SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan — Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Taqwa, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk mengawal berbagai program nasional yang kini menjadi prioritas pemerintah pusat. Penegasan tersebut ia sampaikan usai menghadiri rapat paripurna DPRD Balikpapan pada Senin (24/11/2025).
Menurutnya, sejumlah program seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, hingga pengembangan sekolah unggulan merupakan langkah strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.
Taqwa menilai program bergizi gratis bukan hanya bermanfaat bagi anak sekolah, ibu hamil, maupun ibu menyusui, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Dengan rantai pasok bahan pangan yang dapat melibatkan pelaku usaha kecil hingga kelompok tani, program tersebut memiliki dampak luas bagi sektor ekonomi daerah.
Karena itu, DPRD Balikpapan memastikan akan mendukung penuh penyelarasan kebijakan daerah demi kelancaran implementasi program-program nasional tersebut. Ia menegaskan bahwa instruksi presiden wajib menjadi acuan seluruh daerah, termasuk Balikpapan. Menurutnya, ketika kebijakan sudah berada pada level nasional, maka tidak boleh ada regulasi daerah yang bertentangan ataupun menghambat pelaksanaan program. “Aturan daerah harus mengikuti kebijakan nasional. Semua harus bergerak dalam satu arah,” tegasnya.
Selain isu program nasional, Taqwa juga menyinggung dinamika internal organisasi politik yang kini tengah berkembang. Ia menyebut berbagai proses seperti restrukturisasi, perpindahan kader, maupun evaluasi merupakan hal lumrah dalam organisasi. Menurutnya, dinamika tersebut justru dapat memperkuat struktur partai dan meningkatkan kualitas kaderisasi. “Ada yang pergi dan ada yang datang. Itu bagian dari proses pendewasaan organisasi,” ujarnya.
Terkait arah politik menuju 2034, Taqwa menyatakan bahwa dirinya lebih memilih fokus pada kerja nyata di lapangan. Baginya, target politik jangka panjang akan berjalan seiring dengan pencapaian pembangunan daerah. Ia menilai tugas utama saat ini adalah memastikan program pemerintah dan pelayanan publik berjalan efektif. Pada bagian lain, Taqwa menyoroti pentingnya optimalisasi aset daerah sebagai penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menilai hingga kini masih terdapat banyak aset yang tidak produktif dan justru membebani anggaran. Ia menegaskan agar rekomendasi pansus terkait penataan aset segera dieksekusi, sehingga aset yang berpotensi menghasilkan pendapatan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dengan pengelolaan aset yang profesional serta sinkronisasi kebijakan daerah dan pusat, Taqwa optimistis percepatan pembangunan Kota Balikpapan dapat berjalan lebih efektif.
“Masyarakat harus menjadi pihak yang paling merasakan hasil pembangunan,” tutupnya.
(ADV/DPRD Balikpapan)