SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Sejumlah dapur pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Balikpapan terpaksa menghentikan sementara aktivitasnya. Kebijakan ini diambil menyusul belum terpenuhinya berbagai persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai regulator program.
Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan bahwa penghentian tersebut bukan keputusan daerah, melainkan bagian dari kebijakan pemerintah pusat yang harus dipatuhi oleh seluruh mitra penyedia layanan. Setiap dapur diwajibkan memenuhi standar yang telah ditentukan demi menjaga kualitas dan keamanan program.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menjelaskan bahwa ada sejumlah syarat utama yang masih belum dipenuhi oleh beberapa pengelola dapur. Di antaranya adalah kepemilikan sertifikat bagi tenaga memasak, dokumen kelayakan higienis, serta ketersediaan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL.
“Ini merupakan kebijakan dari pusat yang harus kita jalankan. Beberapa dapur belum melengkapi persyaratan seperti sertifikat juru masak, surat layak higienis, hingga IPAL,” ujarnya, Senin (13/4/2026).
Menurutnya, BGN telah memberikan waktu kepada para mitra untuk melengkapi seluruh ketentuan tersebut. Karena itu, ia meminta agar kesempatan tersebut dimanfaatkan dengan baik agar operasional dapur bisa kembali berjalan tanpa hambatan.
“Kalau sudah ada aturan dan tenggat waktu, sebaiknya dipenuhi. Dapur ini adalah mitra BGN, jadi harus mengikuti semua ketentuan agar tidak dihentikan operasionalnya,” tegasnya.
Bagus juga menekankan bahwa keberadaan IPAL menjadi salah satu aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Limbah dapur yang mengandung minyak maupun zat tertentu berpotensi menjadi bahan berbahaya jika langsung dibuang ke lingkungan tanpa proses pengolahan.
“Itu bukan sekadar imbauan, tapi kewajiban. Limbah harus diolah terlebih dahulu agar aman sebelum dialirkan ke saluran umum,” jelasnya.
Pemkot Balikpapan turut mengingatkan bahwa standar kebersihan dan kelayakan dapur harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG. Hal ini penting untuk memastikan makanan yang disalurkan kepada para siswa tetap aman, sehat, dan sesuai standar gizi.
Selain melindungi kesehatan penerima manfaat, kepatuhan terhadap aturan juga menjadi kunci keberlangsungan program. Pemerintah kota pun mendorong seluruh mitra MBG agar segera melengkapi persyaratan yang ada, sehingga program dapat kembali berjalan optimal tanpa kendala di lapangan.
(ADV/J/Diskominfo kota Balikpapan)