DISKOMINFO

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Dinas Pendidikan Kota Balikpapan memastikan SDN 022 Batakan di Kecamatan Balikpapan Timur siap digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran 2026/2027.

Kepastian tersebut sekaligus menjawab berbagai informasi yang beredar mengenai penempatan siswa baru yang diterima melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Irfan Taufik, menegaskan seluruh siswa yang telah diterima di SDN 022 Batakan akan bersekolah di gedung baru tersebut.

Ia memastikan tidak ada pemindahan peserta didik ke sekolah lain sebagaimana isu yang sempat berkembang di tengah masyarakat. Menurut Irfan, kabar yang menyebutkan murid SDN 022 akan menjalani proses belajar sementara di SDN 021 Balikpapan Timur tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Pemerintah Kota Balikpapan telah menyiapkan seluruh kebutuhan operasional sehingga sekolah dapat berfungsi secara penuh saat tahun ajaran baru dimulai.

“Seluruh siswa yang diterima melalui SPMB akan belajar di SDN 022 Batakan. Tidak ada pemindahan ke sekolah lain karena sekolah ini sudah siap digunakan,” ujarnya, Senin (22/6/2026).

Ia menjelaskan pembangunan fisik sekolah telah rampung sejak awal tahun 2026. Saat ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hanya menyelesaikan proses distribusi berbagai perlengkapan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

Beragam fasilitas penunjang telah disiapkan, mulai dari tenaga pendidik, jaringan listrik, pasokan air bersih, layanan internet, hingga meja dan kursi untuk ruang kelas maupun ruang administrasi sekolah. Seluruh kebutuhan tersebut ditargetkan sudah tersedia sebelum siswa mulai masuk sekolah pada Juli mendatang.

“Fasilitas utama sudah siap. Saat ini tinggal proses pengiriman dan penataan di lokasi sekolah agar seluruh sarana dapat digunakan saat kegiatan belajar dimulai,” katanya.

Selain menyiapkan operasional sekolah, pemerintah juga melanjutkan pembangunan sejumlah fasilitas pendukung. Salah satunya adalah pemasangan pagar sekolah yang proses pengadaannya telah selesai dan akan segera memasuki tahap pengerjaan.

Dalam pelaksanaan SPMB tahun ini, wilayah layanan SDN 022 Batakan mencakup 11 RT, yakni RT 66, RT 67, RT 75, RT 76, RT 77, RT 78, RT 79, RT 80, RT 87, RT 88, dan RT 94. Irfan mengimbau masyarakat, khususnya warga Balikpapan Timur, agar tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.

Ia memastikan SDN 022 Batakan siap beroperasi sesuai jadwal dan seluruh siswa yang telah terdaftar akan mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut sejak hari pertama tahun ajaran baru dimulai.

(ADV/J/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan terus memperkuat upaya pengelolaan sampah dengan menggalakkan budaya memilah sampah sejak dari rumah tangga. Langkah ini menjadi strategi utama untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) hingga 50 persen, sekaligus mempertahankan predikat Balikpapan sebagai salah satu kota bersih di Indonesia.

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai regulasi sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan sampah. Mulai dari peraturan daerah hingga peraturan wali kota, seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam memilah sampah sekaligus membatasi penggunaan plastik sekali pakai.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menekan timbulan sampah yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas perkotaan.

“Pemerintah Kota Balikpapan sudah memiliki peraturan daerah maupun peraturan wali kota yang mengatur pemilahan sampah. Selain itu, penggunaan plastik sekali pakai dalam berbagai aktivitas perdagangan juga terus dibatasi sebagai upaya mengurangi pencemaran lingkungan,” ujar Bagus saat ditemui usai mengikuti kegiatan Aksi Bersih-Bersih Pantai Bandara Lama, Minggu (21/6/2026).

Bagus menegaskan, persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, komunitas, pelaku usaha hingga berbagai organisasi, agar sistem pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Karena itu, Pemkot Balikpapan terus mengajak masyarakat membiasakan pemilahan sampah organik dan anorganik sejak dari rumah. Sampah organik dinilai masih memiliki nilai manfaat karena dapat diolah menjadi kompos maupun dimanfaatkan melalui budidaya maggot atau larva Black Soldier Fly (BSF), yang kini mulai banyak diterapkan sebagai solusi pengurangan sampah rumah tangga.

“Kalau pemilahan sampah dilakukan secara konsisten dari rumah, maka beban sampah yang masuk ke TPA bisa berkurang hingga 50 persen. Penggunaan kompos dan maggot menjadi salah satu solusi yang dapat diterapkan masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, pola pengelolaan sampah yang hanya bergantung pada Tempat Pemrosesan Akhir sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan Kota Balikpapan.

Menurutnya, perubahan pola pikir masyarakat untuk mengurangi sampah sejak dari sumbernya menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

(ADV/J/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam berbagai aliansi kemahasiswaan di Kota Balikpapan menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Pemerintah Kota Balikpapan dalam audiensi yang berlangsung di Aula Balai Kota, Kamis (18/6/2026).

Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara mahasiswa dan pemerintah untuk membahas berbagai persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian serius. Audiensi yang berlangsung selama kurang lebih dua jam itu dihadiri langsung Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud bersama Ketua DPRD Kota Balikpapan Alwi Al Qadri, Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Jerrold H.Y. Kumontoy, perwakilan Pertamina Balikpapan, serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.

Dalam forum tersebut, sebanyak 31 mahasiswa menyampaikan sembilan poin aspirasi yang mencakup berbagai sektor pembangunan dan pelayanan publik. Beberapa isu yang menjadi perhatian antara lain distribusi hasil pertanian yang belum optimal, kekurangan tenaga pendidik, minimnya penerangan jalan umum di sejumlah ruas jalan, pelanggaran jam operasional kendaraan berat, meningkatnya gangguan keamanan di kawasan Kilometer 8 ke atas, parkir kendaraan besar di bahu jalan, hingga kelanjutan pembangunan RSUD Sayang Ibu.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Rahmad Mas’ud memberikan penjelasan secara terbuka. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah pembangunan RSUD Sayang Ibu yang saat ini belum dapat dilanjutkan akibat permasalahan kontrak dengan pihak pelaksana proyek.

Menurut Rahmad, progres pembangunan rumah sakit tersebut baru mencapai sekitar 20 persen sebelum kontrak diputus karena pihak kontraktor dinilai tidak mampu memenuhi kewajibannya. Pemerintah Kota Balikpapan pun memilih menghentikan sementara proyek tersebut sambil menyelesaikan berbagai tahapan administrasi dan proses hukum yang masih berlangsung.

“Pembangunan kita hentikan sementara dan direncanakan akan dilanjutkan kembali pada tahun 2027. Saya tidak ingin ada proyek mangkrak di masa kepemimpinan saya. Ini menjadi tanggung jawab yang harus diselesaikan,” tegas Rahmad.

Ia memastikan pemerintah telah menyiapkan skema pembiayaan untuk melanjutkan proyek tersebut setelah seluruh proses administrasi dan lelang ulang selesai dilakukan.

Selain itu, Rahmad juga menanggapi keluhan warga terkait dampak aktivitas pembangunan terhadap lingkungan sekitar. Pemerintah, kata dia, akan melakukan perbaikan terhadap sejumlah fasilitas yang terdampak setelah seluruh pekerjaan konstruksi utama rampung agar hasilnya lebih maksimal.

Terkait persoalan lain yang disampaikan mahasiswa, seperti distribusi pertanian, kebutuhan guru, penerangan jalan dan pengawasan kendaraan berat, Rahmad meminta perangkat daerah terkait segera melakukan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing.

Ia turut mengapresiasi cara mahasiswa menyampaikan aspirasi secara santun, berbasis data, dan mengedepankan solusi. Menurutnya, kritik konstruktif merupakan bagian penting dalam mendorong perbaikan pelayanan publik serta memperkuat kualitas demokrasi di daerah. Audiensi berlangsung dalam suasana kondusif dan dialogis.

Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen menindaklanjuti setiap masukan yang disampaikan serta membuka ruang komunikasi yang berkelanjutan dengan kalangan mahasiswa dan masyarakat.

(ADV/J/Diskominfo Balikpapan)

.

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) terus berupaya menciptakan tata kelola parkir yang tertib dan nyaman bagi masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menertibkan keberadaan juru parkir liar yang masih ditemukan beroperasi di sejumlah kawasan usaha dan pusat kuliner.

Penertiban tersebut dilakukan sebagai respons atas berbagai laporan masyarakat yang mengeluhkan praktik parkir tidak resmi di beberapa lokasi.

Selain melakukan pengawasan langsung di lapangan, Dishub juga memberikan surat peringatan kepada juru parkir binaan yang dinilai belum menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, M. Fadli Pathurrahman, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam membangun sistem perparkiran yang lebih tertata dan transparan.

“Laporan masyarakat kami tindak lanjuti melalui kegiatan monitoring dan penertiban di sejumlah titik. Tujuannya agar pengelolaan parkir berjalan sesuai aturan dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi pengguna jasa parkir,” ujarnya, Kamis (18/6/2026).

Sebagai tindak lanjut, petugas Dishub turun langsung melakukan pemantauan di beberapa lokasi yang kerap menjadi sorotan masyarakat. Pengawasan dilakukan di sejumlah ruas jalan strategis, di antaranya Jalan Marsma R. Iswahyudi, Jalan MT Haryono, Jalan Ahmad Yani, hingga Jalan Letjen Soeprapto.

Dalam kegiatan tersebut, petugas menemukan beberapa juru parkir yang belum terdaftar dalam sistem resmi. Mereka kemudian diberikan arahan untuk berkoordinasi dengan pengelola yang sah serta mengikuti proses administrasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Fadli menjelaskan bahwa pendekatan yang dilakukan tidak semata-mata bersifat penindakan. Menurutnya, pembinaan menjadi bagian penting agar para juru parkir dapat bekerja secara legal dan terintegrasi dalam sistem pengelolaan parkir yang resmi.

“Kami juga mengarahkan beberapa juru parkir untuk bergabung ke dalam sistem resmi yang dikelola melalui Gedung Parkir Klandasan. Dengan begitu, pengelolaan parkir bisa lebih tertib, terdata, dan memberikan kepastian bagi semua pihak,” katanya.

Ia menambahkan, keberhasilan penataan parkir tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat. Karena itu, warga diimbau untuk aktif melaporkan apabila menemukan praktik parkir yang tidak sesuai aturan.

Melalui langkah penertiban dan pembinaan yang berkelanjutan, Dishub berharap sistem perparkiran di Balikpapan semakin tertata, mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, sekaligus mendukung terciptanya ketertiban di ruang-ruang publik kota.

(ADV/J/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kembali ditegaskan melalui Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro yang digelar Kementerian UMKM Republik Indonesia di BSCC Dome Balikpapan, Rabu (17/6/2026).

Kegiatan ini menjadi wadah bagi pelaku usaha untuk memperoleh akses lebih luas terhadap perizinan, sertifikasi, pembiayaan, hingga pengembangan kapasitas usaha. Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat yang menunjuk Balikpapan sebagai lokasi penyelenggaraan festival.

Menurutnya, agenda tersebut menjadi momentum penting bagi para pelaku UMKM untuk memperluas peluang usaha dan meningkatkan daya saing di tengah perkembangan ekonomi yang semakin kompetitif.

Dalam sambutannya, Rudy menegaskan bahwa UMKM telah terbukti menjadi tulang punggung perekonomian nasional, terutama saat berbagai sektor usaha menghadapi tekanan ekonomi. "Para pelaku UMKM telah membuktikan bahwa usaha kecil mampu bertahan dan tumbuh di tengah badai ekonomi. Ketika pengusaha besar banyak yang kolaps, UMKM justru menjadi penopang perekonomian nasional," ujarnya.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, hingga akhir 2025 jumlah UMKM di daerah ini mencapai 293.525 unit. Sebagian besar merupakan usaha mikro sebanyak 291.947 unit, disusul 1.293 usaha kecil dan 280 usaha menengah. Rudy menegaskan, tantangan ke depan bukan hanya meningkatkan jumlah UMKM, tetapi juga mendorong mereka naik kelas melalui legalitas usaha, digitalisasi, dan perluasan pasar.

"Kita ingin UMKM Kaltim bertransformasi, dari usaha yang belum memiliki legalitas menjadi usaha yang tertib administrasi, dari usaha tradisional menjadi usaha berbasis digital, serta dari usaha yang bertahan menjadi usaha yang berkembang dan berdaya saing," katanya.

Untuk mendukung target tersebut, Pemprov Kaltim telah menyiapkan sejumlah program prioritas pada 2026. Salah satunya adalah pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) ekspor bagi 100 UMKM potensial agar mampu menembus pasar internasional.

Selain itu, pemerintah juga memberikan pendampingan sertifikasi, penguatan koperasi modern, perlindungan usaha, serta peningkatan literasi digital. Tak hanya itu, sebanyak 1.050 pelaku UMKM akan mendapatkan pelatihan terpadu sepanjang 2025 hingga 2026.

Program tersebut mencakup bidang kuliner, barista, digital printing, dan menjahit guna meningkatkan kompetensi serta produktivitas pelaku usaha. Dalam jangka panjang, Pemprov Kaltim juga membangun berbagai infrastruktur pendukung seperti Rumah Produksi Bersama di Kutai Kartanegara, kawasan industri, dan Pusat Distribusi Provinsi yang ditargetkan beroperasi pada 2026.

Sementara itu, Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dinilai berhasil menciptakan iklim usaha yang ramah bagi pelaku UMKM.

"Ini adalah angin segar. Ketika UMKM diberikan akses pelayanan perizinan dan pembiayaan yang maksimal, maka perekonomian di Kalimantan Timur akan bergerak," ujar Maman.

Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan UMKM.

"Kolaborasi adalah kunci. Semoga upaya kita bersama untuk mendorong dan memberdayakan UMKM di Kalimantan Timur dapat benar-benar terwujud," pungkasnya.

Melalui berbagai program pemberdayaan yang disiapkan, pemerintah optimistis UMKM Kalimantan Timur mampu berkembang lebih cepat, memperluas pasar, serta menjadi kekuatan ekonomi daerah yang mampu bersaing hingga tingkat global.

(ADV/J/Diskominfo Balikpapan)