SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Hj. Iim Rahman, kembali menyoroti pentingnya pembenahan data sebagai fondasi utama dalam upaya menekan angka stunting di kota ini. Ia menegaskan bahwa program pemerintah tidak akan memberikan hasil maksimal apabila data lapangan masih bermasalah dan perangkat kelurahan belum benar-benar siap menjalankan tugas pemantauan.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam wawancara bersama awak media pada Senin (17/11/2025). Iim mengungkapkan bahwa persoalan stunting kerap berawal dari pendataan yang tidak akurat. Ia mencontohkan beberapa kasus yang ditemukan di lapangan, di mana nama anak tercatat sebagai penerima intervensi, tetapi ketika ditelusuri, keluarga tersebut ternyata sudah berpindah ke wilayah lain.
“Tiga bulan dicari, ternyata sudah pindah. Tapi namanya masih masuk data stunting. Mau ditangani, orangnya tidak ada,” ujarnya.
Di sisi lain, lanjut Iim, tidak sedikit pula anak yang membutuhkan bantuan tetapi justru tidak tercatat dalam data resmi. Kondisi ini membuat banyak program tidak mengenai sasaran, sekaligus menggambarkan perlunya mekanisme pemutakhiran data yang lebih cepat dan lebih terkoordinasi dengan RT maupun kader posyandu.
Perpindahan penduduk yang cukup dinamis juga menjadi tantangan tersendiri. Menurutnya, perubahan domisili membuat data cepat usang sehingga pemerintah harus memiliki sistem pemantauan yang lebih responsif. Ia mendukung pelibatan RT dalam proses verifikasi, namun menolak jika tugas itu justru menambah beban biaya bagi para ketua RT. “RT paling tahu kondisi warganya.
Mereka bisa mengawasi, itu wajar. Tapi jangan sampai ada biaya yang harus mereka keluarkan. Ini program pemerintah, jadi semuanya harus ditanggung pemerintah,” tegasnya. Selain soal pendataan, Iim juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kader posyandu. Ia menilai ketidaktepatan alat ukur maupun minimnya pelatihan sering membuat hasil pengukuran tidak presisi.
Perbedaan kecil dalam penimbangan, apabila terjadi berulang, dapat memengaruhi angka stunting secara signifikan. “Sebelum diberikan insentif, kader harus dilatih dulu. Penimbangan harus presisi. Selisih nol koma pun kalau dikumpulkan bisa membuat data salah,” jelasnya.
Meski begitu, Iim memberikan apresiasi kepada kader yang selama ini bekerja dengan dedikasi tinggi. Ia menilai insentif sementara sebesar Rp100 ribu per bulan layak diberikan selama proses perbaikan data posyandu masih berlangsung. “Kader sudah bekerja dengan penuh ketulusan. Tinggal ditingkatkan kapasitasnya, sambil insentif tetap diberikan,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Iim berharap pembenahan data, penguatan pelatihan, serta regulasi yang tidak membebani RT dapat mempercepat proses penurunan angka stunting di Kota Balikpapan. “Kita ingin penanganan stunting benar-benar tepat sasaran. Mulai dari data, pelatihan, sampai dukungan bagi kader dan RT. Itu yang harus dibenahi,” tandasnya.
(ADV/DPRD Balikpapan)