DPRD Balikpapan

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Keterlambatan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balikpapan Timur kembali menjadi perhatian utama dalam kegiatan reses Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Raja Siraj, yang berlangsung di RT 2 Kelurahan Lamaru, Balikpapan Timur, Selasa (21/10/2025).

Dalam kesempatan tersebut, warga menyampaikan beragam keluhan yang mencerminkan kebutuhan mendesak terhadap peningkatan layanan publik di wilayah mereka. Salah satu keluhan paling sering disuarakan warga adalah sulitnya akses layanan kesehatan. Jarak ke rumah sakit yang cukup jauh membuat penanganan darurat menjadi terkendala.

“Kalau ada warga yang sakit atau kecelakaan, kami harus ke RS Kanujoso atau rumah sakit lain yang jaraknya cukup jauh. Kami berharap pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur segera diwujudkan,” ujar A’an, warga RT 2, penuh harap.

Selain layanan kesehatan, warga juga menyoroti keterbatasan fasilitas pendidikan. Nani, warga setempat, mengungkapkan bahwa anaknya harus bersekolah siang hari karena ruang kelas yang terbatas. “Anak saya baru kelas dua SD, tapi masuk jam satu siang karena ruangannya tidak cukup. Kami ingin ada tambahan sekolah agar anak-anak bisa belajar lebih nyaman,” tuturnya.

Masalah infrastruktur lingkungan juga menjadi sorotan. Ardiansyah, warga lainnya, menekankan pentingnya perbaikan drainase dan jembatan lingkungan yang rusak. Ia juga menyebutkan bahwa jalan berlubang serta potensi longsor akibat aliran sungai yang belum tertangani sering menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Muhammad Raja Siraj menegaskan komitmennya untuk mengawal pembangunan RSUD Balikpapan Timur agar segera terealisasi. Ia menjelaskan bahwa anggaran lebih dari Rp200 miliar sebenarnya telah disiapkan, namun tertunda karena adanya pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

“Kami di DPRD sudah menyetujui anggaran itu. Tapi karena DBH dipotong, pelaksanaannya tertunda. Meski demikian, kami tetap berupaya agar rumah sakit ini bisa segera dibangun karena sangat dibutuhkan masyarakat,” tegas Raja.

Terkait sektor pendidikan, Raja mengakui perlunya penambahan ruang belajar dan pembangunan unit sekolah baru untuk menampung jumlah siswa yang terus meningkat. Ia menilai, kolaborasi antara pemerintah kota dan DPRD harus diperkuat agar kebutuhan dasar warga Balikpapan Timur dapat segera terpenuhi.

Sedangkan mengenai perbaikan infrastruktur, Raja meminta warga untuk memberikan data dan dokumentasi lengkap, termasuk titik lokasi permasalahan, agar bisa diteruskan ke instansi terkait. “Silakan sampaikan melalui tim kami, agar kami bisa pantau langsung di lapangan,” ujarnya.

Menutup kegiatan reses, Raja mengingatkan pentingnya sinergi antara masyarakat dan wakil rakyat dalam memperjuangkan pembangunan yang berkeadilan. Menurutnya, aspirasi warga adalah fondasi bagi arah kebijakan yang berpihak kepada kebutuhan masyarakat.

Ia berharap, hasil reses kali ini menjadi dorongan nyata bagi percepatan pembangunan di Balikpapan Timur.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, memberikan apresiasi tinggi atas pelantikan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Balikpapan periode 2025–2030 yang digelar di Hotel Grand Senyiur, Selasa (21/10/2025).

Ia berharap kepengurusan baru mampu terus memperkuat harmoni dan menjaga semangat toleransi di tengah keberagaman masyarakat Kota Minyak. Pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, dan turut dihadiri para tokoh agama, pejabat pemerintah, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan.

Bagi Budiono, kehadiran FKUB memegang peran strategis dalam membangun suasana kota yang aman, damai, dan kondusif. “Saya ucapkan selamat kepada seluruh pengurus FKUB yang baru dilantik. Balikpapan dikenal sebagai kota yang rukun dan toleran, dan hal itu tentu tidak lepas dari peran besar para tokoh agama yang terus menjaga kebersamaan,” ujar Budiono usai acara pelantikan.

Ia menegaskan, kerukunan antar umat beragama merupakan modal sosial yang tak ternilai bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Menurutnya, menciptakan keamanan dan kenyamanan kota tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi semua pihak. “Kita hidup dalam keberagaman, dengan latar belakang agama dan budaya yang berbeda. Selama ini Balikpapan tetap damai karena FKUB aktif membangun komunikasi lintas iman. Ini yang harus terus dipertahankan,” tegasnya.

Budiono menilai, terciptanya suasana aman dan harmonis menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari ekonomi, sosial, hingga pemerintahan. Ia menyebut stabilitas sosial sebagai fondasi utama kemajuan pembangunan dan kesejahteraan warga. “Jika kota ini aman dan nyaman, maka semua kegiatan masyarakat berjalan lancar. Pemerintah bisa fokus bekerja, dan warga pun berusaha tanpa rasa khawatir. Inilah modal besar bagi kemajuan Balikpapan,” ucap politisi PDI Perjuangan itu.

Menutup pernyataannya, Budiono mengajak seluruh pengurus FKUB untuk memperkuat sinergi dengan tokoh masyarakat serta lembaga pemerintah agar nilai-nilai toleransi dan persaudaraan tetap terjaga kuat di tengah masyarakat. “Mari kita rawat kerukunan ini bersama. Persaudaraan antar umat beragama adalah kekuatan terbesar kita dalam membangun Balikpapan yang damai dan sejahtera,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - DPRD Balikpapan menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) memiliki legalitas yang jelas.

Ketua DPRD, Alwi Al Qadri, mengungkap rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Aset pada tahun 2026. Pansus ini nantinya akan menelusuri dan memperjelas status berbagai aset daerah. Alwi mengindikasi masih banyak aset yang belum tercatat hingga bermasalah, termasuk yang dikuasai pihak lain.

“Insyaallah tahun depan kita bentuk Pansus Aset.Banyak aset pemerintah kota yang statusnya belum jelas, bahkan ada yang dikuasai masyarakat. Ini perlu segera kita pastikan statusnya,” ujar Alwi usai menggelar reses di Kelurahan Margasari, Balikpapan Barat, Selasa (21/10/2025).

Menurutnya, langkah ini penting untuk menciptakan tata kelola aset yang transparan, akuntabel, dan tertib secara administratif. Kejelasan status menjadi kunci agar potensi aset daerah dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. “Tujuan kita memastikan seluruh aset Pemkot memiliki legalitas yang jelas dan tidak disalahgunakan. Dengan begitu, pengelolaan aset bisa lebih transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Melalui Pansus yang akan dibentuk, DPRD ingin seluruh aset daerah terkelola sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Alwi, ketertiban administrasi bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga bentuk tanggung jawabl pemerintah terhadap publik. “Kami ingin aset daerah dikelola sesuai aturan, sehingga Balikpapan ini juga menjadi kota yang tertib administrasi,” ujarnya.

Selain itu, Alwi turut memberi perhatian serius terhadap sejumlah aset milik Pemkot yang berada di luar daerah. Beberapa di antaranya, asrama mahasiswa Balikpapan di Yogyakarta dan Makassar. Kejelasan status dan pengelolaan aset-aset tersebut nantinya juga akan menjadi fokus Pansus Aset. “Kita punya aset berupa asrama mahasiswa di Yogyakarta dan Makassar yang merupakan milik Pemkot. Nah, ini juga akan kita perjelas status dan pengelolaannya,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa pembentukan Pansus Aset bukan sekadar upaya administratif, melainkan langkah strategis untuk mencegah potensi penyalahgunaan. Dengan legalitas yang kuat, Alwi optimistis Pemkot mampu memaksimalkan pemanfaatan aset untuk mendukung pembangunan kota. “Kita ingin setiap aset daerah terdata, terjaga, dan digunakan sesuai peruntukannya. Kalau tertib, maka tidak ada lagi aset yang hilang atau dimanfaatkan pihak lain tanpa izin,” kata Alwi.

Pembentukan pansus ini juga sebagai wujud sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam memperkuat pengawasan terhadap seluruh aset daerah. Alwi mengajak masyarakat untuk turut mengawasi penggunaan aset daerah agar lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. “Kalau semua pihak ikut menjaga, maka aset-aset daerah ini akan benar-benar memberikan manfaat untuk warga Balikpapan,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Persoalan infrastruktur dasar kembali menjadi sorotan utama warga Balikpapan Utara dalam kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2025/2026 yang digelar Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Hj. Yusdiana, pada Senin (20/10/2025).

Kegiatan tersebut berlangsung di tengah kawasan padat penduduk yang selama ini kerap menghadapi berbagai permasalahan lingkungan dan layanan publik. Dalam dialog yang berlangsung hangat, warga menyampaikan beragam keluhan yang mereka rasakan sehari-hari.

Mulai dari drainase yang tidak berfungsi dengan baik, kesulitan memperoleh air bersih, pohon tumbang yang membahayakan, hingga persoalan pelayanan BPJS, sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB), serta meningkatnya kepadatan penduduk di kawasan tersebut. “Masalah seperti air bersih dan drainase ini sudah sangat mendesak karena langsung berdampak pada kehidupan warga. Mereka butuh solusi nyata, bukan sekadar janji,” ujar Hj. Yusdiana di sela kegiatan.

Berbeda dari pelaksanaan reses sebelumnya, kali ini Yusdiana turut menghadirkan sejumlah perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar aspirasi warga dapat langsung direspons. Beberapa OPD yang hadir di antaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Perumda Tirta Manuntung Balikpapan, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pendidikan. “Kami ingin setiap keluhan warga didengar langsung oleh instansi yang berwenang supaya bisa segera ditindaklanjuti. Jadi reses ini bukan sekadar seremonial, tapi wadah untuk menghasilkan langkah konkret,” tegasnya.

Ia menilai, kehadiran OPD dalam kegiatan reses menunjukkan keseriusan DPRD dalam membangun pola kerja kolaboratif antara legislatif dan eksekutif. Menurutnya, DPRD berperan penting sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah agar setiap kebijakan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan warga. “Setiap aspirasi akan kami catat dan sampaikan dalam rapat pembahasan di dewan. Harapannya, keputusan yang diambil DPRD berpihak pada masyarakat, terutama terkait infrastruktur dasar dan layanan publik,” tambah Yusdiana.

Melalui kegiatan reses ini, Yusdiana berharap terjalin komunikasi dua arah yang efektif antara warga, pemerintah, dan DPRD. Dengan begitu, program pembangunan di Kota Balikpapan dapat berjalan lebih merata, tepat sasaran, serta benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Danang Eko Susanto, menyoroti masih tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Kota Balikpapan.
Ia menilai, persoalan tersebut menjadi salah satu penyebab pemerintah pusat mengurangi besaran dana transfer ke daerah tahun ini.

Menurut Danang, Kementerian Keuangan memandang bahwa banyak daerah belum mampu menyerap anggaran secara maksimal. Akibatnya, Silpa terus menumpuk di akhir tahun dan berimbas pada penurunan alokasi dana bagi hasil. “Pemerintah pusat menilai anggaran di daerah belum terserap dengan baik. Karena itu, dana transfer tahun ini turun karena dianggap masih ada sisa anggaran yang belum digunakan,” ujarnya, Senin (20/10/2025).

Ia menegaskan pentingnya kesiapan pemerintah kota dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merancang program kerja yang realistis dan tepat sasaran. “Setiap OPD harus punya rencana yang jelas dan segera dieksekusi. Jangan sampai karena lambat bergerak, anggaran malah mengendap dan tidak terserap,” tegas Danang.

Danang menjelaskan, salah satu faktor utama munculnya Silpa adalah lemahnya perencanaan sejak awal tahun anggaran, termasuk keterlambatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta proses lelang. “Sering kali APBD sudah disahkan, tapi dokumen pendukungnya belum siap. Akibatnya, proses lelang baru berjalan di pertengahan atau akhir tahun,” jelasnya.

Ia mencontohkan, proyek-proyek fisik seperti pembangunan drainase dan perbaikan infrastruktur tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. “Kalau kegiatan baru dimulai menjelang akhir tahun, jelas sulit untuk selesai tepat waktu. Inilah yang akhirnya menambah Silpa,” tambahnya.

Selain itu, Danang juga menyinggung perubahan sistem e-Catalog versi 6 yang sempat memperlambat proses pengadaan barang dan jasa di beberapa OPD. Meski begitu, ia menilai kendala teknis seharusnya tidak menjadi alasan keterlambatan berulang.

“Setelah APBD disahkan, seluruh OPD harus langsung bergerak. Jangan tunggu bulan keempat baru mulai kegiatan. Kalau penyerapan berjalan sejak awal, Silpa bisa ditekan dan kepercayaan pemerintah pusat tetap terjaga,” tutup Danang.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan dari Fraksi Partai Gerindra, Danang Eko Susanto, menegaskan pentingnya langkah konkret Pemerintah Kota Balikpapan dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia menilai, sektor restoran, kafe, dan tempat hiburan masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan kas daerah jika dikelola dengan serius dan transparan. Menurut Danang, upaya memperkuat PAD menjadi keharusan di tengah tantangan efisiensi anggaran dan menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat.

Karena itu, optimalisasi sektor produktif lokal perlu menjadi prioritas dalam menjaga ketahanan fiskal daerah. “Kita ingin kantong-kantong pendapatan daerah bisa dikelola lebih efektif dan efisien. Sektor restoran dan hiburan memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya tergarap,” ujarnya, Senin (20/10/2025).

Ia menjelaskan, Pemkot perlu memperkuat sistem pengawasan pajak daerah serta menyesuaikan mekanisme pelaksanaannya dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) Nomor 1 Tahun 2022.

Menurutnya, regulasi tersebut memberikan peluang besar bagi daerah untuk memperluas sumber penerimaan dan meningkatkan kemandirian fiskal. “UU HKPD ini membuka ruang bagi daerah untuk lebih mandiri secara keuangan. Maka, pemerintah bersama bagian hukum harus segera menindaklanjuti aturan turunannya, jangan sampai peluang peningkatan PAD tertunda karena kendala administratif,” tegasnya.

Politisi Gerindra itu menambahkan, peningkatan PAD tidak cukup hanya mengandalkan pajak. Efisiensi penggunaan anggaran dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah juga menjadi kunci. Ia mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mampu berinovasi dalam menciptakan program yang bisa memperluas basis pendapatan lokal. “DPRD dan pemerintah harus berjalan seirama. Jika pendapatan meningkat, pembangunan akan lebih cepat, merata, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Lebih jauh, Danang menilai Balikpapan memiliki potensi ekonomi besar dari sektor jasa dan pariwisata. Sebagai kota jasa dan kota event, sektor kuliner, pariwisata, serta hiburan dapat menjadi pilar penggerak ekonomi daerah jika dikelola dengan strategi yang tepat. “Kalau potensi ini digarap optimal, PAD Balikpapan bisa meningkat tanpa bergantung pada dana pusat,” katanya.

Ia menutup dengan ajakan kepada seluruh elemen kota untuk bersinergi memperkuat kemandirian fiskal. “Meningkatkan PAD adalah tanggung jawab bersama. Dengan kerja sama semua pihak, Balikpapan akan lebih mandiri, berdaya saing, dan mampu membiayai pembangunan berkelanjutan,” pungkas Danang.

(ADV/DPRD Balikpapan)

 

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Danang Eko Susanto, mengingatkan pentingnya optimalisasi penggunaan tapping box atau alat perekam transaksi elektronik di sejumlah sektor usaha.

Ia menilai perangkat tersebut menjadi instrumen penting untuk meningkatkan transparansi pajak daerah, khususnya dari restoran dan tempat hiburan yang menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Danang, realisasi penggunaan tapping box hingga saat ini masih jauh dari harapan. Dari sekitar 2.000 pelaku usaha di Balikpapan, baru separuhnya yang terpasang alat tersebut. “Saya melihat banyak tapping box yang belum aktif. Dari sekitar 2.000 pelaku usaha, baru sekitar 1.000 yang sudah dipasangi. Artinya masih ada separuh potensi pajak yang belum termonitor,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Balikpapan, Senin (20/10/2025).

Ia menilai ketimpangan tersebut dapat menimbulkan rasa tidak adil di kalangan pelaku usaha. “Ada pengusaha yang merasa iri karena tempatnya dipasang alat, sementara yang lain tidak. Ini perlu ditertibkan agar pengawasan pajak bisa berjalan adil dan merata,” tegas politisi Partai Gerindra itu.

Danang menekankan bahwa Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) harus mengambil langkah konkret untuk memperluas pemasangan tapping box dan memastikan seluruh perangkat yang telah terpasang berfungsi optimal. Ia menilai, dengan keterbatasan dana transfer dari pemerintah pusat, penguatan PAD merupakan langkah strategis agar program pembangunan daerah tetap berjalan.

“Kita tidak bisa terus bergantung pada dana bagi hasil. Kalau PAD kita kuat, pemerintah daerah bisa tetap menjalankan program prioritas tanpa menunggu bantuan dari pusat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Danang mengapresiasi digitalisasi sistem perpajakan melalui tapping box sebagai inovasi penting dalam meningkatkan efisiensi pengawasan pajak. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan sistem ini tetap bergantung pada konsistensi pengawasan lapangan. “Teknologi ini bagus, tapi kalau pengawasan lemah, hasilnya tetap tidak maksimal. Harus ada kerja sama antara Dispenda dan DPRD agar pengawasan berjalan efektif,” tambahnya.

Ia juga mendorong agar pemerintah memperkuat tata kelola pajak berbasis digital dan memastikan seluruh pelaku usaha mendapatkan perlakuan yang adil. “Kita ingin semua pengusaha punya kesempatan yang sama dan pemerintah memiliki data pajak yang akurat,” ujarnya.

Danang optimistis, jika seluruh tapping box aktif dan pengawasan berjalan efektif, maka PAD Balikpapan dapat meningkat signifikan. “Ini langkah nyata menuju kemandirian fiskal daerah dan memperkuat fondasi pembangunan kota,” tutupnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

 

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan dari Partai NasDem, Siska Anggreni, menilai bahwa penanganan stunting di kota ini belum berjalan optimal. Menurutnya, akar persoalan bukan pada minimnya program, melainkan lemahnya sistem pendataan yang belum terintegrasi dengan baik di tingkat lapangan.

Siska menegaskan, kebijakan yang efektif hanya dapat disusun jika pemerintah memiliki data yang akurat dan mutakhir. “Selama ini kita belum tahu pasti berapa angka stunting di Balikpapan karena datanya belum lengkap. Kalau datanya tidak akurat, kita tidak tahu dari mana harus memulai perbaikan,” ujarnya, Senin (20/10/2025).

Ia menilai pendataan yang dilakukan saat ini masih parsial dan belum berbasis teknologi. Padahal, menurutnya, validitas data menjadi kunci agar program intervensi gizi maupun bantuan sosial dapat tepat sasaran.

Siska menyarankan agar proses pendataan dimulai dari level terendah melalui kader posyandu yang paling memahami kondisi warga di lingkungannya. “Pendataan itu seharusnya dimulai dari bawah, karena kader posyandu yang paling tahu kondisi warganya. Kalau datanya sudah benar, kita bisa tahu wilayah mana yang paling butuh penanganan,” tegasnya.

Dalam kunjungan kerjanya ke Kota Bogor dan Jakarta, Siska mengaku menemukan sistem pendataan sosial yang jauh lebih maju. Pemerintah daerah di sana telah mengembangkan basis data digital yang terhubung langsung dengan command center, berisi informasi rinci mulai dari keluarga miskin, janda, hingga kasus stunting lengkap dengan foto, alamat, dan nomor kontak.

“Di Bogor, data sosial itu lengkap sekali. Bahkan bisa dilihat dokumentasi dan lokasinya langsung. Dari situ, mereka bisa menentukan langkah penanganan yang lebih cepat dan tepat,” jelasnya. Karena itu, Siska mendorong Pemerintah Kota Balikpapan untuk membangun aplikasi data sosial terpadu yang dapat diakses lintas instansi.

Ia menyebut, sistem semacam ini memang membutuhkan investasi besar, bahkan bisa mencapai Rp10 miliar seperti di Jakarta, namun manfaatnya jauh lebih besar untuk memastikan kebijakan benar-benar tepat sasaran. “Kalau datanya kuat, maka kebijakan pun pasti lebih tepat,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Sektor kuliner dinilai masih menjadi salah satu kekuatan utama dalam menggerakkan perekonomian lokal Kota Balikpapan. Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Swardi, menyebut subsektor ini memiliki prospek cerah bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), karena bisa dijalankan dengan modal kecil namun memiliki potensi keuntungan yang besar.

Menurutnya, perkembangan teknologi digital turut membuka ruang promosi dan pemasaran yang lebih luas bagi pelaku usaha kuliner. “Bisnis yang paling tren sekarang ini adalah kuliner. Modalnya tidak besar, tapi peluangnya tinggi. Terlebih jika pemerintah hadir memberi dukungan, hasilnya tentu lebih optimal,” ujar Swardi, Senin (20/10/2025).

Ia menjelaskan, bentuk bantuan pemerintah kepada UMKM saat ini lebih difokuskan pada program pemberdayaan ketimbang pemberian dana tunai. Pemerintah, kata dia, lebih banyak memfasilitasi pelatihan, pendampingan usaha, hingga pembinaan pemasaran agar para pelaku UMKM mampu mandiri dan berdaya saing.

Namun demikian, Swardi menilai produk UMKM Balikpapan belum memiliki identitas khas daerah yang mampu menjadi daya tarik wisatawan. Ia mencontohkan Yogyakarta yang berhasil membangun citra ekonomi lokal lewat produk-produk ikoniknya. “Sayang sekali Balikpapan belum punya produk yang benar-benar khas. Wisatawan datang ke sini kebanyakan karena urusan pekerjaan atau IKN, bukan untuk berwisata. Padahal peluangnya besar,” jelasnya.

Ia berharap pengembangan sektor pariwisata yang tengah digarap Pemerintah Kota dapat berjalan maksimal, karena wisata memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan UMKM lokal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Swardi juga mengusulkan agar Pemkot menyiapkan sentra kuliner dan pasar tematik sebagai wadah promosi bagi pelaku usaha. “Saat ini sudah ada sekitar 3.700 UMKM di Balikpapan. Mereka perlu tempat untuk menjual produknya, bukan hanya pelatihan,” katanya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pemasaran digital bagi pelaku usaha. “Cukup unggah produk di media online, pasti ada pembeli. Tidak harus buka lapak di jalan,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

 

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Wajah Kota Tua Balikpapan Barat akan segera berubah. Kawasan bersejarah yang menjadi cikal bakal lahirnya Kota Minyak itu tengah dipoles agar tampil lebih menarik dan bernuansa wisata modern. Mulai tahun depan, pengunjung akan disambut dengan gapura tematik, air mancur menari, hingga videotron berkonsep budaya Nusantara yang mempercantik area ini.

Inisiatif tersebut digagas oleh Anggota Komisi II DPRD Balikpapan dari Fraksi PKB, Taufik Qul Rahman, yang juga menjabat sebagai Ketua LPM Baru Ilir. Menurutnya, revitalisasi Kota Tua merupakan lanjutan dari program wisata kuliner yang sebelumnya telah sukses menggeliatkan ekonomi masyarakat sekitar. “Kami ingin menjadikan kawasan ini bukan sekadar tempat berjualan, tapi juga destinasi wisata yang menghadirkan nilai budaya dan visual yang kuat,” ujar Taufik, Senin (20/10/2025).

Ia menjelaskan, konsep penataan Kota Tua terinspirasi dari hasil studi tiru ke beberapa kota wisata seperti Batam, Bandung, Yogyakarta, dan Bali. Setiap detail di kawasan ini akan membawa suasana khas dari daerah-daerah tersebut. “Trotoarnya akan dibuat mirip Jalan Braga di Bandung, ada videotron bergaya Bali, dan atmosfernya seperti Malioboro Yogyakarta. Jadi, warga bisa merasakan nuansa keliling Nusantara tanpa harus ke luar kota,” ungkapnya.

Selain mempercantik kawasan kuliner di Plaza Kebun Sayur, area Lapangan Foni juga akan difungsikan sebagai pusat kegiatan seni, pameran, dan hiburan masyarakat. Sebuah videotron berukuran 2x3 meter akan menayangkan berbagai aktivitas warga secara langsung. “Lapangan Foni akan menjadi ruang publik yang hidup, tempat kuliner, pameran, dan pertunjukan kreatif yang saling terhubung,” tambahnya.

Saat ini, sejumlah fasilitas seperti taman, pagar, dan air mancur sudah hampir rampung. “Progresnya sudah sekitar 90 persen. Kalau aspirasi tahun depan disetujui, insyaallah kawasan ini bisa selesai sempurna,” kata Taufik penuh optimisme.

Ia berharap, wajah baru Kota Tua dapat menjadi ikon wisata baru di Balikpapan Barat. “Kawasan ini bagian dari sejarah Balikpapan. Jika ditata dengan baik, potensi wisata dan ekonomi masyarakat bisa tumbuh bersama,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Ketersediaan air bersih di Kota Balikpapan hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar yang perlu ditangani secara berkelanjutan.

Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik, menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih tidak dapat dipenuhi tanpa penambahan sumber air baku baru yang memadai.

Menurutnya, Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) saat ini masih mengandalkan dua waduk utama, yakni Waduk Manggar dan Waduk Tritip. Namun, pertumbuhan penduduk dan peningkatan kebutuhan industri membuat pasokan dari dua sumber itu belum cukup untuk melayani seluruh wilayah kota.

“Sekarang ini PTMB fokus memperkuat ketersediaan air baku dengan menambah waduk dan memperluas jaringan distribusi. Salah satunya lewat rencana pengambilan air dari wilayah Sepaku. Mudah-mudahan tahun depan bisa terealisasi agar kapasitas air baku bertambah,” ujar Jafar, Senin (20/10/2025).

Ia menambahkan, selain proyek dari Sepaku, pemerintah juga tengah merancang pembangunan waduk baru di kawasan Embung Aji Raden, Balikpapan Timur. Proyek tersebut masih dalam tahap perencanaan, namun diharapkan mampu menjadi sumber tambahan yang dapat memperkuat cadangan air bagi warga.

“Kalau waduk-waduk baru ini bisa terbangun, masalah kekurangan air baku di Balikpapan bisa dikurangi secara bertahap, sehingga pelayanan PTMB ke masyarakat bisa semakin maksimal,” jelasnya.

Japar juga mengungkapkan, opsi desalinasi air laut sempat menjadi pembahasan, tetapi belum dianggap ideal karena biaya investasi yang tinggi dan kapasitas hasil produksi yang terbatas. Oleh sebab itu, strategi utama tetap difokuskan pada pembangunan waduk dan optimalisasi sumur dalam.

Di sisi lain, PTMB juga berupaya memperluas jaringan sambungan rumah tangga secara bertahap. Namun, penyaluran air harus dilakukan secara cermat agar tidak menurunkan debit di wilayah lain. “Jika distribusinya tidak dihitung dengan tepat, daerah lain bisa kekurangan suplai. Karena itu PTMB harus hati-hati, dan masyarakat juga perlu bersabar,” ujarnya.

Terkait isu pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TKD), Japar memastikan kebijakan itu tidak berdampak pada operasional PTMB. “Mereka punya anggaran sendiri, termasuk untuk program peremajaan jaringan dan pergantian pipa,” tegasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

 

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) kembali menunjukkan manfaat nyata bagi masyarakat yang selama ini kesulitan memperoleh akses air bersih.

Melalui bantuan CSR, sejumlah warga di kawasan Muara Rapak, Balikpapan Utara, kini dapat menikmati distribusi air yang lebih layak dan teratur. Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik, mengungkapkan bahwa program tersebut menjadi bukti nyata kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat dalam menjawab kebutuhan dasar.

Ia menuturkan, setidaknya 35 rumah di RT 87, Kelurahan Muara Rapak, telah menerima fasilitas penyaluran air bersih yang bersumber dari program CSR, khususnya bagi warga yang tinggal di sekitar jalur pipa milik Pertamina. “Bantuan ini berupa dua tandon berkapasitas 5.000 liter serta 30 drum plastik berukuran 200 liter.

Alhamdulillah, hingga kini sistemnya masih berjalan dan sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air harian,” ujar Japar, Senin (20/10/2025). Ia menjelaskan, pasokan air saat ini masih disalurkan melalui sistem meteran utama yang kemudian ditampung di tandon sebelum dialirkan ke rumah-rumah warga.

Skema ini menjadi solusi sementara bagi daerah yang belum dapat terhubung langsung ke jaringan pipa Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB). Menurutnya, PTMB masih menghadapi keterbatasan dalam memperluas jaringan pipa, terutama di wilayah padat penduduk dan kawasan yang kontur tanahnya menantang.

Oleh sebab itu, penggunaan tandon sementara menjadi langkah efektif agar masyarakat tidak kekurangan air bersih. “Bagi wilayah yang belum bisa dipasangi sambungan langsung, bantuan tandon ini adalah opsi paling realistis. Memang sebagian besar daerah sudah terlayani, namun suplai airnya masih bergilir dan belum 24 jam penuh,” jelasnya.

Japar pun berharap ke depan PTMB dapat terus meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jaringan pelayanan agar seluruh warga Balikpapan dapat menikmati air bersih secara merata tanpa harus mengandalkan tandon.

(ADV/DPRD Balikpapan)