DPRD Balikpapan

 

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Komisi IV DPRD Kota Balikpapan menegaskan komitmennya dalam mengawal kualitas pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan yang tengah dikerjakan pemerintah kota.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap proyek tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menyampaikan bahwa pengawasan yang dilakukan dewan tidak terbatas pada pencapaian fisik semata.

Ia menekankan pentingnya memastikan seluruh proses pembangunan berjalan efisien, transparan, dan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. “Setiap rupiah dari anggaran publik harus memberikan hasil maksimal. Kita tidak ingin pembangunan hanya sebatas formalitas penyelesaian proyek, melainkan benar-benar berkualitas dan berdaya guna bagi warga,” ujarnya, Senin (13/10/2025).

Saat ini, terdapat dua proyek besar yang menjadi fokus utama Komisi IV, yakni pembangunan SDN 022 Balikpapan Timur dan Puskesmas Sepinggan Baru. Keduanya merupakan bagian dari program prioritas Pemerintah Kota Balikpapan dalam memperkuat layanan publik di tingkat dasar.

Gasali mengungkapkan, progres pembangunan SDN 022 telah mencapai sekitar 53 persen, sementara Puskesmas Sepinggan Baru berada di kisaran 43 persen. Ia memastikan pelaksanaan kedua proyek berjalan sesuai dengan rencana dan tidak mengalami kendala berarti, baik dari sisi teknis, pengadaan material, maupun koordinasi lapangan.

“Alhamdulillah sejauh ini semua berjalan lancar. Kontraktor dan pihak pelaksana juga cukup responsif dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai target,” terangnya.

Adapun pembangunan SDN 022 Balikpapan Timur menelan anggaran sekitar Rp16 miliar, sedangkan proyek Puskesmas Sepinggan Baru mencapai Rp15 miliar. Keduanya mulai dikerjakan pada pertengahan tahun 2025 dan ditargetkan rampung pada akhir Desember tahun ini.

Untuk memastikan akuntabilitas, Komisi IV turut melibatkan Inspektorat Kota Balikpapan dalam proses pengawasan. Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu mencegah potensi penyimpangan dan menjamin mutu hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis. “Kami ingin semua pihak bersinergi. Pengawasan harus menyeluruh, karena proyek ini menyangkut pelayanan dasar masyarakat,” tegasnya.

Politisi Partai Golkar tersebut menambahkan, pihaknya optimistis seluruh pekerjaan dapat selesai tepat waktu apabila kondisi cuaca mendukung dan ketersediaan material tetap stabil. “Insyaallah jika semua berjalan lancar, Desember nanti proyek sudah rampung sesuai kontrak,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menyampaikan kritik terhadap belum diakomodasinya sejumlah program prioritas yang telah diusulkan pihaknya dalam perencanaan anggaran Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) untuk tahun 2025.

Hal tersebut diungkapkan Fauzi usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPRD dan Disporapar Balikpapan yang digelar di ruang rapat Komisi II Gedung DPRD, Senin (13/10/2025).

Pertemuan tersebut membahas evaluasi pelaksanaan program tahun berjalan serta kesiapan kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya. Menurut Fauzi, banyak catatan hasil pengawasan dan kunjungan lapangan yang telah disampaikan pihaknya, namun sebagian besar belum terealisasi dalam dokumen perencanaan resmi.

Ia menyoroti salah satu contoh konkret di Pantai Manggar Segarasari, yang merupakan destinasi wisata andalan Kota Balikpapan. “Kami menemukan beberapa permasalahan yang sebenarnya sudah kami usulkan solusinya, namun belum juga masuk dalam program. Misalnya soal penyewaan fasilitas seperti terpal dan tenda yang dikeluhkan masyarakat, serta persoalan ketersediaan air bersih. Di lokasi itu hanya ada dua ground tank, sementara kami sudah merekomendasikan tambahan minimal empat unit, tapi sampai sekarang belum diakomodasi,” jelasnya.

Ia menilai kondisi ini menunjukkan masih lemahnya koordinasi antara hasil pengawasan DPRD dengan proses perencanaan di tingkat dinas. Padahal, menurut Fauzi, setiap usulan yang lahir dari hasil tinjauan lapangan dan aspirasi masyarakat seharusnya menjadi bagian dari program pembangunan prioritas.

“Usulan yang kami sampaikan bukan keinginan pribadi atau kelompok, melainkan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan. Kami berharap tahun depan semua masukan dari DPRD bisa diakomodasi, agar arah pembangunan lebih tepat sasaran,” tegas Fauzi.

Selain soal infrastruktur, Fauzi juga menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata, terutama dari kawasan Pantai Manggar. Ia menilai potensi destinasi tersebut masih sangat besar jika dikelola lebih optimal. “Pantai Manggar tetap menjadi penyumbang PAD utama di sektor pariwisata.

Walaupun sempat mengalami penurunan, tingkat kunjungan masih tinggi. Dengan manajemen yang lebih baik dan fasilitas yang ditingkatkan, saya yakin kontribusinya bisa terus naik,” ujarnya.

Fauzi berharap, Disporapar dapat lebih terbuka dan aktif berkoordinasi dengan DPRD dalam proses penyusunan program. Sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif dinilai penting agar kebijakan pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

“Tujuan kami sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik dan memperkuat daya tarik wisata Balikpapan. Karena itu, kami berharap perencanaan anggaran ke depan bisa sejalan antara DPRD dan Disporapar,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Sekretaris Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap lemahnya penyerapan aspirasi masyarakat ke dalam rencana pembangunan daerah tahun 2025.

Ia menilai banyak masukan yang diperoleh dari masyarakat melalui berbagai kegiatan resmi DPRD justru tidak tercermin dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Menurutnya, berbagai agenda seperti rapat dengar pendapat (RDP), forum group discussion (FGD), hingga kunjungan lapangan yang dilakukan anggota dewan seharusnya menjadi pijakan utama dalam penyusunan program daerah. Namun realitas di lapangan menunjukkan hal berbeda.

“Selama ini kami sudah menampung banyak aspirasi masyarakat melalui sidak dan FGD, tetapi ketika dicek di SIPD, program yang muncul justru buatan mereka sendiri. Aspirasi warga yang kami perjuangkan malah tidak tercatat sama sekali,” ujarnya usai menghadiri RDP bersama Bappeda dan sejumlah OPD mitra, Senin (13/10/2025).

Taufik menjelaskan, pertemuan tersebut sebenarnya bertujuan menyamakan persepsi agar Bappeda dan OPD dapat menyusun prioritas pembangunan yang sejalan dengan hasil pembahasan DPRD. Namun, ia menilai Bappeda masih terlalu dominan menentukan arah kebijakan tanpa mempertimbangkan hasil kerja dewan. “Banyak program yang sudah kami bahas di komisi justru dihapus atau dianggap tidak penting. Misalnya, rencana promosi pariwisata lewat media. Kalau media dihilangkan, bagaimana potensi wisata daerah bisa dikenal luas?” tegasnya.

Ia juga menyoroti hasil kunjungan lapangan anggota DPRD yang sering kali tidak pernah ditindaklanjuti. Menurut Taufik, pola kerja seperti ini mencerminkan lemahnya koordinasi antara lembaga legislatif dan eksekutif. “Setiap tahun kami turun ke lapangan, mendengar keluhan dan melihat langsung kebutuhan warga, tapi hasilnya nihil. Yang muncul di program tetap buatan mereka sendiri,” katanya dengan nada kecewa.

Taufik mengingatkan, bila pola semacam ini terus berlanjut, kepercayaan publik terhadap DPRD akan semakin menurun. “Kalau masyarakat melihat usulannya tidak pernah diwujudkan, mereka akan menilai DPRD tidak bekerja. Padahal kami sudah berupaya keras menyuarakan aspirasi mereka,” tandasnya.

Ia pun menilai perlu adanya pembenahan internal di tubuh DPRD agar kinerja lembaga legislatif semakin transparan dan dipercaya masyarakat. “Sudah waktunya DPRD membuktikan diri bahwa kami benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan sekadar menjadi simbol politik,” pungkas Taufik.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyoroti lambatnya progres pembangunan sejumlah pasar tradisional di kota ini. Permasalahan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perdagangan yang digelar pada Senin (13/10/2025).

Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menegaskan bahwa rapat ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dewan terhadap pelaksanaan program di sektor perdagangan. Menurutnya, proyek-proyek pasar tradisional harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat. “Pertemuan ini kami gelar untuk mengevaluasi sejauh mana progres kegiatan yang sudah berjalan. Jangan sampai menjelang akhir tahun anggaran, masih ada program yang tersendat tanpa kejelasan,” ujarnya seusai rapat.

Dari hasil pembahasan, diketahui bahwa progres pembangunan beberapa pasar utama, seperti Pasar Klandasan dan Pasar Inpres, masih jauh dari target yang direncanakan. Berdasarkan laporan dari Dinas Perdagangan, tingkat penyelesaian kedua proyek itu baru mencapai sekitar 50 persen. “Waktu tinggal dua bulan lagi sebelum tahun anggaran berakhir, tapi realisasi fisiknya baru separuh jalan. Ini tentu mengkhawatirkan dan harus menjadi perhatian serius agar tidak terjadi keterlambatan apalagi sampai mangkrak,” tegas Fauzi.

Untuk memastikan kondisi di lapangan, Komisi II akan melakukan inspeksi langsung dalam waktu dekat. Fauzi menilai, laporan resmi dari instansi terkadang tidak sepenuhnya mencerminkan situasi riil. “Kami ingin melihat langsung penyebab utamanya, apakah masalah anggaran, pelaksana proyek, atau koordinasi antarinstansi. Fakta di lapangan sering kali berbeda dengan laporan yang diterima,” jelasnya.

Selain menyoroti progres, Komisi II juga meminta percepatan penyelesaian pembangunan di area penting seperti Blok C, Blok D, dan kawasan kuliner Pasar Klandasan yang menjadi pusat kegiatan ekonomi warga. “Kami berharap pedagang bisa segera menempati tempat yang layak dan masyarakat mendapatkan fasilitas yang nyaman. Dinas harus memastikan pekerjaan berjalan tepat waktu dan sesuai standar mutu,” kata Fauzi.

Ia menegaskan, DPRD akan terus melakukan pengawasan hingga proyek benar-benar selesai dan berfungsi optimal. “Kami tidak ingin pembangunan pasar hanya jadi proyek jangka panjang tanpa hasil nyata. Pasar harus hidup kembali dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tandasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Upaya menjadikan sampah sebagai sumber energi terbarukan mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono. Ia menilai rencana investasi pengolahan sampah oleh pihak swasta merupakan langkah progresif yang sejalan dengan kebutuhan kota untuk menekan volume sampah dan menciptakan solusi ramah lingkungan.

Menurut Budiono, permasalahan pengelolaan sampah di Balikpapan saat ini cukup mendesak. Kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Manggar yang semakin terbatas membuat pemerintah harus mencari terobosan baru agar timbunan sampah tidak terus meningkat. “Permasalahan sampah ini sudah sangat kompleks. Karena itu, kita perlu mengubah pendekatan dari sekadar membuang menjadi mengolah. Kalau ada investor yang ingin mengubah sampah menjadi energi terbarukan, tentu kita sambut baik,” ujar Budiono, Senin (13/10/2025).

Meski begitu, ia menekankan bahwa kerja sama dengan pihak swasta harus melalui kajian komprehensif. Tujuannya agar proyek tersebut tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pemerintah daerah. “Kami ingin memastikan mekanismenya jelas, adil, dan transparan. DPRD akan mempelajari dengan cermat isi memorandum of understanding (MoU) yang ditawarkan sebelum disepakati,” tegasnya.

Budiono juga menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Pemerintah Kota Balikpapan dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang terus mencari solusi inovatif dalam pengelolaan sampah. Ia berharap, proyek pengolahan sampah ini dapat menjadi momentum bagi Balikpapan untuk bertransformasi menuju kota hijau dan berkelanjutan. “Harapan kita, sampah tidak lagi menjadi beban, tetapi justru menjadi sumber energi baru yang memberi nilai tambah bagi daerah. Selama proyek ini membawa manfaat bagi lingkungan dan masyarakat, DPRD pasti mendukung sepenuhnya,” ujarnya.

Dengan hadirnya investasi di bidang pengolahan sampah, Budiono optimistis Balikpapan dapat mengurangi ketergantungan pada TPA sekaligus memperkuat komitmen menuju kota bersih, mandiri energi, dan berwawasan lingkungan.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan — Komitmen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan dalam memastikan pembangunan daerah berjalan efektif kembali diwujudkan melalui kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis, yakni Dinas Perdagangan dan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar).

Rapat tersebut berlangsung di Ruang Komisi II DPRD Balikpapan, Senin (13/10/2025), dengan fokus pembahasan pada evaluasi kinerja dan serapan anggaran tahun berjalan.

Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Jafar Sidik, menyampaikan bahwa forum tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan legislatif agar seluruh program prioritas daerah berjalan sesuai target. Ia menegaskan, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap rupiah anggaran publik dimanfaatkan secara tepat guna dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.

"Kami ingin memastikan anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberi manfaat nyata di lapangan, bukan hanya terserap secara administratif. Setiap program pemerintah harus memiliki nilai keberlanjutan dan hasil yang bisa dirasakan masyarakat,” tegas Jafar.

Fokus pada Pembangunan Pasar dan Infrastruktur Ekonomi Rakyat Salah satu topik utama dalam rapat tersebut adalah progres pembangunan Pasar Induk KM 5,5 dan revitalisasi Pasar Klandasan. Berdasarkan laporan dari Dinas Perdagangan, tahap penyusunan Detail Engineering Design (DED) untuk Pasar Induk telah rampung, dengan total anggaran mencapai Rp60 miliar. Namun, pelaksanaan pembangunan fisik dijadwalkan akan dimulai pada tahun anggaran berikutnya.

Komisi II menilai kedua proyek tersebut memiliki peran penting dalam memperkuat sektor perdagangan lokal dan mendukung para pelaku UMKM. Karena itu, DPRD mendorong pemerintah kota untuk segera menuntaskan berbagai hambatan administratif dan teknis agar proyek dapat segera direalisasikan. "Pasar Induk dan Pasar Klandasan merupakan infrastruktur vital bagi pergerakan ekonomi rakyat.

Kami mendukung percepatan penyelesaiannya agar masyarakat, khususnya pedagang kecil, bisa segera merasakan manfaatnya,” ujar Jafar. Dorong Inovasi Disporabudpar di Sektor Pariwisata dan Budaya Selain sektor perdagangan, Komisi II juga menyoroti serapan anggaran dan program unggulan Disporabudpar.

Berdasarkan hasil evaluasi, kinerja serapan anggaran masih perlu ditingkatkan, terutama pada program pengembangan pariwisata dan pelestarian kebudayaan daerah.

Menurut Jafar, potensi wisata dan budaya di Balikpapan sangat besar, sehingga dibutuhkan terobosan kreatif dalam promosi destinasi, penguatan ekonomi kreatif, dan pelibatan masyarakat lokal. "Kami minta Disporabudpar tidak hanya fokus pada kegiatan seremonial. Harus ada hasil konkret yang berdampak pada ekonomi dan identitas budaya kota. Kegiatan olahraga dan kebudayaan juga perlu diarahkan untuk membangun karakter generasi muda,” ujarnya.

Komisi II menegaskan bahwa DPRD siap mendukung OPD yang memiliki visi inovatif dan berorientasi hasil, sepanjang dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Wujud Nyata Fungsi Pengawasan DPRD RDP ini menjadi bagian dari siklus pengawasan reguler DPRD terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah.

Selain rapat evaluasi, Komisi II juga berencana melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk memastikan kesesuaian antara laporan dan kondisi riil di masyarakat. Dengan alokasi anggaran daerah yang terus meningkat, DPRD menegaskan pentingnya menghindari proyek mangkrak dan program yang gagal sasaran. "Komisi II berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dan konstruktif. Kami ingin memastikan setiap kebijakan pemerintah kota benar-benar sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan visi pembangunan Balikpapan,” tutur Jafar Sidik menutup pernyataannya.

Melalui kegiatan ini, DPRD Balikpapan menunjukkan konsistensinya dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi hasil. Kolaborasi antara legislatif dan eksekutif diharapkan mampu mempercepat realisasi pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Balikpapan. 

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Menjelang akhir tahun, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mengingatkan Pemerintah Kota untuk lebih waspada terhadap potensi fluktuasi harga bahan pokok. Peringatan ini disampaikan menyusul tren kenaikan permintaan masyarakat serta tingginya ketergantungan Balikpapan terhadap pasokan dari luar daerah, yang dikhawatirkan dapat memicu lonjakan harga secara tiba-tiba.

Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Jafar Sidik, menegaskan pentingnya langkah antisipatif agar kestabilan harga tetap terjaga. Ia menilai koordinasi antara pemerintah kota dan instansi teknis seperti Dinas Perdagangan perlu diperkuat melalui pemantauan langsung di lapangan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan stok bahan kebutuhan pokok tetap tersedia di pasaran.

“Biasanya kenaikan harga paling terasa saat bulan puasa atau lebaran, tapi periode akhir tahun juga tidak bisa diabaikan. Pemerintah harus tetap sigap agar masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga yang mendadak,” ujar Jafar, Senin (13/10/2025).

Ia menjelaskan, posisi geografis Balikpapan yang bukan daerah penghasil bahan pangan membuat kota ini sangat bergantung pada distribusi dari wilayah lain seperti Samarinda, Sulawesi, dan Jawa. Ketika terjadi gangguan cuaca atau hambatan transportasi laut, dampaknya langsung terasa di pasar-pasar tradisional. “Balikpapan ini daerah konsumtif. Kalau pasokan dari luar tersendat sedikit saja, harga langsung naik. Karena itu, menjaga stabilitas suplai menjadi kunci utama,” jelasnya.

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap daerah lain, DPRD mendorong pemerintah memperkuat ketahanan pangan lokal, salah satunya dengan mengembangkan program pertanian perkotaan (urban farming) dan menggandeng kelompok tani di tingkat kelurahan. Menurut Jafar, upaya kecil seperti memanfaatkan lahan tidur untuk tanaman cepat panen dapat membantu menekan risiko kenaikan harga.

“Setidaknya kita memiliki cadangan sayur atau kebutuhan dasar yang berasal dari dalam kota sendiri, jadi tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan luar,” tambahnya.

Selain menjaga ketersediaan bahan pokok, Jafar juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap distributor dan pelaku usaha agar tidak terjadi praktik penimbunan. Ia menilai, stabilitas harga tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada tanggung jawab pelaku distribusi dalam menjaga keseimbangan pasar. “Distributor itu bagian dari rantai ekonomi. Mereka seharusnya ikut menjaga ketersediaan barang, bukan menimbun untuk mengejar keuntungan pribadi,” tegasnya.

Jafar berharap seluruh langkah antisipatif ini segera dijalankan agar menjelang Natal dan Tahun Baru 2026, harga bahan pokok di Balikpapan tetap terkendali. “Jika harga stabil, masyarakat tenang, dan perputaran ekonomi kota juga akan tetap sehat,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Sufyan Jufri, mendesak percepatan penurunan angka stunting. Desakan ini muncul setelah mencermati data prevalensi stunting di Balikpapan.

Data hasil survei terbaru menyebutkan 24,8 persen dari sampel 107 ribu anak di balikpapan terpapar stunting. Sufyan mengaku prihatin mengamati angka tersebut. Terlebih mengingat posisi Balikpapan sebagai kota maju dengan dukungan anggaran infrastruktur dan kesehatan yang besar.

“Angka 24,8 persen itu tidak bisa dianggap kecil. Ini alarm bagi kita semua. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan, harus lebih agresif dan responsif dalam melakukan intervensi di lapangan,” tegasnya, Rabu (8/10/2025).

Beragam program yang berjalan, mulai dari pemberian makanan tambahan, pemeriksaan tumbuh kembang balita, hingga sosialisasi pola asuh sehat memang positif. Meski begitu, Sufyan, menilai instansi terkait perlu mengevaluasi program-program tersebut.

Ia berharap upaya tersebut dapat menimbulkan dampak perbaikan hingga memberi manfaat bagi masyarakat. “Selama ini programnya sudah berjalan, tapi kita harus jujur melihat hasilnya. Kalau angka stunting masih tinggi, berarti ada yang harus dibenahi. Harus dilakukan pemetaan ulang wilayah dengan kasus tertinggi, lalu difokuskan penanganannya di sana. Jangan programnya merata tapi efeknya tidak signifikan,” ujarnya.

Selain itu, koordinasi dengan pendekatan lintas sektor, menurut Sufyan, menjadi langkah penting dalam penangan stunting. Pasalnya, masalah stunting tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, pendidikan, bahkan lingkungan.

“Stunting itu bukan semata urusan Dinas Kesehatan. Ada faktor kemiskinan, sanitasi, hingga pengetahuan orang tua soal gizi dan pola asuh. Jadi koordinasi lintas dengan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, kecamatan, bahkan kelurahan harus diperkuat,” pintanya.

Politisi PKB itu juga menyarankan agar penanganan stunting lebih melibatkan kader posyandu dan PKK sebagai ujung tombak sosialisasi. Edukasi berkelanjutan menjadi kunci membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang sejak masa kehamilan.

“Intervensi itu bukan hanya soal bantuan makanan, tapi bagaimana mengubah perilaku keluarga agar sadar pentingnya asupan gizi dan kebersihan lingkungan. Sehingga, peran kader posyandu dan PKK di sini menjadi vital,” imbuhnya.

Dengan langkah cepat, terarah, dan kolaboratif, Sufyan optimistis target penurunan angka stunting di bawah 14 persen di Balikpapan segera tercapai. “Waktu kita tinggal sedikit. Jangan sampai Balikpapan yang dikenal sebagai kota maju tertinggal dalam hal kualitas SDM. Anak-anak Balikpapan harus tumbuh sehat, cerdas, dan produktif, karena merekalah masa depan kota ini,” tuturnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman, mendorong adanya upaya pengembangan pariwisata di Balikpapan Barat. Kawasan kota tua itu menyimpan banyak potensi wisata budaya, alam dan sejarah yang berpeluang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Mulai dari wisata air di Baru Tengah, wisata budaya di Margasari dan wisata mangrove di Margomulyo. Sedangkan kawasan Kampung Baru Ujung menyimpan potensi wisata sejarah yang dapat menjadi daya tarik wisatawan.

“Di Kampung Baru Ujung itu banyak peninggalan sejarah zaman Jepang dan Belanda, seperti Gunung Meriam dan kuburan tua. Kalau di Baru Ilir, masih ada rumah-rumah tempo dulu dan asrama peninggalan Belanda. Semua itu bisa menjadi bagian dari wisata sejarah dan budaya,” jelas Taufik, Rabu (8/10/2025).

Namun, upaya pengembangan wisata ini tentunya memerlukan keseriusan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan. "Jadi ketika bicara permasalahan bagaimana kota tua di Balikpapan Barat itu bisa berkembang dengan baik, tentunya membutuhkan sentuhan-sentuhan dan dukungan dari pemerintah kota Balikpapan," ujar Taufik, Rabu (8/10/2025).

Ia menilai Balikpapan Barat layak mendapat perhatian besar pemerintah kota dalam hal pembangunan termasuk sektor wisatanya. Terlebih banyak pejabat yang terlahir dari wilayah ini. "Dari pejabat tinggi sampai kedinasan paling banyak lahir dan besar dari Balikpapan Barat.

Jadi, tentu bukan hanya saya secara pribadi yang harus sendirian berjuang, tapi 'kan butuh dukungan dari teman-teman, baik dari legislatif maupun dari eksekutif," kata Taufik.

Politisi PKB itu juga menekankan agar pengembangan pariwisata harus beriringan dengan pemberdayaan masyarakat setempat. Terkhususnya para pelaku UMKM dan PKL. Sehingga kegiatan seni, budaya, dan wisata dapat berjalan bejalan beriringan dan saling mendukung. Dengan langkah tersebut, Taufik optimistis tercipta ekosistem pariwisata yang berdampak pada keberlanjutan ekonomi daerah.

"Peningkatan PAD itu ada disini. Jadi bentuk perhatian yang bisa dilakukan pemerintah itu apa? Ya, membuat Perda yang mengikat dan mendukung peningkatan PAD serta turunannya dari Perwali yang harus dapat dilaksanakan dan dijaga dalam kegiatan seni budaya dan kegiatan wisatanya, itu yang perlu dikembangkan," pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN - Wakil Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menyoroti lemahnya inovasi dan strategi pemasaran destinasi wisata di Kota Balikpapan.

Ia menilai, sektor ini seharusnya bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) paling potensial. “Saya sempat kecewa karena seakan-akan kebijakan dibuat tanpa melihat aspirasi dewan. Padahal kami yang tahu kondisi masyarakat di lapangan,” tegas Taufik usai Focus Group Discussion (FGD) kajian akademik tentang pembangunan destinasi wisata, Selasa (7/10/2025).

Menurutnya, Dewan sering berdialog langsung dengan warga dan memahami persoalan yang terjadi di lapangan. Karena itu, masukan legislatif harus menjadi bagian penting dalam penyusunan strategi pengembangan wisata. “Eksekutif biasanya hanya ketika mendapat aduan. Kalau kita, setiap hari mendengar aspirasi warga,” ujarnya.

Ia mencontohkan potensi besar yang belum dimaksimalkan di Pantai Manggar. Meski menjadi destinasi favorit, lokasi itu belum mampu menarik wisatawan lokal maupun mancanegara secara optimal. “Potensi PAD-nya lumayan besar, tapi inovasinya sempit sekali. Strategi pemasarannya juga sangat terbatas,” keluhnya.

Taufik menekankan pentingnya membangun konsep wisata yang kreatif dan berbasis budaya. Mengingat keragaman budaya masyarakat di Balikpapan, maka unsur ini menjadi tema yang perlu diperkuat sebagai ciri khas. Misalnya, pembangunan kawasan wisata bertema Nusantara, seperti taman budaya yang menghadirkan miniatur rumah adat dari berbagai daerah.

“Jadi di situ bisa ada festival budaya setiap pekannya. Sehingga turis akan tahu, oh ini adat Sulawesi Selatan atau Kalimantan dan lain sebagainya,” jelasnya.

Selain itu, ia menginginkan agar objek wisata Pantai Manggar dapat mengakomodasi pagelaran kesenian daerah. Menurutnya, Balikpapan memiliki potensi seni lokal yang bisa menjadi daya tarik. “Kenapa Bali bisa dikenal? Karena setiap minggu ada pertunjukan. Kita juga bisa, tampilkan tari Jepen, Reog, atau Kuda Lumping di objek-objek wisata unggulan,” ujarnya.

Taufik juga menilai peran media sangat penting dalam promosi wisata. Pemerintah daerah, katanya, perlu menggandeng media lokal sebagai mitra strategis dalam membangun citra positif pariwisata Balikpapan. “Strategi marketing tidak bisa lepas dari media. Ini harus digandeng,” katanya menekankan. Untuk memperluas jangkauan promosi, ia mendorong penguatan peran Pokdarwis dan pengembangan wisata tematik di berbagai wilayah. “Jadi tidak hanya pantai.

Ada wisata sejarah di Kampung Baru, wisata kuliner di tempat lain, semua bisa saling terhubung,” jelasnya. Kemudian menjalin kerja sama dengan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) dan maskapai penerbangan. Sehingga nantinya, brosur atau pamflet wisata Balikpapan bisa disebar di setiap kursi penerbangan. “Kalau semua bergerak bersama, pariwisata hidup, ekonomi jalan, dan PAD meningkat,” ujarnya optimistis.

Taufik menegaskan, keberhasilan pembangunan wisata bergantung pada kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah, media, pelaku usaha, hingga masyarakat. “Kalau semua berkolaborasi, wisata kita bangkit, dan Balikpapan bisa jadi kota tujuan yang hidup,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan Pasar Induk Balikpapan sebagai bagian dari strategi menata sistem perdagangan kota.

Upaya ini dinilai penting guna mengurangi kemacetan, menstabilkan harga pangan, serta menjaga laju inflasi daerah. Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menyampaikan bahwa proyek pasar induk menjadi kebutuhan mendesak seiring meningkatnya aktivitas distribusi barang di kota.

Ia menjelaskan, lahan seluas sembilan hektare di kilometer 5,5 telah disiapkan dan Dokumen Engineering Design (DED) pun selesai disusun sejak tahun 2024. “Pembangunan pasar induk ini sangat penting karena Balikpapan bukan kota penghasil. Sekitar 70 persen pasokan produk kita berasal dari luar daerah seperti Jawa dan Sulawesi. Karena itu, dibutuhkan manajemen perdagangan yang kuat agar arus distribusi barang lebih teratur,” jelas Fauzi, Selasa (7/10/2025).

Fauzi menambahkan, meski dokumen perencanaan telah tersedia, Komisi II lebih menekankan pada penataan sistem manajemen pasar sebelum pembangunan fisik dimulai. Pendekatan ini diambil agar proyek tidak bernasib seperti Pasar Rakyat Karang Joang yang hingga kini belum berfungsi maksimal. “Kami dorong dulu dari sisi manajemen.

Jangan sampai pasar sudah berdiri megah, tapi tidak beroperasi karena pedagang belum siap. Harus diatur dari awal siapa yang berdagang, jenis dagangan, sistem parkir, pengelolaan sampah, hingga kajian amdalnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Fauzi mengungkapkan bahwa pembangunan pasar induk diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp60 miliar dengan sistem pelaksanaan bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Rencana awalnya, pembangunan tahap pertama akan dimulai pada tahun 2026 dan berlanjut hingga 2027.

“Master plan dan DED sudah masuk dalam anggaran perubahan tahun ini. Kami ingin pelaksanaannya realistis, bertahap, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sebagai bentuk transparansi, Komisi II DPRD melibatkan berbagai instansi terkait, seperti Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, dan pelaku usaha pasar dalam penyusunan rencana besar proyek tersebut. Keterlibatan ini diharapkan mampu menghasilkan desain pasar yang memperhatikan tata ruang kota, rekayasa lalu lintas, dan kenyamanan pedagang.

“Kita ingin pasar ini dibangun sesuai kebutuhan pedagang. Jika mereka tidak dilibatkan, bisa saja pasar baru tidak diminati dan kembali kosong. Karena itu, aspirasi pedagang harus menjadi dasar dalam penyusunan master plan,” tutup Fauzi.

Melalui rencana pembangunan berbasis kajian dan manajemen yang matang, DPRD Balikpapan berharap Pasar Induk dapat menjadi pusat perdagangan yang modern, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi solusi jangka panjang untuk mengendalikan inflasi serta memperlancar distribusi pangan di kota ini.

(ADV/DPRD Balikpapan)

 

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Komisi II DPRD Kota Balikpapan menekankan perlunya arah baru dalam pembangunan sektor pariwisata yang menonjolkan karakter dan kekayaan budaya lokal. Dorongan ini disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Suwanto, saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Kajian Akademik Pembangunan Destinasi Wisata di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Selasa (7/10/2025).

Suwanto menjelaskan bahwa penyusunan kajian akademik ini menjadi langkah strategis untuk menyiapkan arah pembangunan pariwisata setelah Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Balikpapan berakhir pada tahun 2026.

Kajian tersebut, kata dia, diharapkan mampu menghasilkan konsep pengembangan destinasi yang lebih relevan dengan realitas sosial dan ekonomi masyarakat saat ini. “RIPPARDA itu kan habis tahun 2026. Jadi pembangunan pariwisata ke depan harus menyesuaikan dengan kondisi Kota Balikpapan. Karena itu, kita buatkan kajian akademik dengan melibatkan Pokdarwis, dinas-dinas terkait, serta DPRD,” ungkap Suwanto.

Ia menilai bahwa keberagaman masyarakat Balikpapan merupakan kekuatan yang dapat dijadikan sebagai identitas utama pariwisata daerah. Menurutnya, heterogenitas penduduk yang datang dari berbagai latar belakang budaya justru menjadi daya tarik unik yang tidak dimiliki daerah lain. 

“Kita ini daerah yang heterogen, dan itu bisa jadi potensi wisata. Heterogenitas ini harus diangkat sebagai ciri khas Balikpapan. Kalau di Jawa orang Jawa semua, di Sulawesi orang Sulawesi, tapi di sini campuran. Itu yang jadi kekuatan kita,” jelasnya.

Selain menonjolkan aspek budaya, Suwanto juga menekankan pentingnya meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyebut, potensi PAD tidak hanya berasal dari pengelolaan destinasi wisata secara langsung, tetapi juga dari sektor pendukung seperti hotel, restoran, hingga industri kuliner. 

“Kalau yang dikelola Pokdarwis sifatnya pribadi, tapi pemerintah tetap mendapat PAD dari tingkat hunian hotel dan restoran. Semakin banyak wisatawan datang, baik lokal maupun mancanegara, semakin besar pula dampak ekonominya,” terangnya.

Suwanto berharap hasil kajian akademik yang sedang disusun dapat menjadi pijakan untuk menyusun strategi baru setelah RIPPARDA berakhir. Ia menegaskan, pengembangan wisata ke depan harus berfokus pada nilai-nilai budaya dan identitas masyarakat, bukan semata pada pembangunan fisik destinasi. 

“Harapan kami, pembangunan pariwisata Balikpapan tidak hanya soal lokasi, tapi juga tentang bagaimana nilai-nilai budaya masyarakat bisa dihidupkan dan dikemas menjadi daya tarik wisata. Itu yang akan membuat Balikpapan berbeda,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)