulai pada November 2025 dan ditargetkan rampung sebelum Ramadan 2026. Pipa induk yang selama ini tertanam di bawah jembatan akan diganti dan dipasang di permukaan jalan dengan material yang lebih kuat serta tahan lama.

Setelah itu, PTMB akan membangun jaringan distribusi baru menuju rumah pelanggan agar aliran air dapat tersalurkan secara merata. Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, mengapresiasi langkah cepat PTMB dalam menjawab keluhan warga yang sudah berlangsung lama. “Ini luar biasa. Dirut PTMB langsung turun memastikan permasalahan pipa yang menjadi keluhan utama masyarakat segera diselesaikan. InsyaAllah kali ini bukan janji lagi,” tegas Alwi.

Ia menambahkan, selama bertahun-tahun, warga di kawasan tersebut hanya bisa mengandalkan aliran air yang sering macet karena pipa tua mudah bocor, bahkan kerap dibobol atau disabotase. “Kalau nanti air sudah lancar, Ramadan tahun depan pasti lebih berkah. Warga tidak perlu lagi begadang demi menampung air,” ujarnya.

Proyek ini, lanjut Alwi, merupakan wujud nyata perhatian pemerintah kota dan DPRD terhadap wilayah pesisir yang selama ini sering tertinggal dalam layanan air bersih. Namun ia juga berpesan agar masyarakat ikut menjaga infrastruktur baru tersebut. “Air bersih ini bukan cuma untuk kita sekarang, tapi juga untuk anak cucu kita nanti. Jadi mari sama-sama dijaga dan dirawat,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — DPRD Kota Balikpapan kembali menjadi tujuan studi banding bagi legislatif dari luar daerah. Kali ini, rombongan dari DPRD Kabupaten Agam, Sumatera Barat, melakukan kunjungan kerja pada Jumat (7/11/2025) untuk memperdalam wawasan seputar tata kelola hukum dan penyusunan peraturan daerah (Perda).

Kunjungan ini merupakan lanjutan dari agenda sebelumnya yang berfokus pada pengembangan sektor UMKM. Dalam kesempatan kali ini, para anggota Fraksi PKS DPRD Kabupaten Agam datang untuk menimba pengalaman langsung mengenai proses legislasi yang dijalankan di Balikpapan, mulai dari tahap perencanaan hingga penerapan Perda.

Rombongan disambut oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan bersama Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Japar Sidik, yang turut mendampingi jalannya pertemuan. Ia menjelaskan bahwa kunjungan tersebut menjadi ajang pertukaran pengetahuan antarlembaga legislatif daerah.  “Mereka ingin mengetahui sejauh mana peran Bagian Hukum Pemerintah Kota dalam penyusunan Perda, baik yang berasal dari inisiatif eksekutif maupun DPRD,” ujar Japar Sidik seusai kegiatan.

Menurut Japar, delegasi DPRD Agam tertarik mempelajari mekanisme pembentukan Perda secara detail—mulai dari pengajuan rancangan, pembahasan bersama tim legislatif dan eksekutif, hingga proses evaluasi terhadap regulasi yang sudah diberlakukan. Selain itu, mereka juga menyoroti kendala dalam implementasi beberapa Perda di daerahnya. “Mereka menanyakan langkah yang diambil Pemkot Balikpapan bila terdapat Perda yang tertunda atau belum dijalankan maksimal. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi mereka untuk memperbaiki sistem legislasi di Agam,” tambahnya.

Pertemuan tersebut turut membahas pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam merancang regulasi yang selaras dengan aturan di tingkat nasional. Bagian Hukum disebut berperan penting memberikan pendampingan agar setiap kebijakan yang lahir tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.

Menariknya, isu lingkungan juga menjadi perhatian dalam diskusi. Delegasi dari Agam menggali informasi tentang pengelolaan limbah dan kebijakan lingkungan yang diterapkan di Balikpapan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan lahan pertanian.  “Mereka ingin tahu bagaimana kebijakan di Balikpapan menjaga aktivitas masyarakat agar tetap ramah lingkungan dan tidak merusak sektor pertanian,” jelas Japar.

Ia berharap kegiatan lintas daerah seperti ini dapat memperkuat hubungan antar lembaga dan mendorong lahirnya inovasi kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.  “Pertemuan semacam ini sangat penting untuk saling berbagi pengalaman dan memperkuat fungsi legislasi agar setiap Perda benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com - Komisi IV DPRD Balikpapan Awasi Ketat Pembangunan Sekolah dan Puskesmas Jelang Akhir Tahun BALIKPAPAN — Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2025, Komisi IV DPRD Kota Balikpapan memperketat pengawasan terhadap proyek pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan fisik yang dibiayai APBD dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menyampaikan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan proyek yang tengah berjalan di berbagai wilayah kota. Ia menegaskan, pengawasan lapangan menjadi bagian penting agar pekerjaan tidak melenceng dari jadwal maupun spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.  “Dari hasil tinjauan kami, progres pembangunan masih sesuai rencana. Kami harapkan hingga akhir Desember nanti, semua pekerjaan bisa diselesaikan sesuai kontrak,” ujar Gasali, Jumat (7/11/2025).

Ia menambahkan, proyek yang mengalami keterlambatan akan tetap dikenai sanksi sesuai ketentuan. Namun sejauh ini, sebagian besar kegiatan menunjukkan capaian yang positif. Contohnya, pembangunan Sekolah Dasar di Balikpapan Timur sudah melampaui 60 persen, sementara Puskesmas di Balikpapan Selatan mencapai sekitar 50 persen.

Dengan waktu tersisa sekitar satu bulan setengah, Gasali optimistis seluruh proyek dapat rampung sesuai target. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara legislatif dan dinas teknis untuk mempercepat pekerjaan di lapangan.

“Kami akan terus melakukan pemantauan. Kalau ada keterlambatan, kami minta dinas segera menegur kontraktor agar progres dipercepat. Pengawasan ini bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, peninjauan lapangan tidak hanya memastikan percepatan, tetapi juga menjamin kualitas hasil pembangunan. Warga Balikpapan, kata dia, berhak mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas. > “Harapan kami, seluruh proyek bisa selesai tepat waktu dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga,” pungkas Gasali. 

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Penyelenggaraan ajang Duta Wisata Indonesia 2025 di Kota Balikpapan mendapat sambutan positif dari DPRD Kota Balikpapan. Kalangan legislatif menilai kegiatan berskala nasional yang menjadi bagian dari rangkaian Balikpapan Fest (BPN Fest) 2025 ini memberi dampak nyata bagi peningkatan citra pariwisata dan ekonomi kreatif daerah.

Sekretaris Komisi IV DPRD Balikpapan, Muhammad Hamit, menyatakan bahwa kepercayaan kepada Balikpapan sebagai tuan rumah ajang nasional merupakan kebanggaan sekaligus momentum penting bagi kota ini untuk menunjukkan kemampuannya bersaing di tingkat nasional.

“Menjadi tuan rumah Duta Wisata Indonesia adalah kesempatan emas bagi Balikpapan. Ini membuktikan bahwa kota kita mampu menggelar event besar dan siap bersaing dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” ujar Muhammad Hamit, Jumat (7/11/2025).

Ia menilai, keberadaan event nasional seperti BPN Fest tidak hanya menghidupkan semangat masyarakat, tetapi juga membuka peluang besar untuk memperluas promosi potensi wisata lokal. Menurutnya, selama ini pesona wisata Balikpapan belum sepenuhnya dikenal di luar daerah, sehingga kegiatan ini menjadi jembatan efektif untuk memperkenalkannya ke kancah nasional.

“Melalui ajang ini, Balikpapan bisa tampil lebih dikenal. Kita memiliki potensi wisata, budaya, dan kreativitas masyarakat yang patut dipromosikan secara luas,” tambahnya.

Selain menampilkan finalis Duta Wisata dari berbagai provinsi, BPN Fest 2025 juga menyajikan beragam hiburan bagi masyarakat. Salah satu yang paling dinantikan adalah konser Dewa 19, yang dihadirkan oleh Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) Balikpapan dan dapat dinikmati warga tanpa biaya. “Kehadiran Dewa 19 ini menjadi bentuk perhatian bagi masyarakat Balikpapan. Saya harap acara ini bisa menjadi hiburan yang mempererat rasa kebersamaan,” ucap Hamit.

Ia juga mengapresiasi penampilan para finalis dalam fashion show nasional yang menampilkan kekhasan budaya dari seluruh Indonesia. Hamit secara khusus memuji penampilan perwakilan Kalimantan Timur yang dianggap berhasil menonjolkan karakter budaya daerah dengan elegan. “Finalis dari Kalimantan Timur tampil luar biasa dan membanggakan. Mudah-mudahan bisa membawa kemenangan untuk daerah kita,” tuturnya.

Hamit menegaskan, kegiatan seperti BPN Fest 2025 harus terus dilanjutkan karena mampu menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Selain memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, event ini juga menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas Balikpapan sebagai kota yang dinamis dan berbudaya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.comBALIKPAPAN — Anggota DPRD Kota Balikpapan, Wahyullah Bandung, menilai penyelenggaraan Balikpapan Fest 2025 menjadi momentum penting bagi kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Minyak.

Ia menyebut, festival berskala besar seperti ini merupakan bentuk nyata dari kolaborasi berbagai pihak yang berperan aktif dalam memajukan potensi daerah. Menurut Wahyullah, kegiatan tersebut tidak hanya menampilkan kekayaan budaya lokal, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk memperkenalkan Balikpapan sebagai kota yang kreatif, dinamis, dan berdaya saing tinggi di bidang pariwisata.

Ia menilai, kesuksesan pelaksanaan Balikpapan Fest menunjukkan bahwa pengembangan sektor pariwisata membutuhkan dukungan lintas level pemerintahan agar hasilnya lebih maksimal. “Harapannya, semakin banyak kegiatan seperti ini yang bisa mengkolaborasi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan kementerian. Karena kota ini juga butuh dukungan dari APBD maupun APBN,” ujar Wahyullah, Kamis malam, 6 November 2025.

Ia menambahkan, peran pemerintah pusat sangat penting dalam memastikan keberlanjutan kegiatan pariwisata daerah, terutama melalui penyediaan dana dan penguatan infrastruktur pendukung. Dengan dukungan yang menyeluruh, Balikpapan Fest berpotensi menjadi agenda tahunan berskala nasional yang mampu menarik wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Lebih jauh, Wahyullah menilai kolaborasi yang kuat antarinstansi tidak hanya memberikan dampak ekonomi langsung, tetapi juga membuka peluang investasi baru serta lapangan kerja bagi masyarakat. “Kalau kegiatan seperti ini rutin dilakukan dengan dukungan lintas sektor, tentu dampaknya luar biasa.

Selain menghidupkan UMKM dan pelaku kreatif, juga bisa menumbuhkan rasa bangga masyarakat terhadap Kota Balikpapan,” tuturnya. Ia berharap, Balikpapan Fest 2025 menjadi titik awal bagi pemerintah daerah untuk memperluas jejaring kerja sama dengan pelaku industri, komunitas budaya, hingga sektor swasta.

Menurutnya, potensi besar yang dimiliki Balikpapan akan mampu berkembang pesat jika dikelola dengan visi yang selaras dan kolaborasi yang berkelanjutan. “Balikpapan punya potensi besar, tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan kolaborasi yang konsisten,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Menjelang perayaan Natal, Tahun Baru, dan bulan Ramadan, Komisi II DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama PT Patra Niaga dan sejumlah agen LPG, Rabu (5/11/2025).

Pertemuan tersebut membahas kesiapan pasokan gas agar masyarakat tidak kembali mengalami kelangkaan seperti yang sempat terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan stabilitas distribusi LPG di tengah peningkatan konsumsi pada akhir tahun. “Karena kita tahu, Desember ada Natal, Januari Tahun Baru, dan Februari masuk Ramadan. Kami tidak ingin masyarakat kembali menghadapi kelangkaan LPG seperti dulu,” ujar Taufik.

Dalam pertemuan tersebut, PT Patra Niaga bersama 12 agen LPG memaparkan simulasi distribusi untuk menghadapi lonjakan kebutuhan masyarakat. Meski demikian, kata Taufik, pihak perusahaan belum dapat memberikan jaminan sepenuhnya bahwa pasokan akan aman. “Mereka tidak bisa menjamin 100 persen, tetapi sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi agar distribusi tetap berjalan lancar,” tambahnya.

Selain membahas kesiapan pasokan, rapat juga menyinggung munculnya wacana pembentukan agen baru LPG di Balikpapan. Namun, berdasarkan hasil rapat sebelumnya pada Februari 2025, Pertamina menegaskan tidak akan menambah jumlah agen karena kuota LPG telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. “Kalau ada agen baru, otomatis perlu kuota tambahan. Kalau kuota tidak naik, artinya harus mengurangi jatah agen lama, dan itu tentu tidak kita inginkan,” tegasnya.

Taufik juga meminta Dinas Perdagangan Kota Balikpapan agar lebih berhati-hati dalam memberikan rekomendasi terkait agen baru. “Kami minta dinas jangan sembarangan mengeluarkan rekomendasi. Pertimbangkan kondisi kota dan kebutuhan masyarakat agar agen lama tidak dirugikan,” katanya.

Ia menambahkan, usulan penambahan kuota LPG untuk Balikpapan sebenarnya telah diajukan sejak awal 2025, namun belum mendapat respons dari pemerintah pusat. “DPRD dan pemerintah kota sudah berupaya, bahkan menyurati pusat. Sekarang tinggal peran anggota DPR RI dari dapil Kalimantan Timur untuk ikut memperjuangkan penambahan kuota,” ungkapnya.

Taufik menilai penambahan kuota LPG menjadi kebutuhan mendesak seiring bertambahnya jumlah penduduk akibat berbagai proyek strategis nasional, termasuk proyek Refinery Development Master Plan (RDMP). “Balikpapan ini pintu gerbang Ibu Kota Negara. Penduduk terus bertambah, kebutuhan energi rumah tangga meningkat, jadi sudah sewajarnya kuota LPG ditambah,” tutupnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLiKA.com, BALIKPAPAN — Perjalanan panjang Taufik Qul Rahman sebagai wakil rakyat di DPRD Kota Balikpapan tak lepas dari kepeduliannya terhadap ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan. Selama hampir dua periode duduk di Komisi II, ia konsisten membangun program yang menyentuh langsung kehidupan warga, terutama di Balikpapan Barat.

Taufik menuturkan, fokus utamanya adalah memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah ini dinilainya mampu membuka peluang kerja baru dan memperkuat daya tahan ekonomi lokal. “Saya berkomitmen membantu warga agar UMKM bisa tumbuh dan membuka lapangan kerja di Balikpapan Barat,” ujarnya, Rabu (5/11/2025).

Menariknya, Taufik mengaku sempat terkejut ketika mendapat penghargaan sebagai motivator pembangunan. Ia menilai apresiasi itu lahir dari kiprahnya mendorong partisipasi warga membangun lingkungan yang bersih dan produktif. “Mungkin penghargaan itu karena kegiatan kami bersama lurah, kecamatan, dan RT di Baru Ilir yang aktif menggelar lomba Clean, Green, Healthy (CGH) serta membangun taman bermain dan ruang terbuka hijau,” jelasnya.

Ia menambahkan, berbagai kegiatan tersebut bukan hanya hasil dari dana aspirasi DPRD, tetapi juga berkat kolaborasi dengan OPD dan dukungan CSR perusahaan. “Kami wujudkan semua lewat kerja sama. Ada yang dari aspirasi dewan, ada juga dari CSR. Intinya, kami ingin menciptakan lingkungan yang sehat dan menyenangkan,” ucapnya.

Tak hanya itu, Taufik yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Baru Ilir tengah menyiapkan program ketahanan pangan berbasis masyarakat, salah satunya melalui budidaya tanaman hidroponik. “Insya Allah bulan depan kami mulai menanam tanaman produktif untuk kebutuhan warga,” katanya.

Soal rangkap jabatan antara anggota DPRD dan LPM, Taufik menegaskan tidak ada pelanggaran karena posisi LPM bersifat sosial dan tidak bergaji. “Undang-undang jelas mengatur, Ketua LPM tidak menerima upah. Jadi tidak termasuk jabatan yang dilarang dirangkap,” tegasnya.

Di penghujung wawancara, Taufik menyampaikan pesan sederhana namun bermakna. “Kita mungkin bukan orang paling pintar, tapi kalau punya adab dan ketulusan dalam bermasyarakat, insya Allah lingkungan kita akan menjadi tempat yang baik,” tutupnya dengan senyum.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memberikan penghargaan kepada para pejuang lingkungan dalam ajang Awarding Clean, Green, and Healthy (CGH) serta Eco Office 2025 yang digelar di BSCC Dome, Selasa (4/11/2025).

Kegiatan ini menjadi puncak apresiasi bagi masyarakat, instansi, dan rumah ibadah yang konsisten menanamkan budaya bersih, hijau, dan sehat di Kota Minyak. Salah satu momen penting dalam kegiatan tersebut adalah penganugerahan Tokoh Motivator Lingkungan Kota Balikpapan 2025 kepada anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Suwanto.

Ia dinilai berhasil menginspirasi masyarakat untuk berperan aktif menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di tingkat akar rumput. “Menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Semua pihak, mulai dari warga, lembaga publik, hingga dunia usaha, harus ikut berperan agar perubahan bisa dirasakan nyata,” ujar Suwanto seusai menerima penghargaan.

Sekretaris DLH Balikpapan, Mustamin, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan tahun ini diikuti oleh 46 RT peserta CGH dan 30 peserta Eco Office yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan rumah ibadah. Proses penilaian dilakukan sejak Juni 2025 untuk menentukan enam peserta terbaik dari masing-masing kategori. “Tahun depan, program CGH akan dikembangkan menjadi RT kawasan, yang terdiri dari lima RT berdekatan. Ini menjadi langkah awal menuju Program Kampung Iklim (Proklim) nasional,” jelas Mustamin.

Salah satu kawasan yang turut meraih apresiasi ialah Kampung Bungas, komunitas binaan yang digagas empat tahun lalu. Kampung ini menaungi lima RT dengan visi bersama menjadikan lingkungannya sebagai kampung buah, bunga, dan sayur. “Sejak awal kami sepakat membangun kawasan yang hijau dan produktif. Tantangan tentu ada, terutama dalam menggerakkan partisipasi warga. Namun, tujuan kami bukan semata untuk lomba, melainkan menciptakan lingkungan yang lebih baik,” ungkap Suwanto.

Ia menambahkan, berbagai upaya telah dijalankan, mulai dari pengolahan sampah hingga pelestarian tanaman. “Ke depan, kami ingin Kampung Bungas menjadi kampung tangguh yang mampu menghidupi warganya sendiri melalui produk UMKM,” tuturnya.

Selain memberikan penghargaan kepada RT, tokoh masyarakat, dan rumah ibadah, DLH juga menobatkan 20 sekolah Adiwiyata tingkat kota yang akan diusulkan ke tingkat nasional. Mustamin berharap, apresiasi ini dapat menjadi dorongan bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga keseimbangan lingkungan demi masa depan Balikpapan yang berkelanjutan.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Kota Balikpapan dinilai memiliki semua modal penting untuk menjadi pusat kegiatan berskala nasional. Dengan fasilitas perhotelan lengkap, infrastruktur modern, serta letak geografis yang strategis, Balikpapan berpeluang besar menjadi destinasi unggulan bagi kegiatan rapat, seminar, dan konferensi nasional.

Namun, potensi besar tersebut masih belum tergarap maksimal oleh pemerintah daerah. Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Muhammad Najib, mengatakan bahwa Balikpapan sejak lama dikenal sebagai kota MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).

Meski demikian, dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kegiatan besar yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi, lembaga swasta, maupun organisasi nasional cenderung menurun. “Balikpapan ini sejak dulu dikenal sebagai kota meeting. Sebenarnya fasilitas sudah lengkap, tinggal bagaimana pemerintah bisa menarik asosiasi atau organisasi untuk menyelenggarakan acara mereka di sini,” ujar Najib saat ditemui di kantornya, Selasa (4/11/2025).

Menurutnya, Balikpapan telah memiliki infrastruktur pendukung yang sangat memadai. Banyak hotel di kota ini menyediakan ruang pertemuan berstandar nasional, fasilitas akomodasi yang besar, serta akses transportasi udara yang mudah dijangkau dari berbagai wilayah di Indonesia. “Hotel-hotel di Balikpapan sudah siap, bahkan beberapa sudah sering menjadi tempat konferensi berskala nasional. Artinya, tinggal bagaimana pemerintah kota memanfaatkan peluang itu dengan strategi promosi yang lebih terarah,” ungkapnya.

Najib menilai, keberhasilan penyelenggaraan kegiatan besar seperti Balikpapan Fest menunjukkan kemampuan kota ini dalam mengorganisir event berskala besar. Namun, kegiatan serupa perlu lebih sering melibatkan pihak swasta dan asosiasi nasional agar dampak ekonominya lebih luas. “Acara yang diinisiasi pemerintah sudah baik, tapi seharusnya organisasi profesi seperti ikatan dokter, asosiasi kepala daerah, atau lembaga swasta juga bisa membuat agenda mereka di sini,” ujarnya.

Ia menambahkan, meningkatnya jumlah kegiatan nasional di Balikpapan akan membawa efek positif bagi perekonomian daerah. Selain sektor perhotelan, pelaku UMKM, transportasi, dan kuliner juga akan ikut merasakan dampaknya. “Setiap kali ada acara besar, tentu perputaran ekonomi meningkat. Ini akan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus membantu roda ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Najib juga menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dalam mempromosikan potensi Balikpapan sebagai kota MICE. Menurutnya, promosi yang tepat sasaran akan menarik lebih banyak agenda nasional digelar di kota ini. “Pemerintah harus hadir membantu dunia usaha, termasuk sektor perhotelan. Setiap peserta yang datang dan menginap di Balikpapan berkontribusi langsung terhadap PAD melalui belanja dan pajak daerah,” tegasnya.

Ia berharap kegiatan berskala nasional di Balikpapan dapat terselenggara secara rutin sepanjang tahun, bukan hanya pada waktu-waktu tertentu. “Balikpapan sudah sangat siap. Sekarang tinggal kemauan dan langkah nyata pemerintah kota untuk menjadikannya kota MICE yang sesungguhnya,” pungkas Najib.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com BALIKPAPAN — Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Najib, menilai sudah saatnya pemerintah kota memiliki Peraturan Daerah (Perda) Lingkungan yang bersifat menyeluruh dan menjadi pedoman utama dalam pengelolaan tata ruang serta kebersihan kota.

Ia menegaskan, perda ini sangat penting sebagai landasan hukum untuk menciptakan kota yang tertib, bersih, dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurut Najib, saat ini kebijakan lingkungan di Balikpapan masih bersifat sektoral dan belum memiliki payung hukum tunggal yang mengikat seluruh perangkat daerah. “Kita membutuhkan perda lingkungan yang memayungi semua kebijakan sektoral agar arah pembangunan lebih terukur dan sejalan dengan visi Wali Kota Rahmad Mas’ud,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (4/11/2025).

Ia menjelaskan, perda tersebut nantinya bisa menjadi dasar hukum bagi kebijakan turunan yang dijabarkan lebih rinci dalam bentuk peraturan wali kota (perwali). Dengan adanya dasar hukum yang kuat, berbagai kebijakan seperti pengelolaan sampah, penataan pedagang kaki lima (PKL), dan ketertiban umum dapat dilaksanakan secara terpadu, tidak saling tumpang tindih, dan lebih efisien.

Najib menambahkan, kondisi geografis Balikpapan yang bervariasi menuntut pendekatan berbeda dalam pengelolaan lingkungan. “Contohnya di kawasan Gunung Samarinda dan Gunung Samarinda Baru. Di sana banyak sekolah dan kegiatan belajar. Anak-anak di kawasan itu berhak merasakan lingkungan yang aman dan bersih,” tutur politisi PDI Perjuangan tersebut.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa konsep lingkungan yang nyaman tidak hanya sebatas taman atau ruang terbuka hijau, tetapi juga mencakup kondisi jalan lingkungan, pasar tradisional, fasilitas publik, hingga kawasan perumahan warga. Pemerintah, katanya, perlu menyusun langkah yang terukur dari tingkat RT dan RW agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. “Kesadaran masyarakat menjadi kunci.

Pemerintah harus menumbuhkan budaya menjaga lingkungan sejak dari lingkungan terkecil,” ucap Najib. Najib juga menyampaikan bahwa DPRD akan mengusulkan pembentukan perda lingkungan sebagai inisiatif dewan pada masa sidang mendatang. Sebelum diusulkan, rancangan tersebut akan dikaji secara mendalam oleh masing-masing fraksi agar aturan yang lahir benar-benar sesuai kebutuhan kota.

“Perda ini nantinya harus mampu menjawab tantangan Balikpapan pasca penetapan IKN. Aktivitas kota makin padat, kemacetan meningkat, dan tekanan terhadap lingkungan juga bertambah. Menjaga keseimbangan agar kota tetap asri dan nyaman menjadi langkah strategis ke depan,” tegas Najib.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Dalam upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) untuk mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Langkah ini dinilai penting agar Kota Minyak mampu bersaing dengan daerah lain dalam menarik minat investor.

Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, Danang Eko Susanto, menegaskan bahwa kemudahan birokrasi menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi keputusan investor menanamkan modal di Balikpapan. Ia menilai, semakin efisien proses perizinan, semakin besar pula peluang masuknya investasi baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. “Sebenarnya dari DPMPTSP sudah berupaya mempermudah proses perizinan, karena tujuannya memang untuk menarik investor masuk ke Balikpapan. Kalau perizinan dipersulit, otomatis investor akan mundur,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Balikpapan, Senin (3/11/2025).

Meski demikian, Danang mengakui bahwa pelaksanaan di lapangan masih menemui sejumlah kendala, terutama pada tahap teknis penyusunan site plan yang berkaitan dengan tata ruang kota. Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah minimnya jumlah konsultan bersertifikat di Balikpapan yang diakui secara resmi oleh pemerintah.

“Di Balikpapan ini konsultan bersertifikat masih terbatas. Karena itu, kami berharap Dinas Perizinan bisa menyediakan layanan pendampingan atau bekerja sama dengan konsultan yang kompeten agar investor tidak kesulitan,” jelasnya.

Danang juga menilai pentingnya koordinasi lintas instansi, seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perizinan, serta Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR), agar proses penerbitan izin dapat berjalan cepat dan efisien. Menurutnya, sistem perizinan terpadu satu pintu perlu diterapkan agar tidak terjadi tumpang tindih antarinstansi. “Dinas terkait perlu memperkuat koordinasi, sebaiknya dibuat satu pintu agar proses lebih mudah. Banyak kendala di lapangan, terutama soal site plan dan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah,” tambahnya.

Ia mencontohkan, sejumlah kasus muncul ketika pemilik lahan ingin mengembangkan usaha di kawasan yang secara tata ruang diperuntukkan bagi perumahan, seperti di wilayah Sepinggan. Situasi semacam ini membutuhkan penyesuaian tata ruang yang sering kali memakan waktu panjang. Selain masalah tata ruang, Danang turut menyoroti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di beberapa dinas teknis, khususnya di DPPR dan Dinas PU.

Ia berharap aturan teknis yang diterapkan tidak terlalu kaku sehingga tidak menimbulkan kesan menghambat investasi yang sejatinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Investor ini kan ingin menanamkan modal di Balikpapan yang pada akhirnya juga memberikan pemasukan bagi pemerintah daerah. Jadi sebaiknya perizinan jangan dipersulit,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)