SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Rencana kunjungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) ke kawasan wisata Bukit Pringgondani, Gunung Binjai, Kelurahan Tritip, Balikpapan Timur, pada November 2025 mendatang disambut positif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan.
Momen tersebut diharapkan menjadi titik awal bagi percepatan pengembangan pariwisata serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan tersebut. Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Suriani, mengungkapkan bahwa pihaknya telah turun langsung meninjau lokasi sebagai langkah awal memastikan kesiapan daerah dalam menyambut kedatangan tamu kementerian.
“Pelaku UMKM di Bukit Pringgondani sudah mendapatkan informasi terkait rencana kunjungan ini. Karena itu, kami mengimbau agar persiapan dilakukan secara maksimal, terutama dalam hal perbaikan infrastruktur jalan menuju kawasan wisata,” ujarnya, Senin (20/10/2025).
Suriani menjelaskan, akses menuju Bukit Pringgondani masih menjadi kendala utama. Sebagian jalur masih sempit dan belum seluruhnya beraspal, sehingga menyulitkan kendaraan besar seperti bus wisata untuk melintas. “Jalur lewat RT 15 sebenarnya sudah diaspal, tapi mendekati lokasi utama masih berbatu.
Kami berharap pemerintah melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) dapat melakukan pelebaran sekaligus pengaspalan agar pengunjung merasa nyaman saat berkunjung,” jelasnya.
Selain infrastruktur, Suriani juga menyoroti pentingnya menjaga identitas lokal yang menjadi daya tarik utama kawasan tersebut. Menurutnya, penataan kawasan wisata tidak boleh menghilangkan nuansa pedesaan yang telah menjadi ciri khas Bukit Pringgondani. “Kami berharap konsep alami dan kearifan lokal tetap dipertahankan. Jangan sampai penataan yang terlalu modern justru menghilangkan keunikan yang membuat wisata ini berbeda dari tempat lain,” tegasnya.
Ia menambahkan, kunjungan Kemenparekraf nantinya diharapkan tidak hanya sebatas seremonial, tetapi membawa hasil konkret berupa dukungan untuk peningkatan infrastruktur dan pembinaan pelaku UMKM.
“Selama ini, pengembangan kawasan masih terkendala anggaran. Kalau hanya mengandalkan APBD cukup berat karena adanya efisiensi belanja daerah. Semoga setelah melihat langsung kondisi lapangan, kementerian dapat membantu melalui program dukungan teknis atau bantuan pembangunan,” tutupnya.
(ADV/DPRD Balikpapan)