Politik

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan, Rahmad Mas’ud dan Bagus Susetyo, menjadi yang pertama mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan pada Kamis, 29 Agustus 2024.

Kehadiran mereka di KPU didampingi ribuan pendukung yang mengenakan seragam dominan kuning dan putih, serta meneriakkan dukungan untuk pasangan ini. Dalam penampilan yang serasi, Rahmad dan Bagus mengenakan kemeja putih, celana hitam, dan peci, menambah semangat para pendukung yang mengiringi proses pendaftaran.

Salah satu kelompok pendukung yang turut serta adalah Garuda Team 24, sebuah tim relawan yang berkomitmen untuk memenangkan Rahmad Mas’ud sebagai Walikota Balikpapan untuk kedua kalinya. Musir Ali Nur, Ketua Garuda Team 24, menyatakan bahwa timnya merupakan relawan militan dengan loyalitas tinggi.

"Garuda Team 24 adalah relawan yang berjuang tanpa pamrih untuk kemenangan H. Rahmad Mas'ud," ujar Musir Ali Nur, menegaskan dedikasi timnya dalam mendukung pasangan ini. Koalisi partai politik yang mendukung pasangan Rahmad-Bagus cukup kuat, dengan dukungan dari Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PPP, Hanura, dan PAN.

Koalisi ini menjadi modal besar bagi pasangan Rahmad-Bagus dalam mewujudkan visi mereka untuk menjadikan Balikpapan sebagai kota yang lebih maju dan berakhlak mulia. Musir Ali Nur juga menambahkan bahwa penyatuan Rahmad dan Bagus merupakan kolaborasi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut.

"Kami akan berjuang keras untuk memenangkan pasangan ini dan merebut simpati masyarakat Balikpapan," tegasnya. Dengan dukungan kuat dari berbagai pihak, Rahmad Mas’ud dan Bagus Susetyo optimis dapat membawa Balikpapan menuju perubahan yang lebih baik.

(Dn)

SWARAREPUBLIKA.com, Di Balikpapan, telah terbentuk Garuda Team 24, sebuah tim relawan yang mendukung Rahmad Mas'ud, SE, ME untuk posisi Wali Kota Balikpapan periode 2024-2029 dan Rudy Mas'ud, SE, ME sebagai calon Gubernur Kalimantan Timur.

Kedua tokoh dari Partai Golkar ini sudah sangat dikenal di kalangan masyarakat Balikpapan, dan diharapkan dapat menjadi pemimpin di Kaltim dan kota Balikpapan di masa depan. Untuk memperkuat jalinan koordinasi dan kiprah Garuda Team 24, pada Minggu (28/7), kelompok relawan tersebut menggelar Rapat Kerja di Pantai Manggar Balikpapan.

Ratusan anggota dari berbagai kalangan memenuhi tempat kegiatan tersebut berlangsung, menunjukkan dukungan yang kuat dan solid. Koordinator Garuda Team 24, Musir Ali Nur, menyampaikan bahwa Garuda Team 24 saat ini merupakan kelompok relawan yang sangat solid.

"Relawan Garuda Team 24 adalah gerakan yang bangkit dari berbagai kelompok masyarakat pendukung Rudy Mas'ud dan Rahmad Mas'ud, membentuk kelompok relawan yang dinamakan Garuda Team 24," ujar Musir Ali Nur.

Keberadaan tim ini telah menyentuh hampir seluruh kecamatan di Balikpapan, dengan harapan semua pihak memiliki kesamaan gerak dalam upaya memenangkan Rahmad Mas'ud sebagai Wali Kota Balikpapan dan Rudy Mas'ud sebagai Gubernur Kalimantan Timur pada kontestasi tahun 2024.

Rapat Kerja (Raker) ini, selain merupakan ajang silaturahmi dan koordinasi, juga menjadi sarana menggali gagasan dan ide-ide dari semua anggota Garuda Team 24. "Tujuannya adalah untuk pemenangan Rahmad Mas'ud dan Rudy Mas'ud," terang Musir Ali Nur.

Dengan antusiasme dan kekompakan yang ditunjukkan oleh anggota Garuda Team 24, diharapkan dukungan ini dapat memberikan dampak positif pada pencalonan kedua tokoh tersebut. Rapat Kerja di Pantai Manggar Balikpapan ini juga menjadi momen untuk memperkuat jalinan kebersamaan dan mempererat komunikasi antaranggota, sehingga strategi dan program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Melalui koordinasi yang baik dan sinergi yang kuat, Garuda Team 24 optimis dapat meraih kemenangan dalam kontestasi politik mendatang. Dengan semangat kebersamaan dan tujuan yang jelas, Garuda Team 24 berkomitmen untuk terus mendukung Rahmad Mas'ud dan Rudy Mas'ud dalam perjuangan mereka menuju kepemimpinan di Balikpapan dan Kalimantan Timur.

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Balikpapan kembali mengingatkan pentingnya menjaga netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024.

Penegasan ini disampaikan oleh Ahmadi Aziz, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Balikpapan, dalam sosialisasi pengawasan Pilkada yang digelar di Ballroom Hotel Grand Senyiur Balikpapan pada hari Rabu, 3 Juli 2024. Ahmadi Aziz menekankan bahwa sosialisasi ini sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan selama Pilkada.

"Kegiatan ini dinilai sangat penting untuk mencegah adanya konflik kepentingan dengan adanya Pilkada nanti," ujar Ahmadi Aziz.

Ia menambahkan bahwa setiap aparatur negara harus menghindari keterlibatan dalam politik praktis, baik melalui keberpihakan maupun pengaruh yang dapat merugikan atau menguntungkan pasangan calon tertentu dalam Pilkada. Selain itu, Ahmadi Aziz juga mengingatkan bahwa ASN dilarang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pasangan calon, seperti kendaraan dinas, gedung pemerintahan non-komersial, maupun gedung pemerintahan yang ada di kelurahan. "Kekhawatiran kita adalah jangan sampai ada gedung-gedung pemerintah dipakai untuk kegiatan kampanye.Misalkan, gedung yang ada di kelurahan dipakai untuk kegiatan kampanye," jelasnya.

Mengenai sanksi bagi pelanggar, Ahmadi Aziz menjelaskan bahwa ada berbagai jenis sanksi yang dapat dikenakan, mulai dari sanksi moral, sanksi sedang, hingga sanksi berat. "Pelanggaran beratnya apabila mengkampanyekan secara terbuka mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon dan menggunakan fasilitas negara. Sanksinya sampai pemecatan tidak dengan hormat," ungkap Ahmadi.

Ahmadi juga menjelaskan bahwa penanganan pelanggaran oleh ASN, TNI, dan Polri tidak sama dengan penanganan pidana. Ketika ada laporan masuk, Bawaslu akan melakukan kajian terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk penentuan sanksi. "Penanganan bagi pelanggar tidak seperti pidana, ketika ada laporan masuk kita akan lakukan kajian dulu, karena bukan kita yang menentukan salah atau tidaknya. Hasil penanganan itu nanti kita akan serahkan kepada KASN, selanjutnya KASN yang menentukan, termasuk sanksinya," terangnya.

Selain itu, Ahmadi Aziz mengimbau kepada masyarakat yang menemukan pelanggaran oleh ASN, TNI, dan Polri dalam Pilkada nanti, segera melaporkan kepada Bawaslu Kota Balikpapan atau Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). "Kami mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jika ada pelanggaran, sehingga proses Pilkada bisa berjalan dengan jujur dan adil," ujarnya.

Acara sosialisasi ini dihadiri oleh Komisioner Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Galeh Akbar Tanjung, Ketua Bawaslu Balikpapan, Wasanti, dan para undangan  yang terdiri dari perwakilan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, TNI, Polri, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan para ASN, TNI, dan Polri di Kota Balikpapan dapat memahami pentingnya menjaga netralitas dan profesionalitas selama Pilkada 2024, serta mendukung terselenggaranya pemilihan yang demokratis, adil, dan bebas dari intervensi politik.

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan mengadakan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Partai Demokrat atas hasil pemilihan legislatif tahun 2024 untuk DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur.

Kegiatan PSSU ini dilaksanakan di Ballroom Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Kalimantan Timur, dan dipimpin oleh Ketua KPU Kota Balikpapan, Prakoso Yudho Lelono.

Menurut Prakoso, sesuai dengan putusan MK yang dikeluarkan pada 10 Juni 2024, KPU Kota Balikpapan diperintahkan untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di 25 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh Balikpapan.

"Kami diperintahkan untuk melakukan penghitungan surat suara ulang secara serentak di seluruh Kalimantan Timur pada hari ini, 26 Juni 2024. Secara total, ada 147 TPS di Kalimantan Timur yang harus melakukan penghitungan ulang, dan untuk Balikpapan sendiri, terdapat 25 TPS yang terlibat dalam proses ini," ujar Prakoso.

Proses penghitungan surat suara ulang ini tidak hanya berhenti di tingkat TPS. Setelah selesai, kegiatan akan dilanjutkan dengan rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dijadwalkan pada 27 Juni 2024, dan rekapitulasi di tingkat kota yang akan dilaksanakan pada 28 Juni 2024.

“Proses penghitungan surat suara ini diawasi dengan ketat oleh perwakilan dari masing-masing partai politik yang berkompetisi dalam Pemilu 2024 dan juga oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Balikpapan,” tambah Prakoso.

Media melaporkan bahwa penghitungan surat suara ulang ini dijaga ketat oleh aparat kepolisian dari Polresta Balikpapan untuk memastikan keamanan dan kelancaran proses. Putusan MK ini menjadi langkah penting dalam memastikan transparansi dan keadilan dalam proses pemilu di Kalimantan Timur, terutama bagi Partai Demokrat yang mengajukan gugatan terkait ketidaksesuaian hasil pemilu sebelumnya.

(Jm)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN - Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Penghitungan Surat Suara Ulang (PPSU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan telah mempersiapkan upaya pergeseran logistik dari dua titik utama, yakni gudang logistik yang terletak di Somber dan kantor KPU Kota Balikpapan.

Ketua Komisioner KPU Kota Balikpapan, Prakoso Yudho Lelono, menyampaikan bahwa pergeseran logistik dimulai dari gudang logistik dengan membawa kotak suara menuju tempat pelaksanaan perhitungan ulang di Hotel Grand Senyiur pada Rabu, 26 Juni 2024, dan akan berlangsung hingga selesai.

Kemudian, pergeseran kedua dilakukan di kantor KPU Kota Balikpapan dengan membawa atau menyiapkan kertas plano yang akan digunakan pada saat perhitungan.

"Pergeseran kotak suara dari gudang logistik dan di kantor KPU mendapatkan pengawalan dari Polresta Balikpapan dan Bawaslu Kota Balikpapan," jelas Yudho saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Dari hasil putusan MK, terdapat 25 TPS yang akan dilakukan penghitungan ulang surat suara. TPS-TPS tersebut tersebar di beberapa kelurahan, yaitu:

- Kelurahan Baru Ulu TPS 16, 35

- Kelurahan Marga Sari TPS 28

- Kelurahan Gunung Bahagia TPS 39

- Kelurahan Damai Bahagia TPS 46

- Kelurahan Sepinggan TPS 52 dan TPS 78

- Kelurahan Sepinggan Baru TPS 13, 53, 90, 91, 33

- Kelurahan Sungai Nangka TPS 27

- Kelurahan Karang Rejo TPS 13

- Kelurahan Manggar TPS 90

- Kelurahan Manggar Baru TPS 22

- Kelurahan Teritip TPS 36

- Kelurahan Batu Ampar TPS 94

- Kelurahan Gunung Samarinda Baru TPS 37

- Kelurahan Graha Indah TPS 10

- Kelurahan Muara Rapak TPS 85

- Kelurahan Damai TPS 51

- Kelurahan Gunung Bahagia TPS 43

- Kelurahan Lamaru TPS 14

- Kelurahan Karang Joang TPS 67

Penghitungan surat suara ulang ini merupakan hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 terkait perolehan suara DPR Dapil Kalimantan Timur (Kaltim).

MK memberikan waktu 21 hari untuk dilakukan penghitungan ulang sejak putusan dibacakan. Dalam gugatannya, Partai Demokrat mendalilkan adanya pengurangan suara sebanyak 185 suara dan penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 364 suara.

Proses penghitungan ulang ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap suara yang diberikan oleh rakyat dihitung dengan benar dan adil. Pengawasan ketat dari berbagai pihak diharapkan dapat menjaga integritas dan transparansi dalam proses ini, sehingga hasil akhirnya dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Dengan pengamanan yang ketat dan persiapan logistik yang matang, diharapkan proses penghitungan ulang ini dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Ketua Komisioner KPU Kota Balikpapan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan proses ini kepada lembaga yang berwenang, sehingga hasil akhirnya mencerminkan kehendak rakyat secara jujur dan adil. 

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN - Alwi Al Qadri, seorang politisi berpengalaman dari Partai Golkar, tengah menjadi sorotan sebagai kandidat yang kuat untuk mengemban jabatan ketua DPRD Balikpapan periode 2024-2029. Dikenal sebagai anggota dewan petahana dari Dapil Balikpapan Barat, Alwi Al Qadri meraup sukses yang signifikan pada Pemilu Legislatif Februari 2024 dengan memperoleh 10.156 suara.

Pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum Balikpapan menegaskan pencapaian impresif Alwi Al Qadri, yang segera mendorongnya sebagai kandidat unggulan untuk memimpin lembaga legislatif setempat.

Prestasi partainya, Partai Golkar, turut memberi kontribusi besar dalam meneguhkan posisinya sebagai pemimpin potensial, dengan meraih suara terbanyak di Balikpapan dengan memperoleh 16 kursi. Dalam wawancara, Alwi Al Qadri menjelaskan bahwa prinsip demokrasi dan janji politik partainya menjamin bahwa calon dengan suara tertinggi berhak menduduki posisi ketua DPRD.

Namun, keputusan final masih menunggu arahan dari pimpinan partai, Pak H Rahmad Mas'ud. Selain itu, Alwi Al Qadri juga menyoroti beberapa tantangan yang akan dihadapi dalam menjalankan tugasnya sebagai ketua DPRD. Salah satunya adalah penanganan masalah banjir yang menjadi prioritas dalam program pemerintah setempat. Meskipun telah terjadi penurunan kasus banjir dibandingkan tahun sebelumnya, upaya-upaya penanggulangan tetap harus terus diupayakan.

Perbaikan sistem pendidikan juga menjadi fokus utama, khususnya terkait kekurangan Rumbel (Ruang Belajar) di beberapa sekolah di wilayahnya. Rencana pembangunan SMK di Balikpapan Barat pada tahun 2025 diharapkan dapat membantu memperbaiki kondisi tersebut.

Selain itu, upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dengan pembangunan rumah sakit baru di Balikpapan Barat juga menjadi prioritas penting. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi Balikpapan adalah sebagai gerbang IKN (Indonesia Kawasan Industri Maju), yang menuntut peningkatan infrastruktur untuk menangani pertumbuhan penduduk yang pesat dan mobilitas yang semakin tinggi.

Alwi Al Qadri menyoroti perlunya pembangunan flyover sebagai solusi untuk mengatasi masalah lalu lintas yang semakin parah di kota tersebut. Meskipun Golkar telah meraih suara terbanyak dan 16 kursi, penentuan ketua DPRD bukanlah wewenang KPU Balikpapan. KPU hanya bertugas mengumumkan nama-nama legislatif terpilih, sementara penentuan unsur pimpinan DPRD merupakan ranah partai politik masing-masing.(*)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN-Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, Ir H Bagus Susetyo, MM melakukan sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Wasbang) di Kompleks Perumahan Batakan Permai, Blok B4 No 23 RT 76 Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur, pada Kamis (4/4/2024). Dalam sosialisasi tersebut, anggota DPRD Dapil Balikpapan ini didampingi narasumber Ebin Marwi dengan moderator Hamzah.

Anggota DPRD Kaltim Bagus Susetyo menjelaskan, Wawasan Kebangsaan ini sangat penting disosialisasikan kepada masyarakat, terutama 4 pilar kebangsaan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta Bhineka Tunggal Ika.

“Jadi sosialisasi empat pilar kebangsaan ini untuk menumbuhkan kembali kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara,” kata Bagus Susetyo. Selain itu, menurut Bagus, wawasan kebangsaan ini sangat penting untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat dengan beragam suku, agama dan golongan agar hidup rukun.

Pada kesempatan tersebut Bagus Susetyo juga menyampaikan beberapa program pemerintah yang sangat bermanfaat bagi masyarakat diantaranya Beasiswa Kaltim Tuntas, bantuan UMKM, hingga bantuan bagi kelompok wanita tani.

“Setiap tahun Pemprov Kaltim mengalokasikan dana kurang lebih Rp150 miliar untuk beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa. Pemerintah juga membantu UMKM serta pelatihan tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) supaya mudah diterima di perusahaan.

Apalagi untuk pembangunan IKN di Kaltim anak-anak muda Balikpapan harus mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar. Artinya kita harus punya nilai jual berupa skill supaya bisa bersaing,” ujar Bagus. Sementara itu, narasumber Ebin Marwi menjelaskan wawasan kebangsaan terdiri dari Pancasila, UUD 45, NKRI serta Bhineka Tunggal Ika.

“Tujuan dari sosialisasi wawasan kebangsaan ini sebagai upaya mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan bermasyarakat yang mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa dan daerah. “Untuk itu, kita harus saling menghargai perbedaan,” kata Ebin.

Ia menjelaskan, saat ini, ada beberapa aksi yang dapat mengancam keutuhan NKRI di antaranya peredaran narkoba, terorisme, separatisme, radikalisme dan lain-lain. “Karena perlu adanya kesadaran bela negara serta kesetiaan terhadap dasar negara kita Pancasila dan UUD 45,” ujarnya.

“Beberapa nilai dasar bela negara yang perlu dikembangkan oleh seluruh komponen bangsa, di antaranya cinta tanah air, sadar berbangsa dan negara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, serta rela berkorban untuk bangsa dan negara,” pungkasnya.(*)

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Anggota DPRD Kaltim Ir. Muhammad Adam Melakukan serangkaian kegiatan Silaturahmi bersama warga di lingkungan RT 84 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Sabtu (2/12/2023).

Sebagai anggota DPRD Kaltim yang mewakili seluruh masyarakat Balikpapan Ir Muhammad Adam wajib mendengarkan aspirasi warganya dengan berbagai keluhan yang selama ini terjadi dimasyarakat.

Adapun keluhan yang disampaikan dari beberapa ketua RT serta warga diantaranya dominan masalah anak sekolah yang selama ini menjadi persoalan Disetiap ajaran baru baik SD, SMP dan SMA/SMK, jelas Adam.

Menurutnya, Untuk dibalikpapan sendiri ada sekitar 10.000 lulusan SMP sementara daya tampung yang ada sekitar 5000 untuk sekolah negeri, termasuk SMA /SMK yang Ada di Balikpapan Timur hanya memiliki I gedung SMA N 7 dan 1 gedung SMK N 5 " Bagaimana kouta yang ada bisa menampung sementara siswa yang lulus SMP melebihi kuota yang ada," ungkapnya.

Anggota DPRD Kaltim dari partai Hanura ini mengungkapkan seyogyanya akan tetap bersinergi dengan pemerintah kota diharapkan untuk segera menyiapkan lahan yang ada, pastinya akan diperjuangkan untuk pembangunan SMA/SMK di Balikpapan, pungkasnya..

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Pembekalan Caleg DPD Partai Perindo Kota Balikpapan di RT 7 kelurahan Manggar Baru Balikpapan Timur. Guna mempersiapkan diri dalam menghadapi Pemilu 2024 yang akan datang seluruh bakal caleg harus mengikuti strategi yang akan disampaikan.

Minggu, (12/11/2023), Ketua Dewan pimpinan wilayah (DPW) Perindo Provinsi Kalimantan Timur Hamdani HB. SH. MH, menyampaikan tujuan dilaksanakan Rakerda ini untuk menyatukan persepsi dalam strategi pemenangan sesuai dengan apa yang disampaikan ketua umum Perindo Hary Tanoesoedibjo.

"Strategi pemenangan ini harus seragam jangan melakukan persepsinya sendiri.agar pemilu legislatif yang akan berlangsung di 2024 dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan," Ucapnya.

Selain dalam menyiapkan strategi pemenangan seluruh kader juga diminta untuk mempersiapkan strategi dalam memenangkan Capres yang akan didukung oleh partai persatuan Indonesia (Perindo). Partai Perindo memiliki strategi pemenangan yang dipersiapkan pada saat di TPS yang dinamakan Coblos Partai. Dengan merekrut saksi saksi untuk mencarikan suara untuk dipartai.

Dengan strategi ini partai Perindo akan mendapatkan suara yang signifikan setiap TPS, jelasnya. Kemudian, Dengan Double Digit ini hasil strategi yang diterapkan untuk di Balikpapan sendiri diharapkan setiap dapilnya minimal ada satu anggota dewan dan itu dibiayai oleh partai.

Dilihat dari caleg yang ada saat ini secara personal memiliki kualitas yang bagus namun tetap didukung lewat sebuah partai dalam pembinaannya dan kami satu satunya partai se-Indonesia secara masif partai yang mensupport dari DPP sampai ke TPS.

Dengan berjalannya Rakerda ini harapan' kami seluruh caleg harus bergerak dan berjuang dengan masif untuk melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh ketua umum.

Ketua Bapilu kota Balikpapan Rona Fortuna menambahkan akan berjuang bersama elemen partai dalam mempersembahkan kader terbaik. Seperti apa yang disampaikan DPP partai Perindo yaitu memperoleh Double Digit, pungkasnya.

Swararepublika.com, Balikpapan - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan melaksanakan tahapan terkait penetapan jumlah kursi dan penetapan Daerah Pemilihan (Dapil) serta sosialisasi tentang mekanisme pencalonan yang berlangsung di Ballroom Hotel Blue Sky, Jln Letjend Soeprapto Balikpapan Barat, Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (27/4/2023).

Ketua KPU Kita Balikpapan Noor Thoha mengatakan sosialisasi pencalonan menjadi sangat penting untuk disosialisasikan ke sejumlah partai politik (Parpol) agar setiap parpol memahami cara mengusung Bakal Calonnya (Bacalon) datang ke KPU untuk mengetahui syarat-syarat dan mekanismenya pencalonan.

Thoha menilai, sosialisasi pencalonan ini sangat krusial, mengingat adanya perbedaan mekanisme dan persyaratan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang lama. "Jadi setiap parpol masih diberikan keleluasaan waktu untuk menentukan calonnya sampai selesai Daftar Calon Sementara (DCS), sementara aturan terdahulu apabila DCS sudah ditetapkan, maka tidak ada perubahan," jelas Thoha.

Ia menambahkan, dari pelaksanaan tahapan lebih banyak dipertanyakan masalah ijazah dari sejumlah parpol. Menurutnya permasalah ijazah memang sangat krusial, pasalnya terdapat beberapa kasus pada pemilihan sebelumnya salah satunya ijazah hilang, apalagi ijazahnya sarjana.

"Jadi yang pokoknya diserahkan di KPU hanya ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA). Tapi kalau mencantumkan gelar di belakang namanya, maka harus mencantumkan ijazah sarjananya," bebernya.

"Ijazah menjadi sangat penting dalam pencalonan, karena ijazah menjadi dasar pencalonan, karena nantinya akan dilihat mulai dari nama di ijazah harus sesuai," sambungnya. "Makanya persoalan ijazah ini harus disampaikan secara jelas. Karena nantinya ketika sudah menjabat pun permasalahan ijazah ini akan menjadi soal," pungkasnya.

PENAJAM, SWARAREPUBLIKA.com – Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara (PPU) bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU secara resmi menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 1,688 Triliun lebih melalui Rapat Paripurna. Rapat tersebut digelar di Gedung Paripurna DPRD, Kilometer 9, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, pada Selasa (20/9/2022).

Seluruh fraksi DPRD PPU menyetujui APBD-P tahun anggaran 2022. Salah satu Fraksi yakni Demokrat banyak memberikan catatan-catatan bagi pemerintah daerah diantaranya mendorong pemerintah daerah terus membangun kemitraan yang sejajar antara Pemda dan DPRD PPU.

Meminta pemerintah fokus dalam setiap program atau kegiatan yang tertuang dalam APBD Perubahan 2022 untuk melakukan sinkronisasi antara perencanaan dan penerapan dilapangan dengan tetap berpegang teguh dengan prinsip tata kelola yang ada.

Kemudian, melihat kondisi dan situasi di Pemerintahan daerah saat ini, masih banyak OPD yang belum memiliki gedung atau kantor atau masih menumpang digedung lain. Melalui momentum tersebut fraksi Demokrat berharap dan mendorong pemerintah agar mulai melakukan gerakan membangun kantor-kantor pemerintah.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD PPU Syarifuddin HR menuturkan jika rancangan perubahan APBD Kabupaten PPU tahun anggaran 2022 telah melalui kesepakatan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Kabupaten PPU. “APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 ini yang sudah kita bahas sudah yang terbaik lah,” ujar Syarifuddin HR usai mengikuti Rapat Paripurna.

Ia mengatakan, dalam APBD perubahan 2022 ini pemerintah daerah fokus menyelesaikan utang daerah baik kepada pihak ketiga dan PT SMI.

“Ada yang harus dan wajib kita bayar. Ini juga ntuk kebaikan masyarakat kita. Utang kita ini yang perlu kita lunasi. Karena sudah satu tahun lebih tidak terbayarkan. Fokuskan ke bayar utang,” ujarnya.

Syarifuddin menjelaskan, dalam APBD Perubahan tahun 2022 ini pemerintah daerah tidak melaksanakan kegiatan atau proyek fisik melainkan fokus membayar utang pemerintah daerah. “Dalam perubahan ini kita tidak ada proyek. Proyek fisik tidak ada sama sekali, kita fokus bayar utang,” kata Syarifuddin. (ADV)

PENAJAM, SWARAREPUBLIKA.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar rapat paripurna dengan agenda, penyampaian laporan badan anggaran DPRD terhadap rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPRD) Tahun Anggaran 2022 Kabupaten PPU, Selasa (20/9/2022).

Rapat yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD PPU, dipimpin oleh Ketua DPRD PPU Syahrudin M Noor didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD PPU Raup Muin, Wakil Ketua II DPRD PPU Hartono Basuki dan dihadiri oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten PPU.

Dari pihak eksekutif hadir Plt. Bupati PPU, Hamdam dan unsur-unsur forkopimda lingkup pemerintah daerah. Ketua DPRD PPU, Syahrudin M Noor menyampaikan bahwa Badan anggaran DPRD Kabupaten PPU sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD telah melakukan rapat-rapat pembahasan bersama dengan TAPD Kabupaten PPU hingga dilakukannya pembahasan dalam rangka finalisasi perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun anggaran 2022.

Rancangan Peraturan daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana yang tertuang didalam nota penjelasan yang telah disampaikan pada rapat paripurna tanggal 13 September 2022 telah dibahas secara intensif oleh Bandan anggaran DPRD PPI bersama TAPD.

Dalam paripurna itu badan anggaran DPRD menyampaikan laporan sebagai tindak lanjut dari hasil rapat-rapat pembahasan Badan Anggaran DPRD yang didalamnya memuat pendapat akhir dan rekomendasi fraksi-fraksi DPRD menanggapi Nota Penjelasan yang disampaikan oleh Pemda Kabupaten PPU.

“Saya berharap kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengguna anggaran agar dapat lebih efektif, efisien dan akuntabel dalam pelaksanaan anggaran sehingga diharapkan dapat mendorong kemajuan pembangunan daerah di kabupaten PPU,” kata Syahrudin. Komposisi Rancangan P-APBD tahun 2022 setelah pembahasan antara Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) terkait Perubahan APBD tahun anggaran 2022 telah disepakati susunan perangkatnnya. Seluruh Fraksi DPRD PPU menyetujui APBD Perubahan Tahun 2022.

Target Pendapatan pada Perubahan APBD tahun anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp.1,688 Triliun lebih, terdapat kenaikan sebesar Rp.518 milyar lebih atau 31 persen dari target pendapatan dalam APBD Murni sebesar Rp.1,170 Triliun lebih. Kenaikan Pendapatan tersebut merupakan akumulasi dari kenaikan Pendapatan Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp93,77 Milyar lebih, naik sebesar Rp12 Milyar lebih atau sebesar 13 persen dari APBD Murni sebesar Rp 81,76 Milyar lebih.

Kenaikan tersebut berasal dari kelompok Hasil Pajak Daerah. Kemudian pendapatan Transfer sebesar Rp1,569 Triliun lebih, naik sebesar Rp506 Miliyar lebih atau sebesar 32 persen dari APBD murni yang ditetapkan sebesar Rp 1,063 Triliyun lebih, Kenaikan tersebut dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp346 Miliyar lebih dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp159 Miliar lebih. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp25,78 Miliar lebih atau ditetapkan sama dengan APBD murni Tahun 2022.

Kemudian Belanja daerah secara keseluruhan direncanakan sebesar Rp1,660 Triliun lebih , terdapat kenaikan sebesar Rp551 Milyar lebih atau sebesar 33 persen dari APBD murni yang ditetapkan sebesar Rp1,109 Triliun lebih, kenaikan tersebut dari jenis belanja daerah diantaranya belanja operasi sebesar Rp1,107 triliyun lebih atau terdapat kenaikan sebesar Rp178 Miliyar lebih atau 16 persen dari APBD murni sebesar Rp918 Miliar lebih, belanja Modal sebesar Rp381 Miliar lebih atau terdapat kenaikan sebesar Rp307 Miliar lebih atau 81 persen dari APBD murni sebesar Rp73 miliar lebih, belanja Tidak Terduga sebesar Rp19 Miliar lebih atau terdapat kenaikan sebesar Rp16 Miliar lebih dari APBD murni sebesar Rp2,5 Miliar lebih dan Belanja Transfer sebesar Rp152 Miliiar lebih atau terdapat kenaikan sebesar Rp37 Miliiar lebih atau 24 persen dari APBD murni sebesar Rp115 Miliar lebih.

Sementara pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp28 Miliar lebih, turun sebesar Rp.32 Miliar lebih dari APBD murni yang terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp41 Miliar lebih yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) yang ditetapkan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang merupakan SiLPA Earmark, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp69 Miliar lebih, naik sebesar Rp8,7 Miliar lebih atau 13 persen dari APBD Murni sebesar Rp60 Miliar lebih yang merupakan penambahan atas Pembayaran Cicilan Pokok Utang pemerintah daerah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Terdapat selisih lebih atau (surplus) sebesar Rp28 Miliar lebih, dimana surplus tersebut digunakan untuk pembayaran pokok pinjaman daerah pada PT SMI dan pengalokasian kembali atas program dan kegiatan belanja Earmark sehingga APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 menjadi balance atau zero defisit. (*/ADV)