Politik

PPU, SWARAREPUBLIKA.com - Anggota Komisi III DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Sudirman menilai beberapa pembangunan yang mangkrak di wilayah setempat mesti dilanjutkan. Meski begitu, harus ada pertimbangan ketat proyek mana yang diprioritaskan.

Seperti diketahui, 2022 ini merupakan tahun terpahit daerah dalam mengahadapi kondisi keuangan. Mulai dari situasi pandemi COVID-19 di tahun sebelumnya, ditambah beberapa hal lagi membuat defisit keuangan daerah mencapai ratusan miliar.

Maka dari itu, beberapa pembangunan terhenti di tengah jalan. "Apa pun itu, semua yang sudah direncanakan oleh pemerintah, harus diselesaikan. Apa lagi sudah masuk anggaran daerah dalam pembangunannya," katanya, Sabtu, (25/6/2022).

Seperti salah satunya ialah rumah jabatan (rumjab) bupati yang telah memakan anggaran sekira Rp 34 miliar. Menurutnya Pemkab PPU mesti bertanggung jawab atas penyelesaian proyek itu.

Terlebih keberadaan rumjab itu juga dinilai cukup penting. Sebab sejak berdirinya PPU pada 2002, daerah ini belum memiliki Rujab Bupati dan Wakil Bupati bahkan Rujab Ketua DPRD PPU. "Sejak pemerintah PPU berdiri kan belum ada perubahan sebenarnya kita sangat membutuhkan rumah jabatan itu," tandasnya.

Walaupun begitu, politikus PDIP ini menganggap hal itu belum bisa diprioritaskan. Selain karena keuangan daerah yang sangat minim, Pemkab PPU juga masih dibebani utang yang tidak sedikit, yakni mencapai Rp 400 miliar.

“Kalau urgen saat ini jelas enggak. Tapi itu bagian dari fasilitas yang didapatkan untuk bupati. Minimal kalau ada itu ada, gengsi daerah untuk menerima tamu. Tapi bukan wajib. Saya pikir kalau sudah meletakan batu pertama harus ada batu selanjutnya,” tutupnya. (ADV)

PPU, SWARAREPUBLIKA.com - DPRD Penajam Paser Utara (PPU) tengah mempersiapkan agenda rapat paripurna pergantian pimpinan. Berkaitan dengan surat keputusan (SK) dari Pemprov Kaltim yang diketahui telah sampai ke PPU. Sekretaris DPRD PPU, Andi Singkeru mengungkapkan dirinya menerima informasi dari Pemkab PPU.

Surat yang dimaksud ialah SK Pemberhentian dan SK Pengangkatan Ketua DPRD PPU yang telah diteken para pejabat di Pemprov Kaltim hingga Gubernur Kaltim, Isran Noor. “Surat itu sudah ada di pemerintah daerah," ujarnya, Jumat, (24/6/2022).

Pelantikan Syahrudin M Noor sebagai ketua baru di sisa masa jabatan 2019-2024 menggantikan Jhon Kenedi akan segera diparipurnakan dalam waktu dekat ini. Meski begitu, pihaknya masih menunggu surat itu sampai ke lembaganya "Hanya saja belum dikirimkan di sekretariat DPRD Penajam Paser Utara,” ucapnya.

Adapun terkait dengan jadwal pelaksanaan paripurna pengangkatan Ketua DPRD sedang dalam proses. Sebab untuk menentukan jadwal paripurna pihaknya harus menerima SK terlebih dahulu.

Meski begitu, ia meyakini agenda itu akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Diperkirakan pelaksanaan rapat paripurna itu akan dijadwalkan pada akhir Juni ini. “Untuk jadwal masih proses, tapi kita ancang-ancang pada tanggal Juni ini,” pungkas Andi. (ADV)

PPU, SWARAREPUBLIKA.com – DPRD Penajam Paser Utara (PPU) menargetkan 10 rancangan peraturan daerah (raperda) untuk diselesaikan sampai Desember 2021.

Dari 10 Raperda tersebut enam raperda usulan pemerintah daerah yakni Reperda tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2015-2035, Raperda tentang Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus, Raperda tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Raperda tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah, Raperda tentang Sistem Perlindungan Anak dan Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Sementara empat raperda inisiatif DPRD yakni Raperda tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,Raperda Tentang Paguyuban Suku dan Budaya, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dan Raperda tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

“Setelah paripurna kami langsung membentuk pansus. Untuk Pansus I di ketuaioleh Wakidi dan Pansus II di ketuai oleh Sariman,” kata Jhon Kenedi.

Dari 25 anggota DPRD, hanya 12 anggota yang dikerahkan untuk menagani 10 raperda tersebut. Karena 13 anggota lainnya tergabung Badan Anggaran (Banggar) yang saat ini tengah menangani pembahasan APBD 2022.

“Masing-masing pansus menangani lima raperda. Besok, kami akan bagi raperda apa saja yang akan ditangani Pansus I dan Pansus II,” bebernya. Jhon Kenedi optimis mampu menyelesaikan 10 raperda tersebut sampai akhir tahun.

“Kendalanya hanya COVID-19. Kalau Pansus ingin konsultasi ke kementerian, sementara masih PPKM, itu akan menghambat,” tutupnya.

Rn

PPU, SWARAREPUBLIKA.com– Ketua Komisi II DPRD PPU, Wakidi meminta Pemkab memperhatikan persoalan insentif tenaga kesehatan (nakes) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mengutamakan dana transfer dari pemerintah pusat mulai bulan Juli 2021 agar digunakan untuk pembayarannya.

“Harus diutamakan untuk insentif Nakes dan TPP (tunjangan perbaikan penghasilan) PNS. Kasihan mereka, karena mereka itu hanya mengandalkan TPP,” ujar Wakidi, Minggu (8/9/2021).

Ada sebanyak 204 nakes yang terlibat dalam penanganan COVID-19 di PPU yang telah diusulkan ke pemerintah pusat. Sudah sesuai kebijakan, bahwa mereka berhak mendapatkan dana insentif itu. “Jumlah tersebut telah termasuk tenaga medis RSUD Ratu Aji Putri Botung dan 11 puskesmas. Total besaran insentif nakes itu mulai Rp 2 juta hingga Rp 7 juta per bulan,” ujar Wakidi.

Sementara itu, insentif nakes di PPU telah menunggak sejak Agustus tahun 2020 lalu. Maka ia mendesak kepada pemerintah daerah untuk segera menyalurkannya. Khususnya yang bekerja di dalam penanganan COVID-19. Sedangkan untuk TPP PNS di lingkup PPU telah menunggak sejak Mei, Juni dan Juli.

“Kami selaku wakil rakyat menekankan kepada pemerintah daerah untuk segera merealisasikan insentif nakes dan TPP PNS bulan Agustus ini, Total anggaran insentif untuk Nakes Rp 5,6 miliar. Sementara TPP PNS Rp 11 miliar untuk satu bulan,” tutup Wakidi.

Rn

PENAJAM, SWARAREPUBLIKA.com – Pasca Abdul Gafur Mas’ud (AGM) tertangkaptangan dalam OTT oleh KPK pekan lalu, Pucuk kekuasaan Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) bergeser. Keputusan telah keluar.

Surat Keputusan Mendagri telah turun dan ditandatangani Gubernur Kaltim Isran Noor. Secara aturan, Wakil Bupati PPU Hamdam Pongrewa diangkat menjadi pengganti sementaranya.

Menanggapi itu, Ketua Fraksi Gabungan Amanat Bulan Bintang di DPRD PPU, Zainal Arifin mendukung apapun perubahan yang terjadi. Demi berjalannya roda pemerintahan yang baik. “Demi kepentingan masyarakat, tentu kita dukung untuk memberikan yang terbaik pada masyarakat,” ucapnya, Rabu, (19/1/2022).

Diketahui pula, sosok orang nomor dua di PPU itu merupakan seorang kader Partai PAN. Hal itu membuat komunikasi antar lembaga khususnya, bisa berjalan dengan ideal. Antara eksekutif dan legislatif.

Lebih lanjut, soal kemungkinan ada adanya perubahan, pasca pergantian kepemimpinan, Zainal menyebutkan semua hal bisa terjadi. Namun begitu, masih perlu pembahasan panjang mengenainya. “Tetapi kita lihat dulu prosesnya seperti apa. Ini kan masih awal,” pungkasnya.

RN

PENAJAM, SWARAREPUBLIKA.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) menduga, kelangkaan minyak goreng di PPU terjadi akibat adanya spekulan. Oknum-oknum tidak bertanggungjawab melakukan penimbunan produk agar mendapatkan keuntungan lebih. Sudah sepekan ini komoditi minyak goreng hilang di pasaran. Hanya ada beberapa di Toko-toko tertentu.

Namun harganya sudah meningkat jauh dari sebelumnya. Ketua Komisi II DPRD PPU Wakidi mengatakan, dugaan awal langkanya minyak goreng sehingga masyarakat susah mendapatkannya baik di ritel modern maupun di pasar tradisional, karena adanya spekulan yang memainkan harga.

“Stoknya mencukupi, hanya saja ada spekulan yang membeli di beberapa ritel, sehingga menumpuk stok mereka,” ungkapnya, Senin (14/3/2022). Dugaan ini terungkap usai ia memanggil berbagai stakeholder, mulai pengusaha toko grosir dan ritel di PPU serta pemerintah daerah.

Mendiskusikan persoalan kelangkaan salah satu bahan pokok ini dalam rapat dengar pendapat (RDP). Politisi PKS ini mengungkapkan, spekulan tersebut biasanya juga merupakan reseller yang kemudian menjual minyak goreng secara online, dengan harga yang sedikit lebih tinggi.

“Seperti prediksi kita, ada reseller online, spekulan. Jumlahnya ada banyak, mereka pindah dari satu ritel ke ritel lain, tidak terdeteksi, ada di banyak ritel,” bebernya. Setelah rapat ini, lanjut Wakidi, akan melakukan berbagai upaya agar situasi pasar terkait minyak goreng ini segera terurai.

Pertama ialah mengawasi komitmen ritel dan grosir untuk segera melakukan distribusi ke pasaran setiap ada minyak goreng yang datang. Dalam sepekan ke depan, Wakidi menambahkan, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perdagangan PPU sudah mengkondisikan untuk melaksanakan pengawasan.

Namun jika dalam sepekan ke depan tetap tidak ada perubahan, maka akan diambil langkah-langkah pembatasan khusus, bagi pembeli minyak goreng. “Jika selama sepekan ke depan terjadi lagi, maka KUKM Perindag akan mempersiapkan pembatasan khusus. Dengan menggunakan kartu per zona,” pungkasnya.

Rn

PPU, SWARAREPUBLIKA.com – Pastikan dapat perhatian untuk Sumber Daya Manusia (SDM) di Penajam Paser Utara (PPU), DPRD PPU rencanakan bertemu Kepala Badan Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono.

Legislator muda DPRD PPU, Bijak Ilhamdani menilai, sejatinya anak muda PPU sudah menunjukkan banyak pembuktian, namun dalam skala tertentu. Tapi persiapan menyongsong IKN tentu hal yang berbeda, berada di level nasional.

Tentu saja bakal ada banyak tantangan. Baginya ini merupakan tugas pemerintah untuk menjawab keinginan masyarakat itu dengan sarana peningkatan kualitas SDM. Melalui adanya pelatihan secara simultan. Khususnya generasi muda. Dalam hal ini pemerintah daerah bisa membentuk balai latihan kerja (BLK).

Kemudian juga dengan mengundang universitas ternama untuk membuat kelas jauh di sini. “Kami beberapa kali sudah berkomunikasi dengan banyak seperti UGM, ITP, Unhas dan Unmul. Sedikit banyak upaya itu ada manfaatnya.

Karena dunia kuliah itu tidak hanya belajar teori saja, ada koneksi dan jaringan di sana,” sebutnya, Senin, (21/3/2022). Di sisi lain, diharapkan pemerintah pusat dapat memenuhi kekurangan yang ada di sektor pendidikan.

Memprioritaskan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastrukturnya. Politikus Partai Demokrat ini meyakini, pemerintah pusat telah menggagas program yang mengakomodir sektor pendidikan.

Tidak hanya infrastruktur, kesehatan dan banyak hal "Di sisi infrastruktur juga mendukung sektor pendidikan. Kita harus punya bangunan sekolah yang memadai, termasuk kualitas guru,” ujarnya Dirinya pun sudah beberapa kali melakukan komunikasi antara legislatif dengan eksekutif membahas persoalan ini.

Ada beberapa hal yang sementara ini sudah disepakati bersama. Yakni berupaya untuk mencari sumber-sumber pendanaan melalui sumber lain, dengan magnet IKN.

Melakukan pendekatan-pendekatan DAK atau Bankeu. “PPU ini bagian dari mitra IKN, karena Kecamatan Sepaku menjadi tanggung jawab Badan Otorita, termasuk urusan infrastrukturnya. Harusnya begitu,” ungkapnya.

Rencana selanjutnya sedang disusun, berkaitan dengan dipilihnya Bambang Susantono menjadi Kepala Otorita IKN Nusantara oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

“Kita juga akan agendakan bertemu dengan Bambang Susantono. Membicarakan sinergitas sebagai mitra IKN itu,” pungkasnya.

Rn

PPU, SWARAREPUBLIKA.com – DPRD PPU meminta pemerintah untuk tegas, soal peraturan penindakan ketertiban umum. Khususnya di kawasan taman di lingkungan Pemkab PPU. Anggota Komisi III DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani, meminta pemerintah daerah mengeluarkan aturan yang tegas.

Pasalnya, pemerintah melakukan pelarangan taman itu untuk didatangi, namun tidak melakukan apa-apa saat banyak masyarakat yang berkunjung "Ya harus tegas. Kalau mau dibuka, dibuka aja sekalian.

Jangan setengah-setengah,” tegasnya, (20/8/2021). Taman itu diketahui dibangun menghabiskan anggaran dengan nilai kontrak Rp 24 miliar. Yang selesai dibangun pada bulan Februari 2021.

Meski telah selesai, Bupati Abdul Gafur Ma’ud (AGM) belum secara resmi membuka taman tersebut. “Kalau dari pengamatan di sekitar taman juga terpampang baleho besar bertuliskan bahwa taman masih dalam proses pemeliharaan,” sebutnya.

Selain soal masa pemeliharaan, diketahui imbauan itu juga dengan alasan masih dalam masa pandemi COVID-19. Meski demikian, tak sedikit warga lokal maupun luar daerah yang mengunjungi taman tersebut.

Maka dari itu, Bijak, sapaannya, menyoroti kerja Satpol-PP PPU, yang terlihat melakukan pembiaran. “Kasihan masyarakat, kebingungan. Boleh atau tidak, akhirnya mereka curi-curi ke sana,” pungkasnya.

PENAJAM, SWARAREPUBLIKA.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) mendukung kebijakan pemerintah daerah untuk menyesuaikan gaji tenaga harian lepas atau THL pada 2022.

Alasannya karena sejak awal program itu dinilai akan terlalu membebani keuangan daerah. Mulai tahun ini, seluruh tenaga honorer yang ada di Pemkab PPU dipastikan menerima gaji seusai dengan masa kerja dan pendidikan. Tidak lagi seperti tahun sebelumnya, yakni Rp 3,4 juta.

Sekretaris Komisi I DPRD PPU Sariman sepakat dengan pemerintah untuk menyesuaikan gaji THL dengan masa kerja dan pendidikan. “Ya kalau pemerintah memilih itu (penyesuaian gaji dengan melihat masa kerja dan pendidikan) kami sepakati saja,” katanya Senin, (14/3/2022).

Menurutnya, para THL harus memahami kondisi pemerintah daerah yang dilanda defisit keuangan saat ini. Apalagi tahun 2021 lalu banyak tanggungan yang tidak mampu di selesaikan turut menjadi beban tahun ini. “Paling tidak, jika dilakukan penyesuaian dengan melihat masa kerja dan pendidikan para THL sebagian dananya dapat dialihkan untuk membayar utang,” jelasnya.

Diketahui pada 2021 lalu, Bupati PPU non aktif Abdul Gafur Mas’ud memutuskan untuk menaikkan gaji THL sebesar Rp 3,4 juta per bulan. Sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tanpa melihat masa kerja dan pendidikan seluruh THL. Hal itu diperkuat dengan lahirnya peraturan bupati (perbup).

Namun benar saja, program yang sejak awal disoroti itu tidak berjalan dengan baik. Pemkab PPU hanya mampu melakukan pembayaran gaji itu hanya sampai Oktober 2021 saja, itu juga tidak lancar alias tertunda beberapa kali.

Sementara 2 bulan tersisa, dibebankan ke APBD 2022. “Sangat tidak logis kita menetapkan gaji besar, tapi tidak terbayar. Ya tentu ini tidak menyenangkan juga buat THL,” sebutnya.

Adapun penyesuaian ini dilakukan dengan merevisi perbup yang baru berjalan setahun itu. Diperkirakan gaji terkecil yang diterima yakni Rp 2 juta, sementara THL yang bekerja di atas 20 tahun dan ber pendidikan DIII/S1 diberikan gaji Rp 3,6 juta per bulan. Dengan pertimbangan itu, politikus PKS ini sepakat jika THL di seluruh SKPD diberlakukan sama rata tanpa melihat masa kerja dan pendidikan dianggap menimbulkan kecemburuan.

“Seharusnya sejak awal memang menjadi pertimbangan. Masa yang lulus SMP sama yang S1 atau S2 sama bayaran, yang baru masuk sama yang 15 tahun juga sama bayarannya. Kan tidak seperti seharusnya,” tutup Sariman

Rs

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Pelaksanaan rapat koordinasi teknis (rakornis) Partai Golkar yang dilaksanakan di Balikpapan Sport and Covention Center (BSCC) Dome pada Jumat Malam (17/6/2022) berjalan lancar dan sukses.

Dalam kesempatan tersebut hadir Ketua DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto serta ribuan kader Partai Golkar dari seluruh Pulau Kalimantan bersama dengan pengurus partai PAN dan PPP yang berada di Koalisi Indonesia Bersatu.

Airlangga mengajak para kader partai Golkar untuk mendukung IKN di Kaltim, karena ini sudah disahkan oleh DPR RI dan secara bersama telah menjadi Undang-undang IKN.

“Wajib hukumnya partai Golkar bersama partai-partai yang lain mendukung dan mensukseskan program kebijakan ini, demikian pula dukungan dari PAN dan PPP karena sudah berada di KIB,” ujar Airlangga.

Seperti diketahui beban pembangunan di pulau Jawa sudah cukup besar dengan 150 juta jiwa penduduknya atau 54 persen dari total penduduk indonesia. Partai Golkar ingin membuat Kalimantan menjadi pembangunan yang sifatnya indonesia sentris atau merata dan berada ditengah-tengah Indonesia.

“Oleh karena itu, rencananya besok kita akan tinjau titik nol IKN di PPU, saya instruksikan kepada seluruh jajaran partai Golkar di seluruh Indonesia terkhusus di Kalimantan untuk memperlancar dan mendukung pembangunan IKN di Kaltim,”ajaknya.

Kata Airlangga, IKN akan menjadi peluang bagi kader Golkar dan partai Golkar harus menang di Kalimantan, harus mewujudkan kemenangan dalam pemilu yang akan datang, yang mana target pemilu legislatif partai Golkar yaitu dapat meraih 120 persen, pemilu presiden harus menang, dan pemilukada 60 persen.

“Kita berharap seluruh program partai Golkar bisa dilaksanakan diseluruh kabupaten kota dan tentu kita lakukan ke daerah untuk elektabilitas partai Golkar dan calon yang diusulkan,” akunya.

“Artinya 2024 sudah hari H, maka kita mulai bekerja mulai hari ini sampai dengan pemilu 2024 harus di gas poll, tidak perlu lihat kaca spion kita lihat kedepan saja yang akan kita bangun massa depan dan massa depan adalah waktunya partai Golkar memenangkan pemilu 2024,” tutupnya

PPU, SWARAREPUBLIKA.com- DPRD Penajam Paser Utara (PPU) meminta Pemerintah Pusat memberikan kompensasi lebih terhadap daerah. Berkaitan dengan peralihan aset PPU yang terambil ke wilayah otonom Ibu Kota Nusantara (IKN).

Anggota Komisi III DPRD PPU, Thohiron menyebutkan hal itu juga patut menjadi perhitungan daerah. Pasalnya bila diperkirakan, aset daerah yang termasuk dalam daerah baru itu tak sedikit.

"Pemerintah kabupaten harus lakukan komunikasi khusus dengan pemerintah pusat," ujarnya, Jumat, (17/6/2022). Diketahui, ada seluas 120 hektare aset tanah, yang terdiri atas 47 bidang di Kecamatan Sepaku yang ditetapkan sebagai KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintah) IKN.

Di antaranya terdiri kantor pemerintahan, Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Sepaku, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, puskesmas, peternakan sapi, pondokan (guest house), dan lainnya. Sementara kawasan peternakan sapi dan guest house seluas 43 hektare.

Itu dinilai Thohiron lokasinya cukup strategis, karena berhadapan langsung dengan pintu masuk menuju lokasi inti IKN. "Kalau bisa pertahankan kawasan peternakan Trunen dan guest house itu," sebutnya. Kemudian, politikus PKS ini mengungkapkan semestinya ada kompensasi atas aset tanah dan bangunan jika diambilalih ke IKN.

Kompensasi tersebut dalam bentuk dana untuk menunjang pembangunan fasilitas dasar di PPU. "Kompensasi yang dapat diberikan Pemerintah Pusat itu berupa tambahan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan, pertanian, dan lainnya," tutup Thohiron. (ADV)

PPU,SWARAREPUBLIKA.com  - Komisi III DPRD Penajam Paser Utara (PPU) minta Pemkab PPU dapat memaksimalkan Perda Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA). Hal itu dalam upaya untuk menyambut datangnya Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kaltim.

Hal itu untuk segera mengembangkan kepariwisataan yang ada di wilayah setempat. Sekretaris Komisi III DPRD PPU Bijak Ilhamdani menuturkan pihaknya bersama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) telah berupaya mewujudkan aturan itu.

"Karena itu salah satu langkah keseriusan kita dalam membangun sektor pariwisata dengan berpedoman aturan itu sebagai dasar," ucapnya, Rabu, (15/6/2022).

Aturan daerah itu telah digodok pada 2021 lalu, dan resmi diundangkan dan berlaku sejak awal 2022. Namun begitu, ia melihat upaya untuk pengembangan kepariwisataan daerah berdasar kebijakan itu belum terlihat serius.

“Tinggal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sekarang untuk melakukan secara teknis apa-apa yang sudah tertuang dalam RIPPDA itu. Apalagi sudah didukung dengan Perda Perlindungan Ekowisata,” ungkapnya.

Politikus muda ini juga menyebutkan Pemkab PPU harus fokus mengembangkan sektor kepariwisataan di PPU. Itu bisa dimulai dengan melakukan pemetaan destinasi dan potensi yang ada di daerah.

Untuk ke depan bisa dioptimalkan dengan berbagai cara yang diperlukan. “Saya juga mengajak kepada Disbudpar untuk sama-sama kita berpedoman kepada RIPPDA. Kemudian melakukan komunikasi juga dengan baik kepada DPRD dan masyarakat agar ke depan lebih mudah. Apa yang tertuang dalam RIPPDA itu kita bisa jalankan secara maksimal,” jelas Bijak.

Berkaitan dengan hal ini pula, pihaknya ke depan akan memanggil Dinas Budpar PPU dan dinas terkait lainnya. Untuk mempertanyakan sejauh mana upaya yang telah dilakukan untuk mengembangkan kepariwisataan daerah setelah lahirnya RIPPDA. (ADV)