DPRD Balikpapan

 

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kota Balikpapan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan Timur, Suriani, menegaskan pentingnya penataan dan penguatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar lebih terarah dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Suriani dalam kegiatan reses masa sidang I tahun 2025 yang digelar di Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur, Rabu (22/10/2025).

Acara ini dihadiri puluhan warga, pelaku UMKM, Camat Balikpapan Timur Rudy Iskandar, Lurah Manggar  Munir Achmad, serta perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM. Dalam dialog terbuka bersama masyarakat, Suriani menyoroti masih banyaknya pelaku UMKM yang belum terdaftar secara resmi.

Menurutnya, pemerintah perlu lebih aktif melakukan pendataan, pembinaan, serta memberikan akses terhadap permodalan dan pelatihan usaha. “Banyak UMKM yang sudah berjalan, tapi belum tercatat secara legal. Pemerintah perlu hadir membantu dalam urusan administrasi dan fasilitas agar mereka bisa naik kelas dan mandiri,” ujarnya.

Ia menilai penataan pelaku usaha juga penting untuk menjaga kerapian kota. “Kalau kawasan usaha diberi fasilitas seperti meja, tenda, atau seragam yang seragam, tampilan usaha jadi lebih tertib dan menarik. Selain menggerakkan ekonomi, ini juga menambah keindahan kota,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Suriani turut menyinggung kawasan sekitar Stadion Batakan yang kini banyak dimanfaatkan warga untuk berdagang dan berolahraga. Ia menilai area tersebut memiliki potensi ekonomi besar jika ditata dengan konsep yang terarah dan ramah lingkungan.

Selain fokus pada sektor ekonomi, Suriani juga menyoroti persoalan infrastruktur dasar di wilayah Balikpapan Timur. Ia menegaskan bahwa perbaikan jalan rusak, penanganan titik banjir, dan pemerataan pembangunan harus menjadi prioritas utama. “Saya ingin masyarakat Balikpapan Timur tidak lagi menghadapi jalan becek atau wilayah langganan banjir. Semua warga berhak merasakan hasil pembangunan secara merata,” tegasnya.

Suriani menambahkan bahwa pembinaan UMKM harus berlandaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar memiliki kekuatan hukum dan arah kebijakan yang jelas. “Kita punya regulasi yang kuat, tinggal pemerintah daerah memperkuat implementasinya supaya UMKM kita bisa tumbuh dan berdaya saing,” jelasnya.

Sementara itu, salah satu warga RT 24 Kelurahan Manggar, Puja Mustika, menyampaikan bahwa kegiatan reses tersebut memberikan banyak manfaat, terutama bagi pelaku usaha pemula. “Saya ikut pelatihan menjahit di BLK dan sekarang ingin buka usaha sendiri di rumah.

Tapi saya masih kekurangan dua mesin jahit. Mudah-mudahan bisa dibantu lewat program pemberdayaan UMKM,” ungkapnya. Ia juga merasa terbantu dengan informasi baru yang diperoleh selama kegiatan berlangsung. “Saya jadi tahu kalau ada banyak pelatihan yang bisa diikuti. Kami diminta aktif memantau media sosial dinas supaya tidak ketinggalan informasi,” katanya.

Menutup kegiatan, Suriani mengajak seluruh warga untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi dan ide pembangunan. “Semua masukan dari masyarakat akan kami bahas di DPRD. Saya ingin aspirasi ini benar-benar diwujudkan demi kesejahteraan bersama,” tutupnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

 

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Suasana penuh semangat menyelimuti halaman Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome pada Rabu (22/10/2025), saat ribuan santri dari berbagai pondok pesantren di Kota Balikpapan berkumpul memperingati Hari Santri Nasional 2025.

Acara tahunan yang kali ini mengusung tema “Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia” tersebut berlangsung meriah dan sarat makna kebangsaan. Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, Ketua DPRD Kota Balikpapan H. Alwi Al Qadri, serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turut hadir memberikan apresiasi atas semangat para santri.

Kehadiran mereka menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pendidikan Islam dalam membangun karakter generasi muda yang berakhlak dan berwawasan luas. Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Iwan Wahyudi, menilai kemeriahan peringatan ini mencerminkan betapa kuatnya eksistensi pondok pesantren di tengah masyarakat.

Menurutnya, santri kini tidak hanya menjadi penjaga nilai-nilai moral dan agama, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat fondasi sosial serta kebangsaan di era modern. “Dukungan dari seluruh pondok pesantren luar biasa. Ini bukti bahwa santri Balikpapan eksis dan kehadirannya sangat penting bagi kemajuan peradaban,” ujar Iwan.

Ia menambahkan, tantangan zaman menuntut santri untuk mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi digital. Pemahaman terhadap teknologi, katanya, menjadi kunci bagi para santri agar tetap relevan dalam menghadapi arus globalisasi yang serba cepat. “Kita tidak bisa menafikan era digital. Banyak santri yang sekarang ahli di bidang IT. Ini peluang besar untuk menunjukkan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” jelasnya.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Iwan mengungkapkan bahwa DPRD Balikpapan bersama pemerintah kota tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pondok Pesantren. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi pesantren untuk terus berkembang secara mandiri sekaligus berinovasi mengikuti dinamika zaman.

“Perda ini akan menjadi wadah agar pesantren bisa berkembang, berinovasi, dan selaras dengan program pembangunan kota,” tambahnya.

Iwan pun berharap agar pesantren di Balikpapan tidak hanya menghasilkan santri yang religius dan berakhlak mulia, tetapi juga generasi muda yang cakap digital, kreatif, serta mampu beradaptasi dengan perubahan.

“Kami ingin santri Balikpapan bisa bersaing secara positif dan menjadi teladan di masyarakat. Santri harus siap menyongsong masa depan kota ini yang akan menjadi gerbang Ibu Kota Nusantara,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Upaya memperkuat peran santri dalam pembangunan Kota Balikpapan mulai mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan kini tengah menyiapkan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pondok Pesantren yang diharapkan menjadi landasan hukum bagi pengembangan pesantren secara berkelanjutan.

Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Iwan Wahyudi, menyebut inisiatif tersebut merupakan langkah penting dalam menghadirkan pesantren yang mandiri, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Ia menilai, pesantren selama ini tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga pusat pembinaan moral dan sosial di tengah masyarakat. “Perda ini menjadi bagian dari komitmen kita agar pondok pesantren mendapat perhatian dan fasilitasi yang layak. Santri perlu diberi ruang agar bisa ikut mengambil bagian dalam proses pembangunan, termasuk di era digital yang serba cepat ini,” ujarnya seusai mengikuti Upacara Hari Santri Nasional 2025 di BSCC Dome, Rabu (22/10/2025).

Iwan menjelaskan, perda tersebut akan mengatur berbagai bentuk dukungan dari pemerintah daerah, mulai dari penguatan pendidikan keagamaan, peningkatan kapasitas ekonomi pesantren, hingga pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pembelajaran.

Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pesantren memiliki fondasi kuat untuk terus tumbuh dan berinovasi. “Kita ingin pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tapi juga menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan, baik dari sisi manajemen, ekonomi, maupun teknologi,” jelasnya.

Menurutnya, santri masa kini memiliki potensi besar di bidang digital. Banyak santri yang kini aktif belajar dan berkreasi menggunakan teknologi, sehingga mampu menjawab tantangan zaman. “Saya melihat banyak santri yang melek teknologi. Ini potensi yang sangat berharga dan harus kita dorong agar bisa berkontribusi nyata bagi kemajuan Balikpapan,” katanya.

Meski begitu, Iwan mengakui bahwa kondisi keuangan daerah tahun depan cukup terbatas. Namun, hal tersebut tidak seharusnya menjadi hambatan untuk melakukan terobosan. “Keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi semangat kita. Justru di saat seperti ini, inovasi sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Ia berharap, kehadiran perda ini dapat menjadi tonggak baru bagi pesantren dan santri di Balikpapan. Santri tidak hanya menjadi penjaga nilai-nilai keagamaan, tetapi juga pelaku perubahan yang membawa kemajuan sosial dan teknologi. “Kami ingin santri tampil sebagai generasi yang religius, cerdas, dan berdaya saing dalam mewujudkan Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara,” tutupnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

 

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Kordinator Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Budiono, menegaskan pentingnya langkah strategis dalam menata pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar lebih terarah dan produktif.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu hadir secara aktif dengan menciptakan kawasan kuliner terpadu yang terkelola dengan baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha. “Terkait UMKM yang ada di Balikpapan, ke depan kita akan atur lebih terarah. Kalau kita studi banding ke daerah lain seperti Jakarta, UMKM biasanya dikumpulkan di satu lokasi. Nanti bisa kita tetapkan melalui SK Wali Kota sebagai kawasan kuliner,” jelas Budiono, Rabu (22/10/2025).

Ia menjelaskan, pembentukan kawasan kuliner terpadu akan memudahkan pemerintah dalam memberikan dukungan fasilitas dasar, mulai dari ketersediaan listrik, air bersih, hingga pengelolaan parkir yang tertata. Dengan begitu, para pelaku UMKM dapat menjalankan usahanya secara nyaman dan berkelanjutan.

Selain dukungan dari pemerintah, Budiono juga mendorong keterlibatan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). “Perusahaan bisa bantu lewat CSR, misalnya memberikan seragam atau gerobak bagi pelaku UMKM. Jadi pemerintah tidak hanya memantau, tapi benar-benar hadir memberikan dukungan nyata,” ujarnya.

Budiono menambahkan, sejumlah kawasan di Balikpapan seperti Lapangan Merdeka dan Balikpapan Baru sudah mulai menunjukkan pola penataan yang baik. Di lokasi tersebut, area kuliner dan area parkir telah dipisahkan sehingga lebih tertib dan tidak mengganggu arus lalu lintas. “Dulu pedagang bercampur dengan parkir, sekarang sudah kita pisahkan. Hasilnya lebih tertata dan nyaman bagi pengunjung,” ungkapnya.

Ia optimistis, jika kawasan kuliner dibentuk secara legal melalui SK Wali Kota, hal itu dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mendorong kesejahteraan pelaku UMKM.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Suasana khidmat menyelimuti halaman Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome saat ratusan santri dari berbagai pondok pesantren se-Kota Balikpapan mengikuti upacara peringatan Hari Santri Nasional 2025, Rabu (22/10/2025).

Meski diguyur hujan sejak pagi, semangat para santri tidak surut. Dengan mengenakan pakaian serba putih dan sarung kebanggaan, mereka berdiri tegak, melantunkan doa dan menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh semangat. Peringatan Hari Santri tahun ini mengusung tema “Mengawal Indonesia Merdeka, Menuju Peradaban Dunia.” Tema tersebut menjadi pengingat bahwa santri bukan hanya penjaga nilai-nilai keislaman, tetapi juga garda terdepan dalam membangun peradaban dan memperkokoh persatuan bangsa di tengah tantangan modernisasi.

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, memimpin langsung jalannya upacara. Dalam sambutannya, ia mengajak seluruh santri untuk meneladani semangat perjuangan ulama terdahulu yang telah berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. “Santri memiliki peran besar dalam perjalanan bangsa ini. Semangat dan ketulusan mereka menjadi fondasi kuat bagi terbentuknya karakter bangsa yang berakhlak mulia,” ujarnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Kota Balikpapan Alwi Al Qadri, para tokoh agama, serta pimpinan pondok pesantren. Kehadiran berbagai unsur ini menjadi bukti kuat sinergi antara pemerintah dan kalangan pesantren dalam memperkokoh nilai-nilai kebangsaan serta membangun generasi yang berintegritas.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Iwan Wahyudi, yang turut hadir, menilai bahwa tema peringatan tahun ini memiliki makna mendalam. Menurutnya, santri masa kini harus tampil sebagai agen perubahan yang tidak hanya berfokus pada keilmuan agama, tetapi juga ikut aktif dalam kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat.

“Peran santri sangat strategis. Mereka menjadi benteng moral bangsa sekaligus pelopor kemajuan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan dan persaudaraan,” ujarnya.

Iwan juga mengingatkan bahwa perjuangan santri tidak berhenti pada masa lampau. Resolusi Jihad yang dicetuskan para ulama pada 1945 menjadi bukti sejarah bahwa pesantren memiliki andil besar dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. “Sekarang, perjuangan santri dilanjutkan melalui prestasi, karya, dan inovasi yang membawa manfaat bagi umat,” tambahnya.

Ia berharap peringatan Hari Santri Nasional tidak hanya menjadi seremonial tahunan, tetapi momentum untuk meneguhkan tekad para santri Balikpapan agar terus berkarya dan berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa.

“Santri harus menjadi teladan di masyarakat. Dengan ilmu, akhlak, dan semangat juang, mereka akan menjadi kekuatan moral yang menjaga keutuhan bangsa,” tutup Iwan.

(ADV/DPRD Balikpapan)

 

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Hamit, melaksanakan Reses Masa Sidang I Tahun 2025/2026 di Kelurahan Sepinggan Baru, Rabu (22/10/2025) malam.

Dalam forum yang berlangsung hangat tersebut, warga memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan beragam persoalan, mulai dari layanan BPJS Kesehatan, biaya pendidikan, hingga penerangan jalan lingkungan. Salah satu warga RT 58, Sri Endang, menjadi yang pertama mengutarakan keluhannya. 

“Sejak 2019 saya tidak bayar BPJS, Pak. Suami saya meninggal tahun 2021, dan waktu saya lapor disuruh bayar sekitar lima jutaan. Saya tidak punya uang,” ucapnya pelan.

Menanggapi hal itu, perwakilan BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa tunggakan peserta hanya dihitung maksimal 24 bulan dan dapat dicicil hingga 12 kali melalui aplikasi Mobile JKN. Mendengar penjelasan tersebut, Muhammad Hamit pun langsung menyampaikan kepeduliannya. 

“Kalau begitu, saya bantu tanggung tunggakan Ibu Sri Endang agar BPJS-nya bisa aktif kembali,” ujarnya yang disambut tepuk tangan hangat warga.

Warga lainnya, Rusdiana dari RT 02, turut menyampaikan keluhan terkait pelayanan rumah sakit. 

“Saudara saya dirujuk ke Rumah Sakit Hermina, tapi tetap diminta bayar, padahal katanya gratis,” ungkapnya.

Pihak BPJS menanggapi bahwa kemungkinan status kepesertaan belum aktif dan dapat diurus melalui kelurahan untuk masuk dalam program bantuan pemerintah daerah. Masalah pendidikan juga menjadi perhatian. Supriono, warga RT 27, menanyakan kebijakan sekolah gratis. 

“Anak saya kuliah semester lima, tapi masih bayar. Katanya sudah gratis?” katanya.

Menjawab hal itu, Lurah Sepinggan Baru, Sarbin, menjelaskan bahwa program pendidikan gratis dari Provinsi Kalimantan Timur baru berlaku untuk mahasiswa baru dan akan diperluas pada 2026.

Selain itu, Ketua RT 58 juga mengusulkan penambahan lampu jalan di Gang Perdamaian 1 yang rusak. Perwakilan Dinas Perhubungan (Dishub) merespons cepat dengan menyatakan akan melakukan pengecekan tiang dan jaringan listrik untuk segera menindaklanjuti permintaan warga. Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Hamid juga menyampaikan progres pembangunan Puskesmas Sepinggan Baru yang telah mencapai 60 persen.

“Insyaallah Maret atau April 2026 sudah bisa ditempati. Jadi warga tak perlu jauh-jauh lagi berobat,” ujarnya. Menutup kegiatan reses, Hamit mengingatkan warga untuk menjaga kebersihan lingkungan menjelang penilaian Adipura. “Balikpapan adalah satu-satunya kota besar penerima Adipura Kencana. Mari kita jaga bersama dengan tidak membuang sampah sembarangan,” pesannya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Pengelolaan Gazebo di RT 29, Kelurahan Margasari, Balikpapan Barat, mendapat sorotan tajam Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri. Fasiltas yang acap dipergunakan untuk pertemuan warga bahkan resepsi pernikahan itu tadinya sempat dianggap sebagai aset milik daerah. Belakangan terungkap bahwa pengelolaan Gazebo tersebut tidak jelas.

Fakta itu terungkap dalam reses Ketua DPRD Balikpapan yang berlangsung pada Selasa (21/10/2025). Sejumlah warga yang menghadiri agenda serap aspirasi malam itu mempertanyakan kejelasan pengelolaan gazebo. Sekaligus menyoal pengenaan tarif pemanfaatannya sebesar Rp1,2 Juta per acara atau kegiatan.

Alwi dan warga lebih menyesalkan lagi, setelah mengetahui bahwa biaya pemanfaatan gazebo mengalir ke rekening pribadi oknum aparatur sipil negara (ASN). “Gazebo ini memang bantuan dari pemerintah pusat. Mestinya sekarang bisa dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah. Tapi faktanya, sudah bertahun-tahun dikelola secara pribadi,” terang Alwi.

Ketua DPRD mendesak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) agar menelusuri kejelasan fasilitas tersebut. Dengan begitu, ia berharap pengelolaan aset ke depannya dapat dilakukan lebih baik, bahkan tidak menutup kemungkinan berpeluang menambah pemasukan daerah melalui retribusi.

Namun, menurut informasi yang ia terima, status Gazebo di kampung atas air itu belum beralih menjadi aset daerah. Padahal, beberapa tahun lalu, Alwi sempat menyalurkan dana aspirasinya untuk perbaikan fasilitas tersebut. "Gazebo ini dulu saya bantu perbaikannya pakai dana aspirasi. Sekarang, saya reses di sini dipungut biaya. Saya tetap bayar demi profesionalitas. Tapi saya minta BKAD segera ambil alih pengelolaannya di bawah pemerintah daerah," desak Alwi.

Ketidakjelasan status ini tentu membuka celah praktik penyimpangan dalam pengelolaan gazebo. Penarikan biaya oleh oknum tertentu mengindikasikan adanya pelanggaran pidana. Alwi tidak ingin praktik itu terus terjadi karena berpotensi merugikan keuangan daerah dan mencederai kepercayaan publik. “Ini sudah masuk ranah pungutan liar, bahkan bisa mengarah ke tipikor (tindak pidana korupsi). Ini harus jadi catatan. Praktik seperti ini tidak boleh terjadi lagi,” tegasnya.

Alwi menekankan agar pengelolaan seluruh aset, sekalipun yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat, dikelola secara transparan dan akuntabel. "Praktik seperti ini jelas melanggar hukum. Juga merugikan karena mengurangi retribusi. Karena aset seperti ini tentunya berpotensi menjadi penyumbang PAD (pendapatan asli daerah)," pungkas Alwi.

ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, H. Andi Arif Agung, melaksanakan kegiatan reses Masa Sidang I Tahun 2025/2026 di Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Selasa (21/10/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri para ketua RT, tokoh masyarakat, Tokoh agama serta warga dari berbagai lingkungan di daerah pemilihannya. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat itu, Andi Arif menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan wadah penting bagi anggota legislatif untuk menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, aspirasi dan persoalan warga dapat diserap secara nyata guna menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan daerah. “Reses merupakan kewajiban setiap anggota DPRD untuk turun ke masyarakat, mendengar keluhan, serta menampung aspirasi warga agar dapat ditindaklanjuti dalam program pembangunan daerah,” ujarnya.

Beragam usulan muncul dari warga, mulai dari perbaikan jalan lingkungan, pengadaan drainase, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, Andi Arif juga menjelaskan bahwa tidak semua usulan dapat segera direalisasikan karena adanya keterbatasan anggaran daerah.

“Pemerintah pusat telah melakukan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang nilainya cukup besar, bahkan untuk Balikpapan bisa mencapai lebih dari Rp1 triliun. Kondisi ini tentu berdampak pada pelaksanaan sejumlah program yang telah direncanakan,” terangnya.

Meski demikian, ia menegaskan komitmennya untuk tetap mengawal aspirasi masyarakat agar tetap menjadi prioritas dalam pembangunan kota. Menurutnya, kerja sama antara DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan akan terus diperkuat demi mewujudkan kesejahteraan warga. “Keterbatasan anggaran bukan alasan untuk berhenti berjuang. Selama aspirasi masyarakat itu realistis dan berdampak positif, kami akan terus mengawal agar dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran,” pungkasnya.

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Permasalahan pengelolaan lingkungan kembali menjadi perhatian serius masyarakat di Kelurahan Muara Rapak, Balikpapan Utara. Dalam kegiatan reses masa sidang I tahun 2025/2026, Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Riyan Indra Saputra, menerima berbagai keluhan warga yang menyoroti keterbatasan fasilitas tempat pembuangan sampah di kawasan tersebut.

Reses yang berlangsung pada Selasa (21/10/2025) malam di RT 68 itu dihadiri perwakilan warga dari RT 65, 67, 68, hingga RT 70. Dalam forum tersebut, sejumlah warga menyampaikan kesulitan mereka dalam mengelola sampah rumah tangga akibat tidak tersedianya sarana pembuangan yang memadai. “Kalau mau buang sampah jauh sekali kita. Tolonglah, warga ini dibuatkan tempat pembuangan yang dekat supaya tidak menumpuk di rumah,” ujar Habibi, salah seorang warga yang hadir menyampaikan aspirasinya.

Menanggapi hal itu, Riyan mengakui bahwa keterbatasan fasilitas persampahan memang masih menjadi persoalan klasik di sebagian besar wilayah Muara Rapak. Ia menjelaskan, situasi ini diperburuk oleh adanya proyek pembebasan lahan yang dilakukan Pertamina di kawasan tersebut, sehingga sejumlah tempat pembuangan ikut terdampak. “Beberapa aset di wilayah Muara Rapak merupakan milik Pertamina. Setelah adanya pembebasan lahan untuk pengembangan bangunan baru, sekitar 10 sampai 15 tempat sampah ikut hilang dan belum diganti,” jelas Riyan.

Melihat kondisi tersebut, Riyan berkomitmen untuk mendorong pemerintah kota bersama pihak swasta mencari solusi yang berkelanjutan. Ia menilai, kerja sama lintas sektor sangat dibutuhkan agar sarana lingkungan bisa kembali tersedia dan berfungsi optimal. Salah satu opsi yang ia tawarkan adalah penerapan sistem bank sampah di tingkat RT. “Kita bisa berinovasi lewat bank sampah agar pengelolaan lebih tertata dan bernilai ekonomi. Saya akan koordinasikan dengan ketua lingkungan supaya bisa diterapkan secara bertahap,” tegasnya.

Selain membahas persoalan sampah, warga juga menyampaikan keluhan terkait kondisi drainase dan jembatan penghubung antar lokasi yang membutuhkan perbaikan. Riyan mengajak warga untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan serta melakukan kerja bakti rutin agar masalah genangan tidak terus berulang.

“Drainase ini bisa kita tangani bersama. Yang penting jangan buang sampah sembarangan karena itu akar masalah yang paling sering terjadi,” pesannya.

Melalui kegiatan reses tersebut, Riyan berharap aspirasi warga dapat menjadi bahan masukan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun program prioritas pembangunan, terutama di bidang kebersihan dan infrastruktur dasar di kawasan Balikpapan Utara.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, memberi atensi khusus terhadap aktivitas bongkar muat di sekitar pasar Pandansari. Khususnya yang acap berlangsung larut malam di area Masjid Manuntung, Margasari, Balikpapan Barat.

Aktivitas truk muatan barang dagangan pasar tersebut belakangan menuai keluhan warga sekitar. Hal ini terungkap dalam reses Ketua DPRD yang berlangsung di Gazebo RT 29, Kelurahan Margasari Balikpapan Barat, Selasa (21/10/2025).

“Banyak warga yang mengeluhkan bongkar muat di depan Masjid Manuntung saat malam hari. Suaranya mengganggu waktu istirahat warga setempat,” kata Alwi.

Menanggapi keluhan tersebut, Alwi langsung berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan untuk penertibab. Ia menyarankan agar aktivitas bongkar muat dilakukan di area pasar sehingga tidak mengganggu ketenangan warga sekitar. “Saya langsung menghubungi Dinas Perhubungan agar aktivitas bongkar muatnya diatur kembali. Sebaiknya dilakukan di dalam area pasar, bukan di pinggir jalan, supaya warga bisa beristirahat dengan tenang,” pintanya.

Selain keluhan tentang aktivitas bongkar muat, Ketua DPRD Alwi AlQadri juga menampung sejumlah aspirasi masyarakat. Mulai dari keluhan air yang belum mengalir, penyambungan baru layanan air bersih, pelebaran jalan, pengelolaan aset Gazebo Margasari. Termasuk juga rencana pembangunan Kantor Kelurahan Margasari, dan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Politisi Partai Golkar itu juga berjanji akan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan warga. Ia memastikan setiap masukan akan menjadi pembahasan DPRD bersama pemerintah kota. Melalui kegiatan reses ini, Alwi ingin aspirasi masyarakat Margasari dapat terakomodasi secara nyata dalam program pembangunan pemerintah ke depannya.

“Reses ini bukan sekadar seremonial, tapi wadah untuk menampung aspirasi warga agar bisa langsung kami perjuangkan di dewan,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS kembali menjadi sorotan dalam kegiatan reses Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, yang digelar di RT 27 Blok A, Perumahan Korpri, Balikpapan Selatan, Selasa (21/10/2025).

Dalam forum tersebut, warga menyampaikan berbagai aspirasi, terutama terkait mutu pelayanan di rumah sakit bagi pengguna BPJS Kesehatan. Salah satu warga menuturkan keluhannya mengenai pelayanan yang dinilai belum maksimal. Ia menyebut masih ada pasien yang dirawat hanya tiga hari dan sudah diminta pulang, padahal kondisinya belum benar-benar pulih.

“Untuk warga yang menggunakan BPJS ini kurang diterima dengan baik. Baru tiga hari dirawat, sudah disuruh pulang,” ujar Purwanto di hadapan Yono Suherman.

Menanggapi hal itu, perwakilan BPJS Kesehatan Balikpapan, menegaskan bahwa rumah sakit tidak boleh memulangkan pasien sebelum sembuh sepenuhnya tanpa alasan medis yang jelas. “Kalau ada peserta JKN yang dirawat baru tiga hari lalu disuruh pulang, itu tidak benar. Laporkan saja ke kami. Di setiap rumah sakit ada petugas BPJS, cukup hubungi kontak yang tersedia. Kalau keluarga yang sakit tidak dilayani dengan baik, kami akan bantu koordinasikan,” tegasnya.

Sementara itu, Yono Suherman menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan pelayanan BPJS berjalan optimal dan tidak merugikan masyarakat. Ia menegaskan, iuran BPJS kelas III telah sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah.

“Kalau ada keluarga yang baru tiga hari dirawat lalu disuruh pulang padahal belum fit, jangan mau pulang. Pemerintah wajib membayar iuran BPJS kelas III. Nanti kami akan tindak lanjuti dan lakukan sidak ke rumah sakit bersama BPJS dan pemerintah,” tegasnya.

Langkah tersebut diharapkan mampu menjamin hak warga Balikpapan dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan manusiawi.

(ADV/DPRD Balikpapan)

 

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan terus memperkuat pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kenyamanan dan keamanan warganya. Salah satu fokus utama yang kini dijalankan adalah program “Balikpapan Terang”, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan penerangan jalan di seluruh wilayah kota, termasuk kawasan pemukiman padat penduduk yang masih minim cahaya pada malam hari.

Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, H. Yusri, SE, menegaskan dukungan penuh terhadap program tersebut. Ia menyebut penerangan jalan lingkungan menjadi prioritas penting yang terus diperjuangkan pihaknya bersama Dinas Perhubungan. “Kami terus berupaya memenuhi kebutuhan penerangan, terutama di jalan-jalan lingkungan di seluruh wilayah kota. Ini merupakan program dari Wali Kota untuk menjadikan Balikpapan terang,” ujarnya, Selasa (21/10/2025).

Yusri menjelaskan, keberadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) tidak hanya berfungsi memperindah wajah kota pada malam hari, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat. Jalan yang terang, katanya, dapat menekan angka kecelakaan sekaligus mengurangi risiko tindak kejahatan di kawasan permukiman.

Karena itu, peningkatan jumlah PJU menjadi kebutuhan mendesak yang terus diupayakan agar manfaatnya bisa dirasakan secara merata. Sebagai mitra kerja Dinas Perhubungan, Komisi III DPRD Balikpapan aktif melakukan koordinasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan program ini.

Yusri mengungkapkan, aspirasi warga mengenai kebutuhan lampu jalan cukup tinggi, terutama di daerah pinggiran yang masih belum terjangkau. “Kami banyak menerima masukan dari masyarakat. Setiap laporan yang masuk kami tindaklanjuti dengan menyampaikan ke instansi terkait agar segera ditangani,” jelasnya.

Sejauh ini, beberapa wilayah telah mendapat tambahan lampu jalan baru, meski masih ada titik-titik yang menunggu realisasi. Kendala anggaran dan kondisi wilayah yang beragam menjadi tantangan, namun pemerintah dan DPRD tetap berkomitmen menuntaskan secara bertahap.

Melalui program “Balikpapan Terang”, diharapkan suasana kota semakin aman, nyaman, dan mendukung aktivitas masyarakat hingga malam hari.

(ADV/DPRD Balikpapan)