DPRD Balikpapan

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyambut baik rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk menghapus kabel udara di kawasan perkotaan. Program ini bertujuan meningkatkan estetika kota sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat.

Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, H. Yusri, menyatakan bahwa DPRD akan mendukung penuh program ini dengan memastikan pengawasannya berjalan efektif. “Kita pastikan program ini terlaksana dengan baik, karena manfaatnya sangat besar bagi wajah Kota Balikpapan,” kata Yusri pada Kamis, 23 Januari 2025.

Program ini direncanakan mulai dianggarkan pada tahun 2025, dengan implementasi awal pada tahun 2026. Fokus pertama penerapan akan dimulai dari jalan-jalan utama seperti Jalan MT Haryono, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Ahmad Yani. Ketiga jalan tersebut sudah memiliki median yang disiapkan untuk kabel bawah tanah oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Menurut Yusri, keberadaan kabel udara selama ini menjadi persoalan yang cukup mengganggu. Selain merusak pemandangan kota, kabel-kabel yang menggantung di tiang kerap menjadi ancaman bagi keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. “Kita ingin menjadikan Balikpapan sebagai kota modern yang berkelas dunia,” tegasnya.

Dalam implementasi program ini, para penyedia layanan seperti PLN, Telkom, dan penyedia jaringan lainnya akan diarahkan untuk memindahkan instalasi kabel mereka ke bawah tanah. Yusri menjelaskan, kabel-kabel tersebut nantinya akan diletakkan di jalur khusus yang telah disiapkan Dinas Pekerjaan Umum, dengan biaya sewa yang harus dibayarkan.

Hal ini tidak hanya mendukung estetika kota tetapi juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Yusri optimistis, jika program ini berjalan lancar, Balikpapan akan semakin nyaman dan menarik bagi masyarakat maupun pengunjung. “Selama ini tiang-tiang yang ada sudah seperti pohon kabel yang sangat mengganggu. Dengan program ini, kita harap keindahan kota akan semakin terlihat,” ungkapnya.

Diharapkan, program bebas kabel udara ini tidak hanya berdampak pada keindahan kota, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih rapi, aman, dan mendukung modernisasi Kota Balikpapan. “Semoga program ini bisa segera terwujud demi Balikpapan yang lebih baik,” tutup Yusri. 

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Permasalahan pembangunan tanpa izin yang berdampak buruk pada lingkungan kembali menjadi sorotan di Kota Balikpapan, khususnya di Kelurahan Graha Indah, Balikpapan Utara. Masalah ini mencuat akibat maraknya pengupasan lahan yang merugikan masyarakat setempat.

Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Syarifuddin Oddang, menegaskan pihaknya akan memanggil sejumlah instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pemerintah kelurahan, dan para ketua RT di wilayah tersebut.

Langkah ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan yang diakibatkan pembangunan tanpa izin. “Kami ingin memastikan semua pihak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan optimal, sehingga persoalan ini tidak terus berulang,” ujar Oddang pada Kamis, 23 Januari 2025.

Menurut Oddang, pengupasan lahan tanpa izin telah memicu sejumlah keluhan dari masyarakat. Dampak yang paling dirasakan warga adalah kondisi jalan yang berlumpur, banjir, dan gangguan lalu lintas akibat keberadaan alat berat yang beroperasi tanpa aturan. Selain itu, infrastruktur seperti parit besar di kawasan tersebut mengalami penyumbatan, sehingga memperburuk risiko banjir.

Oddang menyoroti bahwa pengawasan terhadap aktivitas pembangunan seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah kelurahan dan RT. Namun, kurangnya pengawasan telah membuat warga menjadi pihak yang paling dirugikan. “Seharusnya ada koordinasi yang lebih baik antara RT dan kelurahan.

Tapi banyak hal yang terabaikan, sehingga masyarakat kerap menanggung akibatnya,” tegasnya. Komisi III DPRD Balikpapan menilai sinergi antara instansi terkait menjadi kunci dalam menangani permasalahan ini. Pengawasan yang lebih ketat dan perhatian terhadap dampak lingkungan dinilai mampu mencegah masalah serupa terjadi di masa depan.

Oddang juga menekankan pentingnya pendekatan yang menyeluruh untuk mengatasi dampak pembangunan liar ini. “Dengan koordinasi yang baik, kita bisa menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Balikpapan,” pungkasnya.

Komitmen DPRD Balikpapan untuk mengatasi pembangunan tanpa izin ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola lingkungan yang lebih baik dan mengurangi dampak buruk yang selama ini dirasakan masyarakat.

(ADV/J)

SWARSREPUBLIKA.com, Balikpapan - Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah inisiatif dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang bertujuan meningkatkan asupan nutrisi siswa.

Menurut Gasali, pemerintah daerah hanya bertindak sebagai pelaksana program dan penerima manfaat, sementara tanggung jawab utama, seperti pemilihan vendor katering dan penentuan menu, berada di tangan BGN. “Program ini berasal dari pemerintah pusat. Daerah hanya menjalankan kebijakan tersebut. Sebelumnya sempat tertunda karena mekanismenya masih disusun,” jelas Gasali pada Kamis, 23 Januari 2025.

Ia menegaskan bahwa meskipun pemerintah daerah tidak memegang kendali penuh, pengawasan terhadap pelaksanaan program tetap menjadi tugas penting yang harus dilakukan. Salah satu fokus utama adalah memastikan bahwa menu yang disajikan memiliki kandungan gizi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. “Kami terus memperhatikan agar tujuan dan efektivitas MBG benar-benar tercapai,” tambah Gasali.

Meski program ini diharapkan membawa dampak positif, Gasali tidak memungkiri adanya tantangan, khususnya terkait anggaran. Dengan alokasi sebesar Rp 10 ribu per anak untuk satu kali makan, ia menganggap nominal tersebut tidak cukup memadai mengingat tingginya harga bahan pangan di Balikpapan. “Kami masih menunggu keputusan final dari BGN terkait penyesuaian anggaran dan komposisi menu yang akan disajikan,” ungkapnya.

Selain itu, Gasali mengakui bahwa program MBG memiliki potensi besar dalam mengurangi angka stunting di Balikpapan. Ia optimistis, meski ada kendala, program ini dapat berjalan dengan baik jika semua pihak yang terlibat bekerja sama secara maksimal. “Semoga program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi anak-anak di Balikpapan,” harap Gasali.

Komisi IV DPRD Balikpapan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan program MBG dapat terlaksana secara efektif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi muda.

Dengan pengawasan dan sinergi yang baik, program MBG diharapkan menjadi solusi bagi perbaikan gizi siswa dan langkah signifikan dalam menciptakan generasi sehat dan berkualitas di Balikpapan.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan telah menyepakati penyusunan 22 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk tahun 2025. Rancangan tersebut mencakup 13 usulan dari DPRD dan 9 usulan dari Pemkot, yang keseluruhannya telah dimasukkan ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al-Qodri, menjelaskan bahwa Propemperda ini dirancang melalui perencanaan matang yang telah dilakukan sejak tahun sebelumnya. Menurutnya, koordinasi yang baik menjadi kunci utama dalam menyusun program tersebut.

"Selain 22 Raperda yang telah terdaftar dalam Propemperda, Pemkot juga mengusulkan dua Raperda tambahan, yaitu terkait Rencana Pembangunan Industri Kota Balikpapan dan Keterbukaan Informasi Publik," ungkap Alwi saat memberikan keterangan pada Kamis, 23 Januari 2025.

Namun, Alwi juga mengakui adanya sejumlah tantangan yang dihadapi dalam proses pembentukan Raperda, terutama terkait sinkronisasi antara Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan pihak terkait. Ketidakharmonisan ini menjadi salah satu penyebab rendahnya realisasi Propemperda pada tahun 2024, meskipun DPRD berhasil mengesahkan tujuh Raperda di penghujung tahun.

Dalam rangka mengatasi kendala tersebut, DPRD Balikpapan telah melakukan langkah antisipasi dengan menyusun 26 usulan Raperda untuk Propemperda 2025 pada 18 November 2024.

Usulan ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan legislatif dan eksekutif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Alwi menegaskan, perencanaan Propemperda merupakan upaya strategis untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Ia optimistis dengan koordinasi yang lebih baik, seluruh target pembentukan Perda dapat tercapai sesuai harapan. "Kami berharap, melalui Propemperda yang telah disusun secara matang, proses pembentukan Perda tahun depan dapat berjalan lebih optimal dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat," tutupnya.

Langkah DPRD dan Pemkot Balikpapan dalam merancang Raperda ini menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung pembangunan daerah. Dengan adanya peraturan yang terstruktur dan relevan, diharapkan Kota Balikpapan mampu mencapai pemerintahan yang lebih baik serta menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Pembangunan SMPN 27 Balikpapan menjadi salah satu program prioritas yang wajib didukung penuh oleh semua pihak, khususnya untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang sekolah.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, menegaskan bahwa meskipun gedung sekolah telah rampung, keberadaan perlengkapan pendukung seperti meja, kursi, dan fasilitas lainnya menjadi syarat utama agar sekolah dapat segera difungsikan. "Apapun bentuknya, pembangunan SMPN 27 adalah program pemerintah yang wajib didorong dan didukung.

Walaupun gedungnya sudah ada, tapi kalau perlengkapannya belum ada, kan belum bisa dimanfaatkan," ujar Gasali saat diwawancarai. Ia berharap, pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini, SMPN 27 dapat mulai menerima siswa baru. Namun, hal tersebut bergantung pada percepatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.

"Mudah-mudahan tahun ini segera dilengkapi sarana-prasarananya, sehingga bisa digunakan saat PPDB mendatang," tambahnya. Sebagai mitra Dinas Pendidikan, Komisi IV terus mendorong percepatan pembangunan fasilitas pendidikan di Balikpapan untuk mengatasi permasalahan keterbatasan daya tampung siswa di berbagai wilayah.

"Kami akan tetap mendukung program pemerintah, termasuk menyelesaikan kekurangan fasilitas di SMPN 27, agar sekolah ini dapat berfungsi optimal," jelas Gasali.

Dalam wawancara melalui sambungan telepon, Gasali mengungkapkan bahwa Dinas Pendidikan telah menyiapkan rencana pengadaan tenaga pengajar untuk SMPN 27. "Informasi yang kami terima, pengadaan guru sudah dirancang, dan gedungnya sudah siap untuk digunakan saat PPDB tahun ini.

Kami sangat optimistis sekolah ini dapat beroperasi tepat waktu," ujarnya. Gasali juga menambahkan bahwa peresmian penyerahan gedung SMPN 27 dijadwalkan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Balikpapan. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan dan pembangunan sekolah tersebut telah melalui tahapan yang sesuai standar teknis.

"Semua tahapannya, termasuk DED (Detail Engineering Design), sudah dilalui, sehingga pembangunan ini sudah sesuai standarisasi," tegasnya.

Dengan selesainya pembangunan SMPN 27, pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi konkret terhadap permasalahan daya tampung siswa di Kota Balikpapan, sekaligus memperkuat akses pendidikan yang lebih merata di seluruh wilayah.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Komisi 3 DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja pada Kamis (23/1/2025).

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat DPRD Balikpapan tersebut membahas pelanggaran izin prinsip oleh dua pengembang besar, yakni PT Wulandari Bangun Laksana (Sapphire Apartment) dan PT Karya Bersama Anugerah (Green Valley II). Ketua Komisi 3 DPRD Balikpapan, Yusri, dengan tegas merekomendasikan penutupan sementara kegiatan pembangunan di kedua lokasi tersebut.

Menurutnya, kedua pengembang telah melanggar aturan dengan memulai aktivitas tanpa izin yang sah. “Pernyataan manajemen pengembang beberapa waktu lalu justru seolah mengabaikan aturan yang berlaku. Tidak ada alasan untuk memulai pekerjaan tanpa terlebih dahulu mengantongi izin. Ini adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap regulasi,” ujar Yusri tegas.

Ia menganalogikan tindakan pengembang tersebut seperti memasuki rumah orang lain tanpa izin. “Kalau kita masuk ke rumah orang tanpa mengetuk pintu atau memberi salam, apakah tuan rumah akan menerima? Begitu juga dengan investasi. Jika ingin berinvestasi di Balikpapan, hormati aturan yang berlaku,” tambahnya.

Komisi 3 menegaskan pentingnya menjaga tata kelola investasi yang sehat untuk memastikan keberlanjutan pembangunan kota. Yusri juga menyoroti dampak pelanggaran tersebut terhadap stabilitas tata ruang dan kepentingan masyarakat. “Pelaku investasi harus mengikuti regulasi.

Jangan sampai kehadiran mereka justru merugikan warga dan kota ini. Kami berkomitmen mengawal proses ini agar tidak ada pihak yang dirugikan,” tuturnya. Melalui rapat tersebut, DPRD Balikpapan mengingatkan semua pihak, termasuk OPD dan pengembang, agar segera menyelesaikan polemik ini.

Langkah nyata diharapkan guna menjaga kedisiplinan hukum dalam pengelolaan investasi di Kota Balikpapan demi kebaikan bersama.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Pemenuhan kebutuhan gas LPG 3 kg bersubsidi di Balikpapan menjadi perhatian serius dalam rapat antara pihak pemerintah daerah dan Dinas Perdagangan (Disdag) baru-baru ini.

Berdasarkan data yang dihimpun, kebutuhan masyarakat Balikpapan tercatat mencapai 30 ribu metrik ton. Namun, realisasi dari Pertamina Patraniaga baru mencapai 19 ribu metrik ton, sehingga masih ada kekurangan sekitar 11 ribu metrik ton.

Untuk menutupi kekurangan tersebut, Pertamina Patraniaga telah menggelar operasi pasar di berbagai kecamatan dengan alokasi lebih dari 10 ribu metrik ton. Meski langkah ini dinilai mampu membantu, persoalan utama justru terletak pada pengawasan distribusi di tingkat pangkalan.

“Harus ada introspeksi dari semua pihak. LPG 3 kg ini merupakan subsidi pemerintah untuk masyarakat tidak mampu. Jadi, yang tidak berhak seharusnya tidak membeli,” tegas Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, melalui sambungan telepon.

Ia juga menyoroti pentingnya peran Pertamina dalam mengontrol pangkalan-pangkalan agar distribusi tidak salah sasaran. Praktik penjualan di luar pangkalan resmi, seperti di warung-warung tanpa izin, menjadi perhatian khusus.

Budiono mengimbau agar pemerintah dan Pertamina bersikap tegas terhadap pelanggaran ini. “Jika ada pangkalan yang nakal dan mendistribusikan LPG ke warung-warung, cabut saja izinnya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Budiono berharap Pertamina Patraniaga dapat memenuhi kuota 30 ribu metrik ton sesuai kebutuhan masyarakat Balikpapan. "Yang terpenting, pastikan kebutuhan ini terpenuhi. Selain itu, tegakkan aturan distribusi. Jangan ada lagi penjualan di warung-warung yang tidak memiliki izin pangkalan," katanya.

Dua langkah ini dinilai krusial, yakni memastikan terpenuhinya kuota LPG sesuai data kebutuhan masyarakat dan memperketat pengawasan distribusi. Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah, Pertamina, dan masyarakat, diharapkan permasalahan distribusi LPG bersubsidi dapat teratasi secara tuntas.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Proyek jalan tol yang menghubungkan Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan menunjang aksesibilitas menuju kawasan strategis tersebut.

Pembangunan ini diharapkan dapat mengantisipasi kebutuhan transportasi dan logistik selama 10-20 tahun ke depan. “Saya mendukung proyek tol dari Balikpapan menuju ke IKN. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama terkait dampak terhadap lingkungan, seperti pengupasan lahan, risiko banjir, serta masyarakat yang terkena relokasi akibat pembangunan ini,” ujar seorang tokoh yang memberikan pandangan terkait proyek tersebut.

Salah satu catatan penting yang disampaikan adalah perlunya perhatian pada aset milik pemerintah kota yang dilalui oleh jalur tol tersebut. Menurutnya, aset tersebut kabarnya hanya dihibahkan untuk proyek tol, padahal idealnya harus ada perhitungan yang lebih jelas dan seimbang antara proyek strategis nasional dan kontribusi pemerintah daerah.

Tol Balikpapan-IKN ditargetkan selesai pada akhir tahun 2025. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perhatian terhadap infrastruktur jalan antar kabupaten/kota di Kalimantan Timur seharusnya menjadi prioritas utama. Banyak jalan di wilayah ini, seperti di Bontang menuju Kutai Barat dan Mahakam Ulu, kondisinya masih memprihatinkan.

"Pemerintah provinsi harus segera memperbaiki jalan-jalan penghubung antar kabupaten/kota karena infrastruktur ini sangat penting untuk mempercepat transportasi dan distribusi logistik," tegasnya.

Hingga saat ini, jalan tol di Kalimantan Timur baru mencakup jalur Balikpapan-Samarinda dan Balikpapan-IKN. Sementara itu, perbaikan jalan non-tol yang menjadi jalur utama bagi masyarakat dan pengangkutan barang di daerah tersebut masih dinilai kurang maksimal.

Ke depan, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota diharapkan dapat mempercepat penyelesaian infrastruktur yang lebih merata. Langkah ini tidak hanya mendukung PSN, tetapi juga meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur secara keseluruhan.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan debat publik ketiga calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan yang digelar oleh KPU setempat. Setelah menyaksikan siaran langsung debat tersebut, Alwi memberikan apresiasi kepada KPU Balikpapan dan seluruh pihak yang telah bekerja keras, sehingga acara berlangsung dengan aman, lancar, dan tertib.

Menurut Alwi, debat publik merupakan momen penting bagi masyarakat untuk lebih mengenal calon pemimpin yang akan mereka pilih. “Debat ini sangat bermanfaat karena memberikan referensi bagi masyarakat untuk melihat langsung kemampuan dan visi calon pemimpin kita,” ungkap Alwi pada Jumat (22/11/2024).

Ia menekankan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana edukasi politik, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024. Hingga saat ini, debat publik telah berlangsung sebanyak tiga kali, dan Alwi berharap masyarakat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendalami visi, misi, serta program kerja para kandidat.

“Setelah debat ini, saya harap masyarakat sudah memiliki pandangan jelas dan mampu menentukan pilihan yang terbaik untuk lima tahun mendatang. Jangan ada yang Golput,” tegasnya.

Alwi juga menyoroti masalah angka Golput yang masih menjadi tantangan besar dalam setiap pelaksanaan Pilkada. Berdasarkan data, tingkat Golput pada Pilkada Balikpapan berkisar antara 20 hingga 35 persen. Ia berharap debat publik yang interaktif dapat menjadi salah satu upaya untuk menekan angka tersebut.

“Banyak warga yang masih belum memahami siapa saja pasangan calon, apa visi mereka, dan bagaimana latar belakangnya. Debat ini sangat membantu masyarakat mendapatkan informasi lebih lengkap,” jelas Alwi.

Debat publik juga dianggap efektif untuk mendorong kesadaran warga yang sebelumnya kurang peduli terhadap Pilkada. Ia mengimbau seluruh masyarakat Balikpapan untuk tidak menyia-nyiakan hak pilih mereka dan berbondong-bondong mendatangi TPS pada hari pemungutan suara.

“Partisipasi masyarakat sangat penting. Golput cukup tinggi, tetapi saya yakin dengan informasi yang terbuka seperti ini, antusiasme warga akan meningkat,” tambahnya.

Menurut Alwi, tingkat partisipasi pemilih merupakan indikator utama kesuksesan pesta demokrasi di Balikpapan. Oleh karena itu, ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat bekerja sama mendukung pelaksanaan Pilkada yang damai, jujur, dan berkualitas.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Rencana pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur mendapat dukungan penuh dari Komisi IV DPRD Kota Balikpapan. Sekretaris Komisi IV, Muhammad Hamid, menegaskan pentingnya realisasi proyek tersebut agar dapat dimulai sesuai target pada tahun depan.

"Komisi IV secara tegas mendorong pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur agar dapat terlaksana sesuai jadwal," ungkap Hamid, Senin (18/11/2024). Hamid menjelaskan bahwa kurangnya fasilitas kesehatan di wilayah tersebut telah menjadi persoalan yang lama dikeluhkan masyarakat.

DPRD berkomitmen untuk memperjuangkan pembangunan rumah sakit sebagai solusi konkret atas kebutuhan tersebut. "Kami berharap pemerintah kota segera mewujudkan solusi atas problem masyarakat Balikpapan Timur ini," ujarnya. Proyek ini direncanakan melibatkan lahan seluas 5.000 meter persegi di Jalan Kacang, Kelurahan Lamaru.

Rumah sakit tipe C tersebut akan menyediakan layanan seperti penyakit dalam, bedah, kesehatan anak, serta kebidanan dan kandungan. Muhammad Hamid menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau dan mengawal pelaksanaan pembangunan ini. Menurutnya, proyek tersebut tidak boleh melenceng dari target karena kebutuhan masyarakat akan fasilitas kesehatan sangat mendesak.

"Proses pembangunan ini akan kami kontrol dan pantau. Jangan sampai target meleset karena ini adalah kebutuhan mendesak masyarakat Balikpapan Timur," tegas Hamid.

Selain fokus di Balikpapan Timur, Hamid juga memberikan perhatian terhadap pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu di Gang Perikanan, Balikpapan Barat. Pembangunan rumah sakit ini juga dijadwalkan dimulai tahun depan.

Ia memastikan bahwa pengawasan terhadap proyek tersebut akan dilakukan secara intensif, termasuk inspeksi lapangan untuk mengidentifikasi kendala yang ada. "Pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat juga menjadi prioritas kami.

Kami akan melakukan pengawasan langsung ke lapangan untuk memastikan semua hambatan dapat diatasi," jelasnya. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan fasilitas kesehatan yang merata di seluruh wilayah Balikpapan, demi memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyerukan pentingnya menjaga ketertiban dan kedamaian selama masa tenang Pilkada 2024. Masa tenang yang berlangsung pada 24–26 November 2024 menjadi momen krusial sebelum pemungutan suara pada 27 November mendatang. "Kami berharap tidak ada aktivitas yang berlebihan, apalagi yang dapat memicu konflik antarpendukung.

Masa tenang ini harus menjadi waktu untuk memelihara ketertiban sehingga Pilkada dapat berlangsung aman dan damai," ujar Alwi, Jumat (22/11/2024). Alwi menegaskan bahwa suasana damai merupakan tanggung jawab bersama, baik dari masyarakat maupun peserta Pilkada. Menurutnya, komitmen menjaga ketertiban adalah fondasi untuk menciptakan Pilkada yang demokratis, transparan, dan kredibel di Balikpapan.

Selain itu, ia mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk aktif menertibkan alat peraga kampanye selama masa tenang. Penertiban ini penting agar tidak terjadi pelanggaran yang mencederai prinsip masa tenang. "Baliho, spanduk, dan alat peraga kampanye lainnya harus ditertibkan.

Pada masa tenang, aktivitas kampanye dalam bentuk apa pun dilarang keras," tegas Alwi. Di sisi lain, Alwi mengingatkan bahwa masa tenang juga harus dimanfaatkan untuk memastikan kesiapan teknis pelaksanaan Pilkada. Ia menyebut KPU tengah bekerja memastikan kelengkapan logistik, termasuk surat suara, agar tidak ada kendala pada hari pemungutan suara.

"Kemarin saya berbincang dengan Ketua KPU. Kami memastikan surat suara dalam kondisi aman dan lengkap. Jangan sampai ada kekurangan logistik yang dapat mengganggu antusiasme masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya," jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan perangkat lainnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Menurutnya, kesiapan teknis di lapangan menjadi faktor utama dalam menjaga kelancaran proses pemungutan suara.

"Masa tenang ini adalah waktu untuk memeriksa seluruh perangkat TPS, termasuk kesiapan petugas. Jangan sampai ada kekurangan yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap Pilkada," tambah Alwi.

Dengan penegasan ini, Alwi berharap seluruh pihak dapat bekerja sama menjaga stabilitas selama masa tenang. Ia optimistis, jika semua elemen berperan aktif, Pilkada 2024 di Balikpapan dapat berlangsung aman, lancar, dan mencerminkan semangat demokrasi yang tinggi.

(ADV/j)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan terus mengupayakan agar Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) dapat lebih mengoptimalkan sektor pajak dan retribusi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan berkontribusi pada pembangunan dan kebutuhan Kota Balikpapan.

Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Japar Sidik, mengungkapkan bahwa pajak dan retribusi adalah salah satu sumber utama pendapatan daerah yang penting dalam pembangunan ekonomi. "Pajak adalah jantung dari pembangunan ekonomi, menjadi sumber utama pendapatan daerah yang tidak bisa diabaikan," ujarnya kepada media.

Sebagai kota yang berperan penting sebagai penyangga ibu kota negara serta kota jasa, Japar menegaskan bahwa sektor-sektor yang berhubungan dengan ekonomi harus dimaksimalkan. Ia menambahkan, "Ke depan, kita harus berusaha meningkatkan PAD dengan menggali potensi pajak dari berbagai sektor yang ada." Tahun 2024, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan diproyeksikan mencapai Rp 4 Triliun.

Anggaran ini diharapkan dapat terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya, seiring dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan Kota Balikpapan yang terus berkembang. PAD menjadi salah satu sumber utama pembiayaan daerah, selain dari bantuan keuangan dan dana bagi hasil yang diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Namun, Japar Sidik menyoroti pentingnya peningkatan sektor pajak dan retribusi daerah. "Kami berharap ada peningkatan sektor pajak dan retribusi, karena ini menjadi penopang utama APBD Kota Balikpapan," jelasnya.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga membandingkan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara yang dikenal sebagai daerah industri dengan PAD yang jauh lebih besar, sehingga memungkinkan mereka memiliki APBD hampir tiga kali lipat dibandingkan Kota Balikpapan.

"Meskipun daerah mereka kaya akan sumber daya alam dan industri, kami sadar bahwa sektor pajak di Balikpapan harus lebih maksimal," paparnya. Ia juga menyoroti sektor-sektor yang belum optimal, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pendapatan dari sektor pariwisata, serta pajak hotel dan restoran yang perlu pengawasan lebih ketat.

"Pemerintah daerah, khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD), harus lebih fokus dalam mengawasi dan memastikan pemenuhan kewajiban pajak dari sektor-sektor tersebut," tambahnya.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan PAD Kota Balikpapan dapat meningkat, sehingga pembangunan di Kota Balikpapan dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan di masa mendatang.

(ADV/J)