DISKOMINFO

 

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Warga Kota Balikpapan kini memiliki lebih banyak pilihan untuk menunaikan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selain datang langsung ke kanal pelayanan, pembayaran juga dapat dilakukan secara digital melalui aplikasi Kontengan maupun memanfaatkan layanan mobil keliling yang disiapkan pemerintah. 

Kemudahan tersebut diberikan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan bersamaan dengan program penghapusan denda PBB untuk tunggakan tahun 2022 hingga 2025.

Plt BPPDRD Balikpapan Irfan Taufik menjelaskan, aplikasi Kontengan menyediakan mekanisme pembayaran yang disesuaikan dengan besaran transaksi. Wajib pajak cukup menyiapkan Nomor Objek Pajak (NOP) untuk mengakses layanan tersebut. Untuk tagihan PBB dengan nominal di bawah Rp10 juta, pembayaran dapat dilakukan menggunakan fitur barcode. Setelah NOP dimasukkan, sistem akan menampilkan barcode berikut jumlah tagihan yang harus dibayarkan.

“Pembayaran yang pertama, jika pembayaran itu di bawah Rp10 juta, maka bisa menggunakan pembayaran melalui barcode,” ujar Irfan, Kamis (3/9/2026).

Barcode yang muncul kemudian dapat dipindai untuk menyelesaikan transaksi. Setelah pembayaran berhasil, bukti transaksi juga dapat diperoleh melalui sistem tersebut. Sementara bagi masyarakat dengan nilai pembayaran PBB di atas Rp10 juta, BPPDRD menyediakan fitur e-payment.

Mekanismenya tetap menggunakan NOP sebagai dasar untuk menampilkan tagihan yang harus dibayarkan. Selain layanan berbasis digital, BPPDRD juga menyiapkan mobil keliling sebagai alternatif pelayanan langsung. Armada tersebut nantinya mendatangi sejumlah lokasi yang telah ditentukan untuk mendekatkan pelayanan perpajakan kepada masyarakat.

Jadwal dan lokasi pelayanan mobil keliling akan diinformasikan kepada masyarakat sehingga wajib pajak dapat menyesuaikan waktu pembayaran. Irfan berharap berbagai pilihan pelayanan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat, terutama selama masa relaksasi masih berlangsung.

Wajib pajak yang menyelesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 akan mendapatkan penghapusan denda atas tunggakan PBB periode 2022-2025. Dengan pilihan pembayaran digital dan pelayanan bergerak, pemerintah berharap proses pelunasan pajak menjadi lebih mudah sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban daerah.

(ADV/J/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan memberikan keringanan bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Denda atas tunggakan pajak untuk periode 2022 hingga 2025 dihapuskan bagi wajib pajak yang melunasi kewajibannya hingga 30 September 2026.

Dengan kebijakan ini, masyarakat cukup membayar pokok tunggakan tanpa dikenai denda untuk empat tahun pajak tersebut. Plt Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan Irfan Taufik mengatakan, penghapusan denda berlaku untuk tunggakan PBB tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025.

“Kalau dibayar pada tahun 2026, maka denda itu dihapuskan,” kata Irfan, Kamis (3/9/2026).

Menurutnya, program relaksasi ini menjadi kesempatan bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya tanpa terbebani akumulasi denda. Total nilai denda yang dihapus melalui program tersebut mencapai lebih dari Rp100 juta. BPPDRD menetapkan 30 September 2026 sebagai batas akhir pemanfaatan relaksasi.

Masyarakat yang masih memiliki tunggakan diimbau segera melakukan pembayaran sebelum program berakhir. Kebijakan ini diharapkan turut mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah. Berdasarkan data BPPDRD, realisasi pendapatan daerah Kota Balikpapan pada tahun anggaran 2026 baru mencapai Rp623.243.858.432 atau 46,6 persen dari target Rp1.337.181.425.858. Khusus sektor PBB, penerimaan yang terkumpul tercatat Rp74.910.737.722 atau 22,6 persen dari target Rp331.847.525.858.

Capaian tersebut menjadi yang terendah dibandingkan sejumlah sektor pendapatan daerah lainnya. Karena itu, peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB menjadi salah satu hal yang perlu didorong. Sebagai perbandingan, penerimaan Pajak Reklame telah melampaui target. Realisasinya mencapai 106,6 persen atau Rp17.056.415.840 dari target Rp16 miliar. Irfan kembali mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan program penghapusan denda tersebut.

Wajib pajak cukup melunasi tunggakan sebelum batas waktu yang ditentukan untuk mendapatkan keringanan. “Jadi, ini adalah kesempatan yang luar biasa menurut saya. Sebelum tanggal 30 September, pembayaran bisa dilakukan dan terbebas dari denda,” pungkasnya.

(ADV/J/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Mengenalkan aturan keselamatan di jalan kepada anak-anak tidak harus dilakukan melalui pembelajaran di dalam kelas. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan memilih pendekatan yang lebih interaktif dengan mengajak peserta didik TK Ekadyasa belajar langsung di Taman Lalu Lintas Sepinggan, Balikpapan Selatan, Rabu (2/9/2026).

Dalam kegiatan tersebut, anak-anak mendapatkan pemahaman dasar mengenai keselamatan saat berada di jalan. Mereka diperkenalkan dengan berbagai rambu lalu lintas, cara menyeberang yang benar, hingga pentingnya menjaga sikap tertib sebagai pengguna jalan.

Materi diberikan dengan konsep belajar sambil bermain. Cara ini diterapkan agar anak-anak lebih mudah memahami pesan keselamatan sekaligus tidak merasa jenuh selama mengikuti kegiatan.

Kepala Dishub Kota Balikpapan, Muhammad Fadli Fathurrahman, mengatakan pengenalan aturan lalu lintas sejak usia dini penting untuk membentuk kebiasaan anak ketika nantinya beraktivitas di jalan. Menurutnya, pembelajaran secara langsung memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan sekadar menerima materi secara teori.

“Edukasi ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk membangun budaya keselamatan lalu lintas sejak usia dini. Harapannya, pengetahuan yang diberikan dapat menjadi bekal bagi anak-anak ketika mereka beraktivitas di jalan,” kata Fadli.

Ia menambahkan, pembentukan perilaku tertib berlalu lintas tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah. Orang tua, sekolah dan lingkungan juga memiliki peran penting dalam membiasakan anak menerapkan perilaku aman ketika berada di jalan. Karena itu, Fadli berharap kegiatan edukasi serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Pesan keselamatan yang diberikan sejak kecil diharapkan tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi berkembang menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

“Anak-anak perlu dikenalkan sejak dini bahwa keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama. Dengan edukasi yang dilakukan secara terus-menerus, kami berharap lahir generasi yang lebih peduli dan sadar terhadap keselamatan berlalu lintas,” pungkasnya.

(ADV/J/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com,  BALIKPAPAN – Pembangunan depo angkutan barang di Kilometer 13 tidak hanya diarahkan untuk menertibkan kendaraan berat yang selama ini kerap parkir sembarangan. Pemerintah Kota Balikpapan juga melihat fasilitas tersebut sebagai peluang menciptakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) baru.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan, Muhammad Fadli Pathurrahman, mengatakan depo Km 13 disiapkan sebagai bagian dari penataan pergerakan kendaraan berat, terutama yang beraktivitas di wilayah utara Balikpapan. Keberadaan depo diharapkan membuat kendaraan barang memiliki lokasi khusus untuk berhenti dan menunggu, sehingga tidak lagi menggunakan badan jalan maupun kawasan yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas.

“Depo ini nanti menjadi salah satu solusi untuk menghindari dan mengurangi aktivitas parkir liar kendaraan besar yang berada di wilayah utara,” ujar Fadli, Kamis (27/8/2026).

Menurutnya, salah satu penyebab kendaraan berat berhenti cukup lama di wilayah utara adalah menunggu antrean pengisian bahan bakar minyak (BBM). Ketika kendaraan menumpuk pada jam sibuk, kondisi tersebut dapat berdampak terhadap arus lalu lintas. Dishub pun telah berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mengatur waktu tunggu dan pengisian BBM.

Langkah ini dilakukan agar antrean kendaraan berat tidak semakin memperparah kepadatan lalu lintas. Dari sisi pembangunan, pekerjaan depo yang mendapat alokasi sekitar Rp10 miliar melalui APBD murni 2026 telah mencapai 100 persen. Namun, pembangunan secara keseluruhan masih membutuhkan anggaran lanjutan.

Berdasarkan kajian bisnis, total kebutuhan pembangunan fasilitas tersebut diperkirakan mencapai Rp174 miliar. Depo nantinya tidak hanya menyediakan area parkir, tetapi juga tempat peti kemas, fasilitas pergantian kendaraan besar ke kendaraan yang lebih kecil, serta tempat penginapan bagi kendaraan dan sopir.

Pemkot juga mengusulkan pembangunan SPBU khusus kendaraan berat di kawasan tersebut. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mengurangi kebutuhan truk masuk ke kawasan kota hanya untuk mengisi BBM. Di balik fungsi penataan lalu lintas, depo juga menyimpan potensi ekonomi.

Kajian Dishub memperkirakan fasilitas itu mampu memberikan kontribusi sekitar Rp100 miliar per tahun terhadap PAD setelah beroperasi optimal.

“Ketika depo itu sudah fungsional, bukan hanya mengurangi parkir liar dan kemacetan, tetapi juga akan menambah sumber PAD baru,” kata Fadli.

Dengan konsep tersebut, depo Km 13 diproyeksikan menjadi simpul baru angkutan barang yang mampu menata lalu lintas kendaraan berat sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi Balikpapan.

(ADV/J/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan seiring kondisi cuaca yang semakin kering. Meski demikian, kesiapan armada pemadam kebakaran dipastikan masih mencukupi untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran di sejumlah wilayah.

Kepala Pelaksana BPBD Balikpapan, Usman Ali, mengatakan kekuatan penanganan kebakaran saat ini ditopang armada yang ditempatkan pada enam sektor dan dua pos. Selain itu, terdapat dua unit dari komando yang dapat mendukung penanganan ketika dibutuhkan. Kesiapsiagaan tersebut juga diperkuat dengan keterlibatan personel TNI dan Polri.

Sinergi lintas unsur dinilai penting untuk mempercepat respons apabila terjadi kebakaran, khususnya di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

“Untuk armada saat ini masih memadai. Kita memiliki enam sektor ditambah dua pos dan dua unit dari komando. Kami juga mendapat dukungan TNI-Polri, sehingga masih cukup untuk penanganan di lapangan,” kata Usman, Kamis (27/8/2026).

Namun, ketersediaan armada bukan berarti potensi kebakaran dapat diabaikan. BPBD mengingatkan kondisi lahan yang mengering akibat paparan sinar matahari membuat vegetasi dan material tertentu lebih mudah terbakar.

Masyarakat pun diminta meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas yang dapat menjadi pemicu kebakaran. Terutama ketika berada di kawasan yang dipenuhi semak, pepohonan, maupun material yang mudah tersulut api.

“Kami tetap mengimbau masyarakat untuk waspada dan berhati-hati. Saat ini kondisi kita sedang kering karena material banyak terkena panas matahari, sehingga lebih mudah terbakar,” ujarnya.

Usman juga mengajak media massa mengambil peran dalam menyampaikan edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, informasi mengenai langkah pencegahan perlu terus disebarluaskan agar kewaspadaan tidak hanya dilakukan ketika kebakaran sudah terjadi.

“Kami juga meminta teman-teman wartawan membantu memberikan informasi kepada masyarakat agar bersama-sama mengantisipasi terjadinya kebakaran,” tutur Usman.

Sementara dari sisi peralatan, BPBD memastikan perlengkapan utama pemadam masih berada dalam kondisi cukup untuk menunjang operasional. Kendati demikian, sejumlah peralatan pendukung membutuhkan perhatian untuk dilakukan peremajaan. “Untuk peremajaan alat-alat pemadam, nanti kami koordinasikan kembali dengan pimpinan.

Untuk saat ini, peralatan utama masih dalam kategori cukup, hanya beberapa peralatan pendukung yang perlu menjadi perhatian,” jelasnya. BPBD Balikpapan memastikan kesiapsiagaan akan terus dijaga. Kondisi cuaca kering menjadi alasan bagi seluruh pihak untuk memperkuat pencegahan agar potensi kebakaran dapat ditekan sejak dini.

(ADV/J/Diskominfo Bpp)