DPRD Balikpapan

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Anggota DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, memperkenalkan program inovatif bertajuk "Baru Ilir Terang Benderang". Program ini bertujuan meningkatkan kualitas penerangan jalan di wilayah Baru Ilir untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat.

Taufik menjelaskan, program tersebut melibatkan Ketua RT dalam proses identifikasi titik-titik yang membutuhkan penerangan. "Saya minta RT turun langsung ke lapangan untuk mendata lokasi yang membutuhkan lampu jalan, termasuk di gang-gang. Jangan sampai salah titik.

Penerangan jalan ini adalah kebutuhan mendesak warga," ujarnya kepada wartawan pada Selasa (19/11/2024). Menurutnya, keterlibatan Ketua RT dalam pengambilan keputusan sangat penting karena mencerminkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. "Titik yang diusulkan harus sesuai dengan kebutuhan warga. Lampu jalan tidak hanya meningkatkan keamanan, tetapi juga kenyamanan bagi aktivitas malam hari," tambah Taufik.

Program ini dirancang untuk memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab bersama di masyarakat. Selain meningkatkan penerangan, inisiatif ini diharapkan membawa suasana baru yang lebih menyenangkan di lingkungan Baru Ilir. "Dengan penerangan yang memadai, angka kriminalitas dapat ditekan, dan interaksi sosial antar warga meningkat.

Setiap lampu yang dipasang adalah investasi bagi masa depan kita," jelasnya. Lebih jauh, Taufik menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang ramah dan menenangkan melalui keberadaan lampu jalan. Menurutnya, suasana yang terang benderang akan membuat masyarakat merasa lebih aman dan nyaman di malam hari.

Tidak hanya terbatas pada wilayah Baru Ilir, Taufik juga berencana memperluas program ini ke daerah lain yang membutuhkan. Namun, ia ingin melihat antusiasme warga terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh. "Kami berharap program ini membawa dampak positif, meningkatkan rasa memiliki, serta mendorong semangat kolaborasi dan inovasi di tengah masyarakat," tutup Taufik.

Dengan keberadaan program "Baru Ilir Terang Benderang", diharapkan warga dapat menikmati lingkungan yang lebih terang, aman, dan nyaman, sekaligus mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat.

(ADV/J)

*Peran Strategis Pemilih Pemula*

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Sufyan Jufri, S.H., anggota DPRD Balikpapan periode 2024-2029, menekankan pentingnya partisipasi pemilih pemula dalam Pilkada Balikpapan yang akan digelar 27 November 2024. Menurutnya, momen lima tahunan ini bukan sekadar memilih pemimpin, melainkan kesempatan generasi muda untuk berkontribusi dalam menentukan arah pembangunan kota.

*Perjalanan Karier dan Pendidikan*

Sufyan lahir di Balikpapan Timur dan menyelesaikan pendidikan dasar hingga SMA di wilayah tersebut. Gelar Sarjana Hukum diraihnya di Universitas Mulawarman pada 2010. Selama masa kuliah, ia aktif dalam organisasi, termasuk menjabat Wakil Presiden BEM Fakultas Hukum. Sebelum terjun ke politik, ia berkarier sebagai wartawan di Kalimantan Timur, pengalaman yang membentuk pemahamannya akan isu sosial.

Bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sufyan mendapat bimbingan dari senior partai seperti Syafruddin. Setelah gagal pada Pemilu 2019, ia bangkit dan berhasil pada Pemilu 2024, membawa fokus utama pada aspirasi warga Balikpapan Timur, khususnya bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

*Pemilih Pemula sebagai Penentu*

Sufyan menggarisbawahi jumlah signifikan pemilih pemula, yang sebagian besar merupakan generasi Z dan milenial. Namun, kelompok ini sering terjebak dalam apatisme politik. “Keputusan di bilik suara mempengaruhi berbagai aspek, dari pendidikan hingga pelayanan publik,” ujarnya, mengingatkan pentingnya partisipasi mereka. Ia juga mendorong pemilih muda untuk memahami visi, misi, dan rekam jejak calon, serta menghindari memilih hanya karena popularitas. “Lihat program kerja yang relevan dengan kebutuhan kalian. Pilihan kalian adalah investasi masa depan Balikpapan,” tegasnya.

*Kampanye Edukasi Politik*

Sufyan mengusulkan kampanye edukasi politik yang melibatkan sekolah, kampus, dan komunitas pemuda untuk meningkatkan pemahaman pemilih pemula. “Generasi muda dengan pemahaman tepat dapat memilih bijak dan menjadi penggerak perubahan,” katanya.

*Harapan untuk Masa Depan Balikpapan*

Pilkada 2024, menurutnya, menjadi momentum penting menghadapi tantangan seperti pembangunan IKN Nusantara dan kebutuhan infrastruktur. Sufyan berharap pemilih pemula mampu memastikan terpilihnya pemimpin visioner. “Generasi muda harus jadi pilar perubahan, bukan sekadar penonton,” pungkasnya.

Dengan semangat dan visinya, Sufyan mengajak generasi muda Balikpapan untuk aktif menentukan nasib kota mereka melalui Pilkada.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Anggota DPRD Balikpapan dari Fraksi PKB yang berkoalisi dengan Partai Hanura dan Partai Demokrat, Halili Adinegara, menggelar reses di wilayah konstituennya, Kecamatan Balikpapan Utara. Kegiatan tersebut berlangsung di RT 09, Kelurahan Gunung Samarinda, dan dihadiri oleh warga setempat serta perwakilan dari RT 08.

Dalam reses ini, sebagian besar warga mengeluhkan masalah distribusi air bersih yang dikelola oleh Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB). Krisis air yang berkepanjangan menjadi sorotan utama, terutama di lingkungan padat penduduk seperti Gunung Samarinda.

Halili Adinegara menanggapi keluhan tersebut dengan menyampaikan harapan agar PTMB dapat memaksimalkan layanan distribusi meskipun menghadapi keterbatasan air baku. "Air adalah kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari. Saya berharap PTMB mampu meningkatkan pelayanannya agar masyarakat tidak terus dirugikan," ujar Halili usai Rapat Paripurna di Gedung Parkir Klandasan, Senin (18/11/2024).

Ia juga mengusulkan agar distribusi air dilakukan secara bergilir dengan durasi yang wajar. Hal ini bertujuan agar semua warga dapat menikmati layanan secara adil. "Jika air tidak mengalir satu atau dua hari, masyarakat masih bisa bertahan. Namun, jika lebih dari itu, tentu warga akan kesulitan," tambahnya.

Menurut Halili, masalah distribusi air yang tidak merata ini membutuhkan perhatian serius dan langkah konkret dari PTMB. Ia menegaskan bahwa aspirasi warga akan menjadi prioritas dalam pembahasan di DPRD Balikpapan. "Kami di DPRD akan terus mendorong PTMB untuk memperbaiki infrastruktur serta manajemen distribusi air agar polemik ini tidak berlarut-larut," tegasnya.

Reses tersebut menjadi ajang penting bagi warga untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada wakil rakyat. Dengan dukungan dari DPRD, diharapkan distribusi air bersih di wilayah Gunung Samarinda dan sekitarnya dapat segera diperbaiki, sehingga masyarakat dapat merasakan layanan yang lebih baik.

(ADV/J)

 

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Dorong Balikpapan Jadi Kota Industri, Fokus pada Kawasan Pelabuhan Kariangau Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menegaskan pentingnya transformasi Balikpapan menjadi kota industri untuk menghadapi tantangan pembangunan masa depan.

Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi DPRD terhadap nota penjelasan Wali Kota Balikpapan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Industri Kota Balikpapan, Senin (18/11/2024).

“Dengan keberadaan IKN yang tidak jauh dari Balikpapan, kita berharap kota ini berkembang menjadi kota industri. Hal ini akan memberikan banyak manfaat, salah satunya mengurangi angka pengangguran,” ungkap Alwi.

Ia menilai Raperda tersebut sebagai langkah strategis untuk mendukung optimalisasi kawasan industri Kariangau, yang hingga kini belum dimanfaatkan secara maksimal.

Alwi menyebutkan, peraturan ini akan memperkuat posisi Balikpapan sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dan selaras dengan visi pembangunan Balikpapan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024-2044. “Peraturan ini akan menjadi landasan penting untuk menjawab tantangan pembangunan ke depan sekaligus mempertegas visi strategis kota ini,” tambahnya.

Menurut Alwi, meski Balikpapan dikenal sebagai kota jasa, potensinya untuk berkembang menjadi kota industri sangat besar. Transformasi ini diharapkan mampu menarik investasi baru dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja, sehingga berdampak positif pada perekonomian daerah.

Sebagai kota strategis penyangga IKN, Balikpapan memiliki sejumlah keunggulan, salah satunya infrastruktur yang memadai. Pelabuhan Kariangau, misalnya, dapat menjadi penggerak utama dalam mendukung pengembangan sektor industri yang terintegrasi.

Dalam rapat tersebut, Alwi juga mendorong seluruh pihak untuk memberikan masukan konstruktif demi mempercepat pengesahan Raperda. “Kita harus bersinergi mempersiapkan Balikpapan agar mampu bersaing di era pembangunan IKN,” tegasnya.

Dengan visi yang jelas, Alwi optimistis Balikpapan dapat memanfaatkan peluang besar untuk berkembang menjadi kota industri unggulan di Kalimantan Timur, sekaligus menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com,BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menegaskan komitmennya untuk menggiring persoalan yang dihadapi kota ini akibat perannya sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) ke pemerintah pusat. Ia berharap upaya ini dapat mendorong realisasi bantuan dari pusat untuk membantu Balikpapan menghadapi dampak perpindahan IKN.

Menurut Alwi, dalam empat hingga lima tahun terakhir, Balikpapan mengalami beban berat akibat pelaksanaan proyek strategis nasional, seperti perluasan kilang minyak melalui program Refinery Development Master Plan (RDMP) dan pembangunan IKN Nusantara. Salah satu dampak terbesar adalah lonjakan jumlah penduduk.

"Setidaknya 20 ribu tenaga kerja datang ke Balikpapan selama pelaksanaan proyek RDMP. Ditambah lagi dengan proyek IKN yang membawa puluhan ribu pekerja lainnya," ujar Alwi, Senin (18/11/2024).

Lonjakan pendatang ini, kata Alwi, memperburuk berbagai persoalan di Balikpapan, seperti kemacetan lalu lintas dan krisis air bersih. “Sekitar empat atau lima tahun lalu, masalah air bersih tidak begitu terasa. Tapi sekarang, keluhan warga soal kekurangan air muncul di berbagai tempat,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sebagian besar pendatang yang menuju IKN singgah di Balikpapan, meski infrastruktur kota ini belum sepenuhnya siap menghadapi peningkatan mobilitas dan kebutuhan penduduk. "Sekarang, 80-90 persen orang yang menuju IKN pasti melewati Balikpapan, sementara pembangunan kota belum siap 100 persen," ungkapnya.

Alwi menekankan bahwa Balikpapan selama ini hanya bergantung pada anggaran daerah untuk menangani persoalan-persoalan tersebut. Hal ini dinilai tidak cukup, mengingat skala dampak yang harus diatasi. Oleh karena itu, ia menilai dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan.

"Kami akan menjalin komunikasi dengan DPR-RI untuk membahas posisi Balikpapan sebagai daerah penyangga. Kita akan pelajari apa yang bisa dibantu pusat untuk mengatasi persoalan ini," tegas Alwi.

Ia berharap, perhatian pusat terhadap kebutuhan daerah penyangga seperti Balikpapan dapat segera terwujud, terutama dalam bentuk dukungan anggaran dan kebijakan strategis yang membantu kota ini menangani tantangan besar akibat perpindahan IKN.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qodri, menegaskan pentingnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pembangunan Industri Kota Balikpapan 2024–2044 dalam mempercepat pemerataan dan penyebaran industri di Balikpapan.

Hal ini dinilai strategis untuk mendukung perkembangan ekonomi kota, terutama di sektor jasa dan perdagangan. "Untuk mempercepat pemerataan industri, diperlukan infrastruktur yang memadai agar tercipta lingkungan hidup yang baik sekaligus mendorong sektor pendukung seperti jasa dan perdagangan," ujar Alwi usai Rapat Paripurna pada Senin (18/11/2024).

Meskipun saat ini Balikpapan dikenal sebagai kota jasa, Alwi optimis bahwa kota ini memiliki potensi untuk berkembang menjadi kota industri. Salah satu faktor pendukungnya adalah kedekatan geografis Balikpapan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). "Dengan adanya IKN, Balikpapan memiliki peluang besar untuk menjadi kota industri. Manfaatnya sangat luas, termasuk pengurangan angka pengangguran," jelasnya.

Dalam konteks pembangunan, Alwi menyampaikan bahwa Balikpapan saat ini sedang berbenah, terutama dalam memperbaiki infrastruktur. Meski demikian, kritik dan masukan dari masyarakat tetap diterima sebagai bagian dari proses perbaikan. "Kritik itu wajar. Tujuannya agar kota ini semakin baik. Namun, sebagai penyangga IKN, Balikpapan masih menghadapi kendala karena belum ada peningkatan signifikan yang dirasakan," katanya.

Menurut Alwi, hingga saat ini belum ada bantuan konkret dari pemerintah pusat untuk mendukung peran Balikpapan sebagai penyangga IKN. Akibatnya, seluruh pembiayaan pembangunan masih mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Balikpapan. "Ibaratnya, kami diminta bergerak cepat, tapi sumber daya masih terbatas. Bahkan, kami belum mengetahui secara pasti jumlah pendatang dari luar daerah yang datang untuk bekerja di IKN maupun proyek RDMP Pertamina," tambahnya.

Alwi berharap, dengan adanya Raperda ini, pembangunan industri di Balikpapan dapat lebih terarah dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, sekaligus menguatkan posisi kota ini sebagai mitra strategis IKN di masa depan.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan pada Senin (18/11/2024).

Pertemuan yang berlangsung di kantor DPRD tersebut menjadi ajang membangun komunikasi antara Komisi II dengan jajaran baru BPPDRD. Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, yang akrab disapa Adi, menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan langkah awal dalam menjalin kerja sama yang lebih erat.

"Ini merupakan RDP pertama kami dengan BPPDRD. Selain bersilaturahmi, kami juga memanfaatkan momen ini untuk membahas isu-isu strategis terkait pendapatan asli daerah (PAD)," ujar Adi.

Dalam rapat, Komisi II memberikan perhatian khusus pada pengumpulan data terkait wajib pajak (WP). Adi menegaskan bahwa data tersebut penting untuk mengevaluasi kepatuhan WP dalam membayar pajak. "Kami meminta data wajib pajak, terutama dari periode 2024 hingga 2025. Hal ini akan membantu kami mengidentifikasi WP yang patuh dan yang masih menunggak," jelasnya.

Adi menambahkan bahwa setelah data diperoleh, pihaknya akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap WP yang menunggak. Langkah ini diharapkan dapat menjadi bentuk pengawasan yang efektif. Selain itu, Komisi II juga akan mengevaluasi capaian pajak yang sudah diraih serta menggali potensi pajak yang belum optimal. "Kami akan melihat mana pajak yang sudah tercapai dan potensi yang belum tergali. Untuk itu, kami meminta data serta perkembangan terkini dari BPPDRD," tambahnya.

Selain soal data, Adi menekankan pentingnya keterbukaan dan sinergi antara BPPDRD dan Komisi II. Menurutnya, kolaborasi yang baik akan membuka peluang untuk menggali potensi PAD lebih maksimal. "Kami berharap tidak ada saling menutup informasi. Keterbukaan sangat penting untuk memaksimalkan pengelolaan pajak," tegas Adi.

Adi optimistis, melalui sinergi dan pengelolaan pajak yang transparan, pendapatan daerah dapat ditingkatkan secara signifikan. Upaya ini juga bertujuan memastikan WP menjalankan kewajibannya sesuai aturan yang berlaku, sehingga pembangunan Balikpapan bisa terus berkelanjutan.

Langkah strategis yang diambil Komisi II ini diharapkan mampu mendukung pengelolaan pajak daerah secara efektif, berkeadilan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Balikpapan.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Komisi IV DPRD Balikpapan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Balikpapan, Senin (18/11/2024). Rapat yang berlangsung di ruang kerja Komisi IV ini menjadi ajang perkenalan sekaligus pembahasan sejumlah isu terkait pelayanan kesehatan dan pembangunan infrastruktur kesehatan.

Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menyebutkan bahwa ini merupakan pertemuan pertama antara pihaknya dengan Dinkes sebagai mitra kerja. "RDP ini baru pertama kali dengan Dinkes. Sebagai mitra, kita perlu saling mengenal dan melihat capaian serapan anggaran, program yang berjalan, serta proyeksi untuk tahun 2025," ungkap Gasali.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV juga membahas kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Salah satu topik utama yang dibahas adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, program unggulan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.

Menurut Gasali, Komisi IV perlu menyelaraskan langkah bersama Dinkes agar dapat menjawab berbagai pertanyaan masyarakat terkait pelayanan kesehatan yang lebih baik. Selain itu, agenda penting lainnya adalah pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat dan Balikpapan Timur. Gasali mengungkapkan rencana kunjungan lapangan untuk memantau langsung progres pembangunan fisik rumah sakit di Balikpapan Barat. “Insyaallah, kami akan jadwalkan kunjungan lapangan untuk memastikan proses pengerjaan fisiknya berjalan baik,” ujarnya.

Sementara itu, pembangunan fisik rumah sakit di Balikpapan Timur dipastikan akan dimulai pada 2025. Gasali berharap, kedua rumah sakit tersebut dapat menjadi solusi atas kebutuhan sarana kesehatan yang representatif di kedua wilayah. “Saat ini, wilayah Balikpapan Timur belum memiliki rumah sakit yang memadai.

Meski ada puskesmas atau rumah sakit swasta, pelayanannya masih terbatas, baik dari segi alat maupun fasilitas,” jelasnya. Ia menambahkan, kehadiran rumah sakit pemerintah ini diharapkan mampu meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat Balikpapan Timur dan Barat.

"Semoga keberadaan rumah sakit ini menjadi solusi nyata dalam pelayanan kesehatan masyarakat," tutup Gasali.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah dalam memperkuat ketahanan keluarga sebagai pondasi kehidupan bermasyarakat. Pernyataan ini disampaikan dalam Dialog Warga sekaligus Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketahanan Keluarga, yang berlangsung Minggu, 17 November 2024.

Menurut Budiono, keluarga sebagai unit sosial terkecil memiliki peran krusial dalam pembentukan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan pengembangan ketahanan keluarga untuk menciptakan hubungan harmonis. "Tujuan kami bukan untuk mengintervensi, tetapi mendorong terciptanya kedekatan antar anggota keluarga," jelasnya saat diwawancarai pada Senin (18/11/2024).

Perda tersebut mengatur berbagai aspek untuk mengoptimalkan fungsi keluarga sebagai lingkungan utama dalam pemenuhan hak-hak anak. Budiono menyoroti bahwa keluarga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin hak anak, seperti hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, serta partisipasi tanpa adanya kekerasan atau perundungan.

"Melalui perda ini, masyarakat diingatkan mengenai pentingnya akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak. Hal ini bertujuan agar anak-anak dapat tumbuh di lingkungan yang sehat dan aman," terangnya.

Salah satu poin penting dalam Perda Nomor 2 Tahun 2024 adalah kewajiban calon pasangan menikah untuk mengikuti bimbingan atau konseling dari lembaga berwenang. Langkah ini diharapkan dapat membantu calon pengantin mempersiapkan diri dalam membangun rumah tangga yang tangguh dan harmonis.

Budiono juga berharap sosialisasi perda ini terus digencarkan agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya ketahanan keluarga. "Dengan adanya perda ini, kami berharap tidak ada lagi kasus kekerasan, perundungan, atau eksploitasi anak. Selain itu, tingkat perceraian diharapkan menurun, sehingga rumah tangga menjadi lebih kokoh," tambahnya.

Melalui implementasi Perda Ketahanan Keluarga, Budiono optimis bahwa masyarakat Kota Balikpapan dapat membangun keluarga yang sehat, harmonis, dan tangguh. Ia pun mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan perda ini demi masa depan generasi yang lebih baik.

"Dengan kesadaran kolektif ini, kita dapat menciptakan keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, sekaligus menguatkan pondasi bangsa," pungkasnya.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Sidang paripurna DPRD Kota Balikpapan yang membahas pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 menjadi momen bagi Fraksi Gabungan PKS dan PPP untuk menyoroti permasalahan banjir yang masih menjadi keluhan utama masyarakat.

Melalui juru bicaranya, Jafar Sidik, fraksi ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas infrastruktur untuk mengatasi masalah tersebut. Menurut Jafar, perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur harus dievaluasi secara menyeluruh agar lebih efektif. Ia mencontohkan proyek pembangunan tanggul di sekitar Hotel Zurich yang ternyata tidak memberikan hasil optimal. “Proyek ini tidak sepenuhnya berhasil mengatasi banjir, bahkan memperburuk kondisi di beberapa wilayah,” ungkapnya dalam sidang pada Senin (18/11/2024).

Warga RT 1, 2, 3, dan 4 di sekitar lokasi tersebut mengeluhkan bahwa setiap hujan turun selama satu jam saja, air meluap hingga masuk ke ruang keluarga. Warga pun meminta agar tanggul dibuka untuk mengurangi genangan air yang semakin parah.

Merespons kondisi tersebut, Fraksi Gabungan PKS dan PPP meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera melakukan kajian ulang terhadap desain dan efektivitas tanggul tersebut. Mereka juga mendorong pemerintah kota untuk memprioritaskan pembangunan sistem drainase yang lebih komprehensif, terutama di wilayah rawan banjir. “Drainase yang memadai akan secara signifikan mengurangi genangan air dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Jafar.

Selain itu, fraksi ini menyoroti pentingnya alokasi anggaran yang cukup untuk proyek-proyek strategis. Mereka mengusulkan agar APBD 2025 benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, tidak hanya terkait drainase, tetapi juga pembangunan jalan, pemukiman, dan penyediaan air bersih.

Melalui sinergi antara DPRD dan pemerintah, Fraksi Gabungan PKS dan PPP optimistis tantangan infrastruktur, termasuk banjir, dapat diatasi dengan lebih baik. “Kami berharap pemerintah kota menunjukkan komitmen nyata untuk menjawab aspirasi masyarakat Balikpapan,” tutup Jafar.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan meminta peningkatan pelayanan air bersih di wilayah tersebut, seiring perannya sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qodri, menyoroti pentingnya pengelolaan yang lebih baik oleh Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) untuk mengatasi keluhan masyarakat. "Dulu pelayanan air bersih lebih mudah dirasakan warga Balikpapan. Namun kini, dengan meningkatnya jumlah pendatang yang bekerja dan menetap, kebutuhan air bersih pun meningkat," kata Alwi usai rapat paripurna, Senin (18/11/2024).

Ia menjelaskan, ketersediaan bahan baku air yang masih kurang menjadi salah satu penyebab utama masalah ini. DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen menjadikan penyediaan air bersih sebagai prioritas, mengingat air merupakan kebutuhan dasar masyarakat. “Setiap orang tentu menginginkan air berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari di rumah,” tambahnya.

Selain keterbatasan pasokan air, Alwi juga menyoroti keluhan masyarakat terkait pembayaran layanan air PDAM yang dirasa belum sebanding dengan pelayanannya. Ia meminta PTMB segera mencari solusi konkret untuk mengatasi persoalan ini, termasuk meningkatkan kapasitas distribusi dan mengelola sumber daya dengan lebih optimal.

Saat ini, PTMB sedang melakukan penggantian pipa transmisi sepanjang dua kilometer, yang diharapkan selesai pada akhir November 2024. Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis untuk memperbaiki distribusi air bersih. "Kami berharap pergantian pipa transmisi ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan air bersih di Balikpapan. Dengan begitu, masyarakat tidak lagi merasa terbebani oleh permasalahan yang selama ini ada," tutup Alwi.

Peningkatan layanan air bersih ini menjadi bagian dari langkah Balikpapan untuk mendukung pembangunan IKN sekaligus menjaga kesejahteraan warganya. DPRD terus mendorong agar penyediaan air bersih mendapat perhatian serius dari semua pihak terkait.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Fraksi Gabungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan pandangannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun 2025.

Dalam pandangan yang disampaikan Jafar Sidik selaku juru bicara, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp3,58 triliun. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menyumbang Rp1,3 triliun, atau sekitar 36 persen dari total pendapatan.

Fraksi Gabungan PKS dan PPP optimistis bahwa target PAD dapat ditingkatkan, khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). "Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintah kota akan menerima 66 persen dari penerimaan PKB dan BBNKB mulai tahun 2025," ungkap Jafar pada Senin (18/11/2024).

Namun, Jafar menekankan pentingnya kajian mendalam untuk memastikan optimalisasi potensi pendapatan dari sektor tersebut. Salah satu tantangan utama adalah banyaknya kendaraan luar daerah yang tetap menggunakan plat nomor asal, meski beroperasi di Balikpapan.

Kendaraan ini memanfaatkan infrastruktur kota dan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), tetapi tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Untuk mengatasi masalah ini, Fraksi Gabungan PKS dan PPP mengusulkan regulasi yang mendorong kendaraan luar daerah beralih ke plat nomor Balikpapan. Langkah ini diyakini dapat memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di kota tersebut.

Selain itu, fraksi ini juga meminta penjelasan pemerintah kota mengenai target pendapatan transfer sebesar Rp2,28 triliun, yang mengalami penurunan 9,42 persen dibanding perubahan APBD 2024. Menurut Jafar, hal ini perlu diklarifikasi, mengingat Balikpapan memiliki peran strategis sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN).

Fraksi Gabungan PKS dan PPP menegaskan pentingnya pemerintah kota mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah untuk mendukung kemandirian fiskal. "Dengan langkah strategis, diharapkan Balikpapan dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur dan pelayanan publik secara lebih maksimal," tutup Jafar.

(ADV/J)