SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Siska Anggreni, menegaskan komitmennya untuk mengawal serius persoalan air bersih dan layanan BPJS Kesehatan yang masih dikeluhkan masyarakat.
Hal ini ia sampaikan usai menggelar reses di Jalan Siaga, Kelurahan Damai, Balikpapan Kota, Jumat (29/8/2025). Dalam pertemuan yang dihadiri lebih dari seratus warga tersebut, hadir pula sejumlah narasumber dari instansi teknis.
Di antaranya Fajar dari Dinas Perhubungan, Dina dari Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Panji perwakilan BPJS Kesehatan, serta Lita dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Kehadiran mereka diharapkan mampu memberikan penjelasan langsung atas beragam persoalan yang disampaikan masyarakat.
Keluhan terbanyak masih berkaitan dengan sambungan air bersih Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB). Warga mempertanyakan mengapa wilayah Damai masih masuk kategori zona merah sehingga tidak semua rumah bisa menikmati distribusi air secara merata.
Menanggapi hal itu, Siska mengaku terkejut. Ia tidak menyangka bahwa di wilayah Balikpapan Kota yang letaknya berada di pusat kota, masih banyak warga yang belum mendapatkan sambungan air PDAM hanya karena alasan zona merah.
“Saya kaget mendengar langsung dari warga bahwa masih ada yang belum tersambung PDAM. Padahal kita berada di kecamatan Balikpapan Kota. Alasannya karena zona merah, ini tentu perlu penjelasan lebih detail dari PTMB,” tegasnya.
Ia menambahkan, kondisi serupa juga pernah ditemui di kawasan Prapatan. Namun, menurutnya, wilayah Damai dengan kondisi topografi yang relatif datar seharusnya tidak mengalami hambatan besar dalam distribusi air. Karena itu, ia berjanji akan meminta klarifikasi resmi dari pihak PTMB mengenai penyebab keterlambatan layanan.
Selain masalah air bersih, warga juga menyampaikan keluhan terkait BPJS Kesehatan. Permasalahan yang muncul di antaranya proses pendaftaran, migrasi kepesertaan, hingga minimnya sosialisasi mengenai penyakit yang tidak ditanggung.
Menurut Siska, meski pelayanan BPJS Kesehatan sudah membaik dalam setahun terakhir, masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedurnya. Informasi yang seharusnya tersampaikan langsung justru hanya diketahui warga melalui forum reses. “Selama ini warga hanya tahu melalui reses. Belum ada sosialisasi khusus ke lapangan. Padahal tidak semua orang bisa mengakses informasi lewat web atau media sosial,” jelasnya.
Ia menegaskan perlunya penyuluhan tatap muka, terutama bagi kelompok lanjut usia yang tidak terbiasa menggunakan perangkat digital. “Kalau hanya mengandalkan media sosial, apakah semua warga membaca? Tentu tidak. Jadi harus ada tatap muka,” tambahnya.
Siska berkomitmen untuk terus mendorong Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, hingga DLH agar lebih sering hadir langsung di tengah masyarakat. Ia menilai, aspirasi warga tidak boleh berhenti di forum reses saja, melainkan harus ditindaklanjuti dalam bentuk program nyata.
“Kebutuhan dasar seperti air bersih, kesehatan, lingkungan, dan transportasi harus menjadi perhatian utama. Reses ini adalah wadah untuk mendengar langsung suara masyarakat. Saya akan berupaya agar persoalan ini segera mendapat solusi,” pungkasnya.
(ADV/DPRD Balikpapan)