DISKOMINFO

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN,  – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Balikpapan kembali menyelenggarakan program sosial bertajuk Sejadah atau Sedekah Jariah Ramadan Berkah selama bulan suci Ramadan tahun ini. Program yang telah menjadi agenda rutin setiap tahun bertujuan untuk menanamkan nilai kepedulian dan semangat berbagi kepada para siswa di seluruh kota, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat sekitar, Senin(23/2/2026)

Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, Irfan Taufik, S.Ag., M.Si., menjelaskan dalam wawancara pada hari ini bahwa konsep program ini tetap konsisten dengan tahun sebelumnya, dengan fokus pada penggalangan bantuan dari siswa untuk rumah ibadah yang membutuhkan.

“Kita masih seperti tahun lalu, masih ada program Sejadah. Sejadah itu Sedekah Jariah Ramadan Berkah. Kita kumpulkan dari seluruh siswa-siswi untuk kemudian disalurkan ke beberapa rumah ibadah, seperti masjid,” ujarnya.

Menurut Irfan Taufik, seluruh sedekah yang dihimpun dari para siswa – baik dalam bentuk uang maupun barang kebutuhan – akan dialirkan secara merata ke rumah ibadah yang telah ditentukan melalui koordinasi dengan pihak terkait. Selain sebagai bentuk bantuan sosial yang bermanfaat, program ini juga berfungsi sebagai sarana pendidikan karakter bagi anak-anak sejak dini.

“Ini semacam mengajarkan anak-anak kita untuk berbuat bersedekah di bulan Ramadan supaya sedekahnya itu jariah. Kita serahkan ke masjid misalnya, namun tidak menutup kemungkinan juga kepada tempat ibadah agama lain yang membutuhkan,” katanya.

Selain program Sejadah, sekolah-sekolah juga didorong untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan amaliah Ramadan lainnya yang dapat memperkaya pengalaman spiritual siswa. Kegiatan tersebut meliputi pengajian rutin, tausiyah dengan narasumber ahli, hingga Pesantren Ramadan yang dapat diikuti secara sukarela.

Namun, pihak Disdik tidak mengatur teknis pelaksanaan secara rinci, memberikan keleluasaan kepada masing-masing sekolah untuk mengembangkan kegiatan sesuai dengan kondisi lokal.

“Secara umum kita atur dilaksanakan kegiatan amaliah Ramadan. Ada pengajian, ada tausiyah, ada Pesantren Ramadan dan seterusnya. Untuk teknisnya, sekolah berkoordinasi dengan komite sekolah dan orang tua siswa agar kegiatan berjalan lancar dan mendapat dukungan penuh dari semua pihak,” jelas Irfan Taufik

Ia menambahkan bahwa pihaknya memberikan keleluasaan kepada setiap sekolah untuk berinovasi dalam mengisi kegiatan Ramadan, selama tetap sesuai dengan edaran yang berlaku dan memperhatikan prinsip inklusivitas bagi semua siswa tanpa memandang agama.

Melalui serangkaian program ini, Disdik Balikpapan berharap bulan Ramadan dapat menjadi momentum pembentukan karakter siswa yang komprehensif, tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam mengembangkan kepedulian sosial dan kualitas spiritual mereka untuk menjadi generasi yang lebih baik.

(ADV/J/Diskominfo kota Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Balikpapan telah menetapkan kebijakan penyesuaian jam belajar selama bulan Ramadan 1447 Hijriah. Kebijakan ini mengacu pada surat edaran bersama dari sejumlah kementerian terkait pengaturan kegiatan belajar mengajar di masa puasa.

Senin, 23 Februari 2026, Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, Irfan Taufik, menyampaikan bahwa pihaknya secara penuh mengikuti edaran bersama yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Kementerian Agama.

“Pertama kita mengikuti surat edaran bersama. Di situ diatur tentang kebijakan masuk sekolah dan libur sekolah.Selain itu juga diatur tentang apa yang harus dilakukan sekolah dalam pemberian pembelajaran,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa penyesuaian durasi jam belajar menjadi poin utama dalam kebijakan tersebut, dengan tujuan memastikan pembelajaran tetap efektif tanpa memberikan beban berlebihan kepada siswa yang menjalankan ibadah puasa. Selain itu, sekolah juga didorong untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan berkaitan dengan Ramadan.

“Melakukan penyesuaian jam belajar tentu. Kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan Ramadan. Jadi sekolah mengatur bagaimana pengaturan terkait kegiatan Ramadan di sekolahnya masing-masing,” katanya.

Menurut Irfan, kegiatan Ramadan yang dapat dilaksanakan di sekolah antara lain Pesantren Ramadan, pengajian, tausiyah, hingga berbagai bentuk kegiatan ibadah yang melibatkan partisipasi aktif siswa. Pelaksanaan spesifik kegiatan tersebut diserahkan kepada kebijakan masing-masing sekolah.

Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan seluruh kegiatan Ramadan di sekolah tetap memperhatikan aspek inklusivitas. Siswa non-Muslim akan tetap difasilitasi untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama mereka masing-masing.

“Non-Muslim beribadah sesuai dengan keyakinannya. Di beberapa sekolah ada Pesantren Ramadan dengan guru agama Islam, ada juga kegiatan yang dilakukan saudara-saudara kita yang non-Muslim dengan ibadahnya di sekolah,” jelasnya.

Untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, setiap sekolah diwajibkan membuat laporan pelaksanaan selama masa Ramadan. Laporan tersebut akan menjadi dasar bagi Disdik Balikpapan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi.

“Semua ada laporan. Masing-masing sekolah membuat laporan terkait kegiatan yang dilaksanakan,” tambahnya.

Melalui kebijakan ini, Disdik Balikpapan berharap kegiatan belajar mengajar tetap dapat berjalan dengan optimal selama bulan Ramadan, sekaligus menjadikan momen tersebut sebagai momentum pembentukan karakter siswa melalui kegiatan keagamaan yang positif serta memperkuat nilai-nilai toleransi antar umat beragama.

(ADV/J/Diskominfo kota Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan melalui Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) kembali menghadirkan program keringanan bagi para wajib pajak. Melalui kebijakan ini, masyarakat diberikan kesempatan melunasi kewajiban pajaknya tanpa dikenakan denda administrasi untuk jenis pajak tertentu.

Program yang berlangsung sejak 1 Agustus hingga 30 September 2025 ini mencakup Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), pajak reklame, pajak air tanah, hingga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Khusus untuk PBB-P2, pembebasan denda berlaku atas tunggakan sejak 2020 hingga 2024.

Kepala BPPDRD Balikpapan, Idham, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah sekaligus dorongan agar masyarakat lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. “Kami menyadari masih ada warga yang menunggak pajak karena berbagai faktor. Dengan pembebasan denda administrasi, harapannya masyarakat semakin termotivasi untuk melunasi kewajiban. Pajak yang dibayarkan akan kembali ke masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik,” jelas Idham, Senin (29/9/2025).

Selain keringanan, BPPDRD juga mengingatkan bahwa jatuh tempo pembayaran PBB-P2 tahun 2025 berakhir pada 30 September. Untuk mempermudah warga, jam layanan pembayaran di Kantor BPPDRD di Jalan Jenderal Sudirman No. 02 diperpanjang hingga pukul 16.30 Wita.

Masyarakat kini juga bisa melakukan pembayaran melalui berbagai kanal, baik perbankan seperti Bankaltimtara dan Bank BJB, maupun platform digital seperti Gojek, Tokopedia, Pos Indonesia, hingga layanan Kontengan. Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, turut mengapresiasi kontribusi masyarakat yang taat membayar pajak.

“Terima kasih kepada seluruh warga yang sudah berpartisipasi. Pajak adalah salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan kota. Mari bersama kita membangun Balikpapan demi kesejahteraan bersama,” ujarnya.

Dengan sisa waktu yang terbatas, Pemkot Balikpapan mengimbau warga segera melunasi kewajiban PBB-P2 sebelum jatuh tempo. Langkah ini tidak hanya menghindarkan dari risiko denda, tetapi juga menjadi bagian dari dukungan masyarakat terhadap kelancaran pembangunan kota.

(R)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) terus mendorong pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif (ekraf) untuk mendaftarkan karya mereka ke Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Langkah ini dilakukan agar karya lokal memiliki perlindungan hukum sekaligus memberi nilai tambah secara ekonomi.

Sosialisasi dan Pendaftaran HAKI Pada Rabu (24/9/2025), Disparpora menggelar kegiatan sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran HAKI di Creative Center Gedung Parkir Klandasan, Balikpapan. Sebanyak 100 peserta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif hadir dalam kegiatan ini, dengan 30 pelaku ekraf difasilitasi langsung untuk mendaftarkan karya mereka.

Kepala Disparpora Balikpapan, Ratih Kusuma, menegaskan pentingnya perlindungan karya melalui HAKI. “Upaya ini agar karya pelaku ekonomi kreatif tidak hanya dihasilkan, tetapi juga memiliki pengakuan hukum. Dengan begitu, mereka lebih percaya diri dalam memasarkan karyanya,” jelas Ratih.

230 Karya Sudah Terdaftar Sejak 2024 hingga 2025, sebanyak 230 karya ekonomi kreatif di Balikpapan resmi tercatat melalui fasilitasi pendaftaran HAKI. Capaian ini terwujud berkat kolaborasi Disparpora, Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian, serta dukungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Pada 2024, Kemenparekraf memfasilitasi 100 karya, ditambah 10 karya melalui Disparpora. Tahun berikutnya, jumlahnya bertambah dengan 30 karya tambahan yang kembali difasilitasi. Biaya Lebih Terjangkau Ratih mengungkapkan, biaya pendaftaran HAKI secara mandiri bisa mencapai Rp1,3 juta.

Namun, melalui fasilitasi pemerintah, peserta hanya dikenakan sekitar Rp600 ribu. Persyaratan yang diperlukan antara lain memiliki KTP Balikpapan, Nomor Induk Berusaha (NIB), serta rekomendasi dari pemerintah setempat. Harapan untuk Pelaku Ekraf Ratih berharap program ini mampu meningkatkan kesadaran pelaku ekraf Balikpapan terhadap pentingnya HAKI.

“Kami berharap para pelaku ekraf semakin sadar akan pentingnya perlindungan hukum. Dengan HAKI, karya mereka tidak hanya aman, tetapi juga mampu meningkatkan daya saing di pasar,” pungkasnya.

(ADV/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Pembangunan fasilitas kesehatan di Kota Balikpapan terus berjalan, mulai dari renovasi puskesmas hingga pembangunan rumah sakit baru. Namun, persoalan utama justru muncul dari sisi sumber daya manusia (SDM). Kekurangan tenaga kesehatan membuat layanan di sejumlah puskesmas belum berjalan sesuai standar.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Balikpapan, Alwiati, menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan telah menetapkan standar sembilan jenis tenaga kesehatan yang seharusnya tersedia di setiap puskesmas. Formasi tersebut meliputi dokter, perawat, bidan, tenaga gizi, tenaga promosi kesehatan, analis laboratorium, hingga apoteker.

Namun, kenyataannya hampir semua puskesmas di Balikpapan belum memiliki formasi lengkap.

“Banyak puskesmas hanya punya sebagian tenaga kesehatan, sementara posisi penting lain belum tersedia,” kata Alwiati usai mendampingi Wakil Wali Kota Balikpapan meninjau Puskesmas Sepinggan Baru, Selasa (23/9/2025).

Kondisi ini berdampak langsung pada mutu pelayanan. Misalnya, absennya tenaga promosi kesehatan membuat kegiatan edukasi masyarakat terkait pencegahan penyakit tidak berjalan maksimal. Sementara itu, keterbatasan tenaga gizi menyebabkan intervensi pada kasus stunting maupun gizi buruk masih belum optimal.

Menurut Alwiati, permasalahan yang dihadapi bukan hanya jumlah, tetapi juga distribusi tenaga kesehatan. Ada puskesmas yang memiliki kelebihan tenaga pada bidang tertentu, namun kekurangan total di bidang lain.

Hal ini menciptakan ketimpangan layanan antarwilayah di Balikpapan. Meski Pemkot Balikpapan telah berupaya menambah tenaga kesehatan melalui berbagai jalur rekrutmen, kebutuhan tetap jauh lebih besar daripada ketersediaan. Apalagi, pertumbuhan penduduk kota yang pesat dan kompleksitas masalah kesehatan di wilayah perkotaan membuat beban layanan semakin berat.

“Gedung bisa selesai dibangun dalam hitungan bulan, tapi menyiapkan tenaga kesehatan kompeten butuh waktu panjang, dari pendidikan hingga pelatihan,” ujarnya.

Untuk itu, Dinkes Balikpapan berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih, baik melalui kebijakan distribusi tenaga kesehatan maupun penambahan formasi di daerah. Dukungan ini dinilai penting agar layanan kesehatan dasar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

“Tanpa SDM yang cukup, infrastruktur hanya menjadi bangunan tanpa fungsi optimal,” tegas Alwiati.

Dengan keterbatasan ini, Pemkot Balikpapan menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan kesehatan tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga pada ketersediaan tenaga profesional yang mampu mengoperasikan layanan dengan standar terbaik.

(ADV/Diskominfo Balikpapan)