Politik

PENAJAM, SWARAREPUBLIKA.com – DPRD Penajam Paser Utara (PPU) meminta Pemkab PPU dapat mencari solusi bersama dalam mencari tambahan Angga. Khususnya untuk dapat melanjutkan rencana pembangunan gedung baru di RSUD Ratu Aji Putri Botung (RAPB) Nipah-Nipah.

Anggota Komisi II DPRD PPU Syamsuddin Ali menjelaskan, pembangunan gedung empat lantai yang telah direncanakan sejak lama itu perlu segera diwujudkan. Sebagai bagian peningkatan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.

“Secara politik, DPRD PPU tentu sangat mendukung terealisasinya program pembangunan gedung tambahan itu,” ujarnya, Selasa, (10/5/2022). Kemudian, lanjut dia, menjadi penting pula meningkatkan status rumah sakit dari tipe C ke tipe B.

Serta ke depan rumah sakit daerah ini menjadi rumah sakit rujukan, dan tidak perlu lagi pasien dikirim ke luar daerah, seperti ke Balikpapan, seperti yang terjadi selama ini. Adapun saat ini keuangan Pemkab PPU sedang tidak baik-baik saja. Selain defisit, masih ada hal urgen juga yang masih menjadi tanggungan, yakni utang.

Maka dari itu, ia menyarankan Pemkab PPU bisa melakukan komunikasi dan pendekatan ke Pemerintah Pusat. Karena untuk mendapatkan dana hibah diperlukan keterlibatan pemangku kepentingan bersama-sama. “Soal anggarannya, seperti dikatakan tadi, bisa diupayakan melalui lobi-lobi ke pemerintah pusat,” tutup Syamsudin.

Rn

PENAJAM, SWARAREPUBLIKA.com – Anggota Komisi III DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Zainal Arifin meminta ada upaya lebih dari pemerintah daerah untuk dapat menutupi utang daerah. Salah satunya dengan membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat soal kondisi ini.

Politikus Partai Amanat Nasional ini mengungkapkan keprihatinannya soal kondisi keuangan daerah PPU yang tidak sehat pada tahun ini. Ia mengakui hal itu bisa terjadi karena tidak adanya komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif beberapa waktu belakangan.

“Ya tapi saat ini kita fokus saja memperbaiki keadaan ke depannya. Semoga cepat berlalu,” ucapnya, Senin, (9/5/2022). Kemudian ia menaruh harapan besar terhadap Wakil Bupati (Wabup) PPU Hamdam Pongrewa untuk menyelesaikan permasalahan tata kelola keuangan daerah.

Terkait selama dua tahun terakhir, pengendalian anggaran daerah dinilai kurang baik. Sehingga, mengisahkan utang daerah yang cukup besar. “Saya rasa tidak akan bisa terbayarkan tahun ini utang daerah itu. Kalau dicicil baru bisa,” katanya.

Untuk diketahui, Pemkab PPU hingga kini masih memiliki tanggungan utang dari 2020 dan 2021 sekira Rp 400 miliar. Hal itulah yang masih menjadi fokus pemerintah.

Menurut Zainal, upaya yang bisa dilakukan pemerintah ialah membangun komunikasi dengan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan dana perimbangan yang ditransfer ke daerah. “Satu hal yang perlu diketahui juga, harga minyak dunia juga sedang naik sekarang. Kalau tidak salah sudah 100 USD per barel.

Setahun yang lalu masih 30 USD, empat kali lipat kenaikannya. Jadi kita berharap ada kenaikan dari situ, karena fakta di lapangan ada kenaikan,” tutupnya.

PENAJAM, SWARAREPUBLIKA.com – Anggota Komisi III DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron menyoroti soal minimnya fasilitas tempat sampah di sekitar pemukiman warga. Hal itu akhirnya dikeluhkan warga yang peduli terhadap lingkungan di sekitarnya.

Thohiron menyampaikan bahwa tak sedikit masyarakat setempat banyak mengeluhkan bahwa saat ini tidak adanya fasilitas tempat pembuangan sampah (TPS) bagi warga. Satu contoh seperti di wilayah Kelurahan Petung, yang mana di wilayah itu juga terdapat pasar rakyat.

“Belum ada solusinya. Tempat sampah di wilayah itu awalnya hanya untuk Pasar Petung,” kata Thohiron, Senin (9/5/2022). Ia mengungkapkan hal itu telah lama disuarakan, pun disampaikannya pada pemerintah. Namu hingga kini seolah masih bel ada solusinya.

“Karena tidak ada TPS, warga sekitar membuang sampah di TPS yang ada di Pasar,” tuturnya. Karena ada pembiaran, hal itu dipastikan akan menjadi masalah yang lebih besar di kemudian hari. Khususnya soal kebersihan yang nantinya juga akan berdampak pada kesehatan masyarakat.

“Karena semua masyarakat membuang sampah di pasar berarti meluap. Sehingga limbahnya ini yang aromanya kurang sedap mengganggu warga setempat,” tegas Thohiron.

Lanjutnya, permasalahan ini tidak hanya terjadi di satu titik ini saja, namun ada di berbagai lokasi. Maka dari itu ia berharap pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dapat menyeriusi permasalahan ini.

PENAJAM, SWARAREPUBLIKA.com – DPRD Penajam Paser Utara (PPU) meminta masyarakat tetap peduli dalam penerapan protokol kesehatan (prokes) selama beraktivitas. Dalam rangka memasuki masa libur lebaran, yang secara otomatis aktivitas dan mobilitas masyarakat di banyak tempat atau destinasi wisata akan mengalami peningkatan.

Wakil Ketua Komisi II DPRD PPU Sujiati meminta pengelola dan petugas yang ada di sejumlah objek wisata agar nantinya bisa tetap menetapkan prokes secara ketat. “Maka dari itu harus ada petugas yang siap untuk mengawasi penerapan prokes yang ada di sejumlah obyek wisata,” jelasnya, Sabtu (1/5/2022).

Selain itu, menurut politikus Partai Gerindra ini, pengelola destinasi wisata juga perlu melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas dan juga pihak kepolisian setempat. Agar bisa menyiapkan skema-skema antisipatif terkait dengan peningkatan wisatawan pada sejumlah destinasi wisata.

Belum lagi, kebijakan pelonggaran mudik yang dikeluarkan oleh pemerintah, akan berpotensi dengan peningkatan aktivitas dan mobilitas masyarakat di tempat-tempat wisata. “Sehingga ini menjadi tugas kita bersama untuk antisipatif agar tidak menimbulkan klaster baru dalam penyebaran pandemi Covid-19,” imbuhnya.

Ia berharap, setiap destinasi wisata yang ada di PPU sudah memasang barcode aplikasi peduli lindungan, alat pemantau suhu tubuh, memperhaikan kebersihan, dan juga batas maksimal pengunjung wisata juga harus ditentukan. Bila perlu juga berkoordinasi dengan intasnsi terkait untuk menyiapkan layanan vaksinasi dan posko keamanan.

“Sehingga setiap pengunjung yang datang ke setiap destinasi wisata di Kabupaten Mura disambut dengan persiapan yang matang,” tutup dia.

Rn

PENAJAM, SWARAREPUBLIKA.com – Soal peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), masyarakat Penajam Paser Utara (PPU) perlu perhatian lebih dari Pemerintah Pusat. Khususnya bagi para generasi muda, agar siap bersaing menyongsong ibu kota negara (IKN Nusantara) di Kaltim. Rencana pindahnya IKN tentunya menyedot banyak perhatian masyarakat luas.

Khususnya di PPU, pemilik sebagian wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara. Tentu saja rencana besar itu menimbulkan berbagai dinamika dan perubahan pola pikir pada masyarakat lokal. Yang mana itu perlu disikapi dengan bijak, yakni dengan mempersiapkan diri dan cerdas membaca peluang.

Legislator muda DPRD PPU, Bijak Ilhamdani menilai sejatinya anak muda PPU sudah menunjukkan banyak pembuktian, namun dalam skala tertentu. Tapi persiapan menyongsong IKN Nusantara tentu hal yang berbeda, berada di level nasional.

Tentu saja bakal ada banyak tantangan. Baginya dalam hal ini tugas pemerintah ialah menjawab keinginan masyarakat itu dengan sarana peningkatan kualitas SDM. Melalui adanya pelatihan secara simultan. Mengawalinya pemerintah daerah bisa membentuk balai latihan kerja (BLK).

Kemudian juga dengan mengundang universitas ternama untuk membuat kelas jauh di sini. “Kami beberapa kali sudah berkomunikasi dengan banyak seperti UGM, ITP, Unhas dan Unmul,” sebutnya, Senin (25/4/2022). Di sisi yang lain, diharapkan pemerintah pusat dapat memenuhi kekurangan yang ada di sektor pendidikan.

Memprioritaskan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastrukturnya. Politikus Partai Demokrat ini turut berkomentar mengenai kualitas SDM yang ada di PPU. Menurutnya saat ini pemerintah pusat sudah tidak boleh lagi pesimistis dengan kualitas SDM di daerah.

“Ya memang tidak di semua bidang, tapi ada beberapa bidang pekerjaan yang sangat dikuasai warga PPU. Sisanya, bisa diadakan pelatihan atau permudah mereka menempuh bidang pendidikan,” bebernya.

Lebih lanjut, adapun soal adanya kelas jauh kampus itu untuk mengawali peningkatan kualitas SDM, menurutnya efektif bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. ”Sedikit banyak upaya itu ada manfaatnya. Karena dunia kuliah itu tidak hanya belajar teori saja, ada koneksi dan jaringan di sana,” tutup Bijak.

Rn

PENAJAM, SWARAREPUBLIKA.com – Anggota Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Syamsudin meminta pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan problematika yang dihadapi anak muda setempat. Khususnya soal sulitnya mencari pekerjaan di kampung sendiri.

Menurutnya, hampir tiap tahun anak-anak muda di PPU yang berkuliah dan lulus mengaku kesulitan dalam mencari pekerjaan di Benuo Taka. Malahan banyak fresh graduate yang mengeluh soal minimnya lapangan pekerjaan.

“Banyak sekali anak-anak PPU, berkuliah di luar daerah. Begitu lulus malah nganggung. Bantulah mereka mencari jalan keluar,” ujarnya, Selasa (12/4/2022).

Menurutnya harus ada langkah serius dari Pemkab PPU untuk mengatasi itu. Selain memfokuskan dalam pembangunan sektor pendidikan, soal serapan tenaga kerja lokal juga masih menjadi masalah hingga kini.

“Harusnya pemerintah itu mulai menyusun dengan serius apa yang harus dilakukan,” ujarnya. Selain bisa membangun komunikasi yang baik dengan perusahaan yang ada di PPU, menciptakan iklim wirausaha juga bisa dilakukan.

Oleh karena itu sinergitas antar SKPD menjadi kuncinya. Mengingat kebutuhan anggaran kita yang sedang sakit, bekerjasama dengan pihak perusahaan dalam pengelolaan dana CSR juga bisa ditempuh,” pungkasnya.

Rn

PENAJAM, SWARAREPUBLIKA.com – Wakil Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Sujiati mendukung penuh program desa korporasi sapi bisa berjalan maksimal di Benuo Taka. Diketahui Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan bantuan 1.000 ekor sapi melalui program itu. Untuk pengembangan dan penggemukan hewan ternak tersebut, jumlahnya masing-masing 500 ekor.

Pengembangan sapi jenis Brahman Cross dari Australia, sedangkan penggemukan diambil dari sapi jenis lokal. “Saat ini saya lihat program desa korporasi sapi di lima desa di PPU sudah berjalan dengan sangat baik,” ujarnya, Selasa (19/4/2022).

Lima desa penerima bantuan sapi ternak di antaranya, Desa Labangka Barat, Babulu Darat, Gunung Intan, Gunung Mulia dan Desa Gunung Makmur. Masing-masing kelompok mendapatkan 100 ekor sapi pengembangan dan 100 ekor sapi penggemukan, pengelolaan dilakukan di satu lokasi dalam satu kelompok.

Ini sudah berjalan sejak akhir 2021 lalu, hasil dari program ini sudah mulai terasa. Setidaknya dari total keseluruhan sapi itu kategori penggemukan sudah terjual sekira 140 ekor. Sementara yang dikembangkan telah ada yang berkembangbiak sekira 24 ekor.

“Hasil dari sapi yang dikembangkan itu diserap oleh semacamnya koperasi, jadi tidak perlu khawatir,” kata Sujiati. Meski begitu, ia tetap meminta Pemkab PPU untuk menjaga hasil panen itu nantinya juga dapat menjamin kebutuhan daging sapi di Benuo Taka.

Sebelum memprioritaskan kebutuhan sapi secara global Kaltim, bahkan kebutuhan di ibu kota negara (IKN) baru. “Tapi untuk kebutuhan PPU saya meminta itu diutamakan, selebihnya baru dibawa ke luar,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga ingin pemerintah daerah untuk sigap berinovasi dalam menerima manfaat turunan dari adanya program ini. Semisal tumbuhnya industri pakan ternak, peningkatan sumber daya manusia (SDM) soal peternakan dan masih banyak lagi.

“Seperti juga masih perlu adanya teknologi untuk memanfaatkan hal lain seperti kotorannya agar menjadi pupuk organik. Untuk membantu permasalahan petani soal pupuk,” pungkasnya.

Rn

PENAJAM, SWARAREPUBLIKA.com – Pengendalian sampah di Pasar Rakyat Petung perlu diseriusi. Pasalnya sudah sejak lama menjadi permasalahan warga yang bermukim di sekitarnya.

Anggota Komisi III DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron menyoroti kembali persoalan sampah yang ada di salah satu pasar tradisional terbesar di Kecamatan Penajam itu. Ia mengaku masih banyak mendengar keluhan terkait kerap meluapnya limbah masyarakat di sana.

“Sampah di pasar Petung, sampai sekarang belum ada solusinya,” ujarnya, Sabtu (9/4/2022). Yang dikeluhkan warga ialah soal tidak sesuainya kapasitas tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di pasar itu dengan kuota yang sampah yang masuk tiap harinya. “Tempat sampah itu sebenarnya hanya untuk pasar awalnya.

Tapi karena sekarang itu tidak ada TPS, jadi semua masyarakat membuang sampah di pasar. Karena semua masyarakat membuang sampah di pasar, makanya meluap,” beber Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu. Alhasil, sehingga dampak bau yang kurang sedap mengganggu masyarakat di sekitarnya.

Soal itu, Thohiron ingin itu harus segera dicari jalan keluarnya. Ia meminta Pemkab PPU melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bisa melakukan beberapa upaya penanganan khusus.

Salah satunya bisa dengan menambahkan jumlah tempat pembuangan. Atau menambah intensitas pengambilan sampah per harinya. “Itu bisa saja, asal tiap hari dua kali diambil. Kalau sampai mengendap sehari atau dua hari, itu sudah luar biasa,” tutupnya.

Rn

PENAJAM, SWARAREPUBLIKA.com – Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU) berencana memanggil jajaran Kancapem Badan Usaha Logistik (Bulog) Tanah Grogot. Berkaitan dengan minimnya serapan bulog ke pada beras lokal yang ada di Benuo Taka.

Belakangan petani di PPU kembali bergejolak, karena musim panen kali ini tidak sesuai dengan keuntungan yang didapat. Pasalnya, Gudang Bulog Labangka Barat enggan membeli beras mereka.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPRD PPU Sujiati. Dirinya menyebut, saat ini petani di PPU sedang menjerit karena belum mendapatkan hasil penjualan yang maksimal tahun ini. harga jual beras juga masih dihargai sangat rendah ditambah pembelian yang terbatas.

“Petani menjerit meski panen, tidak sesuai jual beras, lakunya juga Rp 8.100. Sementara BBM naik, jadi tidak seimbang,” sebutnya, Sabtu (16/4/2022). Soal pembelian terbatas, belakangan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat.

Pasalnya lembaga pemerintah bulog sudah beberapa waktu tidak melakukan serapan secara maksimal. Sementara pembeli beras di luar itu mematok harga beli yang jauh dari standar.

“Saya sudah berkomunikasi dengan petani, tentang serapan Bulog terhadap hasil panen petani lokal. Infonya, mau serap 400 ton, ternyata tidak segitu. Makanya saat ini gudang-gudang beras masyarakat penuh lagi,” beber Sujiati.

Diketahui hal ini bukan baru sekali terjadi, masalahnya juga hingga saat ini belum terungkap. Namun diketahui dari informasi yang beredar bahwa Bulog melakukan penyerapan beras bukan dari hasil panen petani lokal. Itulah yang menyebabkan serapan beras lokal terbatas.

“Ada juga info, Bulog di PPU ini melakukan pembelian beras dari luar PPU. Distribusi tidak lancar, makanya tertahan di gudang mereka dan tidak melakukan penyerapan,” ungkapnya. Komisi II DPRD PPU akan memanggil jajaran pihak Bulog untuk dapat menyampaikan permasalahan sebenarnya terkait hal itu.

Namun poin utama dalam pembahasan ialah untuk bersama mencari solusi soal permasalahan yang sedang dihadapi petani di PPU.“Nanti kami akan bertemu dengan Bulog, untuk menanyakan hal itu. Kami juga sudah mulai lakukan pencarian data, nanti Komisi II akan panggil Bulog untuk rapat dengar pendapat,” pungkasnya.

ADV/Rs

PENAJAM, SWARAREPUBLIKA .com – DPRD Penajam Paser Utara (PPU) meminta Pemkab PPU dapat memberikan perubahan dalam pembangunan ke depan. Khususnya usai adanya kasus operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu, hingga mengahadapi dalam situasi pandemi COVID-19.

Satu hal yang disoroti parlemen ialah dalam pemeliharaan taman baru di depan Kantor Bupati PPU. Meski belum dibuka untuk umum, setidaknya ada pemenuhan yang ideal.

“Walaupun belum diresmikan, setidaknya jangan seolah dibiarkan seperti itu,” ujar Anggota Komisi III DPRD PPU, Sudirman, Kamis (14/4/2022). Apalagi diketahui, anggaran pembangunannya tidak sedikit sekira Rp 24,9 miliar, bersumber dari APBD PPU 2020.

Rampung dibangun pada Februari 2021, namun hingga kini belum dibuka untuk umum. Meski begitu, faktanya banyak saja warga yang berkunjung ke sana. Sekira setahun dalam kondisi seperti itu, pemeliharaan taman yang dilengkapi berbagai wahana permainan anak itu minim perawatan.

Bahkan, penerangan saja tidak berjalan sepenuhnya. Harusnya pemerintah yang baru bisa lebih baik dalam mengurusi pembangunan taman itu.

Jangan sama dengan, minimal ada perubahan, walau sedikit,” jelas politikus Partai Perjuangan Indonesia Perjuangan itu. Apa lagi karena saat ini tempat itu sudah seperti ikon kabupaten, maka dari itu sudah seyogyanya pemerintah daerah bisa menyelesaikan permasalah yang ada, agar bisa segera diresmikan.

Adapun soal pemeliharanya, meski kondisi keuangan daerah sedang tidak sehat, masih bisa dilakukan beberapa hal sederhana untuk memberikan perawatan standar. Paling tidak ada perlakuan. Kan ada dinas perkim yang bisa melakukan pembenahan di sana,” pungkasnya.

PENAJAM, SWARAREPUBLIKA.com – DPRD Penajam Paser Utara (PPU) meminta pemerintah daerah serius dalam mengupayakan penyerapan tenaga kerja lokal. Cara proaktif dalam mencari solusi perlu ditempuh untuk menekan jumlah pengangguran.

Ketua DPRD PPU Jhon Kenedy menyebut, perlu ada kajian spesifik untuk mengurai masalah yang efektif. Pasalnya masih adanya keluhan yang masuk soal sulitnya para generasi muda bekerja di PPU.

Khususnya dalam mempersiapkan kualifikasinya sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang ada di wilayah setempat. “Kita harus mencarikan solusinya, karena masyarakat ini setiap tahun bertambah terus. Lulusan kuliah otomatis mencari lapangan pekerjaan di tempat ia berdomisili,” ujarnya, Kamis (14/4/2022).

Setelah mengaji masalah yang dihadapi, maka solusi yang tepat akan mudah ditemukan. Kemudian solusi itu utamanya ialah menciptakan lapangan pekerjaan di daerah dengan sebanyak-banyaknya. “Orang Penajam, pasti mencari pekerjaan di Penajam. Umumnya karena mencari kerja tidak jauh dari orang tua,” tandasnya.

Satu hal, itu juga merupakan upaya mewujudkan dari implementasi peraturan daerah yang mengatur tentang serapan tenaga kerja lokal sebanyak 80 persen. Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2017. Tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal.

“Karena kita sudah tahu, bahwa 80 persen tenaga kerja harus berasal dari daerah kita. Jadi ya harus dilakukan pembukaan lapangan kerja baru, permudah investasi dan sebagainya,” tutup Jhon.

Rn

PENAJAM, SWARAREPUBLIKA.com – DPRD Penajam Paser Utara (PPU) menggelar pemberhentian dan pergantian pucuk pimpinannya. Hasil keputusan Rapat Paripurna Pemberhentian dan Pergantian jabatan Ketua DPRD PPU periode 2019-2024 yang digelar Kamis, (14/4/2022).

Pimpinan rapat Wakil Ketua I DPRD PPU Raup Muin mengungkapkan, paripurna hanya dihadiri 20 anggota dewan dari keseluruhan 25 anggota dewan. Dilaksanakan di ruang rapat lantai III kantor parlemen di Kilometer 9 Nipah-Nipah. Ia menegaskan, rapat ini digelar sudah melalui mekanisme yang sebenarnya.

Menindaklanjuti hasil kesepakatan dalam rapat musyawarah (banmus), 1 April lalu. Adapun dalam rapat banmus itu telah memasukkan agenda paripurna pergantian pucuk pimpinan DPRD.

“Lembaga DPRD memang mekanismenya seperti itu. Jadi tidak ada masalah dalam proses ini, kita hanya menjalankan sesuai aturan saja,” ucapnya. Diketahui, rapat paripurna ini menindaklanjuti adanya surat persetujuan pergantian dari DPP Demokrat Nomor 31/SK/DPP.PD/III/2022 ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tertanggal Maret, bahwa Jhon Kenedy digantikan oleh Syahrudin M Noor.

Meski tidak dihadiri keseluruhan anggota DPRD PPU yang berjumlah 25 orang, Raup menegaskan prosesnya akan terus berlanjut. Adapun 3 dari 5 anggota yang tidak hadir itu berasal dari Fraksi Partai Demokrat yang diketuai Syahrudin M Noor.

Yakni Jhon Kenedy, Bijak Ilhamdani dan Syarifuddin HR. Sementara sisanya Adla Dewata dari Fraksi Gerindra dan Arif Albar dari Fraksi Gabungan Golkar Perindo. “Jadi sesuai konstitusi.

Berita acara paripurna ini, lalu diteruskan dengan mengajukan surat perubahan itu ke Gubernur Kaltim (Isran Noor) melalu PLT Bupati PPU (Hamdam Pongrewa),” sebutnya. Selama proses itu, jabatan ketua DPRD PPU tetap ada pada Jhon Kenedy.

Lalu sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 12/2018 tentang pergantian unsur pimpinan DPRD, proses administrasi pergantian itu paling lama 21 hari. Terdiri dari 7 hari paling lambat berproses di Pemkab PPU dan 14 hari paling lama berproses di Pemprov Kaltim. “Setelah SK turun, baru DPRD akan melakukan pelantikan ketua yang baru. Kita ikuti saja prosesnya,” pungkasnya.