Balikpapan Jadi Rujukan Kunker DPRD Jombang Bahas Pengelolaan APBD

DPRD kabupaten Jombang kunjungan kerja untuk menggali proses penyusunan APBD 2026

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — DPRD Kota Balikpapan kembali menjadi tujuan studi tiru bagi daerah lain. Pada Jumat (14/11/2025), DPRD Kabupaten Jombang melakukan kunjungan kerja untuk menggali lebih dalam proses penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Pertemuan ini dimanfaatkan kedua pihak sebagai sarana memperluas wawasan serta menyamakan pemahaman mengenai pengelolaan anggaran yang efektif dan terukur. Rombongan Jombang dipimpin oleh Ketua Komisi B, Anas Burhani, bersama sejumlah anggota yang membidangi sektor pembangunan dan anggaran.

Setibanya di Balikpapan, mereka disambut oleh jajaran Humas dan Protokol DPRD Balikpapan di ruang kerja Komisi IV. Pertemuan berlangsung dalam suasana formal namun hangat, dengan pembahasan yang mengalir mulai dari skema teknis hingga pola kolaborasi legislatif dan eksekutif di tiap tahap penyusunan APBD.

Dalam kesempatan itu, perwakilan DPRD Balikpapan memaparkan bagaimana proses penjadwalan pembahasan anggaran dilakukan secara sistematis melalui rapat komisi, rapat gabungan, serta koordinasi rutin dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mekanisme ini dinilai sebagai salah satu kekuatan Balikpapan dalam menjaga ritme pembahasan APBD agar tetap tepat waktu, objektif, dan berorientasi pada prioritas pembangunan.

Ketua Komisi B DPRD Jombang, Anas Burhani, menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi momentum penting bagi pihaknya. Menurutnya, baik Jombang maupun Balikpapan saat ini sedang berada pada fase serupa dalam penyusunan APBD, sehingga referensi langsung dari daerah lain sangat dibutuhkan untuk memperkaya sudut pandang. “Tujuan kami adalah mempelajari secara langsung pola pembahasan APBD 2026 di Balikpapan. Kami ingin mengetahui bagaimana mekanisme, skema, serta alur kerja yang diterapkan sehingga prosesnya dapat berjalan tertib dan terstruktur,” ujarnya.

Ia juga menyoroti beberapa hal yang dinilai relevan untuk diadaptasi, seperti penataan jadwal pembahasan, pembagian tugas antar komisi, pola komunikasi dengan OPD, hingga mekanisme pengambilan keputusan strategis melalui rapat gabungan. Menurutnya, praktik di Balikpapan dapat menjadi bahan perbandingan penting bagi DPRD Jombang dalam memperbaiki pola kerja internal.

Melalui kunker ini, kedua legislatif berharap hubungan antardaerah semakin erat dan mampu memberikan kontribusi positif terhadap kualitas pengelolaan APBD demi pembangunan yang lebih optimal.

(ADV/DPRD Balikpapan)