DPRD Balikpapan

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, menegaskan perlunya langkah cepat dan konkret untuk menanggulangi dampak tragedi di kawasan proyek PT Sinar Mas. Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah instansi terkait, Selasa (18/11/2025).

Di awal penyampaiannya, Yono menyampaikan belasungkawa atas peristiwa yang menelan korban jiwa tersebut. Ia menekankan bahwa musibah ini seharusnya menjadi peringatan keras bagi semua pihak agar meningkatkan pengawasan dan memastikan standar keselamatan di area pembangunan. “Kita turut bersedih. Ini kejadian yang mudah-mudahan tidak terulang,” ucapnya.

Yono menilai insiden ini bukan hanya mencoreng reputasi perusahaan, tetapi juga menunjukkan kelalaian berbagai pihak terkait. Mulai dari dinas teknis hingga pengawas lapangan yang dinilai tidak menjalankan fungsi kontrol secara optimal. Menurutnya, persoalan akses jalan sebenarnya sudah pernah dibahas di Komisi I, namun tindak lanjutnya tidak jelas. Padahal pembukaan akses merupakan kewajiban dalam setiap kegiatan pembangunan sesuai ketentuan undang-undang. “Ketika membuka perumahan, kita punya kewajiban membuka akses jalan. Ini sudah saya sampaikan kemarin,” tegasnya.

Ia juga mengangkat masalah status tanah yang sejak lama menjadi keluhan warga. Banyak lahan di sekitar kawasan proyek telah dikapling masyarakat, namun kontroversi soal kepemilikan dan akses belum pernah menemukan penyelesaian. Yono mengaku dirinya bahkan mendapat teguran dari ketua RT dan tokoh masyarakat karena pembahasan soal akses hingga kini tidak kunjung menghasilkan keputusan.

Dalam situasi darurat seperti ini, Yono menekankan bahwa pemerintah dan perusahaan tidak boleh hanya berkutat pada rapat-rapat tanpa aksi nyata. Ia meminta dilakukan langkah cepat sebagai penanganan jangka pendek, termasuk pengerukan menggunakan alat berat untuk melancarkan saluran air atau pemerataan tanah di titik yang rawan. “Tidak mungkin kita terus RDP tanpa tindakan. Hari ini kita butuh langkah jangka pendek agar kejadian ini tidak terulang,” tegasnya.

Yono menilai PT Sinar Mas sebagai perusahaan besar harus menunjukkan tanggung jawab moral dan operasional. Dampak aktivitas pembangunan perusahaan disebut sangat mungkin berkontribusi pada tragedi tersebut. Karena itu, ia mendesak perusahaan bekerja bersama OPD terkait untuk segera mengeksekusi penanganan di lapangan. “Ini masalah nyawa, bukan sekadar masalah tanah. Kalau sampai terjadi kedua kali, kita semua yang tercoreng,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas pihak, mulai dari perangkat RT, Babinsa, kelurahan, kecamatan, hingga dinas-dinas teknis supaya keselamatan warga dapat benar-benar dijamin. Untuk jangka panjang, Yono menilai penyelesaian menyeluruh mengenai persoalan tanah dan akses merupakan keharusan. Masalah ini berulang dari tahun ke tahun dan tidak pernah dituntaskan. “Permasalahan tanah ini bermasalah sejak awal. Antara pemilik lama dan pihak yang menguasai sekarang pun belum pernah ketemu,” ujarnya.

Mengakhiri penyampaiannya, Yono meminta semua pihak fokus pada dua hal: tindakan cepat di lapangan dan penyelesaian struktural jangka panjang. “Fokus kita sekarang adalah eksekusi jangka pendek dan persiapan tanggung jawab jangka panjang,” tutupnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Serapan anggaran OPD mitra Komisi IV menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) penyusunan kebijakan RTH di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Senin (17/11/2025).

Ketua Komisi IV, Gasali, yang hadir dalam kegiatan tersebut, kembali menegaskan pentingnya percepatan serapan anggaran agar seluruh program dapat diselesaikan sebelum akhir tahun. Gasali menyampaikan bahwa berdasarkan laporan beberapa OPD, serapan anggaran baru mencapai sekitar 30 persen.

Ia menilai angka tersebut masih terlalu rendah mengingat waktu pelaksanaan program semakin mendekati akhir tahun. Ia pun mengimbau seluruh OPD untuk mengoptimalkan realisasi anggaran, terutama kegiatan prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Dalam FGD yang turut dihadiri OPD teknis seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, PUPR, serta DLH, pembahasan mengenai serapan anggaran menjadi sorotan karena terkait erat dengan efektivitas program pembangunan. Gasali menekankan bahwa lambatnya serapan anggaran dapat menghambat penyelesaian pekerjaan fisik maupun nonfisik.

Komisi IV meminta OPD tidak menunda pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan koordinasi lintas sektor agar hambatan teknis dapat segera ditangani. “Perencanaan yang kita dorong harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai program tidak selesai tepat waktu,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa DPRD akan terus melakukan pengawasan untuk memastikan setiap OPD menjalankan program sesuai target. Keterlambatan serapan dapat berdampak pada evaluasi anggaran dan memengaruhi alokasi tahun berikutnya. Gasali berharap seluruh OPD mitra Komisi IV mampu memaksimalkan serapan anggaran hingga mendekati 100 persen pada akhir tahun.

Dalam FGD itu, ia juga memberikan penekanan bahwa program prioritas harus dipercepat karena menyangkut kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan penguatan koordinasi antara OPD dan pengawasan DPRD, ia optimistis realisasi anggaran tahun ini dapat berjalan lebih optimal.

Gasali menutup sesi diskusi dengan mengingatkan bahwa penggunaan anggaran bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap pelayanan publik.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Komisi IV DPRD Balikpapan kembali menegaskan pentingnya ruang terbuka hijau (RTH) ramah anak dalam pengembangan tata ruang kota. Pernyataan ini disampaikan Ketua Komisi IV, Gasali, saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) penyusunan kebijakan RTH di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Senin (17/11/2025).

Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah OPD terkait yang memberikan masukan teknis untuk memperkuat konsep RTH di enam kecamatan. Gasali mengungkapkan bahwa Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) membutuhkan ruang terbuka yang tidak hanya hijau, tetapi juga aman dan berfungsi sebagai ruang bermain serta interaksi bagi anak.

Menurutnya, kebutuhan akan RTH layak anak merupakan bagian dari program pemerintah daerah yang menempatkan kualitas pelayanan publik sebagai prioritas utama.

Ia menegaskan perlunya payung hukum yang lebih kuat agar pengembangan RTH memiliki arah yang jelas. Kehadiran regulasi akan memperkuat perencanaan sekaligus memastikan setiap OPD memiliki pedoman dalam pembangunan RTH yang inklusif. “RTH harus betul-betul fungsional dan aman. Bukan hanya ruang hijau, tetapi ruang tumbuh sehat bagi anak dan keluarga,” tegasnya.

Selain penguatan regulasi, Gasali menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci. Kehadiran OPD seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan Dinas Pendidikan dalam FGD menunjukkan keseriusan pemerintah kota dalam membangun ruang publik yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Ia berharap masukan teknis dari setiap OPD dapat menjadi dasar sinkronisasi program. Fasilitas seperti taman bermain, area olahraga, dan ruang interaksi sosial juga menjadi perhatian. Gasali menyampaikan harapannya agar setiap RTH di enam kecamatan dapat memenuhi standar kelayakan anak sesuai pedoman nasional.

Dalam kegiatan FGD tersebut, Gasali menekankan bahwa DPRD akan terus mengawal proses penyusunan kebijakan dan memastikan program pembangunan RTH dijalankan sesuai target. Ia optimistis Balikpapan dapat menjadi kota yang semakin ramah anak, asalkan regulasi diperkuat dan pelaksanaan di lapangan konsisten. “Dengan dukungan semua pihak, RTH kita dapat menjadi ruang aman dan nyaman bagi masyarakat,” ujarnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Syarifuddin Oddang, menegaskan perlunya pengetatan pengawasan terhadap pengembang perumahan yang belum memenuhi kewajiban fasilitas umum dan fasilitas sosial (PSU).

Hal itu disampaikan Oddang dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait penanganan banjir, yang digelar pada Senin (17/11/2025). Dalam FGD tersebut terungkap bahwa Balikpapan memiliki sekitar 200 perumahan, namun hanya tiga pengembang yang secara resmi melaporkan dan menyerahkan PSU kepada pemerintah.

Kondisi itu dinilai menjadi salah satu penyumbang persoalan banjir di berbagai titik kota. “Ini bukan soal tersinggung atau tidak. Faktanya, dari ratusan perumahan, hanya tiga yang menyerahkan PSU secara administrasi. Banyak yang katanya sudah lapor, tapi kita di DPRD tidak bisa bekerja hanya berdasarkan ‘katanya’. Harus ada berkas resmi,” tegas Oddang.

Ia menjelaskan bahwa persoalan kerap bermula sejak tahap perizinan. Banyak pengembang membuka lahan, menebang pohon, hingga menghilangkan area resapan sebelum seluruh kewajiban dan izin tuntas. “Kalau mau bangun perumahan, selesaikan dulu izinnya. Jangan lahan dibuka dulu, kewajibannya belakangan. Akhirnya aliran air tak terkendali, bozem tidak dibuat, dan banjir makin sering,” ujar Oddang.

Menurutnya, Komisi III tidak sedang mencari pihak untuk disalahkan, tetapi ingin mencarikan solusi bersama. Pasalnya, selama ini APBD terus yang terbebani untuk penanganan banjir akibat pembangunan yang tidak sesuai aturan. “Kami hampir setiap hari turun ke lapangan. Kondisinya memang seperti itu. Kita bukan mau bertengkar, tapi berupaya mencari solusi. Kalau terus seperti ini, APBD yang harus menutup dampaknya,” jelasnya.

DPRD juga tengah membahas penguatan Perda Nomor 5 Tahun 2013 untuk mempertegas aturan perumahan, termasuk kewajiban pembangunan bozem (kolam retensi) sebelum proyek perumahan berjalan. “Kalau aturan mewajibkan bozem, maka harus dibangun dulu. Jangan rumahnya dulu yang berdiri, bozem-nya tidak ada. Ini yang mau kami tata kembali,” tambahnya.

Oddang menegaskan bahwa penanganan banjir membutuhkan sinergi semua pihak, dari pemerintah hingga pengembang. Ia berharap para pengembang tidak lagi mengabaikan kewajiban hanya demi mengejar keuntungan cepat. “Kalau memang ingin membangun Balikpapan, ayo patuhi aturan dan berkontribusi sejak awal. Jangan baru setelah banjir terjadi kita ribut,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Hj. Iim Rahman, kembali menyoroti pentingnya pembenahan data sebagai fondasi utama dalam upaya menekan angka stunting di kota ini. Ia menegaskan bahwa program pemerintah tidak akan memberikan hasil maksimal apabila data lapangan masih bermasalah dan perangkat kelurahan belum benar-benar siap menjalankan tugas pemantauan.

Pernyataan itu ia sampaikan dalam wawancara bersama awak media pada Senin (17/11/2025). Iim mengungkapkan bahwa persoalan stunting kerap berawal dari pendataan yang tidak akurat. Ia mencontohkan beberapa kasus yang ditemukan di lapangan, di mana nama anak tercatat sebagai penerima intervensi, tetapi ketika ditelusuri, keluarga tersebut ternyata sudah berpindah ke wilayah lain.

“Tiga bulan dicari, ternyata sudah pindah. Tapi namanya masih masuk data stunting. Mau ditangani, orangnya tidak ada,” ujarnya.

Di sisi lain, lanjut Iim, tidak sedikit pula anak yang membutuhkan bantuan tetapi justru tidak tercatat dalam data resmi. Kondisi ini membuat banyak program tidak mengenai sasaran, sekaligus menggambarkan perlunya mekanisme pemutakhiran data yang lebih cepat dan lebih terkoordinasi dengan RT maupun kader posyandu.

Perpindahan penduduk yang cukup dinamis juga menjadi tantangan tersendiri. Menurutnya, perubahan domisili membuat data cepat usang sehingga pemerintah harus memiliki sistem pemantauan yang lebih responsif. Ia mendukung pelibatan RT dalam proses verifikasi, namun menolak jika tugas itu justru menambah beban biaya bagi para ketua RT. “RT paling tahu kondisi warganya.

Mereka bisa mengawasi, itu wajar. Tapi jangan sampai ada biaya yang harus mereka keluarkan. Ini program pemerintah, jadi semuanya harus ditanggung pemerintah,” tegasnya. Selain soal pendataan, Iim juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kader posyandu. Ia menilai ketidaktepatan alat ukur maupun minimnya pelatihan sering membuat hasil pengukuran tidak presisi.

Perbedaan kecil dalam penimbangan, apabila terjadi berulang, dapat memengaruhi angka stunting secara signifikan. “Sebelum diberikan insentif, kader harus dilatih dulu. Penimbangan harus presisi. Selisih nol koma pun kalau dikumpulkan bisa membuat data salah,” jelasnya.

Meski begitu, Iim memberikan apresiasi kepada kader yang selama ini bekerja dengan dedikasi tinggi. Ia menilai insentif sementara sebesar Rp100 ribu per bulan layak diberikan selama proses perbaikan data posyandu masih berlangsung. “Kader sudah bekerja dengan penuh ketulusan. Tinggal ditingkatkan kapasitasnya, sambil insentif tetap diberikan,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Iim berharap pembenahan data, penguatan pelatihan, serta regulasi yang tidak membebani RT dapat mempercepat proses penurunan angka stunting di Kota Balikpapan. “Kita ingin penanganan stunting benar-benar tepat sasaran. Mulai dari data, pelatihan, sampai dukungan bagi kader dan RT. Itu yang harus dibenahi,” tandasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Raja Siraj, menyampaikan kekecewaannya terhadap absennya sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas persoalan banjir di Kota Balikpapan. Senin, (17/11/2025)

Forum yang digelar untuk merumuskan langkah konkret penanganan banjir tersebut kembali dihadiri hanya oleh para perwakilan dinas, bukan oleh pimpinan instansi yang seharusnya memberikan keputusan strategis.

Menurut Raja Siraj, Komisi III sudah beberapa kali menginisiasi forum diskusi serupa, namun situasinya berulang: para kepala dinas tidak hadir. Padahal, persoalan banjir merupakan isu krusial yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. “Kami sangat menyayangkan. Ini bukan kali pertama kami mengundang, tetapi kepala dinas kembali tidak hadir. Padahal yang kami bahas adalah masalah besar, yaitu bagaimana penanganan banjir ke depan untuk kepentingan warga Balikpapan,” tegas Raja Siraj.

Ia menekankan bahwa undangan tersebut bukan berasal dari individu, melainkan lembaga resmi DPRD, sehingga sudah seharusnya OPD memberikan perhatian dan penghormatan yang layak. Komisi III, kata dia, tidak bisa mendapatkan keputusan penting apabila yang datang hanya pejabat di level staf maupun perwakilan. “Keputusan strategis tentu berada di tangan kepala dinas. Tidak mungkin bawahan datang lalu bisa memutuskan langkah kebijakan. Kami merasa tidak dihargai karena ini bukan kejadian sekali, tetapi berulang,” ujarnya.

Beberapa dinas yang kembali tidak menghadiri undangan adalah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, serta instansi terkait lainnya yang tercantum dalam undangan resmi Komisi III. Namun, Raja Siraj mengaku tidak mendapatkan informasi jelas mengenai alasan ketidakhadiran pimpinan OPD tersebut. “Silakan dikonfirmasi langsung ke mereka. Kami saja tidak pernah menerima alasan yang pasti. Seharusnya, dengan waktu persiapan yang panjang, mereka bisa hadir untuk menghormati proses diskusi yang penting ini,” tambahnya.

Raja Siraj menegaskan bahwa FGD tersebut digelar untuk merumuskan arah kebijakan dalam menekan dan mengatasi persoalan banjir yang semakin kompleks di Balikpapan. Karena itu, kehadiran para kepala OPD menjadi kunci utama dalam penyusunan langkah tindak lanjut, pungkasnya 

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLiKA.com, Balikpapan — Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, H. Yusri, menegaskan komitmennya untuk memperkuat regulasi pembangunan perumahan serta penanganan banjir di Kota Balikpapan. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan kajian akademik, naskah akademik, dan rancangan peraturan daerah (ranperda) inisiatif DPRD Balikpapan yang berlangsung di Hotel Gran Senyiur, Senin (17/11/2025).

Dalam forum tersebut, H. Yusri menekankan bahwa persoalan banjir merupakan isu mendesak yang harus ditangani secara serius dan komprehensif. Menurutnya, Balikpapan tidak boleh hanya dibangun sebagai kota investasi, tetapi juga harus memastikan pembangunan yang berlangsung tidak mengorbankan kepentingan masyarakat. “Kami tidak ingin Balikpapan hanya dikenal sebagai kota investasi, tapi kemudian dianggap tidak peduli terhadap masalah kehidupan orang banyak. Salah satunya soal banjir. Ini harus kita tangani dengan serius,” ujar Yusri.

Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan kota yang pesat memang membawa dampak positif bagi ekonomi daerah. Namun, pembangunan perumahan komersial yang tidak memenuhi standar kerap berkontribusi pada persoalan banjir, terutama saat pengembang tidak menyelesaikan kewajiban infrastrukturnya. “Kami tidak ingin menyalahkan pengembang tertentu. Namun setiap perumahan harus bertanggung jawab. Jangan sampai mereka membangun kawasan tetapi drainasenya tidak tuntas, atau infrastruktur jalan dan saluran air tidak diselesaikan dengan baik,” tegasnya.

H. Yusri turut menyoroti pentingnya penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dari pengembang kepada pemerintah. Saat ini terdapat sekitar 208 pengembang di Balikpapan, namun yang telah menyerahkan PSU baru sekitar 15 hingga 20. Selebihnya masih menyisakan catatan, termasuk bendali yang belum diserahkan secara penuh. “Selama bendali belum diserahkan 100 persen, pemerintah tidak bisa melakukan pengerukan atau penanganan. Statusnya masih milik pengembang. Ini yang harus kita benahi,” jelasnya.

Ia juga mengakui bahwa faktor pengawasan menjadi salah satu kelemahan yang memicu persoalan ini terus berulang. Karena itu, Komisi III mendorong agar ranperda inisiatif ini dapat mulai dijalankan pada 2026 sebagai landasan hukum yang lebih tegas. “Kami ingin pembangunan berjalan merata. Masyarakat harus mendapatkan infrastruktur yang layak, mulai dari jalan, penerangan hingga drainase. Mereka membayar pajak, jadi pengembang wajib memenuhi kewajibannya sebelum menyerahkan kawasan kepada pemerintah,” tambahnya.

Berdasarkan data OPD, masih terdapat sekitar 10 bendali yang belum diserahkan secara lengkap, sebagian besar berada di wilayah Balikpapan Selatan. Persoalan inilah yang menjadi perhatian utama Komisi III dalam penyusunan regulasi yang lebih kuat dan terukur.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Upaya memperkuat kemandirian pangan di Kota Balikpapan terus digencarkan melalui dialog warga yang digelar pada Minggu (16/11/2025).

Dengan mengangkat tema “Kemandirian Pangan Kota Balikpapan Menuju Ekonomi Tangguh”, anggota DPRD Balikpapan dari Fraksi PKS, Jafar Sidik, mengajak struktur dan kader PKS khususnya di Balikpapan Utara untuk aktif terlibat dalam gerakan urban farming.

Dalam dialog tersebut, Jafar menegaskan bahwa program kemandirian pangan bukan hanya bertujuan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkuat solidaritas kader dalam menghadapi kebutuhan dasar sehari-hari.

Program serupa sebelumnya sudah ia jalankan di beberapa wilayah seperti Muara Rapak dan Batu Ampar, dan kini diperluas kepada struktur internal partai. “Struktur ini bagian dari masyarakat Balikpapan Utara. Selama ini kita sudah menanam bersama warga di beberapa RT, dan sekarang kader juga harus terlibat supaya manfaatnya bisa dirasakan lebih luas,” ujarnya.

Menurut Jafar, urban farming menjadi langkah paling realistis untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dapur, terutama sayur-mayur seperti cabai, tomat, dan terung. Tanaman hortikultura tersebut mudah dirawat, tidak membutuhkan lahan luas, dan memiliki masa panen yang cepat sehingga cocok diterapkan di lingkungan perkotaan. “Dengan menanam sendiri, kebutuhan sayur bisa terpenuhi tanpa harus selalu membeli. Caranya sederhana, cukup menggunakan polybag di pekarangan,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian warga sudah melakukan penanaman secara mandiri, namun belum terkoordinir. Karena itu, ia mendorong agar kegiatan ini disatukan dalam satu gerakan yang lebih terarah, sehingga bisa memunculkan motivasi dan semangat bersama. Untuk memastikan keberlanjutan program, Jafar menjelaskan adanya kesepakatan mekanisme pengajuan bibit melalui struktur pengurus ranting PKS.

Melalui mekanisme formal tersebut, kebutuhan bibit akan diajukan ke Dinas Pangan dan Pertanian (DKP3) Balikpapan. “Ini tahap awal memberikan edukasi dan semangat kepada kader. Nanti pengurus ranting yang mengajukan permohonan bibit secara resmi agar program berjalan konsisten,” tegasnya.

Sebagai anggota dewan dari daerah pemilihan Balikpapan Utara, Jafar menegaskan bahwa dirinya memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada masyarakat umum, tetapi juga kepada kader PKS yang perlu didukung secara ekonomi agar tetap produktif. “Kita harus memastikan kader memiliki aktivitas yang bermanfaat dan bisa memenuhi kebutuhan dasar dengan lebih baik,” tambahnya.

Jafar berharap gerakan kemandirian pangan ini dapat berkembang lebih luas, terkoordinir, dan menjadi budaya baru yang menguatkan ekonomi masyarakat Balikpapan Utara.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Kehangatan terpancar dari halaman rumah warga di Jalan Sosial 7 RT 35 Sepinggan pada Minggu malam, 16 November 2025. Puluhan penduduk setempat berkumpul mengikuti forum dialog yang digagas Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman.

Pertemuan ini menjadi salah satu cara dirinya menjaga kedekatan dengan masyarakat tanpa sekat formalitas ataupun jarak birokrasi. Sejak awal kegiatan, Yono menekankan bahwa kunjungannya tidak sekadar menjalankan agenda kedewanan. Ia ingin memastikan bahwa suara warga bisa tersampaikan secara langsung tanpa harus melalui proses panjang yang kerap menjadi keluhan banyak masyarakat.

Dalam pembukaannya, Yono menyampaikan bahwa ia datang untuk mendengar secara utuh apa saja yang dirasakan oleh penduduk di lingkungan tersebut. Dialog berlangsung dalam suasana santai namun tetap penuh keseriusan. Satu per satu warga menyampaikan beragam masalah yang mereka hadapi, mulai dari kurangnya penerangan jalan, kondisi jalan setapak yang mulai rusak, hingga genangan air yang muncul ketika curah hujan meningkat.

Beberapa warga juga menyinggung keamanan lingkungan yang menurut mereka masih membutuhkan perhatian serius. Yono menyimak seluruh masukan yang masuk sembari mencatat poin-poin penting yang disampaikan. Ia berulang kali menegaskan bahwa setiap keluhan di tingkat RT merupakan informasi penting untuk mendorong penyempurnaan kebijakan pemerintah daerah.

Menurutnya, apa yang disampaikan warga malam itu jauh lebih akurat dibanding laporan administratif yang sering kali tidak menggambarkan kondisi lapangan secara menyeluruh. Melalui forum tersebut, Yono ingin memastikan bahwa masyarakat mengetahui jalur penyampaian aspirasi tetap terbuka setiap saat, tidak hanya ketika dewan turun ke lapangan. Ia juga meminta agar warga terus berkomunikasi dengan perangkat kelurahan untuk memastikan berbagai persoalan cepat terpantau.

Menjelang penutupan kegiatan, Yono secara khusus berterima kasih kepada warga yang sudah meluangkan waktu untuk berdialog. Ia menegaskan bahwa dirinya hadir sebagai wakil masyarakat Balikpapan Selatan yang diberi amanah untuk membawa suara warga ke tingkat perumusan kebijakan.

Menurut Yono, setiap masukan yang disampaikan masyarakat merupakan bagian dari kerja membangun kota secara bersama-sama, yang akan terus ia kawal tanpa henti.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Suasana di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan pada Jumat (14/11/2025) kembali memanas saat para buruh PT Changwon JO RDMP menggelar aksi menyuarakan tuntutan mereka.

Di tengah sorotan publik tersebut, Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Japar Sidik, menegaskan bahwa lembaganya tidak akan tinggal diam dalam mengawal hak-hak para pekerja yang merasa dirugikan. Kehadiran Japar di tengah massa menjadi bentuk keseriusan DPRD dalam mencari solusi konkret atas berlarut-larutnya persoalan ketenagakerjaan tersebut.

Japar menegaskan bahwa DPRD merupakan rumah bagi masyarakat ketika menghadapi persoalan yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Ia menekankan bahwa tugas dewan bukan hanya membahas regulasi, tetapi juga memastikan hak-hak warga terpenuhi. “Sebagai ruang rujukan bagi masyarakat, kami wajib memperjuangkan setiap persoalan yang menyangkut kehidupan mereka,” ujarnya di hadapan para buruh.

Ia kemudian mengungkapkan bahwa permasalahan antara buruh dan manajemen PT Changwon sebenarnya telah dibahas dalam pertemuan sebelumnya pada September lalu. Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan yang dianggap mampu meredakan konflik.

Namun, menurut Japar, seluruh poin kesepakatan itu justru diabaikan oleh perusahaan. Kondisi ini membuat buruh semakin kecewa dan memicu kembali gelombang protes. Tidak hanya para pekerja yang merasa dirugikan, tetapi juga lembaga pemerintah yang selama ini memediasi turut merasa tidak dihargai. “Kesepakatan sudah dibuat, tapi tidak ada satu pun yang dijalankan. Ini bukan hanya mengecewakan buruh, tetapi juga semua pihak yang terlibat dalam mediasi,” tegasnya.

Meski demikian, Japar menekankan bahwa proses penyelesaian belum berakhir. Ia menyampaikan bahwa DPRD siap memfasilitasi mediasi ulang, namun keputusan final harus melibatkan pimpinan dewan dan instansi terkait agar hasilnya mengikat. Ia meminta agar seluruh pihak tetap rasional dan memberi ruang bagi proses resmi yang harus ditempuh. “Hari ini kami hadir untuk mendengarkan dan memediasi dulu. Keputusan final akan diambil saat seluruh pimpinan hadir,” jelasnya.

Japar pun mendorong agar pertemuan lanjutan digelar dengan menghadirkan semua pihak agar tidak ada ruang bagi kesalahpahaman. Ia meyakini setiap persoalan pasti memiliki jalan keluar selama semua pihak terbuka dan memenuhi komitmen yang telah disepakati. Melalui mediasi ulang yang akan dijadwalkan DPRD, ia berharap tercipta solusi yang adil dan bisa dijalankan bersama.

“Kami punya amanah dari masyarakat, dan amanah itu adalah memperjuangkan mereka. DPRD tidak akan membiarkan masalah ini berlarut,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Suasana depan Kantor DPRD Balikpapan pada Jumat (14/11/2025) dipenuhi ratusan pekerja PT Changwon JO RDMP yang menyuarakan tuntutan terkait hak-hak mereka yang belum terpenuhi. Di tengah aksi tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Aminuddin, turun langsung menemui para buruh dan menyampaikan bahwa lembaga legislatif tidak akan membiarkan persoalan ini berlarut-larut.

Aminuddin hadir bersama dua anggota DPRD lainnya, yakni Muhammad Hamid dari Fraksi PKB dan Japar Sidik dari Fraksi PKS. Ia menegaskan bahwa dewan memahami betul situasi sulit yang sedang dihadapi para pekerja. Ia bahkan mengingatkan bahwa dirinya dan beberapa anggota dewan lain berasal dari latar belakang pekerja. “Kami tahu rasanya berada di posisi Bapak-Ibu. Jadi tidak benar kalau kami dianggap tidak peduli,” ujarnya di hadapan massa.

Menurut Aminuddin, sengketa antara buruh dan perusahaan sebenarnya sudah beberapa kali diupayakan penyelesaiannya. DPRD, melalui Ketua DPRD dan Ketua Komisi IV, Gasali, telah memfasilitasi tiga hingga empat kali pertemuan untuk mencari jalan keluar. Dari rangkaian mediasi itu, sejumlah kesepakatan tertulis telah dibuat dan disetujui bersama.

Namun, ia menyayangkan sikap perusahaan yang tidak menjalankan satu pun poin yang telah disepakati. “Kesepakatan itu dibuat hitam di atas putih, tapi sampai hari ini tidak direalisasikan. Bukan hanya buruh yang dikhianati, kami sebagai mediator juga diremehkan,” tegasnya.

Aminuddin mengatakan bahwa DPRD sebenarnya berusaha menjaga agar persoalan ini tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Namun tanpa adanya realisasi dari perusahaan, tekanan terhadap pekerja terus meningkat dan situasi semakin tidak kondusif. Di hadapan para buruh, ia menjelaskan bahwa pada hari itu DPRD belum dapat mengambil keputusan final karena Ketua DPRD dan Ketua Komisi IV sedang bertugas di luar daerah.

Meski begitu, seluruh tuntutan para pekerja akan disampaikan secara resmi pada Senin mendatang. “Semua aspirasi Bapak-Ibu sudah kami rekam dan catat,” ucapnya. Para buruh mengeluhkan berbagai masalah, mulai dari keterlambatan gaji, kesulitan membayar kontrakan, hingga kebutuhan biaya hidup yang mendesak. Menanggapi hal itu, Aminuddin memastikan bahwa DPRD tetap berpihak pada masyarakat.

Ia menegaskan bahwa bila perusahaan tetap abai, DPRD akan membawa persoalan ini ke tingkat provinsi bahkan DPR RI untuk menekan penyelesaian segera.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — DPRD Kota Balikpapan kembali menjadi tujuan studi tiru bagi daerah lain. Pada Jumat (14/11/2025), DPRD Kabupaten Jombang melakukan kunjungan kerja untuk menggali lebih dalam proses penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Pertemuan ini dimanfaatkan kedua pihak sebagai sarana memperluas wawasan serta menyamakan pemahaman mengenai pengelolaan anggaran yang efektif dan terukur. Rombongan Jombang dipimpin oleh Ketua Komisi B, Anas Burhani, bersama sejumlah anggota yang membidangi sektor pembangunan dan anggaran.

Setibanya di Balikpapan, mereka disambut oleh jajaran Humas dan Protokol DPRD Balikpapan di ruang kerja Komisi IV. Pertemuan berlangsung dalam suasana formal namun hangat, dengan pembahasan yang mengalir mulai dari skema teknis hingga pola kolaborasi legislatif dan eksekutif di tiap tahap penyusunan APBD.

Dalam kesempatan itu, perwakilan DPRD Balikpapan memaparkan bagaimana proses penjadwalan pembahasan anggaran dilakukan secara sistematis melalui rapat komisi, rapat gabungan, serta koordinasi rutin dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mekanisme ini dinilai sebagai salah satu kekuatan Balikpapan dalam menjaga ritme pembahasan APBD agar tetap tepat waktu, objektif, dan berorientasi pada prioritas pembangunan.

Ketua Komisi B DPRD Jombang, Anas Burhani, menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi momentum penting bagi pihaknya. Menurutnya, baik Jombang maupun Balikpapan saat ini sedang berada pada fase serupa dalam penyusunan APBD, sehingga referensi langsung dari daerah lain sangat dibutuhkan untuk memperkaya sudut pandang. “Tujuan kami adalah mempelajari secara langsung pola pembahasan APBD 2026 di Balikpapan. Kami ingin mengetahui bagaimana mekanisme, skema, serta alur kerja yang diterapkan sehingga prosesnya dapat berjalan tertib dan terstruktur,” ujarnya.

Ia juga menyoroti beberapa hal yang dinilai relevan untuk diadaptasi, seperti penataan jadwal pembahasan, pembagian tugas antar komisi, pola komunikasi dengan OPD, hingga mekanisme pengambilan keputusan strategis melalui rapat gabungan. Menurutnya, praktik di Balikpapan dapat menjadi bahan perbandingan penting bagi DPRD Jombang dalam memperbaiki pola kerja internal.

Melalui kunker ini, kedua legislatif berharap hubungan antardaerah semakin erat dan mampu memberikan kontribusi positif terhadap kualitas pengelolaan APBD demi pembangunan yang lebih optimal.

(ADV/DPRD Balikpapan)