DPRD Balikpapan

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kota Balikpapan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jafar Sidik, melaksanakan kegiatan reses masa sidang III tahun 2025 di RT 27 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara.

Reses yang dihadiri perwakilan warga dari empat RT ini banyak menyoroti persoalan ketahanan pangan serta masalah kepemilikan lahan yang belum terselesaikan. Kasi Pembangunan Kecamatan Balikpapan Utara, Sanrang S.Sos, menekankan pentingnya menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat, khususnya petani.

Ia menyebut masukan warga tidak boleh berhenti sebatas penyampaian, melainkan harus dikawal agar dapat direalisasikan melalui koordinasi dengan OPD teknis di Balikpapan. “Melalui reses ini kami berharap aspirasi masyarakat, terutama petani, bisa ditindaklanjuti. Nantinya hal ini akan kami koordinasikan dengan dinas terkait dan tentu juga dikawal oleh Pak Jafar Sidik sebagai wakil rakyat dari Dapil Utara,” ujarnya.

Salah satu persoalan yang paling banyak diungkapkan warga adalah ketersediaan pupuk subsidi. Sabrang menilai kebutuhan petani di lapangan tidak sebanding dengan jumlah pupuk yang disediakan pemerintah. “Masalah pupuk ini akan kami kawal. Subsidi yang ada belum sesuai kebutuhan, sehingga warga meminta tambahan subsidi untuk jenis pupuk lain di luar yang tersedia saat ini,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Jafar Sidik, SE. juga menegaskan komitmennya memperjuangkan kepentingan petani Karang Joang. Ia menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan melalui edukasi, pendampingan, dan pemberdayaan kelompok tani.

“Alhamdulillah, ini reses kedua kami di Karang Joang. Fokus kami tetap pada ketahanan pangan. Kami ingin kelompok tani mendapat bimbingan untuk meningkatkan produktivitas agar Karang Joang bisa menjadi lumbung pangan bagi Balikpapan,” katanya.

Namun, Jafar mengakui petani masih menghadapi hambatan besar, terutama harga pupuk nonsubsidi yang mencapai Rp800 ribu per sak. Petani berharap bisa lebih mudah memperoleh pupuk subsidi yang harganya sekitar Rp120 ribu per karung. “Kami akan memperjuangkan kebutuhan ini melalui program pemerintah maupun alokasi anggaran di dinas terkait,” tambahnya.

Selain masalah pertanian, warga juga mengeluhkan status kepemilikan lahan di RT 26, 27, dan 28. Lahan yang mereka tempati sejak 1965 ternyata masuk dalam kawasan hutan lindung sesuai penetapan pemerintah pada 1997. Kondisi ini menyulitkan mereka untuk mengurus legalitas rumah.

“Masyarakat berharap ada solusi meskipun status hutan lindung membuat penerbitan sertifikat sulit. Kami akan mengkomunikasikan hal ini dengan BPN dan Kementerian Kehutanan agar ada jalan keluar terbaik,” jelas Jafar.

Ketua DPD PKS Balikpapan, Nasrul Hamdi, yang turut hadir menilai reses ini sebagai momentum penting memperjuangkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. “Kegiatan ini sangat positif karena banyak aspirasi yang muncul. Selama ini petani kurang mendapat perhatian, padahal mereka juga warga Balikpapan yang berhak atas dukungan pemerintah. PKS berkomitmen menciptakan keadilan, baik di pusat kota maupun wilayah pinggiran,” tegasnya.

Di akhir kegiatan, Jafar berharap reses ini tidak hanya menjadi sarana penyampaian keluhan, tetapi juga wadah mencari solusi nyata. “Kami ingin setiap persoalan warga dapat ditindaklanjuti agar kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, semakin meningkat,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menggelar reses masa sidang III tahun 2024/2025 di Rumah Jabatan Ketua DPRD, Sabtu malam (30/8/2025). Dalam kegiatan tersebut, ia menegaskan komitmen lembaga legislatif bersama Pemerintah Kota untuk menjadi jembatan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Alwi menyoroti isu strategis terkait penyelesaian aset tanah milik PT Inhutani yang berada di 13 RT Kampung Baru Ulu. Ia mengungkapkan telah menjalin koordinasi dengan Kepala Divisi Regional Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan PT Inhutani, Benar Firmansyah, guna memastikan proses pemindahan aset dapat berjalan lancar.

“Alhamdulillah, ini kabar baik. PT Inhutani menyatakan kesediaannya melepas aset tanpa tawar-menawar, sehingga tanah tersebut bisa kembali menjadi milik masyarakat,” ujar Alwi.

Benar Firmansyah yang turut hadir menjelaskan, upaya pelepasan aset sebenarnya telah berlangsung sejak 2013. Ia menyebutkan pada September 2024, pihaknya sudah menandatangani kesepakatan dengan Wali Kota Balikpapan. Namun, proses tersebut sempat tersendat karena terkendala Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan di atas tanah Inhutani (IMTN).

“Untuk melanjutkan proses ini, diperlukan revisi Perwali. Kami berharap DPRD dapat membantu percepatan agar hak masyarakat segera terealisasi. Sebagai BUMN, kami wajib taat aturan dan setiap langkah diaudit negara. Tetapi dukungan dari direksi dan komisaris sangat jelas, mereka ingin ini cepat selesai,” ungkap Benar.

Alwi menambahkan, penyelesaian persoalan ini bukan sekadar administrasi, melainkan bentuk tanggung jawab moral terhadap warga yang sudah menetap turun-temurun. “Masyarakat di 13 RT ini sudah lama hidup dalam ketidakpastian. Kami ingin mereka mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang ditempati,” katanya. Selain membahas isu tanah, reses juga menjadi ruang dialog terbuka bagi masyarakat menyampaikan aspirasi lain, termasuk perbaikan layanan publik.

Alwi menegaskan DPRD akan terus memperbaiki kinerja serta memastikan setiap program, khususnya yang bersumber dari APBD, berpihak pada kebutuhan masyarakat. Dengan adanya komitmen bersama dari DPRD, Pemerintah Kota, dan PT Inhutani, warga Kampung Baru Ulu kini memiliki harapan baru untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah yang telah mereka huni selama puluhan tahun.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Siska Anggreni, menegaskan komitmennya untuk mengawal serius persoalan air bersih dan layanan BPJS Kesehatan yang masih dikeluhkan masyarakat.

Hal ini ia sampaikan usai menggelar reses di Jalan Siaga, Kelurahan Damai, Balikpapan Kota, Jumat (29/8/2025). Dalam pertemuan yang dihadiri lebih dari seratus warga tersebut, hadir pula sejumlah narasumber dari instansi teknis.

Di antaranya Fajar dari Dinas Perhubungan, Dina dari Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Panji perwakilan BPJS Kesehatan, serta Lita dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Kehadiran mereka diharapkan mampu memberikan penjelasan langsung atas beragam persoalan yang disampaikan masyarakat.

Keluhan terbanyak masih berkaitan dengan sambungan air bersih Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB). Warga mempertanyakan mengapa wilayah Damai masih masuk kategori zona merah sehingga tidak semua rumah bisa menikmati distribusi air secara merata.

Menanggapi hal itu, Siska mengaku terkejut. Ia tidak menyangka bahwa di wilayah Balikpapan Kota yang letaknya berada di pusat kota, masih banyak warga yang belum mendapatkan sambungan air PDAM hanya karena alasan zona merah.

“Saya kaget mendengar langsung dari warga bahwa masih ada yang belum tersambung PDAM. Padahal kita berada di kecamatan Balikpapan Kota. Alasannya karena zona merah, ini tentu perlu penjelasan lebih detail dari PTMB,” tegasnya.

Ia menambahkan, kondisi serupa juga pernah ditemui di kawasan Prapatan. Namun, menurutnya, wilayah Damai dengan kondisi topografi yang relatif datar seharusnya tidak mengalami hambatan besar dalam distribusi air. Karena itu, ia berjanji akan meminta klarifikasi resmi dari pihak PTMB mengenai penyebab keterlambatan layanan.

Selain masalah air bersih, warga juga menyampaikan keluhan terkait BPJS Kesehatan. Permasalahan yang muncul di antaranya proses pendaftaran, migrasi kepesertaan, hingga minimnya sosialisasi mengenai penyakit yang tidak ditanggung.

Menurut Siska, meski pelayanan BPJS Kesehatan sudah membaik dalam setahun terakhir, masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedurnya. Informasi yang seharusnya tersampaikan langsung justru hanya diketahui warga melalui forum reses. “Selama ini warga hanya tahu melalui reses. Belum ada sosialisasi khusus ke lapangan. Padahal tidak semua orang bisa mengakses informasi lewat web atau media sosial,” jelasnya.

Ia menegaskan perlunya penyuluhan tatap muka, terutama bagi kelompok lanjut usia yang tidak terbiasa menggunakan perangkat digital. “Kalau hanya mengandalkan media sosial, apakah semua warga membaca? Tentu tidak. Jadi harus ada tatap muka,” tambahnya.

Siska berkomitmen untuk terus mendorong Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, hingga DLH agar lebih sering hadir langsung di tengah masyarakat. Ia menilai, aspirasi warga tidak boleh berhenti di forum reses saja, melainkan harus ditindaklanjuti dalam bentuk program nyata.

“Kebutuhan dasar seperti air bersih, kesehatan, lingkungan, dan transportasi harus menjadi perhatian utama. Reses ini adalah wadah untuk mendengar langsung suara masyarakat. Saya akan berupaya agar persoalan ini segera mendapat solusi,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kota Balikpapan dari Partai NasDem, Vera Yulianti, kembali turun langsung menyapa warga melalui kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2024–2025. Kali ini, reses dipusatkan di RT 21, Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, pada Kamis (28/8/2025).

Reses yang digelar di tengah pemukiman warga ini menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan harapan mereka secara langsung kepada wakil rakyat.

Antusiasme masyarakat terlihat dari tingginya partisipasi warga yang hadir, mulai dari tokoh masyarakat, ibu rumah tangga, hingga generasi muda yang ingin menyuarakan aspirasinya. Hadir pula Camat Balikpapan Tengah Agung Budi Wibowo dan Lurah Karang Jati Dedy Prasetia Utama Idris sebagai bentuk dukungan pemerintah setempat.

Dalam dialog hangat bersama warga, berbagai persoalan mendasar mencuat. Masalah sampah yang tidak tertangani dengan baik, drainase yang belum memadai, serta banjir yang kerap melanda ketika hujan deras, menjadi keluhan utama masyarakat.

Selain itu, warga juga menyoroti kebutuhan akan pemasangan CCTV di titik rawan demi meningkatkan keamanan lingkungan. Menanggapi aspirasi tersebut, Vera menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap usulan yang masuk dengan memperhatikan skala prioritas.

“Apa yang menjadi skala prioritas itulah yang akan saya dahulukan. Tentunya kami juga akan bersinergi dengan camat dan lurah agar usulan dapat terealisasi secara bertahap. Tidak mungkin semua bisa langsung dilaksanakan sekaligus, jadi harus step by step sesuai tingkat urgensinya,” ungkap Vera.

Menurutnya, penanganan sampah dan perbaikan drainase tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga menyangkut kenyamanan hidup masyarakat sehari-hari. “Ketika banjir berulang, yang paling terdampak adalah masyarakat kecil. Karena itu, saya akan mendorong agar masalah ini menjadi perhatian serius pemerintah kota,” tambahnya.

Lebih lanjut, Vera memastikan bahwa hasil reses tidak berhenti di meja catatan saja. Aspirasi warga akan diperjuangkan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) agar dapat masuk ke dalam program prioritas kota. “Kami ingin usulan ini benar-benar ditindaklanjuti, bukan sekadar janji. Saya berharap masyarakat merasakan langsung manfaat dari setiap aspirasi yang diperjuangkan,” tegasnya.

Reses ini diakhiri dengan semangat kebersamaan. Warga merasa didengar, sementara Vera menegaskan kembali perannya sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah. Dengan komunikasi yang terbuka, ia berharap kebutuhan warga Karang Jati dapat segera terwujud demi kehidupan yang lebih baik.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.COM, Balikpapan – Kehadiran Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, H. Yono Suherman, ST, di tengah warga Balikpapan Selatan dalam agenda reses masa sidang III tahun 2024–2025 mendapat sambutan hangat. Ratusan warga tumpah ruah di RT 10 Gang Arjuna untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menyambut wakil rakyat mereka yang selama ini dikenal dekat dengan masyarakat.

Antusiasme warga terlihat sejak awal kegiatan. Sejumlah ketua RT dari berbagai wilayah turut hadir, antara lain RT 07, 12, 14, 16, 29, 36, 54, dan 58. Kehadiran tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga perwakilan instansi teknis seperti Dinas Perhubungan Supadli, Dinas Pekerjaan Umum Fajar, serta Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sepinggan menambah khidmat jalannya agenda serap aspirasi tersebut.

Dalam sambutannya, Yono Suherman menyampaikan apresiasi kepada warga yang hadir dengan penuh semangat. Ia menegaskan bahwa reses bukan hanya kegiatan rutin, melainkan wujud nyata kedekatan wakil rakyat dengan konstituennya,  Rabu (27/8/2025)

“Terima kasih atas partisipasi warga. Reses ini adalah wadah kita untuk berdialog, menyampaikan keluhan, dan mencari solusi bersama. Setiap aspirasi akan kami catat dan kawal agar dapat ditindaklanjuti pemerintah,” ujarnya.

Pernyataan Yono tersebut langsung mendapat tanggapan positif dari Ketua RT 10, Dely Kusuma, yang menjadi tuan rumah kegiatan. Ia menilai Yono sebagai sosok pemimpin yang dirindukan kehadirannya oleh masyarakat. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Wakil Ketua DPRD Balikpapan dari Partai NasDem, H. Yono Suherman, ST, yang senantiasa hadir bertemu warga.

Kehadiran beliau sangat berarti, karena tidak semua wakil rakyat mau turun langsung mendengarkan keluhan masyarakat. Sosok seperti inilah yang sangat kami rindukan,” ungkapnya disambut tepuk tangan warga. Sejumlah isu penting mencuat dalam kegiatan Reses ini, mulai dari persoalan banjir akibat gorong-gorong yang tersumbat, kebutuhan penerangan jalan, hingga perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Yono menegaskan bahwa semua aspirasi tersebut akan menjadi bahan pembahasan di DPRD. “Dari delapan pertanyaan yang diajukan, empat di antaranya sudah masuk dalam program kerja pemerintah daerah. Insya Allah tahun depan bisa dieksekusi, termasuk perbaikan drainase, pemasangan lampu jalan, dan peningkatan layanan rumah sakit,” jelasnya.

Menanggapi masalah banjir, Yono menekankan perlunya langkah konkret melalui sidak langsung ke lapangan. Menurutnya, persoalan drainase tidak bisa diselesaikan hanya di atas kertas. “Harus dicek langsung, apakah gorong-gorong perlu dilebarkan, diperbaiki, atau dibersihkan. Dengan meninjau kondisi di lapangan, kita bisa menentukan solusi yang tepat,” tegasnya.

Selain isu drainase, Yono juga mengangkat program Balikpapan Terang yang menjadi salah satu perhatian utama di Balikpapan Selatan. Ia menyebut hampir seluruh RT telah mendapat tambahan lampu penerangan jalan, meski masih ada wilayah pinggiran dan perumahan baru yang belum terjangkau. “Secara keseluruhan, program penerangan sudah mencapai sekitar 67 persen. Target kami, ke depan semua kawasan bisa terang agar masyarakat merasa aman dan nyaman,” terangnya.

Reses ini tidak hanya menjadi ajang serap aspirasi, tetapi juga wadah mempererat silaturahmi antara wakil rakyat dan warga. Banyak warga menyampaikan rasa bangganya atas kesediaan Yono hadir langsung. Mereka berharap kehadiran Yono dapat membawa perubahan positif bagi Balikpapan Selatan.

Beberapa warga bahkan menyampaikan harapan khusus agar Yono tetap konsisten memperjuangkan suara rakyat di parlemen. Menurut mereka, wakil rakyat yang mau duduk bersama masyarakat, mendengar keluhan dengan hati, dan menyampaikan solusi secara terbuka adalah sosok yang sangat dibutuhkan di tengah dinamika pembangunan kota.

Kehadiran Yono di tengah warga juga mencerminkan komitmen DPRD sebagai representasi suara rakyat. Melalui reses, aspirasi yang terkadang tidak terdengar bisa diangkat menjadi perhatian pemerintah daerah. Warga merasa lebih percaya diri menyampaikan persoalan karena tahu bahwa ada wakil rakyat yang siap mengawal hingga tuntas. Yono menutup kegiatan dengan menegaskan kembali komitmennya.

“Apa yang disampaikan masyarakat hari ini tidak akan berhenti di sini. Kami di DPRD akan memastikan semua aspirasi ini mendapat perhatian. Reses adalah sarana kami untuk bekerja lebih baik, dan suara rakyat adalah amanah yang harus kami perjuangkan,” pungkasnya.

Dengan suasana penuh kekeluargaan, reses yang digelar Yono Suherman tidak hanya menjadi forum serap aspirasi, tetapi juga bukti nyata bahwa wakil rakyat masih hadir dan peduli. Bagi warga Balikpapan Selatan, sosok Yono adalah pemimpin yang sangat diharapkan kehadirannya, karena mampu menghadirkan harapan di tengah berbagai tantangan pembangunan kota.

(R)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menegaskan komitmennya dalam mendukung program-program strategis Pemerintah Kota. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 yang saat ini tengah digodok.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, menekankan bahwa lembaga legislatif memiliki tanggung jawab memastikan setiap rupiah dari anggaran daerah benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. “Sebagai representasi suara rakyat, kami perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dapat dirasakan manfaatnya secara optimal oleh masyarakat Balikpapan,” ujarnya saat membuka Rapat Paripurna DPRD pada Senin (25/8/2025).

Sebelumnya, fraksi-fraksi DPRD telah menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap nota penjelasan Wali Kota Balikpapan mengenai rancangan nota keuangan APBD Perubahan 2025. Catatan itu terutama menyoroti efektivitas pengalokasian anggaran agar mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan kota.

Yono menambahkan, fungsi pengawasan harus dijalankan dengan ketat agar penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya inovasi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Menurutnya, salah satu sektor yang berpotensi besar adalah industri kreatif, yang tidak hanya mampu menggerakkan perekonomian lokal tetapi juga mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pusat.

Dewan juga mengingatkan agar Pemerintah Kota Balikpapan memperhatikan terbatasnya waktu pelaksanaan APBD Perubahan 2025. Penyerapan anggaran harus dilakukan secara maksimal untuk menghindari terjadinya sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA). “Fraksi-fraksi DPRD menghimbau agar pemerintah kota dapat memaksimalkan penyerapan anggaran dan meminimalisir SiLPA,” tegas Yono.

Dengan berbagai masukan tersebut, DPRD berharap APBD Perubahan 2025 dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan menjadi instrumen penting dalam memperkuat fondasi pembangunan daerah. Rapat paripurna kali ini berlanjut pada tahap mendengarkan jawaban Wali Kota Balikpapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, sebelum memasuki tahap pembahasan lanjutan.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Kepemilikan saham Persiba Balikpapan kembali menjadi sorotan publik. Klub berjuluk Beruang Madu yang selama ini menjadi kebanggaan warga Kota Minyak ternyata hingga kini belum dimiliki putra daerah. Seluruh saham masih berada di tangan pihak luar, sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait masa depan Persiba.

Pembina Persiba yang juga Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, mengungkapkan kegelisahannya atas kondisi tersebut. Ia menilai, tanpa adanya keterlibatan pemilik saham dari Balikpapan, bukan tidak mungkin Persiba suatu saat akan dijual ke luar daerah. “Balikpapan sama sekali tidak punya saham Persiba. Dulu saya dijanjikan 30 persen ketika masih di Liga 3, bahkan sempat disebut 50 persen saat awal kompetisi. Namun sampai sekarang, satu persen pun tidak ada di tangan kita,” ujar Alwi, Kamis (21/8/2025).

Alwi menegaskan bahwa keterlibatan dirinya maupun Wali Kota Rahmad Mas’ud bukanlah karena dorongan bisnis. Menurutnya, sepak bola lebih dari sekadar soal untung-rugi, melainkan tanggung jawab moral untuk menjaga identitas klub agar tetap berakar di Balikpapan.

“Kalau ada orang Balikpapan yang pegang saham, klub ini tidak bisa seenaknya dijual. Sepak bola itu tidak ada hitung-hitungan untung, yang ada justru biaya besar. Tapi ini soal komitmen menjaga marwah daerah,” tegasnya.

Meski hingga kini belum ada saham yang berpindah tangan, Alwi menegaskan dirinya siap membeli saham Persiba apabila memang dilepas dengan harga yang wajar. “Kami tidak minta gratis, asal nilainya masuk akal dan tidak berlebihan, tentu saya siap,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa keterlibatan dirinya maupun Rahmad Mas’ud dalam Persiba sudah ada sejak lama, jauh sebelum terjun ke dunia politik. Alwi pernah mengurus tim junior U-21 dan U-19, bahkan sempat menjadi manajer tim senior saat Persiba ditangani pelatih Salahudin. Begitu pula Rahmad Mas’ud yang pernah menjabat sebagai manajer Persiba lebih dari sepuluh tahun lalu. “Jangan dikaitkan dengan politik, ini murni karena cinta kami pada Persiba,” jelas Alwi.

Walau persoalan saham masih menemui jalan buntu, Alwi memastikan dukungan terhadap tim tetap berjalan. Ia menyebut kebutuhan tim, mulai dari latihan, akomodasi, hingga persiapan kompetisi, selalu dipantau bersama pihak-pihak yang peduli. “Harapan kami jelas, Persiba bisa naik kasta dan kembali ke Liga 1. Itulah tujuan utama,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan yang berlangsung di aula Gedung Parkir Klandasan pada Rabu (20/8/2025) menjadi ajang penting bagi fraksi-fraksi menyampaikan pandangan terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Dalam kesempatan itu, Fraksi gabungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menekankan sejumlah catatan penting terkait arah kebijakan fiskal pemerintah kota. Juru bicara Fraksi PKS-PPP, Hj Iim, menyatakan bahwa penyusunan perubahan APBD merupakan langkah yang wajar dalam menyesuaikan rencana keuangan daerah dengan kondisi nyata di lapangan.

Menurutnya, perubahan ini menjadi respon terhadap dinamika yang terjadi sepanjang pelaksanaan APBD murni 2025. “Penyusunan perubahan APBD tahun 2025 telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2025,” ungkap Iim.

Namun, fraksi menyoroti keterbatasan waktu dalam pelaksanaan perubahan APBD. Pasalnya, masa efektif pelaksanaan setelah disahkan hanya berkisar antara tiga hingga empat bulan. Kondisi ini dinilai rawan menghambat penyerapan anggaran jika tidak disertai koordinasi lintas perangkat daerah yang cepat dan solid. “Percepatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah perlu dilakukan agar penyerapan anggaran bisa maksimal dan seluruh kegiatan dapat terlaksana sesuai jadwal,” tegasnya.

Selain persoalan waktu, Fraksi PKS-PPP juga mengingatkan terkait proyeksi pendapatan daerah. Dalam rancangan perubahan APBD, target pendapatan dibuat dengan asumsi pencapaian di APBD murni dapat terealisasi 100 persen. Padahal, menurut catatan fraksi, hingga semester pertama tahun 2025, realisasi pendapatan daerah baru mencapai sekitar Rp1,627 triliun atau 38,58 persen dari target. “Fraksi kami mengingatkan butuh kerja keras untuk mencapai target tersebut,” jelasnya.

Meski demikian, fraksi memberikan apresiasi terhadap langkah efisiensi anggaran yang sudah ditempuh Pemkot Balikpapan. Kebijakan itu, kata Iim, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan penghematan pada belanja non-prioritas. Pemkot diketahui telah melakukan penyesuaian alokasi pada pos belanja perjalanan dinas, operasional yang tidak mendesak, serta kegiatan yang tidak memberikan dampak langsung terhadap pelayanan publik.

“Fraksi kami juga mengingatkan agar efisiensi anggaran dilakukan pada kegiatan-kegiatan seremonial, seperti peringatan hari besar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fraksi PKS-PPP berharap agar setiap kebijakan efisiensi tidak mengurangi program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Menurut mereka, pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan warga harus tetap menjadi prioritas utama.

“Kami menekankan agar seluruh program pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas, sehingga perubahan APBD tahun 2025 dapat memberikan manfaat nyata bagi warga Balikpapan,” tutupnya.

Dengan berbagai masukan itu, Fraksi PKS-PPP menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya APBD agar tepat sasaran, efektif, serta mampu menjawab tantangan pembangunan di Kota Minyak.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Balikpapan menegaskan perlunya penguatan keuangan daerah dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Pandangan umum tersebut disampaikan melalui rapat paripurna DPRD Balikpapan yang digelar di Aula Gedung Parkir Klandasan, Rabu (20/8/2025). Wahyullah Bandung, yang menjadi juru bicara Fraksi Golkar, menyampaikan penghargaan atas langkah Pemerintah Kota dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, tambahan pemasukan sebesar Rp12,5 miliar dari pos pendapatan sah merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat yang mengalami pengurangan. “Upaya pemerintah dalam memperkuat PAD patut didukung, karena ini akan menjadi modal penting untuk menggerakkan pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Dengan pengelolaan yang tepat, dana tersebut bisa diarahkan untuk program yang benar-benar menyentuh kepentingan warga,” ujarnya. Lebih lanjut, Wahyullah menekankan bahwa tantangan terbesar bukan hanya menambah besarnya pendapatan daerah, melainkan memastikan alokasi anggaran benar-benar sejalan dengan kondisi lapangan.

Keberlanjutan pendanaan dianggap penting agar program prioritas pemerintah tidak terhambat dan pelayanan publik tetap berjalan maksimal. Fraksi Golkar juga mendorong agar Pemerintah Kota semakin bijak dalam memanfaatkan anggaran yang ada.

Optimalisasi penggunaan dana, menurutnya, akan sangat menentukan tercapainya target-target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Pemerintah perlu memberi perhatian besar pada peningkatan fasilitas kesehatan, mutu pendidikan, serta program penanggulangan kemiskinan.

Selain itu, dukungan terhadap sektor UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata juga harus diperkuat, karena sektor ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal,” tambahnya. Dalam penutupannya, Fraksi Golkar menegaskan komitmen untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Kota.

Menurut Wahyullah, pengawasan DPRD akan diarahkan untuk memastikan perubahan APBD benar-benar membawa manfaat luas bagi masyarakat. “Kami percaya, jika pemerintah dan DPRD mampu menjaga kolaborasi yang solid, maka pembangunan di Balikpapan akan semakin merata, kualitas hidup warga meningkat, dan cita-cita menjadikan Balikpapan sebagai kota global dalam bingkai Madinatul Iman dapat terwujud,” pungkasnya.

(ADV/ DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Dalam rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan terkait penyampaian nota penjelasan Wali Kota mengenai Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Fraksi Partai NasDem menyampaikan sejumlah catatan penting.

Rabu, 20 Agustus 2025, Fraksi ini menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai masih memerlukan peningkatan agar pelayanan publik berjalan lebih maksimal. Juru bicara Fraksi NasDem menegaskan bahwa kinerja perangkat daerah tidak boleh hanya diukur dari capaian program tahunan semata, melainkan juga dari sejauh mana manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong adanya evaluasi komprehensif untuk memastikan setiap OPD dapat bekerja secara efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan warga. Selain menyoroti kinerja OPD, Fraksi NasDem juga memberikan perhatian serius terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari sektor retribusi, pajak reklame, hingga pajak parkir.

Menurut mereka, realisasi penerimaan dari sektor ini masih belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan dalam pemutakhiran data objek pajak, yang membuat potensi penerimaan tidak tergarap secara maksimal.

Fraksi NasDem juga mengingatkan adanya risiko kebocoran penerimaan daerah jika pengawasan terhadap pemungutan pajak tidak dilakukan secara ketat. Lemahnya penegakan kepatuhan wajib pajak turut menjadi faktor penghambat meningkatnya kontribusi PAD. Karena itu, Fraksi NasDem meminta pemerintah kota untuk memperkuat sistem pengawasan, memperbaiki basis data perpajakan, serta meningkatkan sinergi antarinstansi dalam rangka menekan potensi kehilangan pendapatan.

Dalam pandangan akhirnya, Fraksi NasDem menegaskan komitmennya untuk terus menjalin kerja sama yang baik dengan Pemerintah Kota Balikpapan. Mereka berharap adanya sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif dalam mengawal pembangunan kota.

Menurut Fraksi NasDem, tujuan utama dari setiap kebijakan anggaran adalah menjadikan Balikpapan sebagai kota yang layak huni, ramah bagi semua kalangan, sekaligus mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera. “Fraksi NasDem akan terus mengawal arah pembangunan kota agar selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan kerja sama yang harmonis, kita optimistis Balikpapan mampu mewujudkan cita-cita sebagai kota yang maju, nyaman ditinggali, dan memberi kesejahteraan bagi warganya,” tegas perwakilan fraksi tersebut.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Balikpapan menyoroti pentingnya pengelolaan aset produktif milik pemerintah kota yang dinilai sudah saatnya dilakukan pembaruan. Rabu (20/8/2025)

Menurut pandangan fraksi, aset-aset daerah harus dioptimalkan agar mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan tidak menjadi beban dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu, Fraksi Gerindra juga menekankan perlunya arah yang lebih jelas dalam penggunaan anggaran perubahan tahun berjalan. Hal ini khususnya terkait program penanggulangan bencana, rehabilitasi, peningkatan infrastruktur, hingga kebutuhan mendesak lain yang tercantum dalam dokumen perencanaan.

Fraksi meminta agar pemerintah kota tidak hanya menuliskan secara umum, tetapi benar-benar memaparkan program prioritas yang akan dijalankan, sehingga masyarakat dapat merasakan hasil dari kebijakan fiskal tersebut.

Dalam penyampaiannya, juru bicara Fraksi Gerindra, Siswanto, menegaskan bahwa anggaran perubahan seharusnya diarahkan pada hal-hal yang bersifat mendesak dan memberikan manfaat langsung bagi warga. Ia juga mengingatkan agar pemerintah kota menyusun program yang realistis serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dengan demikian, penggunaan dana publik bisa tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan paling mendasar masyarakat Balikpapan. Lebih jauh, Fraksi Gerindra berkomitmen untuk terus mengawal jalannya seluruh program yang tertuang dalam rencana anggaran perubahan. “Kami akan memastikan setiap kegiatan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan visi dan misi Wali Kota, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Siswanto dalam rapat paripurna.

Ia menutup pandangan umum fraksinya dengan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif. Menurutnya, kerja sama yang solid akan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, transparan, dan berkeadilan. Dengan begitu, pembangunan kota Balikpapan dapat berjalan lebih seimbang, tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, melainkan merata hingga ke seluruh kecamatan.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Penekanan itu disampaikan juru bicara Fraksi PDIP, Muhammad Najib, saat rapat paripurna DPRD di Aula Gedung Parkir Klandasan, Rabu (20/8/2025).

Najib menjelaskan, Perubahan APBD tidak sekadar persoalan teknis pengelolaan keuangan daerah, tetapi menjadi instrumen penting untuk memastikan arah pembangunan berjalan sesuai misi Pemerintah Kota. Menurutnya, melalui instrumen ini, berbagai kebutuhan publik bisa ditopang, mulai dari peningkatan pelayanan, pelaksanaan regulasi, pembangunan infrastruktur hingga program pemberdayaan masyarakat.

“Perubahan APBD merupakan wujud konkret dari visi pembangunan daerah. Karenanya, ia harus dijalankan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan tepat sasaran. Semua langkah harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan warga Balikpapan,” ujarnya.

Ia menambahkan, penyesuaian anggaran tahun berjalan harus mampu merefleksikan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat. Bagi Fraksi PDIP, dokumen ini juga harus mampu menjadi solusi nyata atas berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang berkembang di tengah masyarakat. Hal itu sejalan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2025–2029.

Selain itu, Fraksi PDIP menekankan perlunya menjaga tata kelola fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Najib mengingatkan agar seluruh langkah penganggaran tetap berpijak pada aturan perundang-undangan demi memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Tidak hanya itu, pihaknya juga mendorong Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) agar lebih inovatif dalam mengoptimalkan sumber pendapatan. Kreativitas dalam menggali potensi pajak dan retribusi daerah dinilai penting untuk memperkuat kapasitas fiskal Kota Balikpapan di masa mendatang.

“Pelaksanaan program melalui Perubahan APBD ini hanya menyisakan waktu tiga bulan. Karena itu, kami berharap realisasi anggaran bisa dipacu agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” tegas Najib.

Di akhir penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan berharap pandangan umum yang disampaikan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan anggaran. Mereka menekankan bahwa arah pembangunan harus berpijak pada nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, demi mewujudkan Balikpapan yang sejahtera, adil, dan berkeadilan sosial bagi seluruh warga.

(ADV/DPRD Balikpapan)