DPRD Balikpapan

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyoroti potensi tekanan fiskal yang dapat mengguncang stabilitas keuangan daerah, menyusul kebijakan pemerintah pusat yang berencana memangkas Dana Transfer Pusat (DTP) secara signifikan mulai tahun anggaran 2026.

Anggota DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung, menilai kebijakan tersebut akan memberikan dampak besar terhadap kemampuan daerah dalam menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama bagi kota yang masih bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. “Balikpapan belum sepenuhnya mandiri secara fiskal.

Ketika terjadi pengurangan transfer pusat, ruang gerak anggaran otomatis menjadi sempit. Pemerintah daerah perlu segera menyiapkan langkah penyesuaian agar tidak terjadi defisit besar,” ujarnya, Jumat (17/10/2025).

Dari hasil simulasi awal, pemangkasan DTP berpotensi memangkas APBD Balikpapan hingga Rp1,5 triliun dari total rencana Rp4,5 triliun. Penurunan tersebut akan berdampak langsung pada tiga sumber utama pendapatan daerah. Pertama, Dana Transfer Pusat yang semula diperkirakan mencapai Rp1,8 triliun, kemungkinan hanya terealisasi sekitar Rp750 miliar atau berkurang hingga 70 persen.

Kedua, Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga akan turun tajam, dari Rp300 miliar menjadi Rp100 miliar. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan Rp1,5 triliun diperkirakan sulit dicapai akibat perlambatan ekonomi dan berkurangnya sirkulasi uang di masyarakat hingga Rp1 triliun.

Situasi tersebut, kata Andi, akan memaksa Pemkot Balikpapan melakukan revisi menyeluruh terhadap struktur APBD 2026. Beberapa proyek infrastruktur non-prioritas seperti pembangunan drainase, peningkatan jalan lingkungan, serta revitalisasi taman kota kemungkinan harus ditunda.

Namun, program strategis seperti BPJS gratis, bantuan perlengkapan sekolah, dan subsidi pelayanan publik harus tetap dijalankan demi menjaga kesejahteraan masyarakat. DPRD Balikpapan juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian

Dalam Negeri untuk meminta evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Menurut Andi, pemotongan DTP dan DBH tidak sepadan dengan kontribusi besar Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan, yang menjadi daerah penghasil minyak, gas, dan batubara. Sebagai langkah antisipasi, DPRD mendorong Pemkot memperkuat iklim investasi, memperluas lapangan kerja, serta mempercepat diversifikasi ekonomi agar tidak terlalu bergantung pada dana transfer pusat.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk mulai menerapkan pola hidup hemat dan berorientasi produktif menghadapi potensi perlambatan ekonomi. “Balikpapan harus bertransformasi menjadi kota yang tangguh dan mandiri secara fiskal. Ketahanan ekonomi lokal adalah kunci untuk menghadapi pengetatan anggaran nasional,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Ketika harga sayuran terus merangkak naik dan pasokan pangan dari luar daerah kian tidak menentu, sekelompok warga Balikpapan memilih jalan berbeda. Mereka tak ingin sekadar menjadi penonton situasi pasar.

Dengan cangkul di tangan dan semangat mandiri, mereka mulai menanam sayuran di pekarangan rumah. Langkah sederhana ini kini menjelma menjadi gerakan besar yang dikenal dengan nama urban farming atau pertanian perkotaan.

Anggota DPRD Balikpapan, Suwanto, menilai gerakan tersebut bukan sekadar tren gaya hidup, melainkan bagian dari masa depan ketahanan pangan di kota. Menurutnya, lahan sempit bukan alasan untuk tidak menanam dan berproduksi. “Kita tak bisa terus bergantung pada pasokan luar daerah. Setiap jengkal lahan bisa dimanfaatkan menjadi sumber kehidupan,” ujarnya, Kamis (16/10/2025).

Suwanto mencontohkan Kampung Bungas di Kelurahan Gunungsari Ilir sebagai gambaran nyata keberhasilan gerakan ini. Dahulu kawasan itu dikenal padat dan gersang, kini berubah menjadi lingkungan hijau penuh kehidupan. Di sepanjang gang dan halaman rumah warga, pot, planter bag, dan sistem hidroponik tersusun rapi. Sawi, kangkung, cabai, hingga tomat tumbuh subur di antara dinding beton perkotaan.

Menurut Suwanto, nilai utama urban farming bukan semata pada hasil panennya, tetapi pada perubahan pola pikir warga. “Gerakan ini menumbuhkan kemandirian, gotong royong, serta kepedulian terhadap lingkungan. Dari kebun kecil, kita belajar tanggung jawab dan ketekunan,” tuturnya.

Ia juga berharap pemerintah dan dunia usaha dapat lebih serius memberikan dukungan. Bukan hanya melalui bantuan bibit atau alat tanam, tetapi juga lewat pelatihan, pendampingan berkelanjutan, serta penyediaan data pertanian yang akurat agar produksi sesuai kebutuhan pasar lokal. “Bayangkan jika setiap rumah memiliki dua atau tiga pot produktif, ketahanan pangan kota ini akan jauh lebih kuat,” tambahnya penuh keyakinan.

Kini, urban farming di Balikpapan bukan sekadar hobi warga. Ia telah berkembang menjadi gerakan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang menumbuhkan harapan baru. Seperti pesan Suwanto, “Mulailah dari halaman sendiri, karena dari sebatang sayur, kita bisa menanam masa depan.”

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kota Balikpapan, Subari, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan pemerataan pembangunan di wilayah Balikpapan Timur. Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan Timur itu menilai kawasan timur kota masih membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah, terutama dalam sektor pendidikan dan infrastruktur lingkungan.

Menurut Subari, saat ini Pemerintah Kota Balikpapan tengah melaksanakan pembangunan dua fasilitas pendidikan baru, yakni SD Negeri 022 dan SMP Negeri 028 Balikpapan Timur. Ia menilai, kedua proyek tersebut menjadi langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sarana pendidikan dasar yang layak, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di wilayah tersebut.

“Sekarang kita lagi kejar progres pembangunan SD 022 dan SMPN 028. Ini penting untuk menjawab kebutuhan warga Balikpapan Timur agar anak-anak bisa sekolah dekat rumah dengan fasilitas yang layak,” ujarnya, Rabu 15 Oktober 2025.

Selain pendidikan dasar, Subari juga menyoroti pentingnya pemerataan akses pendidikan menengah kejuruan. Meskipun kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berada di bawah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, ia bersama rekan-rekan legislatif berupaya memperjuangkan agar ke depan Balikpapan Timur memiliki tambahan SMK baru.

“Kita berharap ada penambahan SMK di Balikpapan Timur. Walaupun itu wewenang provinsi, kami tetap memperjuangkan agar ada pemerataan akses pendidikan menengah kejuruan bagi anak-anak di wilayah timur,” tuturnya.

Selain sektor pendidikan, Subari menyoroti persoalan banjir yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kota, terutama di kawasan Perumahan Pondok Asri dan sekitarnya. Ia menilai, penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak terus berulang setiap musim hujan. “Masalah banjir ini masih jadi PR besar, terutama di daerah Pondok Asri. Harapan kami, bisa segera ada realisasi langkah konkret untuk mengatasinya,” katanya.

Lebih lanjut, Subari menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan DPRD dalam menata wilayah Balikpapan Timur. Ia optimistis, dengan koordinasi yang baik, pembangunan di sektor pendidikan dan infrastruktur dapat berjalan seimbang dengan wilayah lainnya.

“Balikpapan Timur ini berkembang pesat, jadi sudah seharusnya mendapat perhatian lebih, baik dari sisi pendidikan maupun penataan lingkungan,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Komisi I DPRD Kota Balikpapan mengusulkan agar Pemerintah Kota Balikpapan mulai mengembangkan sistem digital berbasis aplikasi untuk pengelolaan data Tempat Pemakaman Umum (TPU). Gagasan tersebut disampaikan Anggota Komisi I, Muhammad Najib, sebagai langkah menuju pelayanan publik yang lebih modern dan efisien, Rabu (15/10)

Menurut Najib, digitalisasi pengelolaan TPU sangat penting untuk memastikan data kematian dan pemakaman tersusun secara rapi dan terintegrasi dengan sistem kependudukan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah dan pemerintah memiliki basis data yang lebih akurat.

“Keberadaan aplikasi akan sangat membantu penataan data kematian sekaligus mempercepat pelayanan publik agar lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Najib menjelaskan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai pengelola TPU perlu berinovasi dalam menerapkan teknologi informasi. Melalui aplikasi tersebut, setiap data jenazah dapat tercatat secara lengkap, mulai dari nama, nomor induk kependudukan (NIK), lokasi pemakaman, hingga tingkat kepadatan setiap TPU di wilayah Balikpapan.

“Jika sistem ini terealisasi, DLH dapat bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) agar datanya terhubung langsung sehingga pembaruan informasi bisa dilakukan secara otomatis,” tambahnya.

Selain membantu pihak pemerintah, Najib menilai sistem digital juga memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama keluarga yang tengah berduka. Selama ini, proses administrasi pemakaman masih dilakukan secara manual dengan berbagai tahapan dari RT hingga kelurahan, yang memerlukan waktu cukup lama.

Dengan sistem berbasis aplikasi, seluruh prosedur dapat diselesaikan secara daring. “Layanan digital seperti ini akan memberikan kemudahan bagi warga dan meningkatkan transparansi pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan,” tuturnya.

Ia berharap, gagasan tersebut dapat menjadi langkah awal bagi Pemkot Balikpapan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menilai sektor pariwisata daerah perlu dikembangkan secara lebih luas agar tidak hanya berfokus pada Pantai Manggar. Meskipun pantai tersebut masih menjadi primadona wisata, potensi destinasi lain di berbagai wilayah kota juga dinilai layak dikembangkan sebagai sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Jafar Sidik, mengatakan bahwa pariwisata tetap menjadi program prioritas pemerintah daerah yang dijalankan melalui Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar). Namun, menurutnya, pengembangan sektor ini perlu diarahkan pada diversifikasi destinasi untuk menyesuaikan dengan tren wisata masyarakat.

“Pariwisata masih menjadi fokus utama pemerintah kota. Tapi jangan hanya terpaku pada satu lokasi saja. Masih banyak potensi lain yang bisa digarap agar lebih menarik bagi wisatawan,” ujar Jafar, Rabu (15/10/2025).

Ia menambahkan, tren kunjungan wisata di Balikpapan biasanya meningkat pada akhir tahun. Momentum tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk memperkenalkan destinasi baru yang mampu menarik minat wisatawan lokal maupun dari luar daerah. “Sekarang wisatawan lokal juga mulai mencari tempat baru selain Pantai Manggar. Misalnya Bukit Kebo dan Kebun Raya Balikpapan, dua lokasi itu sekarang makin ramai setiap akhir pekan,” ungkapnya.

Jafar menilai Kebun Raya Balikpapan memiliki potensi besar untuk menjadi ikon wisata edukatif. Dengan kekayaan flora langka dan kawasan hutan tropis yang masih alami, tempat ini tak hanya menjadi ruang rekreasi, tetapi juga pusat pembelajaran lingkungan bagi pelajar dan peneliti. “Wisata di Kebun Raya punya nilai edukatif. Jadi bukan hanya tempat bersantai, tapi juga bisa menambah wawasan tentang keanekaragaman hayati,” jelasnya.

Lebih jauh, DPRD juga mengapresiasi peran Disporapar yang telah aktif mengembangkan potensi wisata kota. Namun, Jafar menilai perlunya peningkatan promosi dan kolaborasi dengan pihak swasta serta kelompok sadar wisata (Pokdarwis) agar pengelolaan destinasi lebih profesional dan berdampak ekonomi bagi warga sekitar. “Pariwisata ini salah satu sumber PAD yang penting. Disporapar sudah berbuat banyak, tinggal bagaimana kita tingkatkan lagi kualitas layanan dan kenyamanan wisatawan,” pungkasnya.

Dengan pengembangan wisata yang lebih merata, Balikpapan diharapkan tak lagi dikenal hanya lewat Pantai Manggar, tetapi juga karena keberagaman destinasi wisata alam, edukatif, dan rekreatif yang memperkuat citra kota sebagai tujuan wisata berkelanjutan di Kalimantan Timur.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN - Upaya mengembangkan potensi wisata berbasis alam di Balikpapan terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, yang menegaskan komitmennya mendorong pengembangan kawasan wisata mangrove di perbatasan RT 68 Batu Ampar dan RT 60 Graha Indah, Balikpapan Utara.

Menurut Fauzi, wilayah tersebut memiliki daya tarik alami yang besar dan bisa menjadi destinasi wisata baru yang berorientasi pada pelestarian lingkungan. Ia menilai, dengan pengelolaan yang tepat, hutan mangrove dapat menjadi sumber ekonomi produktif bagi masyarakat sekitar tanpa harus mengorbankan ekosistemnya. “Lahan sekitar empat hektare sudah dihibahkan kepada pemerintah kota, dan kami sudah memediasi empat pihak yang sebelumnya bersengketa. Kini mereka sepakat lahan itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan maupun pariwisata,” jelasnya saat ditemui pada Selasa, 14 Oktober 2025.

Ia menambahkan, pembukaan akses menuju lokasi juga sudah mulai dilakukan. Proses pembersihan lahan dan pengerasan jalan sepanjang 1,5 kilometer kini tengah berjalan agar kawasan tersebut bisa lebih mudah dijangkau masyarakat maupun wisatawan. “Kita sudah masuk tahap awal. Saya mendorong Dinas Pariwisata untuk segera menindaklanjuti agar rencana ini dapat dimasukkan ke dalam anggaran pemerintah kota,” ujarnya.

Fauzi menegaskan bahwa pengembangan kawasan ini harus dilakukan secara hati-hati dan berwawasan lingkungan. Ia mengingatkan bahwa keberadaan mangrove merupakan pelindung alami pesisir, sehingga aktivitas wisata tidak boleh merusak vegetasi yang ada. “Tidak boleh ada satu pohon pun ditebang. Namun, di antara sela mangrove bisa dibuat jalur wisata, rumah budaya, hingga wahana edukasi lingkungan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menilai wisata mangrove dapat memperluas pilihan destinasi di Balikpapan yang selama ini masih terfokus di kawasan pantai Manggar. Dengan begitu, geliat pariwisata dapat tersebar lebih merata hingga ke wilayah utara kota. “Selama ini orang hanya mengenal Manggar. Padahal Balikpapan Utara juga punya potensi luar biasa yang belum tergarap,” katanya.

Fauzi memastikan pihaknya siap memberikan dukungan politik agar pengembangan wisata mangrove ini dapat berjalan. Jika belum menjadi prioritas utama pemerintah kota, ia membuka peluang untuk mengalokasikan dana aspirasi Komisi II DPRD sebagai langkah awal realisasi program. “Yang penting ada kemauan dulu. Kalau programnya belum masuk rencana utama, kami siap bantu dari sisi anggaran aspirasi,” tegasnya.

Ia berharap kawasan tersebut kelak dapat menjadi ikon wisata baru sekaligus ruang pembelajaran lingkungan bagi masyarakat. “Tujuan akhirnya jelas, menumbuhkan ekonomi warga dan meningkatkan PAD tanpa mengorbankan alam,” tutup Fauzi.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat yang mencapai sekitar Rp 1,3 triliun turut berdampak besar bagi Kota Balikpapan. Pemangkasan tersebut disebut berimbas pada sejumlah program strategis daerah, termasuk rencana pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur yang sejak lama menjadi harapan masyarakat di kawasan tersebut.

Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Subari, menjelaskan bahwa efisiensi ini merupakan kebijakan nasional yang juga dirasakan oleh daerah lain di Indonesia. Namun, menurutnya, skala pemangkasan yang terjadi saat ini cukup besar dan berpotensi memperlambat realisasi pembangunan infrastruktur vital, terutama fasilitas kesehatan.

“Efisiensi ini memang besar, hampir Rp 1,3 triliun. Dampaknya tentu terasa, termasuk terhadap rencana pembangunan RS Balikpapan Timur. Rumah sakit itu sudah lama menjadi impian warga dan telah dibahas sejak periode sebelumnya,” ujar Subari, Selasa (14/10/2025).

Meski memahami kondisi fiskal yang tengah dihadapi pemerintah, DPRD menegaskan akan terus mendorong agar proyek tersebut tidak dihapuskan sepenuhnya. Paling tidak, kata Subari, harus tetap ada alokasi untuk tahap awal atau kegiatan pendukung sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.

“Kami maklum dengan situasi keuangan, tetapi kami juga memperjuangkan agar proyek ini tidak hilang dari agenda. Minimal ada kegiatan awal yang bisa menunjukkan keseriusan pemerintah,” tegasnya.

Ia menuturkan, pembangunan RS Balikpapan Timur merupakan proyek prioritas yang sudah tercantum dalam visi dan misi Wali Kota serta RPJMD Kota Balikpapan. Karena itu, DPRD berharap agar pelaksanaannya tetap berlanjut, meski harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. “Rumah sakit ini sudah menjadi program prioritas. Kalau pun ada penundaan akibat efisiensi, kami ingin agar proyek ini bisa kembali dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Subari menyampaikan bahwa DPRD bersama pihak eksekutif sedang meninjau kemungkinan penerapan sistem multiyears atau penjadwalan ulang. Skema ini diharapkan dapat memastikan pembangunan rumah sakit terus berjalan hingga tuntas, meskipun melewati masa jabatan kepala daerah saat ini. “Dengan sistem multiyears, proyek bisa tetap dilanjutkan pada tahun berikutnya tanpa harus dimulai dari nol lagi,” jelasnya.

Ia menambahkan, pembahasan detail mengenai penyesuaian anggaran akan dilanjutkan bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar efisiensi tidak sampai menghapus proyek strategis yang dibutuhkan masyarakat. “Saat ini Banggar masih membahas rincian pemangkasan. Kami berharap pembangunan RS Balikpapan Timur tetap berjalan, meskipun tidak sepenuhnya, yang penting ada progres nyata bagi warga,” tutur Subari.

Di akhir pernyataannya, Subari menegaskan komitmen DPRD untuk terus mengawal realisasi pembangunan rumah sakit tersebut. Ia menilai kehadiran fasilitas kesehatan di wilayah timur bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga bagian dari pemerataan pelayanan publik dan keadilan sosial.

“Warga Balikpapan Timur sudah lama menantikan fasilitas kesehatan sendiri. Kami akan terus memperjuangkan hal ini karena menyangkut kebutuhan dasar dan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang layak,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

 

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Iwan Wahyudi, menyoroti masih maraknya anak-anak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi di jalanan, seperti berjualan tisu di sejumlah titik kota.

Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi peringatan serius bahwa implementasi komitmen Balikpapan sebagai Kota Layak Anak (KLA) belum berjalan maksimal. “Balikpapan sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Kota Layak Anak, tapi pelaksanaannya di lapangan masih perlu diperkuat. Kami masih sering melihat anak-anak berjualan di Jalan Ahmad Yani, MPR, dan beberapa titik lainnya,” ungkap Iwan saat ditemui, Selasa (14/10/2025).

Ia menegaskan, keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi di jalan merupakan bentuk eksploitasi yang harus segera dihentikan. Menurutnya, dunia anak seharusnya diisi dengan kegiatan belajar dan bermain, bukan mencari nafkah. “Jika sejak kecil mereka sudah diajarkan untuk mencari uang, hal itu bisa memengaruhi cara berpikir serta menghambat tumbuh kembangnya. Anak-anak bisa kehilangan masa belajar dan kesempatan untuk mengasah kreativitas,” tegasnya.

Iwan meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar lebih aktif melakukan penertiban serta pembinaan terhadap keluarga yang melibatkan anak-anak mereka dalam kegiatan ekonomi di ruang publik. Ia menilai, penindakan harus dibarengi dengan edukasi agar persoalan serupa tidak berulang. “Orang tua yang terbukti melibatkan anaknya bekerja di jalan perlu mendapat pembinaan. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama, bukan hanya menegur, tapi juga memberikan solusi dan pendampingan,” ujarnya.

Politikus tersebut juga mengingatkan masyarakat agar tidak membeli barang dagangan dari anak-anak di jalan, karena tindakan tersebut justru memperpanjang rantai eksploitasi anak. “Memberi uang atau membeli dagangan anak di jalan mungkin terlihat iba, tapi dampak jangka panjangnya justru buruk bagi mereka,” tutur Iwan.

Ia menambahkan, keberhasilan mewujudkan Kota Layak Anak harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk aparat, lembaga pendidikan, dan media. “Kesadaran kolektif perlu dibangun. Edukasi publik harus gencar dilakukan melalui media sosial, influencer, maupun ruang publik seperti bioskop. Jika semua pihak bergerak bersama, semangat kota layak anak akan benar-benar hidup di tengah masyarakat,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Komisi III DPRD Kota Balikpapan menyoroti kondisi infrastruktur di kawasan lapangan mini soccer RT 14, Kelurahan Sepinggan Baru, yang dinilai belum memenuhi standar kelayakan. Padahal, kawasan tersebut menjadi salah satu pusat aktivitas olahraga warga, terutama bagi anak muda yang rutin berlatih dan bertanding di lokasi itu.

Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, H. Yusri, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah keluhan dari masyarakat mengenai akses jalan, jembatan, hingga sistem drainase yang belum memadai di sekitar area tersebut. Permasalahan itu menjadi perhatian serius DPRD karena dapat menghambat kenyamanan serta keselamatan masyarakat yang beraktivitas di lapangan itu.

“Lapangan mini soccer di sana cukup aktif digunakan warga untuk berolahraga, tetapi aksesnya masih berupa jalan inspeksi, bukan jalan umum. Kami meminta agar jalur itu bisa dibuka dan difungsikan sebagai jalan umum,” ujar Yusri, Senin (13/10/2025).

Selain akses jalan, Yusri juga menyoroti kondisi jembatan yang menjadi penghubung ke kawasan lapangan. Menurutnya, ukuran jembatan yang terlalu sempit sering kali menyulitkan warga untuk melintas, terutama saat area tersebut ramai pengunjung.

“Jembatannya kecil dan menyempit. Orang yang mau ke lapangan sering kesulitan lewat, apalagi kalau ramai. Kami minta jembatan itu bisa diperlebar agar lebih aman dan nyaman,” jelasnya.

Persoalan lain yang turut mencuat adalah sistem drainase di sekitar lapangan yang tersumbat dan berpotensi menimbulkan genangan air saat hujan. “Drainasenya perlu dilebarkan dan dibersihkan karena banyak sumbatan. Kalau dibiarkan, air bisa meluap dan merusak fasilitas di sekitar lapangan,” tambahnya.

Yusri menuturkan, meski lapangan tersebut dibangun dengan dukungan Badan Keuangan Daerah (BKD) dan memiliki fasilitas yang cukup baik, namun infrastruktur pendukungnya masih tertinggal. Oleh sebab itu, Komisi III mendorong agar perbaikan jalan, jembatan, dan drainase dimasukkan dalam perubahan anggaran tahun 2026.

“Kami sudah meminta Bappeda meninjau lokasi dan Dinas PU menyiapkan perencanaannya. Harapannya, tahun depan bisa segera direalisasikan agar warga dapat berolahraga dengan lebih nyaman,” pungkas Yusri.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPuBLIKA.com, BALIKPAPAN — Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, menyerukan kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap pengelolaan sampah dengan memulainya dari lingkungan rumah tangga.

Ia menilai, langkah sederhana seperti memilah dan mengolah sampah sejak dari sumbernya merupakan kunci utama dalam mengurangi beban Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Manggar yang kini hampir mencapai kapasitas maksimal. Budiono menegaskan, persoalan sampah tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah atau petugas kebersihan.

Kesadaran kolektif warga, menurutnya, menjadi pondasi penting untuk menciptakan kota yang bersih dan berkelanjutan. “Masalah sampah adalah tanggung jawab bersama. Kita semua harus berperan aktif dengan mulai memilah dan mengelola sampah dari rumah,” ujarnya, Senin (13/10/2025).

Ia menilai, kebiasaan lama membuang semua jenis sampah tanpa pemilahan sudah tidak relevan dengan kondisi kota yang terus berkembang. Budiono mengingatkan, sampah bukan semata-mata limbah, tetapi juga sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali. “Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, sedangkan plastik dan kertas masih memiliki nilai ekonomi jika didaur ulang. Intinya bukan menjual sampah, tapi bagaimana mengelolanya dengan bijak,” terangnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti kondisi lahan TPAS Manggar yang semakin terbatas. Jika tidak diimbangi dengan perubahan perilaku masyarakat, kata Budiono, maka permasalahan ini hanya akan semakin menumpuk dari tahun ke tahun. “Kalau terus mengandalkan TPA tanpa perubahan pola pikir, maka kita akan menghadapi krisis lingkungan yang lebih besar,” tegasnya.

Untuk itu, Budiono mendorong Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan agar memperkuat program edukasi dan sosialisasi di tingkat kelurahan. Menurutnya, pelatihan dan pembinaan langsung kepada warga harus menjadi agenda berkelanjutan agar kebiasaan memilah sampah dapat tumbuh menjadi budaya. “DLH perlu aktif turun ke masyarakat, memberikan contoh nyata, dan memastikan sistem pengelolaan berjalan dengan baik,” katanya.

Selain mengajak masyarakat, Budiono juga membuka ruang kolaborasi bagi sektor swasta dan komunitas lingkungan untuk ikut berperan dalam menciptakan kota yang bersih dan hijau. Ia meyakini, kerja sama lintas sektor akan mempercepat terwujudnya Balikpapan sebagai kota berwawasan lingkungan.

“Kalau semua pihak bergerak bersama, kita bisa menjadikan Balikpapan bukan hanya indah dipandang, tetapi juga menjadi kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, Budiono optimistis Balikpapan dapat keluar dari permasalahan sampah dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang mandiri dan berdaya guna.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Meski menghadapi tekanan fiskal akibat penurunan transfer keuangan dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota Balikpapan memastikan program pengendalian banjir tetap menjadi prioritas utama dalam arah pembangunan daerah tahun mendatang.

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Yusri, menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menggeser fokus pemerintah terhadap persoalan banjir yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat di berbagai wilayah. Ia menjelaskan, kebijakan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer Keuangan Daerah (TKD) telah memberikan dampak signifikan terhadap kemampuan fiskal daerah.

Dari total dana transfer sekitar Rp1,8 triliun, sekitar 70 persen di antaranya mengalami pemotongan, sehingga pemerintah kota harus melakukan penyesuaian besar terhadap rencana pembangunan tahun 2026. “Pemotongan ini cukup signifikan. Banyak kegiatan fisik yang terpaksa ditunda, termasuk pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur yang kemungkinan besar tidak bisa dimulai pada tahun 2026,” ujar Yusri, Senin (13/10/2025).

Menurutnya, kondisi ini menuntut pemerintah daerah agar lebih selektif dalam menentukan program prioritas. DPRD bersama jajaran eksekutif berkomitmen menata kembali arah kebijakan anggaran agar tetap berpihak pada kebutuhan paling mendesak masyarakat, terutama yang berdampak langsung terhadap keselamatan dan kesejahteraan warga. “Seluruh alokasi anggaran fisik akan kami arahkan pada program yang paling mendesak dan selaras dengan visi Wali Kota, yakni mewujudkan Balikpapan bebas banjir,” tambahnya.

Lebih lanjut, Yusri menilai penanganan banjir tidak bisa diselesaikan hanya melalui pembangunan fisik semata. Pemerintah juga perlu memperkuat langkah pencegahan, seperti konservasi lingkungan, penghijauan, serta perbaikan sistem drainase dan saluran air secara terpadu di kawasan rawan genangan.

“Pekerjaan besar ini tidak bisa berhenti hanya karena keterbatasan anggaran. Kami tetap berupaya agar masyarakat merasakan dampak nyata dari setiap kebijakan pembangunan,” tegasnya.

Meski sejumlah proyek besar harus ditunda, Yusri tetap optimistis bahwa komitmen terhadap program pengendalian banjir akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia berharap pemerintah pusat dapat kembali mempertimbangkan besaran dana transfer agar pembangunan di Balikpapan dapat berjalan optimal.

“Kami akan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat. Karena yang paling penting, setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat maksimal bagi warga Balikpapan,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan tengah menyiapkan langkah besar dalam menata wajah kota melalui pembangunan jaringan kabel bawah tanah. Program ini diyakini tidak hanya mempercantik tampilan perkotaan, tetapi juga menjadi peluang baru untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor utilitas publik.

Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, H. Yusri, menjelaskan bahwa proyek kabel bawah tanah telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dirancang untuk mulai dijalankan dalam waktu dekat. Namun, realisasi program ini tetap menyesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah. “Target awalnya memang 2026, tapi kalau belum memungkinkan secara finansial, kami dorong agar bisa terlaksana maksimal pada 2027,” ujar Yusri, Senin (13/10/2025).

Ia menuturkan, dukungan terhadap program tersebut datang dari berbagai instansi, seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU), Wali Kota, hingga Litbang Bappeda yang telah melakukan kajian teknis dan studi kelayakan. “Dinas PU sudah menyiapkan desain infrastrukturnya, sementara Litbang Bappeda memastikan kebijakan ini layak dan bisa segera diterapkan,” jelasnya.

Menurut Yusri, Balikpapan telah memiliki contoh nyata di sejumlah titik, seperti kawasan Jalan Bekapai dan Grand City, yang sudah menerapkan sistem kabel bawah tanah. Hasilnya dinilai sangat positif karena memberikan tampilan kota yang lebih rapi serta aman dari risiko gangguan jaringan. “Kalau di dua lokasi itu bisa berjalan baik, berarti kita siap memperluas ke wilayah lain,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Dinas PU telah menyiapkan box culvert di sepanjang drainase kota sebagai jalur infrastruktur kabel. Ruang di dalamnya dapat disewakan kepada operator listrik dan telekomunikasi sebagai bentuk kerja sama yang menguntungkan daerah. “Pemerintah menyiapkan fasilitas, sementara pihak operator membayar sewa. Dari situ, PAD bisa meningkat,” terangnya.

DPRD juga mendorong Pemkot Balikpapan segera mengundang perusahaan penyedia layanan listrik dan telekomunikasi untuk menyepakati mekanisme pelaksanaan serta skema kerja sama. “Begitu ada kesepakatan, tinggal dieksekusi. Program ini sangat realistis dan berdampak langsung bagi kota maupun perekonomian masyarakat,” tegas Yusri.

Dengan penerapan sistem kabel bawah tanah, Balikpapan tidak hanya menata kota menjadi lebih modern dan tertib, tetapi juga membuka jalan baru bagi peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan.

(ADV/DPRD Balikpapan)