SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan kembali menegaskan posisinya sebagai garda pengawal pembangunan daerah. Hal ini ditunjukkan melalui Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang I Tahun 2025/2026 yang digelar Jumat, 28 November 2025, di Hotel Grand Senyiur.

Rapat tersebut membahas penyampaian Pendapat Akhir Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026, yang ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota Balikpapan dan DPRD.

Rapat dipimpin oleh Yono Suherman selaku Wakil Ketua DPRD, Dalam kesempatan ini, DPRD menekankan pentingnya fungsi pengawasan legislatif dalam memastikan pelaksanaan APBD berjalan sesuai rencana dan aspirasi masyarakat.

Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan dibacakan oleh Anggota DPRD Suwanto, ST. Ia memuji jawaban pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi sebelumnya dan menegaskan enam poin strategis pengawasan APBD 2026. “Setelah mencermati secara seksama jawaban Saudara Wali Kota, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan dapat menerima dan menyetujui Raperda APBD 2026 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah,” ujar Suwanto.

Fraksi PDI Perjuangan menekankan komitmen pengawasan berkelanjutan melalui fungsi legislasi dan pengawasan proyek. DPRD menilai pengawasan bukan hanya sekadar formalitas, tetapi sebagai instrumen penting agar pembangunan daerah, program prioritas, dan penggunaan anggaran pemerintah tepat sasaran, efisien, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Suwanto menambahkan, “Fraksi PDI Perjuangan berharap APBD 2026 menjadi instrumen yang membawa Balikpapan menuju kehidupan lebih baik, adil, dan makmur, berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.” Ia menutup dengan doa dan ajakan agar seluruh anggota DPRD serta pemerintah kota terus menjaga amanah rakyat, demi terwujudnya Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua dalam bingkai Madinatul Iman.

(ADV/DPRD Balikpapan)