Politik

PPU, SWARAREPUBLIKA.com - Komisi pemberantasan korupsi (KPK) mengusut adanya dugaan korupsi yang menyangkut dana penyertaan modal perusahaan umum daerah (Perumda) Benua Taka mendapat dukungan dari DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Rabu,10/8/2022 - Ketua DPRD Penajam Paser Utara Syahruddin M Noor berpendapat bahwa pengusutan dugaan korupsi penyertaan modal Perumda Benua Taka tidak dapat dihindari, sejauh apa yang diketahui dirinya menyebutkan prosesnya masih berjalan karena adanya dugaan penyelewengan dalam penggunaannya.

Dari kasus ini KPK pastinya telah mendalami dan melakukan penyelidikan siapa siapa yang terlibat dalam penyalahgunaan penyertaan modal yang disalurkan ke Perumda Benua Taka sekitar Rp12,5 miliar dari total lebih kurang Rp29,6 miliar kepada Perusda Benuo Taka pada 2021.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memberikan kucuran dana penyertaan modal yang ditujukan untuk pembangunan pabrik penggilingan padi.

Dari hasil audit badan pemeriksa keuangan (BPK) menyatakan telah terjadi kerugian negara pasalnya penyertaan modal yang telah disalurkan tidak ada dalam rekening Perumda Benua Taka. Kemudian secara fisik tidak terlihat adanya pembangunan pabrik penggilingan padi yang dibangun di desa Sri Raharja Kecamatan Babulu.

"Jelas ada permasalahan disini namun diharapkan kepada penegak hukum untuk segera usut tuntas dugaan korupsi penyertaan modal perumda Benua Taka"

DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara dukung penuh jalannya proses hukum terhadap perumda Benua Taka yang dianggap tidak berkontribusi secara maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah termasuk merubah semua struktur dalam mengevaluasi kinerja Perumda itu sendiri, pungkasnya.

PPU, SWARAREPUBLIKA.com - Komisi pemberantasan korupsi (KPK) mengusut adanya dugaan korupsi yang menyangkut dana penyertaan modal perusahaan umum daerah (Perumda) Benua Taka mendapat dukungan dari DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Rabu,10/8/2022 - Ketua DPRD Penajam Paser Utara Syahruddin M Noor berpendapat bahwa pengusutan dugaan korupsi penyertaan modal Perumda Benua Taka tidak dapat dihindari, sejauh apa yang diketahui dirinya menyebutkan prosesnya masih berjalan karena adanya dugaan penyelewengan dalam penggunaannya.

Dari kasus ini KPK pastinya telah mendalami dan melakukan penyelidikan siapa siapa yang terlibat dalam penyalahgunaan penyertaan modal yang disalurkan ke Perumda Benua Taka sekitar Rp12,5 miliar dari total lebih kurang Rp29,6 miliar kepada Perusda Benuo Taka pada 2021.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memberikan kucuran dana penyertaan modal yang ditujukan untuk pembangunan pabrik penggilingan padi.

Dari hasil audit badan pemeriksa keuangan (BPK) menyatakan telah terjadi kerugian negara pasalnya penyertaan modal yang telah disalurkan tidak ada dalam rekening Perumda Benua Taka. Kemudian secara fisik tidak terlihat adanya pembangunan pabrik penggilingan padi yang dibangun di desa Sri Raharja Kecamatan Babulu.

"Jelas ada permasalahan disini namun diharapkan kepada penegak hukum untuk segera usut tuntas dugaan korupsi penyertaan modal perumda Benua Taka"

DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara dukung penuh jalannya proses hukum terhadap perumda Benua Taka yang dianggap tidak berkontribusi secara maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah termasuk merubah semua struktur dalam mengevaluasi kinerja Perumda itu sendiri, pungkasnya.

PENAJAM, SWARAREPUBLIKA.com - Sekretariat DPRD Penajam Paser Utara (PPU) menggelar berbagai macam perlombaan untuk seluruh sipil Aparatur Negara (ASN) serta tenaga harian lepas (THL) internal DPRD PPU.

Kamis, (18/8/2022) - Kegiatan lomba ini dilaksanakan sebagai perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke 77 satu kali dalam setahun Kabag Umum Sekretariat DPRD PPU Umar selaku ketua Panitia penyelenggara menyampaikan ada banyak perlombaan yang akan digelar diantaranya lomba nyanyi, lomba balap karung, lomba tarik tambang, lomba joget bola, lomba joget rebut kursi dan lomba sepakbola perempuan dan lain-lain.

"Kegiatan lomba pada tahun ini diikuti seluruh anggota ASN dan Tenaga harian lepas (THL) DPRD PPU dengan sangat meriah", Namun perayaan HUT RI ke 77 di tahun ini berbeda dengan perayaan sebelumnya karena terkendala dengan adanya wabah covid 19, jelas Umar.

Dengan meredanya wabah covid 19 syukur alhamdulilah kegiatan lomba di tahun ini dapat terlaksana dan tentunya untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama rekan rekan kerja khususnya dilingkungan DPRD Penajam Paser Utara, kata Umar.

Salah satu peserta bernama Oca yang bekerja sebagai tenaga harian lepas (THL) dirinya sangat bahagia ditahun ini bisa berkumpul bersama teman teman semua dalam kemeriahan 17 Agustus dengan diadakannya lomba ini, jelasnya.

"Ini adalah momen yang bersejarah bagi bangsa Indonesia dimana seluruh rakyatnya merayakan kemerdekaan dengan diisi berbagai macam kegiatan lomba", seperti sekarang ini kami semua bahagia bisa berkumpul bersama tanpa ada rasa takut untuk saling mendekat namun tetap menjaga protokol kesehatan , pungkasnya.

Rn

PPU, SWARAREPUBLIKA.com- Semangat memperingati HUT RI ke 77 di Indonesia nampaknya sedikit berbeda dari dua tahun terakhir ini. Masyarakat ini diperbolehkan melaksanakan berbagai macam kegiatan dalam rangka menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ke 77 meskipun harus menerapkan protokol kesehatan.

Berbagai kegiatan lomba atau karnaval dalam rangka memperingati HUT RI ke 77 pun banyak dilaksanakan dipenajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) mulai dari tingkat RT , Desa , Kota Kelurahan sampai lintas kabupaten. Hal tersebut berdampak pada positif terhadap pemulihan ekonomi di Kabupaten PPU.

Banyak pedagang kecil maupun UMKM yang menerima manfaat dari terselenggaranya berbagai macam kegiatan tersebut. Hal itu diungkapkan oleh anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) penajam Paser Utara (PPU) Sujiati saat ditemui media.

" Alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini sangat berpengaruh bagi pedagang pedagang kecil untuk bangkit kembali. Mudah mudahan kegiatan ini akan berlanjut lagi ditahun depan .intinya perekonomian di Kabupaten PPU kembali pulih, Ujar Sujiati.

Sujiati menambahkan ada 12 desa /kelurahan yang ada dikecamatan babulu menggelar berbagai lomba dalam rangkae nyambut HUT RI ke 77 " Setiap desa hampir 12 desa dikecamatan Babulu melaksanakan kegiatan ini. Dan ini betul betul menjadikan perekonomian di kecamatan babulu berjalan.ungkapnya.

Sebagai politisi gerindra berharap kegiatan seperti ini terus diselenggarakan dikabupaten PPU. Namun perlu diingat tetapenjaga kesehatan dan protokol kesehatan (Protap) . 

PPU, SWARAREPUBLIKA.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) Sariman berkesempatan membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dalam upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka menyambut HUT RI ke 77 yang dipimpin kepala otorita Ibukota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono di titik NOL IKN Nusantara kecamatan Sepaku kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) , (17/8/2022).

Momen upacara pengibaran bendera ini cukup bersejarah .pasalnya upacara kali ini adalah upacara perdana yang dilaksanakan Badan otorita IKN Nusantara .

"Alhamdulillah saya sangat bangga bisa dipercaya untuk bacakan teks proklamasi dititik NOL IKN Nusantara. Upacara ini baru kali pertama dilaksanakan di tempat ini., Ucap Sariman. Upacara dimulai pada pukul 09:30 wita, Danramil 0913-04 Sepaku kapten. Inf Andi Supratikto dipercaya sebagai komandan upacara serta peserta upacara dihadiri berbagai kalangan Koramil 0913-04 Sepaku, Polsek Sepaku, Pemadam Kebakaran, Ormas, Pelajar dan pekerja proyek IKN, turut hadir pula kepala Diskominfo PPU Budi Susanto, kepala desa, Lurah kecamatan Sepaku.

Meski demikian , ia berharap pembangunan IKN Nusantara Kabupaten Penajam Paser Utara tetap berlanjut Sehingga pemindahan IKN berjalan dan terealisasi.

Kepala Otoritas IKN Nusantara Bambang Susantono menuturkan, bahwa dalam rangka HUT RI ke 77 ini semangat kemerdekaan akan dijadikan pemicu dalam mewujudkan pembangunan IKN di Kaltim. " Semangat hari kemerdekaan ini secara bersam sama kita bulatkan tekad membangun IKN", tegas Bambang Susantono.

Rn

PENAJAM, SWARAREPUBLIKA.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara Syahrudin M Noor terharu ketika menjadi pembaca teks Proklamasi saat upacara kemerdekaan ke 77 tahun Indonesia.

Pada saat pembacaan teks proklamasi dirinya mengaku teringat tentang upaya para pejuang untuk memproklamirkan Indonesia merdeka pada tahun 1945 itu.

"Alhamdulillah saya merasa terharu saat membaca teks proklamasi. Kembali ke masa lalu mengingat detik-detik proklamasi," tutur Syahrudin M Noor.

Pembacaan teks proklamasi itu pun dianggap sebuah kegiatan yang luar biasa saat seluruh warga masyarakat Indonesia mendengar kata Merdeka. "Bagaimana perasaan pejuang-pejuang kita memproklamasikan bangsa ini begitu heroiknya pada saat pembacaan oleh pak Soekarno," imbuhannya.

"Kitapun tidak putus mendengarkan suara bung Karno. Sekarang kita hanya merayakan tetapi pada saat pembacaan betul-betul oleh Soekarno, itu yang menjadi momen penting buat bangsa Indonesia," tambahnya.

Dirinya pun berpesan agar masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara bisa benar-benar memaknai umur kemerdekaan yang tak muda ini.

Saat ini pun, hasil para pejuang pahlawan terdahulu telah dirasakan sehingga perlu dirawat dan saling menjaga atas buat tangan para pahlawan. "Kita terharu dan bangga karena kita menikmati hasil dan upaya para pahlawan kita," tutupnya

PENAJAM, SWARAREPUBLIKA.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Sariman menyoroti upah atau gaji tenaga kerja lokal cukup rendah pada proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pasalnya, gaji tenaga kerja lokal yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang menaungi proyek IKN Nusantara terbilang cukup rendah atau tidak dibayar sesuai dengan standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) PPU.

“Tenaga kerja lokal yang bekerja di proyek IKN di Kecamatan Sepaku dibayar gak sesuai dengan standar UMK,” ujar Sariman, (10/8/2022). Sariman mengatakan perihal standar UMK, di Kabupaten PPU telah memiliki aturan tersebut, selain itu hal tersebut juga tertuang pada Perda tentang penempatan tenaga kerja lokal.

Menurut data dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) PPU UMK di Kabupaten PPU tahun 2022 senilai kurang lebih Rp 3,4 juta. “Kami di DPRD akan dorong persoalan ini kita punya aturan UMK, ada perdanya juga, kita harus tegakan.

Ini jadi kekhawatiran kami jangan sampai proyek di IKN terganggu karena persoalan UMK, bisa jadi nanti ada yang demo atau semacamnya,” kata dia.

Menyoal upah tenaga lokal, Sariman mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) PPU. Namun, ternyata pihak Disnakertrans PPU juga tidak menerima informasi dari perusahaan-perusahaan di Kecamatan Sepaku.

“Rupanya Disnakertrans PPU tidak tahu berapa dibayar mereka, saya tanya sama Disnakertrans PPU kenapa gak ada kroscek di sana. Ternyata Disnakertrans sudah mengirimkan surat namun belum direspon dengan perusahaan di sana,” ujarnya.

(ADV).

PENAJAM, SWARAREPUBLIKA. com – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Raup Muin menggelar serap aspirasi (reses) di Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten PPU. Kegiatan reses yang digelar di Kecamatan Penajam itu dihadiri puluhan warga setempat.

Raup Muin menerima banyak aspirasi dari warga setempat. Salah satu yang menjadi atensinya adalah penyerapan tangan kerja lokal dalam menyambut Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, bahwa masyarakat setempat khawatir jika pemindahan IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku nantinya tidak menyerap tenaga kerja lokal.

“Aspirasi masyarakat yang kami terima terkait dengan kebijakan pemerintah pusat dalam pemindahan IKN agar tidak meminggirkan tenaga kerja lokal, karena saat ini khawatir tidak diperhatikan,” kata Raup, Selasa (9/8/2022).

Raup Muin mengatakan akan terus mendorong optimalisasi penyerapan tenaga lokal dalan rangka pemindahan IKN Nusantara.

Sebab Badan Otorita IKN Nusantara bakal membutuhkan ratusan ribu pekerja untuk pembangunan IKN Nusantara, yang wilayahnya meliputi sebagian di Kabupaten PPU dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) “Kami akan terus dorong pemerintah pusat untuk memprioritaskan tenaga lokal untuk IKN,” kata dia.

Dalam kesempatan tersebut Raup juga menyempatkan diri untuk menyampaikan imbauan terkait bahaya Narkoba. “Daerah kita sudah di tunjuk jadi ibu kota negara, kita berharap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kiya juga berkualitas.

Saat ini narkoba menjadi ancaman, kita berharap kepada masyarakat dapat menjadi kontrol dan melawan peredaran barang haram itu. Laporkan ke kepolisian kalau ada hal yang mencurigakan,” tutup Raup.

Rn

PENAJAM, SWARAREPUBLIKA.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Thohiron menggelar serap aspirasi (reses) masa sidang III Tahun Sidang 2022 di RT 20, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten PPU.

Thohiron mengatakan dalam kesempatan resesnya kali ini, usulan warga yang diterimanya banyak mengenai permasalahan drainase yang kurang memadai, akses jalan lingkungan yang mengalami kerusakan, bantuan posyandu, bantuan siring, bantuan rumah layak huni dan penanganan sampah di wilayah tersebut.

“Tapi yang paling krusial dari masyarakat adalah terkait persoalan sampah,” kata Thohiron, Rabu (9/8/2022). Dijelaskan Thohiron, selama ini di Kelurahan Petung belum memiliki tempat pembuangan sementara (TPS).

Sementara masyarakat akhirnya membuang sampah di TPS Pasar Petung. Padahal TPS itu diperuntukkan hanya untuk kepentingan di pasar. “Sampai saat ini belum ada TPS-nya. Tapi untuk sampah sudah relatif tidak bergejolak, masyarakat sudah peduli. Sekarang ada mobil keliling yang mereka siapkan secara mandiri untuk mengambil sampah-sampah mereka,” kata dia.

Menurutinya, meski masyarakat sudah mulai peduli dengan persoalan sampah tersebut, pemerintah harus tetap memperhatikan persoalan tersebut dengan menyediakan TPS di Kelurahan Petung. “Pemerintah tidak boleh abai, kemudian tidak menyiapkan TPS , kan pada akhirnya seiring dengan bertambahnya penduduk, dan sebagainya harus ada TPS-nya, saat ini saya belum lihat ada TPS.

Menurut saya kalau untuk wilayah Petung itu ya cukup hanya 2 atau 3 saja TPS yang disiapkan,” ujarnya. Ia berharap kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan persoalan penanganan sampah yang menurutnya cukup penting.

(ADV).

PENAJAM, SWARAREPUBLIKA.com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar rapat kerja bersama dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung di Ruang Rapat Lantai III, Gedung DPRD PPU, Selasa (9/8/2022).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD PPU Wakidi tersebut membahas terkait sistem pelayan rujukan RSUD. Dalam rapat tersebut turut hadir Ketua DPRD PPU Syahrudin M Noor didampingi Wakil Ketua I DPRD PPU Raup Muin.

Dijelaskan Wakidi dalam rapat tersebut membahas terkait dengan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE). SISRUTE merupakan sebuah aplikasi untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan antar Fasilitas Kesehatan. Sistem rujukan ini digunakan untuk mengirim dan menerima pasien ke rumah sakit. Sistem ini juga mempercepat proses rujukan pasien ke rumah sakit.

“Pemerintah sedang membangun sistem rujukan terintegrasi, jadi nanti dengan sistem ini, pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia terintegrasi. Jadi tidak ada lagi ruangan kosong, gak ada tempat, otomatis dengan sistem ini rumah sakit bisa memberikan pelayanan, gak manual lagi,” kata Wakidi, Selasa (9/8/2022).

Ia mengungkapkan melalui data dari Provinsi Kalimantan Timur menyebutkan jika RSUD di Kabupaten PPU belum menerapkan SISRUTE. “Makanya kita panggil RSUD Ratu Aji Putri Botung kesini.

Supaya ini harus segera diaktifkan. Karen kabupaten/kota lainnya sudah ada. Sementara PPU belum ada. Masyarakat banyak yang komplain dan mengeluhkan hal ini,” ujarnya.

(ADV).

PENAJAM, SWARAREPUBLIKA.com – Pagelaran Pemilihan Duta Wisata Putri Pariwisata Dan Duta Wisata Periode 2022 kembali digelar di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim). Pada periode pemilihan duta wisata kali ini, tema yang diangkat adalah Spirit of Nusantara.

Tema itu diambil dengan harapan dapat menjadi energi yang besar serta menyalakan semangat Kabupaten PPU dalam menyongsong pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara. Finalis yang terpilih masuk Grand Final merupakan putra-putri pilihan yang paling terbaik yang lolos dalam seleksi sebelumnya.Ada sepuluh pasangan duta wisata yang lolos masuk grand final yang dilaksanakan pada Senin (8/8/2022) malam kemarin.

Namun, ada yang disayangkan pada pagelaran pemilihan duta wisata putri pariwisata dan duta wisata periode 2022 kali ini cukup berbeda.

Antusiasme dari putra putri daerah terlihat berkurang dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, Kegiatan yang digelar oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disdukpar) PPU ini dilaksanakan dengan dukungan dari pihak-pihak terkait untuk mendukung terlaksananya kegiatan ini.

Pemerintah daerah sendiri tidak menggelontorkan anggaran pada dinas terkait karena keterbatasan anggaran. Anggota DPRD PPU Muhammad Bijak Ilhamdani menuturkan bahwa kegiatan ini harusnya menjadi salah satu hal yang menjadi atensi bagi pemerintah daerah.

Dilanjutkannya, mereka yang terpilih menjadi duta wisata nakal menjadi mitra pemerintah daerah dalam mempromosikan dan berkarya untuk pengembangan kepariwisataan di Kabupaten PPU Iini menjadi catatan kita juga bahwa pemerintah untuk lebih memperhatikan event-event yang ada untuk anak-anak muda atau generasi penerus. Agenda seperti ini yang harus diperhatikan dan dimaksimalkan. Tidak boleh dipandang sebelah mata,” ujar Bijak, Selasa (9/8/2022).

Politisi Partai Demokrat itu berharap kepada pemerintah daerah untuk terus mendukung dan memberikan perhatian lebih terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini agar menciptakan generasi penerus yang baik di Kabupaten PPU. “Kami harap pemerintah memperhatikan kegiatan seperti ini ya. Lebih mensuport anak-anak muda di PPU kedepan,” kata dia.

Terakhir, Bijak menyampaikan kepada finalis yang terpilih menjadi Duta Wisata dan Putri Pariwisata Periode 2022 agar bisa melaksanakan amanat dan terus memprosikan pariwisata di Kabupaten PPU.

“Harapan mereka harus terus aktiv secara langsung bukan hanya seremonial pada acara hari H saja. Harus by doing berjalan. Mereka senagai mitra pemerintah harus mempromosikan pariwisata yang ada di Kabupaten PPU,” kata dia.

(Rn)

PENAJAM, SWARAREPUBLIKA.com– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) Muhammad Arif Albar mengelar serap aspirasi (reses) dibeberapa lokasi diantaranya Kelurahan Nipah-Nipah, Sungai Parit dan Nenang, Kecamatan Penajam. Reses yang dilakukan anggota DPRD PPU Dapil Penajam ini, dihadiri puluhan warga setempat.

Dalam agenda resesnya di Kelurahan Nipah-nipah, Kader Partai Perindo itu mengatakan bahwa banyak aspirasi warga setempat yang ia terima diantaranya adalah akses jalan pemukiman serta sarana fasilitas pasar di Kelurahan Nipah-Nipah.

“Warga Kelurahan Nipah-Nipah minta pasar rakyat segera diperbaiki,” kata Arif, Senin (8/8/2022) Arif Albar menjelaskan hasil reses masa sidang ke III kepada wartawan Beritapenajam.

Ia mengatakan, jika pembangunan Pasar Tradisional Nipah-Nipah belum bisa dilaksanakan lantaran terdapat masalah naskah akademik tentang tata ruang perlu dikaji ulang. “Belum ada tata ruang yang mengatur pasar itu. Jadi harus ada naskah akademik pengkajian tentang pasar di daerah itu. Kemudian dimasukan di tata ruang,” kata dia.

Ia menjelaskan, bahwa Pasar Tradisional Nipah-Nipah di wilayah itu sudah ada sebelum Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk. Namun, pemerintah daerah tidak berkoordinasi dengan masyarakat saat menetapkan tata ruang pasar tersebut.

“Seharusnya saat Kabupaten PPU dibentuk, pemerintah harus menetapkan bahwa di daerah itu ada pasar tradisional, apalagi kawasan itu tempat pemukiman warga,” kata dia.

Ia menuturkan jika keberadaan Pasar Tradisional Nipah-Nipah cukup memberikan dampak positif bagi perekonomian di wilayah setempat. “Harapan saya kepada pemerintah untuk memprihatikan pasar itu.

Tapi kita ketahui juga bahwa saat ini pemerintah sedang memprioritaskan menyelesaikan hutang tahun 2020-2021. Jika memang ada anggaran alokasi dana dari pusat ya bisa dianggarkan disitu,” kata dia

(*Rn)