SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Program Astacita yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk di dalamnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dinilai belum berjalan maksimal di Kota Balikpapan. Penilaian ini disampaikan oleh Koordinator Komisi II DPRD Balikpapan, Budiono, yang menyoroti masih banyaknya hambatan dalam pelaksanaan di lapangan.
Menurut Budiono, secara konsep program MBG sejatinya membawa semangat mulia untuk meningkatkan gizi masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan program ini belum menunjukkan hasil yang optimal. “Program Astacita, khususnya MBG, belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Di lapangan, masih ditemukan berbagai kendala mulai dari aturan pelaksanaan yang terlalu rumit hingga munculnya kasus keracunan di beberapa daerah,” ujarnya saat ditemui, Rabu (12/11/2025).
Ia menegaskan, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat penerima manfaat. “Kasus keracunan itu tidak bisa dianggap sepele. Pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyediaan dan distribusi makanan. Ini menyangkut keselamatan masyarakat, jadi pengawasan harus benar-benar diperketat,” tegas Budiono.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Balikpapan masih menghadapi tantangan besar dalam hal kemandirian pangan. Sebagian besar kebutuhan bahan pokok masyarakat, kata dia, masih bergantung dari daerah lain. “Kita belum punya sistem pangan yang mandiri. Hampir semua bahan pokok, mulai dari beras hingga sayur dan daging, masih dikirim dari luar daerah. Kondisi ini berisiko tinggi jika terjadi gangguan distribusi,” jelasnya.
Untuk memperkuat ketahanan pangan di daerah, Budiono mengusulkan agar Pemerintah Kota Balikpapan mengadopsi strategi seperti yang diterapkan PD Pasar Jaya di DKI Jakarta. Ia menjelaskan, meski tidak memiliki lahan pertanian, PD Pasar Jaya mampu bekerja sama dengan daerah penghasil bahan pangan melalui sistem kontrak dan pembiayaan. “Mereka tidak punya sawah, tapi bisa mandiri. Mereka bantu biaya penanaman di daerah lain, lalu membeli kembali hasil panennya untuk dikelola sendiri. Itu langkah cerdas dan efektif,” tuturnya.
Budiono berharap Balikpapan bisa menerapkan pola serupa dengan menjalin kerja sama langsung dengan daerah penghasil pangan di sekitar Kalimantan Timur. “Kita harus berani mulai mengembangkan ketahanan pangan lokal, baik dengan membuka lahan baru maupun melalui kerja sama lintas daerah. Kalau tidak, kita akan terus bergantung pada pasokan luar,” pungkasnya.
(ADV/DPRD Balikpapan)