DISKOMINFO

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Balikpapan tahun ini akan semakin semarak. Pemerintah Kota melalui Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) menggelar Turnamen Antar Kampung (Tarkam) tingkat kecamatan yang dijadwalkan berlangsung pada 22–24 Agustus 2025 di Balikpapan Tennis Stadium.

Ajang ini mempertandingkan tiga cabang olahraga, yaitu bola voli, bulu tangkis, dan senam beregu.

Kepala Bidang Keolahragaan Disparpora Balikpapan, M. Norhan, menjelaskan bahwa lomba ini dirancang sebagai sarana olahraga rekreasi sekaligus pelestarian olahraga tradisional.

“Voli putri minimal usia 35 tahun dan putra minimal 40 tahun. Aturan ini juga berlaku pada bulu tangkis ganda putra dan putri. Sementara senam dan aerobik terbuka untuk semua kalangan,” jelasnya.

Selain pertandingan, panitia menyiapkan jalan santai pada 24 Agustus pagi yang terbuka untuk seluruh masyarakat. Rute yang ditempuh akan melewati sejumlah titik strategis kota sehingga menjadi sarana promosi keindahan Balikpapan.

Norhan menambahkan, Tarkam ini merupakan hasil kolaborasi antara bidang prestasi, olahraga rekreasi dan tradisional, serta pendidikan olahraga. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempererat hubungan sosial antar warga sekaligus menjaga semangat kemerdekaan.

“Kami ingin kegiatan ini menjadi wadah olahraga, hiburan, dan silaturahmi,” ujarnya.

Demi menjaga sportivitas, pertandingan akan diawasi wasit resmi di setiap cabang. Disparpora juga menggandeng mitra swasta untuk dukungan fasilitas, logistik, hingga hadiah. Kehadiran sponsor membuat kegiatan ini semakin meriah.

Kepala Disparpora Balikpapan, CI Ratih Kusuma, menegaskan bahwa Balikpapan kembali dipercaya menjadi tuan rumah Tarkam oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk kali kedua. “Tahun lalu kita sukses menggelar acara ini, sehingga Balikpapan kembali mendapat kepercayaan. Ini menjadi kebanggaan tersendiri,” tegasnya.

Antusiasme warga terlihat dari pendaftaran yang terus meningkat. Penyelenggara optimistis Tarkam akan berjalan sukses dan berpotensi menjadi agenda tahunan. “Kami ingin Tarkam tidak hanya memeriahkan HUT RI, tetapi juga mendorong budaya hidup sehat di Balikpapan,” pungkas Ratih.

(ADV/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terus berkomitmen memperluas pembangunan ruang bermain anak di seluruh wilayah kota.

Program ini ditargetkan rampung dalam kurun waktu lima tahun mendatang, mencakup seluruh 34 kelurahan dan enam kecamatan. Kepala DP3AKB Balikpapan, Heria Prisni, menyebut bahwa pembangunan taman bermain anak akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah.

Ia menegaskan bahwa penyediaan fasilitas ini sangat penting untuk menunjang tumbuh kembang anak melalui ruang bermain yang edukatif dan aman. “Rencana kami dalam lima tahun semua wilayah sudah harus memiliki ruang bermain anak, tapi pelaksanaannya tentu mengikuti ketersediaan dana dari pemerintah,” ujar Heria saat ditemui, Kamis (7/8/2025).

Sejauh ini, Balikpapan telah memiliki tiga taman bermain anak yang berada di kawasan Balikpapan Kota dan Balikpapan Selatan, yaitu di Taman Wiluyo Puspoyudo, Taman Bekapai, dan Balikpapan Islamic Center (BIC). Ke depan, DP3AKB berupaya memperluas jangkauan pembangunan agar merata di semua kecamatan.

Tak hanya di ruang publik, Heria juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menjajaki pembangunan taman edukatif di lingkungan rumah ibadah. Saat ini, satu taman bermain sudah tersedia di lingkungan masjid, dan tahun ini DP3AKB mengupayakan pembangunan taman serupa di gereja Protestan di Balikpapan Selatan.

Komunikasi juga tengah dilakukan dengan pengurus rumah ibadah Hindu, Buddha, dan Katolik agar fasilitas serupa bisa hadir mewakili komunitas mereka. Menurut Heria, pembangunan satu unit taman bermain membutuhkan dana antara Rp300 juta hingga Rp500 juta, tergantung pada spesifikasi dan standar nasional yang diterapkan.

Untuk taman dengan fasilitas lebih lengkap, biaya bisa melebihi angka tersebut. Pada tahun anggaran 2026, DP3AKB telah mengusulkan pembangunan tambahan taman bermain melalui APBD. Selain itu, pada APBD Perubahan 2025, mereka juga mengajukan penambahan ruang bermain di Taman Tiga Generasi. “Kami berharap usulan ini dapat diterima dan terealisasi,” ucap Heria.

Terkait ketersediaan lahan, Heria menambahkan bahwa Pemkot siap memanfaatkan aset milik pemerintah atau fasilitas umum yang telah dihibahkan. Ia menegaskan lokasi taman bermain tidak harus berada di kantor kelurahan, asalkan status lahan sudah resmi menjadi milik pemerintah.

(ADV/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Kota Balikpapan kini tengah mempersiapkan diri menghadapi verifikasi nasional dalam ajang Penilaian Kota Sehat tahun 2025. Balikpapan akan menjadi salah satu dari tiga kota di Kalimantan Timur yang mewakili provinsi dalam ajang bergengsi tersebut, bersama Kota Samarinda dan Bontang.

Berbeda dengan dua kota lainnya yang telah lebih dulu dinilai, Balikpapan dijadwalkan menjalani verifikasi pusat pada 20 Agustus mendatang. Dalam proses penilaian ini, Balikpapan diharuskan memenuhi sembilan tatanan Kota Sehat yang meliputi berbagai sektor krusial, mulai dari kawasan permukiman, pendidikan, transportasi, pariwisata, pasar sehat, hingga penyediaan fasilitas umum yang ramah bagi semua kalangan.

Namun, berdasarkan hasil evaluasi internal dan verifikasi tingkat provinsi, masih terdapat sejumlah indikator yang belum mencapai standar, bahkan sebagian besar masih berstatus “rapor merah”. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Alwiati, mengakui bahwa pihaknya masih harus bekerja keras untuk memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta jajaran kecamatan dan kelurahan kini tengah dimobilisasi untuk mempercepat proses pembenahan. “Kami sudah melakukan koordinasi ulang dan mendesiminasikan informasi kepada semua pengampu tatanan. Harapannya, indikator yang masih lemah bisa segera dibenahi sebelum tim pusat melakukan penilaian,” jelas  Alwiati.

Beberapa catatan penting yang menjadi fokus perbaikan antara lain adalah minimnya fasilitas bagi penyandang disabilitas di kawasan wisata, belum lengkapnya sejumlah dokumen administratif seperti surat keputusan, serta tidak berfungsinya Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di beberapa sekolah yang justru dialihfungsikan.

Di sektor pasar, terutama di Pasar Landasan, toilet dan sistem sanitasi masih belum memenuhi kriteria meski tengah dalam proses revitalisasi. Kondisi serupa juga ditemukan di beberapa terminal, yang belum menyediakan fasilitas sanitasi layak bagi pengguna. Meskipun tantangan yang dihadapi cukup beragam, dr. Alwiati tetap optimis.

Ia menilai bahwa sebagian besar program sebenarnya sudah berjalan, hanya saja perlu penguatan dalam aspek administrasi dan pelaporan. “Kita tinggal benahi sisi dokumentasi dan administratifnya. Kalau itu bisa dituntaskan, saya yakin Balikpapan mampu bersaing dan membawa nama Kalimantan Timur di kancah nasional,” tambahnya.

Lebih dari sekadar kompetisi, ajang ini dianggap sebagai tolok ukur penting dalam menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik, kebersihan lingkungan, dan ketersediaan infrastruktur yang mendukung kesehatan masyarakat. Pemerintah Kota Balikpapan berharap, melalui pembenahan lintas sektor, kota ini dapat semakin mengukuhkan posisinya sebagai kota yang sehat, nyaman, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

(ADV/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menegaskan pentingnya membangun sistem pengawasan internal yang kuat dan terintegrasi di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Hal ini disampaikannya dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan yang berlangsung di Aula Kantor Wali Kota, Kamis (7/8/2025).

Ia menyebut bahwa pengawasan bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi merupakan fondasi utama dalam memastikan jalannya pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan terbebas dari penyimpangan. “Di tengah era keterbukaan informasi dan meningkatnya pengawasan publik, pemerintah dituntut tidak hanya bekerja efisien, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan masyarakat melalui sistem pengawasan yang efektif,” ujar Bagus.

Bagus menjelaskan bahwa pengawasan tidak hanya menjadi tugas Inspektorat semata. Menurutnya, seluruh kepala perangkat daerah memiliki tanggung jawab langsung dalam menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi integritas. Ia merinci bahwa pengawasan internal pemerintah saat ini mengacu pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang terdiri atas tiga garis pertahanan.

Pertama, pengendalian oleh pelaksana kegiatan masing-masing unit. Kedua, fungsi kontrol internal melalui unit manajemen risiko. Dan ketiga, peran Inspektorat sebagai pengawas independen yang melakukan penilaian menyeluruh terhadap efektivitas pengendalian di setiap OPD.

“Inspektorat adalah garda terakhir. Tapi pengawasan akan pincang jika lini pertama dan kedua tidak berfungsi optimal,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kesadaran akan risiko dalam pelaksanaan program di masing-masing instansi. Menurutnya, budaya sadar risiko harus ditanamkan sejak awal agar OPD mampu mengidentifikasi dan memitigasi potensi masalah secara sistematis.

“Kita tidak bisa terus bekerja tanpa memperhitungkan risiko. Kepala OPD harus tahu betul di mana titik rawan dalam program kerjanya, lalu siapkan langkah mitigasi,” jelas Bagus.

Selain memperkuat sistem, ia menilai pengawasan yang baik harus didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kapasitas analisis yang tajam. Karena itu, Pemkot Balikpapan berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi para auditor internal melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan.

Di akhir sambutannya, Bagus menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi hasil. Ia berharap setiap kepala OPD mampu membangun sistem pengawasan yang bukan hanya formalitas, tapi menjadi budaya kerja yang hidup dan aktif dalam setiap proses pemerintahan.

“Pengawasan bukan beban, melainkan bagian tak terpisahkan dari pelayanan publik yang berkualitas. Inilah komitmen kami untuk menjadikan Balikpapan sebagai kota dengan tata kelola pemerintahan yang berintegritas tinggi,” tutupnya. 

(ADV/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Upaya memperkuat sinergi antara Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Balikpapan dan Pemerintah Kota Balikpapan terus digencarkan. Hal ini ditandai dengan kunjungan resmi Kepala Lapas Balikpapan, Edy Susetyo, beserta jajaran strukturalnya ke Balai Kota Balikpapan pada Selasa, 5 Agustus 2025.

Kunjungan ini bertujuan untuk menjalin komunikasi yang lebih intensif serta membahas peluang kolaborasi dalam bidang pembinaan dan pemberdayaan warga binaan. Kedatangan rombongan Lapas disambut hangat oleh Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud.

Dalam pertemuan yang berlangsung penuh kekeluargaan tersebut, kedua belah pihak mendiskusikan berbagai kemungkinan kerja sama yang dapat memberikan dampak positif, tidak hanya bagi warga binaan, tetapi juga bagi masyarakat luas.

Kepala Lapas, Edy Susetyo, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kota atas perhatian yang selama ini telah diberikan. Ia menyebut dukungan Pemkot sangat membantu dalam pelaksanaan berbagai program pembinaan, baik dari sisi pelatihan keterampilan maupun kegiatan keagamaan dan sosial. “Kami sangat mengapresiasi dukungan Bapak Wali Kota dan jajaran Pemkot Balikpapan.

Kolaborasi seperti ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan pembinaan yang kondusif dan mendorong kemandirian warga binaan,” ungkap Edy Susetyo. Sementara itu, Wali Kota Rahmad Mas’ud menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program-program Lapas yang sejalan dengan semangat pembangunan manusia.

Ia menilai bahwa pembinaan di dalam Lapas merupakan bagian penting dari upaya rehabilitasi sosial, yang nantinya akan memberi manfaat langsung bagi masyarakat ketika para warga binaan kembali ke tengah kehidupan sosial.

“Pemerintah Kota sangat terbuka terhadap sinergi semacam ini. Kami mendukung penuh program-program pembinaan yang tidak hanya memberi dampak positif bagi warga binaan, tetapi juga mendorong terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan berdaya,” ujar Rahmad.

Melalui silaturahmi ini, Lapas Balikpapan berharap terjalinnya koordinasi yang semakin erat dengan berbagai sektor di pemerintahan. Sinergi yang berkelanjutan diyakini akan memperkuat layanan publik di bidang pemasyarakatan serta mendukung visi menciptakan Balikpapan sebagai kota yang ramah dan peduli terhadap rehabilitasi sosial.

(ADV/Diskominfo Balikpapan)