DPRD Balikpapan

 

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Upaya memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat terus menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kota Balikpapan. Salah satu yang kini menjadi sorotan ialah peningkatan kesejahteraan kader Posyandu yang selama ini menjadi ujung tombak dalam mendukung program kesehatan ibu dan anak di tingkat kelurahan.

Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Hj. Iim, menyampaikan bahwa pihaknya tengah mendorong pemerintah kota agar segera menyiapkan skema pemberian insentif bagi kader Posyandu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, langkah tersebut penting sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi para kader yang telah lama bekerja secara sukarela di lapangan.

“Peran kader Posyandu sangat vital. Mereka menjadi garda terdepan dalam mendeteksi stunting dan memastikan layanan kesehatan dasar berjalan. Karena itu, sudah selayaknya mereka mendapatkan perhatian dari pemerintah,” ujarnya saat ditemui usai reses di Kelurahan Karang Rejo, Balikpapan Tengah, Senin (20/10/2025).

Namun, Hj. Iim menegaskan bahwa pemberian insentif perlu disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia menjelaskan, setiap kader nantinya diwajibkan mengikuti proses sertifikasi agar memiliki kompetensi dan standar kerja yang diakui secara resmi.

“Di beberapa daerah seperti Deli Serdang, honor baru bisa diberikan setelah kadernya tersertifikasi. Di sana mereka menerima sekitar Rp200 ribu per bulan. Kita ingin pola serupa diterapkan di Balikpapan agar program ini lebih terukur,” tuturnya.

Lebih jauh, ia juga menyinggung masalah ketidaksinkronan data antarinstansi yang masih menjadi kendala klasik di lapangan. Menurutnya, data penerima bantuan dan data kesehatan masyarakat sering kali tidak selaras antara Dinas Kesehatan, DP3AKB, hingga lembaga lain, sehingga menyulitkan pelaksanaan program secara efektif. “Kami sudah mendorong agar Balikpapan memiliki sistem data terpadu yang dapat diakses lintas dinas. Dengan begitu, pelayanan publik bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran tanpa pendataan berulang,” jelasnya.

Hj. Iim memastikan, Komisi IV DPRD akan terus memantau realisasi kebijakan ini. Ia berharap pemerintah kota dapat segera menindaklanjuti gagasan tersebut agar kesejahteraan kader Posyandu meningkat dan tata kelola pelayanan kesehatan semakin profesional. “Kami ingin semua ini berjalan bertahap dan berkelanjutan. Kader Posyandu harus mendapat tempat yang layak karena merekalah ujung tombak kesehatan masyarakat,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

 

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Rencana kunjungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) ke kawasan wisata Bukit Pringgondani, Gunung Binjai, Kelurahan Tritip, Balikpapan Timur, pada November 2025 mendatang disambut positif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan.

Momen tersebut diharapkan menjadi titik awal bagi percepatan pengembangan pariwisata serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan tersebut. Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Suriani, mengungkapkan bahwa pihaknya telah turun langsung meninjau lokasi sebagai langkah awal memastikan kesiapan daerah dalam menyambut kedatangan tamu kementerian.

“Pelaku UMKM di Bukit Pringgondani sudah mendapatkan informasi terkait rencana kunjungan ini. Karena itu, kami mengimbau agar persiapan dilakukan secara maksimal, terutama dalam hal perbaikan infrastruktur jalan menuju kawasan wisata,” ujarnya, Senin (20/10/2025).

Suriani menjelaskan, akses menuju Bukit Pringgondani masih menjadi kendala utama. Sebagian jalur masih sempit dan belum seluruhnya beraspal, sehingga menyulitkan kendaraan besar seperti bus wisata untuk melintas. “Jalur lewat RT 15 sebenarnya sudah diaspal, tapi mendekati lokasi utama masih berbatu.

Kami berharap pemerintah melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) dapat melakukan pelebaran sekaligus pengaspalan agar pengunjung merasa nyaman saat berkunjung,” jelasnya.

Selain infrastruktur, Suriani juga menyoroti pentingnya menjaga identitas lokal yang menjadi daya tarik utama kawasan tersebut. Menurutnya, penataan kawasan wisata tidak boleh menghilangkan nuansa pedesaan yang telah menjadi ciri khas Bukit Pringgondani. “Kami berharap konsep alami dan kearifan lokal tetap dipertahankan. Jangan sampai penataan yang terlalu modern justru menghilangkan keunikan yang membuat wisata ini berbeda dari tempat lain,” tegasnya.

Ia menambahkan, kunjungan Kemenparekraf nantinya diharapkan tidak hanya sebatas seremonial, tetapi membawa hasil konkret berupa dukungan untuk peningkatan infrastruktur dan pembinaan pelaku UMKM.

“Selama ini, pengembangan kawasan masih terkendala anggaran. Kalau hanya mengandalkan APBD cukup berat karena adanya efisiensi belanja daerah. Semoga setelah melihat langsung kondisi lapangan, kementerian dapat membantu melalui program dukungan teknis atau bantuan pembangunan,” tutupnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

 

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Komisi II DPRD Kota Balikpapan menilai sektor kuliner dan pariwisata memiliki potensi besar untuk menjadi identitas daerah sekaligus penggerak ekonomi masyarakat.

Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Suriani, mengatakan bahwa sudah saatnya Balikpapan memiliki ikon khas yang bisa dikenal secara luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Menurutnya, hingga kini Balikpapan belum memiliki kuliner yang benar-benar melekat sebagai ciri khas kota.

Padahal, kuliner dapat menjadi daya tarik kuat bagi wisatawan seperti yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. “Selama ini, amplang lebih identik dengan Samarinda, sementara Yogyakarta terkenal dengan Bakpia Pathok. Nah, kami ingin Balikpapan juga memiliki makanan khas yang bisa menjadi kebanggaan warga,” ujarnya, Senin (20/10/2025).

Suriani menjelaskan, kuliner khas tak sekadar urusan rasa, tetapi juga simbol budaya dan kebanggaan daerah. Ia mencontohkan keberhasilan kawasan Malioboro di Yogyakarta yang menjadi ikon wisata sekaligus pusat kuliner yang tak pernah sepi pengunjung.

Ia menambahkan, meski batik khas Balikpapan telah ada, sektor kuliner masih membutuhkan inovasi agar dapat menonjol. “Kami tengah berkoordinasi dengan para pelaku UMKM untuk melahirkan produk makanan yang benar-benar mencerminkan karakter Balikpapan,” katanya.

Selain pengembangan kuliner, Komisi II juga tengah mempersiapkan rencana pembangunan kawasan wisata baru di wilayah Balikpapan Utara. Lahan yang akan digunakan sudah tersedia dan bahkan telah dihibahkan. “Akses jalannya sudah baik. Konsepnya mirip wisata kopi kelotok di Jawa, yang memadukan suasana alam dan budaya lokal,” jelas Suriani.

Ia berharap pemerintah kota memberikan perhatian dan dukungan pendanaan agar kawasan tersebut dapat tumbuh menjadi destinasi baru yang mampu menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar. Lebih lanjut, Suriani menyampaikan bahwa pihaknya akan memaparkan rencana ini kepada Kementerian Pariwisata saat melakukan kunjungan ke Balikpapan.

“Kami ingin gagasan ini bisa dikaji secara teknis dan mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat,” tandasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Syarifuddin Oddang, kembali turun langsung ke masyarakat melalui kegiatan reses yang digelar di Aula Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Senin (20/10/2025) malam.

Dalam pertemuan tersebut, ia mendengarkan berbagai aspirasi warga terkait persoalan yang masih dihadapi, mulai dari rencana pengembangan kawasan wisata hingga persoalan banjir yang hingga kini belum menemukan solusi tuntas. Dalam dialog yang berlangsung hangat, Oddang mengungkapkan bahwa pengembangan kawasan wisata di Graha Indah melibatkan sejumlah RT di sekitarnya.

Menurutnya, rencana tersebut hanya akan berhasil jika seluruh pihak terkait dapat bekerja sama secara terpadu. “Selama ini pembangunan sering berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang jelas. Padahal, kita perlu sinergi antarpihak agar hasilnya maksimal,” ujar Oddang.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi, terutama antara Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPPR) serta Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), agar program pembangunan dan pengelolaan kawasan bisa berjalan seimbang antara kebutuhan wisata dan kelestarian lingkungan.

Dalam kesempatan itu, isu banjir menjadi salah satu topik utama yang banyak disuarakan warga. Oddang menyoroti pembukaan lahan di kawasan tersebut yang mencapai 17 hektare dari total rencana 28 hektare. Ia menilai perlu ada perhatian serius terhadap aspek legalitas lahan, terutama mengenai sempadan sungai dan sertifikat kepemilikan.

“Kalau sempadan sungai diabaikan, persoalan banjir tidak akan pernah selesai. Aturannya sudah jelas, area sempadan harus dijaga agar tidak menimbulkan masalah baru,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Oddang mengusulkan pembangunan parit di perbatasan antara lahan PT 52 Prosperindo dan Graha Indah, disertai penanaman mangrove di sepanjang tepi parit untuk mengendalikan abrasi serta memperkuat ekosistem kawasan. Ia juga menilai pentingnya penggunaan APBD secara tepat sasaran serta keterlibatan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau CSR.

“Kita juga perlu membicarakan kompensasi bagi warga dan pengusaha, serta memastikan peran CSR perusahaan benar-benar bermanfaat bagi lingkungan,” tambahnya.

Melalui reses ini, Syarifuddin Oddang berharap terbangun koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, sehingga pembangunan di Graha Indah dapat berjalan berkelanjutan, tertata, dan membawa manfaat nyata bagi seluruh warga.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Di tengah dinamika pembangunan kota yang semakin pesat, semangat menjaga keamanan lingkungan secara mandiri masih berdenyut kuat di sejumlah kawasan Balikpapan.

Salah satu contohnya terlihat di RT 28 Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara. Warga di lingkungan ini tetap konsisten menjalankan ronda malam sebagai bagian dari tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

Mengetahui komitmen tersebut, Anggota DPRD Kota Balikpapan, Halili Adinegara, memberikan apresiasi dengan menyerahkan 17 rompi siskamling kepada warga yang aktif berjaga malam. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2025/2026 yang berlangsung pada Minggu (19/10/2025) malam di kawasan RT 28.

Dalam kesempatan itu, Halili menyampaikan bahwa kegiatan ronda malam bukan hanya sekadar tradisi, tetapi merupakan cerminan nyata dari rasa peduli masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban di lingkungannya. “Saya sangat mengapresiasi warga RT 28 yang mampu mempertahankan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam menjaga keamanan. Ini adalah bentuk partisipasi yang luar biasa,” ujarnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mewakili daerah pemilihan Balikpapan Utara itu menilai, semangat warga dalam menjaga keamanan menjadi contoh nyata bahwa rasa aman dapat diciptakan dari tingkat komunitas terkecil.

Menurutnya, bantuan rompi yang diberikan tidak sekadar simbol, melainkan bentuk dorongan agar semangat siskamling tetap hidup di tengah masyarakat yang kian sibuk dengan aktivitas sehari-hari. Ia juga mengajak RT lain di wilayah Gunung Samarinda untuk meniru langkah serupa. “Kalau ada RT lain yang rutin menjalankan ronda malam dengan komitmen yang kuat, saya pasti akan dukung juga. Tapi yang penting, kegiatan ini dijalankan secara berkelanjutan, bukan hanya semangat di awal saja,” tegasnya.

Selain memberikan rompi, Halili juga dikenal aktif membantu pembangunan sarana pendukung pos kamling di wilayah tersebut. Ia turut menyalurkan bantuan untuk pembuatan toilet dan dinding penyekat agar para petugas ronda lebih nyaman saat bertugas malam hari. “Pos kamling di sini sudah kami bantu sejak lama, dan hasilnya terlihat baik karena warga ikut terlibat langsung. Semoga semangat kebersamaan ini terus dijaga agar lingkungan kita tetap aman dan kondusif,” tutupnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Kota Balikpapan diselimuti suasana penuh semangat dan nuansa religius saat ribuan santri dan masyarakat tumpah ruah di jalanan untuk mengikuti Karnaval Hari Santri 2025, Minggu (19/10/2025).

Kegiatan ini menjadi ajang perayaan besar yang memperlihatkan kekayaan budaya Islam serta kebanggaan para santri sebagai bagian penting dalam perjalanan bangsa.

Ribuan peserta dari berbagai pondok pesantren, lembaga pendidikan Islam, dan komunitas masyarakat tampil memukau dengan beragam parade busana bernuansa islami, pawai kreativitas, serta atraksi seni yang menggambarkan nilai persatuan dan cinta tanah air.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, turut hadir dalam kegiatan tersebut. Ia menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh peserta dan panitia yang telah menghidupkan perayaan ini dengan penuh antusiasme dan kreativitas. “Hari Santri bukan hanya perayaan seremonial, tetapi juga momentum untuk mengingat kembali peran besar santri dalam sejarah perjuangan bangsa. Nilai religius, nasionalisme, dan gotong royong harus terus dirawat dan diwariskan kepada generasi muda,” ujar Yono.

Ia menilai karnaval ini bukan sekadar pertunjukan budaya, melainkan juga sarana mempererat silaturahmi antarwarga dan menumbuhkan rasa saling menghargai di tengah keberagaman masyarakat Balikpapan. Menurutnya, semangat kolaborasi yang terpancar dari kegiatan tersebut menunjukkan bahwa kebersamaan merupakan kekuatan terbesar dalam menjaga kedamaian kota. “Santri masa kini bukan hanya belajar agama di pesantren, tetapi juga turut membangun karakter bangsa yang toleran, mandiri, dan berakhlak mulia. Inilah cerminan Balikpapan sebagai kota yang damai dan beradab,” tambahnya.

Karnaval berlangsung meriah sejak pagi hingga malam hari. Beragam penampilan menarik menghiasi jalanan kota, mulai dari barisan santri cilik membawa bendera merah putih, grup marawis yang menggetarkan suasana, hingga pawai kostum islami yang memadukan unsur tradisi dan modernitas. Masyarakat tampak antusias menyaksikan jalannya acara dari pinggir jalan sambil memberikan tepuk tangan dan sorakan semangat.

Yono menegaskan, DPRD Kota Balikpapan akan terus mendukung kegiatan keagamaan dan kebudayaan seperti ini agar menjadi agenda rutin tahunan yang memperkaya kehidupan sosial dan spiritual masyarakat. “Dengan semangat santri, mari kita perkuat nilai religius dan nasionalisme untuk menjaga kerukunan serta menghormati perbedaan. Dari santri, kita belajar ketulusan dan cinta sejati terhadap Indonesia,” tutupnya.

Karnaval Hari Santri 2025 ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan Islam, dan masyarakat dalam meneguhkan semangat kebersamaan, religiusitas, serta cinta tanah air di Kota Balikpapan.

(ADV/DPRD Balikpapan)

 

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kota Balikpapan, Danang Eko Susanto, menggelar kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2025/2026 dengan menggandeng Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) serta Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan.

Kegiatan ini berlangsung di RT 59 Kelurahan Sepinggan, Minggu (19/10/2025) malam, dan dihadiri puluhan warga yang antusias menyampaikan aspirasi mereka.

Melalui kehadiran dua instansi teknis tersebut, Danang ingin agar masyarakat mendapatkan informasi langsung terkait program pemerintah di bidang perumahan dan infrastruktur dasar, terutama mengenai bantuan bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Saya mengundang Disperkim agar warga memahami mekanisme dan persyaratan untuk memperoleh bantuan bedah rumah. Di Sepinggan ini ada beberapa warga yang potensial menerima program tersebut,” jelas Danang.

Dalam kesempatan itu, perwakilan Disperkim menjelaskan kriteria rumah yang berhak mendapat bantuan, di antaranya memiliki legalitas tanah, berstatus rumah tangga tetap, serta tergolong dalam kategori MBR. “Kalau masih bujang belum bisa diusulkan karena program ini ditujukan bagi keluarga yang sudah menetap dan membutuhkan,” tutur Danang menirukan penjelasan dari pihak Disperkim.

Ia menambahkan, program bedah rumah tersebut merupakan bagian dari inisiatif sosial yang turut mendapat dukungan dari anggota DPR RI Budi Djiwandono. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat melalui sinergi antara pemerintah daerah dan pusat.

Danang mengungkapkan bahwa sejumlah warga di Balikpapan Selatan, termasuk di Sepinggan, telah mulai merasakan manfaat dari program tersebut. Ia berharap, bantuan ini terus diperluas agar lebih banyak masyarakat yang mendapatkan hunian layak. “Kami ingin bantuan ini tepat sasaran dan benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan. Rumah yang layak adalah pondasi kesejahteraan,” ujarnya.

Selain membahas program bedah rumah, Danang juga menyampaikan bahwa Disperkim membuka ruang konsultasi bagi warga yang ingin mengajukan perbaikan lingkungan. “Melalui komunikasi langsung seperti ini, masyarakat lebih tahu dan pemerintah dapat merespons lebih cepat,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan Pemerintah Kota Balikpapan diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis di daerah.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, menilai langkah penghematan tersebut berpotensi menghambat pembangunan, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

Menurut Yono, pemangkasan belanja daerah membuat sejumlah proyek penting terancam tertunda. “Pemangkasan anggaran itu sangat berdampak. Proyek-proyek seperti pembangunan sekolah maupun rumah sakit jelas ikut terkena imbasnya, karena sumber pendanaannya berasal dari APBD Kota Balikpapan,” ujarnya, Minggu (19/10/2025).

Ia mencontohkan proyek pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur yang memerlukan dana sekitar Rp273 miliar. Sementara itu, kemampuan fiskal daerah saat ini hanya berkisar antara Rp500 hingga Rp700 miliar.

Kondisi tersebut, kata Yono, menuntut pemerintah daerah berhati-hati dalam menentukan arah pembiayaan. “Kalau anggarannya hanya difokuskan ke satu proyek besar, otomatis kebutuhan masyarakat lainnya, seperti BPJS gratis, seragam sekolah gratis, dan program pelayanan publik lain bisa terganggu,” tegasnya.

Meski demikian, DPRD Balikpapan tetap mendorong agar kebijakan efisiensi tidak menghentikan pembangunan, melainkan menata kembali prioritas belanja agar manfaatnya tetap dirasakan masyarakat luas. “Efisiensi bukan berarti berhenti membangun. Pemerintah harus bijak menentukan skala prioritas. Misalnya, penanganan banjir harus tetap menjadi perhatian utama, karena dampaknya bisa meluas dan menimbulkan kerugian besar,” jelasnya.

Selain itu, Yono juga menyoroti masalah kelangkaan air bersih yang hingga kini masih menjadi tantangan serius di beberapa wilayah kota. Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan anggaran tambahan untuk menutup kekurangan dana pembangunan.

“Meskipun ada pemangkasan, yang terpenting bagaimana kita bisa mengelolanya dengan baik. Mudah-mudahan bantuan dari pusat dapat digunakan secara tepat sesuai prioritas, meski mungkin belum bisa menyelesaikan seluruh proyek secara sekaligus,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

 

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Permasalahan stunting kembali menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan. Komisi IV yang membidangi kesejahteraan masyarakat menegaskan komitmennya untuk memperkuat langkah bersama dalam menurunkan angka stunting yang masih mengkhawatirkan di kota ini.

Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, memimpin langsung kegiatan Dialog Warga di RT 37 Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, pada Minggu (19/10/2025). Acara ini dihadiri oleh Camat Balikpapan Timur, perwakilan Dinas Kesehatan, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB).

Forum tersebut menjadi ruang interaktif antara pemerintah dan masyarakat untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, sekaligus meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pencegahan stunting sejak dini. Gasali menyebut bahwa meningkatnya angka stunting di Balikpapan merupakan sinyal bahaya yang tidak boleh diabaikan.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting di kota ini naik dari 19 persen pada 2024 menjadi 22,7 persen di 2025. “Kenaikan ini bukan sekadar angka di atas kertas, tapi menunjukkan masih banyak tantangan dalam menjaga kesehatan ibu dan anak. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, butuh partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat,” ujar Gasali di hadapan warga.

Ia menjelaskan bahwa persoalan stunting tidak hanya disebabkan kekurangan gizi, melainkan juga dipengaruhi oleh pola asuh yang kurang tepat, kebersihan lingkungan yang belum optimal, serta keterbatasan akses layanan kesehatan di beberapa wilayah. Karena itu, DPRD mendorong agar program lintas sektor dijalankan lebih terpadu dan berkelanjutan, mulai dari tingkat RT hingga kota.

Gasali menekankan pentingnya peran keluarga, khususnya para ibu muda, dalam membentuk generasi sehat. “Kesadaran harus dibangun dari rumah. Para calon ibu sebaiknya dibekali pengetahuan sejak remaja, agar kelak mampu merawat anak dengan baik dan mencegah stunting,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan dialog warga tidak hanya digelar di kawasan dengan angka stunting tinggi, tetapi juga di wilayah lain sebagai langkah preventif. “Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau puskesmas sepi pasien, itu artinya masyarakat kita sudah sehat,” katanya disambut tepuk tangan warga.

Gasali berharap, melalui edukasi berkelanjutan, pendampingan bagi ibu hamil dan balita, serta penguatan layanan kesehatan dasar, Balikpapan dapat mewujudkan generasi emas yang tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. “Gerakan keluarga sehat bukan sekadar program pemerintah, tapi tanggung jawab bersama seluruh warga Balikpapan,” pungkasnya dengan optimistis.

(ADV/DPRD Balikpapan)

 

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Isu pernikahan dini kembali menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan. Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menegaskan bahwa pernikahan di usia muda bukan hanya persoalan sosial semata, tetapi juga mengancam kesehatan ibu dan anak serta berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan Dialog Warga yang berlangsung di RT 37 Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, pada Minggu (19/10/2025).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Camat Balikpapan Timur, perwakilan Dinas Kesehatan, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Forum tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk membahas berbagai isu kesehatan keluarga dan kesejahteraan sosial secara langsung bersama pemerintah.

Gasali mengungkapkan bahwa dalam setahun terakhir, di wilayah Balikpapan Timur tercatat sedikitnya tiga kasus pernikahan yang dilakukan di bawah usia sesuai ketentuan undang-undang. “Salah satunya bahkan harus ditunda karena belum memenuhi syarat usia. Ini membuktikan bahwa pemahaman masyarakat tentang risiko pernikahan dini masih perlu ditingkatkan,” ujarnya.

Menurutnya, menikah di usia muda membawa dampak serius, terutama bagi calon ibu yang secara fisik dan mental belum siap. Kondisi ini dapat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi, kehamilan berisiko, hingga lahirnya anak dengan kondisi gizi buruk atau stunting. “Pernikahan dini bukan hanya soal kesiapan menikah, tapi juga kesiapan menjadi orang tua yang mampu membentuk generasi sehat dan tangguh,” tambahnya.

Ia juga menegaskan pentingnya memahami Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur batas minimal usia menikah, yaitu 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Menurutnya, aturan tersebut bukanlah bentuk pembatasan, melainkan upaya perlindungan terhadap generasi muda. “Kalau dulu menikah muda dianggap wajar karena faktor budaya, kini tantangannya jauh lebih kompleks. Gaya hidup, tekanan sosial, hingga kondisi ekonomi menuntut kesiapan yang matang,” tegasnya.

Gasali berharap kegiatan seperti Dialog Warga tidak hanya berhenti pada sosialisasi, tetapi menjadi gerakan bersama membangun kesadaran akan pentingnya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi sebelum memasuki jenjang pernikahan. “Kalau kita ingin menciptakan generasi bebas stunting, maka pencegahan harus dimulai dari keluarga. Remaja perlu dibekali pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan perencanaan masa depan,” ujarnya.

Ia pun menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam memperkuat pendidikan keluarga serta penyuluhan kesehatan reproduksi. Dengan kerja sama tersebut, diharapkan Balikpapan mampu melahirkan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing sejak dari tahap perencanaan keluarga.

(ADV/DPRD Balikpapan)

 

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, kembali menunjukkan komitmennya dalam menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2025/2026 yang digelar di kawasan Perumahan Balikpapan Regency, Kecamatan Balikpapan Selatan, pada Minggu (19/10/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Budiono berinteraksi langsung dengan warga, tokoh masyarakat, serta perwakilan RT yang hadir dengan antusias. Forum reses itu menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi di lingkungan sekitar, terutama terkait dengan pembangunan dan pelayanan publik.

Beragam isu muncul dalam dialog tersebut, mulai dari kebutuhan perbaikan infrastruktur dasar seperti drainase dan penerangan jalan umum (PJU), hingga keluhan terkait Analisis Dampak Lalu Lintas (Amdal Lalin) akibat pembangunan sekolah baru di kawasan Balikpapan Regency. Warga menyoroti potensi meningkatnya volume kendaraan yang dapat memicu kemacetan, terutama di jalur utama perumahan yang menjadi akses utama bagi aktivitas warga.

Salah satu perwakilan warga mengungkapkan kekhawatiran bahwa tanpa perencanaan matang, arus lalu lintas di kawasan tersebut dapat menjadi semrawut dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Di sisi lain, minimnya penerangan di beberapa titik jalan membuat kawasan itu rawan kecelakaan serta tindak kriminal pada malam hari. Mereka berharap pemerintah segera menambah dan memperbaiki lampu jalan agar keamanan masyarakat lebih terjamin.

Menanggapi hal tersebut, Budiono menegaskan bahwa seluruh aspirasi warga akan dibawa ke dalam pembahasan internal DPRD bersama Pemerintah Kota Balikpapan. Ia memastikan setiap usulan akan diperjuangkan agar dapat direalisasikan dalam program pembangunan tahun anggaran mendatang.

“Masukan dari warga ini menjadi dasar penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. DPRD akan memastikan agar program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan,” ujar Budiono.

Politisi yang dikenal dekat dengan masyarakat ini menambahkan bahwa kegiatan reses bukan sekadar agenda rutin legislatif, tetapi sarana penting memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dan konstituennya. Ia menilai, keberhasilan pembangunan hanya dapat tercapai jika kebijakan disusun berdasarkan suara masyarakat.

“Kami tidak ingin aspirasi warga berhenti hanya di forum ini. Harapan kami, setiap masukan dapat diwujudkan menjadi kebijakan nyata yang berpihak pada kepentingan rakyat,” tegasnya.

Melalui kegiatan reses ini, DPRD Kota Balikpapan berharap sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat semakin kokoh, sehingga arah pembangunan kota ke depan lebih tertata, aman, dan berkelanjutan.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Semangat kolaborasi antar generasi muda dan pemerintah daerah kembali mengemuka dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025.

Momen tersebut dirangkai dengan HUT ke-8 Ayo Bergerak Indonesia melalui kegiatan “Diskusi Pemuda Bersama Pemerintah Kota dan DPRD Balikpapan” yang digelar di Aula Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Balikpapan.

Acara yang berlangsung penuh antusias itu menghadirkan perwakilan berbagai organisasi kepemudaan, mahasiswa, serta unsur pemerintah daerah. Diskusi ini menjadi ruang bagi para pemuda untuk menyampaikan gagasan sekaligus memperkuat peran mereka dalam pembangunan kota.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, yang hadir sebagai narasumber, memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif para pemuda yang aktif menginisiasi kegiatan dialog publik. Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan semangat kepeloporan dan kematangan berpikir generasi muda dalam menyuarakan aspirasi.

“Acara seperti ini harus sering dilakukan. Ide-idenya datang dari anak-anak muda, sementara pemerintah berperan memfasilitasi. Semangat seperti ini perlu terus dipupuk agar sinergi antara mahasiswa, pemuda, dan pemerintah kota semakin kuat,” ujar Yono, Minggu (19/10/2025).

Ia menilai kegiatan tersebut menjadi jembatan penting antara pemuda dan pemerintah. Melalui dialog terbuka, kata Yono, banyak persoalan yang dapat digali dan dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan publik. “Hasil dari diskusi ini bisa menjadi masukan berharga bagi DPRD untuk merancang regulasi dan memperkuat fungsi pengawasan,” tambahnya.

Terkait dukungan terhadap kegiatan kepemudaan, Yono menjelaskan bahwa DPRD Balikpapan berperan mendorong penganggaran program melalui dinas terkait, khususnya Disporapar. “Kami tidak memiliki anggaran langsung, tapi siap menyetujui dan mengawasi pelaksanaan program kepemudaan agar benar-benar bermanfaat bagi generasi muda,” tegasnya.

Ia berharap semangat kebersamaan dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda dan HUT Ayo Bergerak Indonesia menjadi momentum memperkuat peran pemuda sebagai motor penggerak kemajuan Balikpapan. “Pemuda harus menjadi energi perubahan, bukan sekadar penonton dalam pembangunan daerah,” tutup Yono.

(ADV/DPRD Balikpapan)