SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Komisi I DPRD Kota Balikpapan mengusulkan agar Pemerintah Kota Balikpapan mulai mengembangkan sistem digital berbasis aplikasi untuk pengelolaan data Tempat Pemakaman Umum (TPU). Gagasan tersebut disampaikan Anggota Komisi I, Muhammad Najib, sebagai langkah menuju pelayanan publik yang lebih modern dan efisien, Rabu (15/10)
Menurut Najib, digitalisasi pengelolaan TPU sangat penting untuk memastikan data kematian dan pemakaman tersusun secara rapi dan terintegrasi dengan sistem kependudukan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah dan pemerintah memiliki basis data yang lebih akurat.
“Keberadaan aplikasi akan sangat membantu penataan data kematian sekaligus mempercepat pelayanan publik agar lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Najib menjelaskan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai pengelola TPU perlu berinovasi dalam menerapkan teknologi informasi. Melalui aplikasi tersebut, setiap data jenazah dapat tercatat secara lengkap, mulai dari nama, nomor induk kependudukan (NIK), lokasi pemakaman, hingga tingkat kepadatan setiap TPU di wilayah Balikpapan.
“Jika sistem ini terealisasi, DLH dapat bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) agar datanya terhubung langsung sehingga pembaruan informasi bisa dilakukan secara otomatis,” tambahnya.
Selain membantu pihak pemerintah, Najib menilai sistem digital juga memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama keluarga yang tengah berduka. Selama ini, proses administrasi pemakaman masih dilakukan secara manual dengan berbagai tahapan dari RT hingga kelurahan, yang memerlukan waktu cukup lama.
Dengan sistem berbasis aplikasi, seluruh prosedur dapat diselesaikan secara daring. “Layanan digital seperti ini akan memberikan kemudahan bagi warga dan meningkatkan transparansi pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan,” tuturnya.
Ia berharap, gagasan tersebut dapat menjadi langkah awal bagi Pemkot Balikpapan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
(ADV/DPRD Balikpapan)