DISKOMINFO

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Sampah organik dari rumah tangga dan sejumlah toko di Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, tidak seluruhnya berakhir di tempat pembuangan sementara (TPS). Sebagian diolah melalui Rumah Budidaya Maggot dan dikembangkan menjadi sumber pakan untuk ikan serta ternak.

Lurah Prapatan Reza Dipa Pradeka mengatakan, rumah budidaya tersebut menjadi salah satu cara mengurangi sampah sekaligus mengenalkan pengelolaan sampah kepada masyarakat. Warga dan toko di sekitar Jalan Prapatan dapat menyerahkan sampah organik untuk dimanfaatkan dalam proses budidaya. Sampah yang terkumpul kemudian diberikan kepada larva lalat Black Soldier Fly (BSF) atau maggot.

Setelah berkembang, maggot dimanfaatkan sebagai pakan ikan, ayam petelur, maupun ayam kampung yang turut dikembangkan di lokasi tersebut.

“Yang biasanya dianggap tidak bernilai kita coba olah supaya menghasilkan. Sampah organik itu kita berikan ke maggot, kemudian maggot bisa dimanfaatkan untuk pakan ikan dan ayam,” kata Reza, Senin (21/9/2026).

Menurut Reza, kegiatan yang mulai berjalan sejak awal 2026 itu tidak berhenti pada produksi maggot. Rumah budidaya tersebut juga mengembangkan ikan dan unggas. Hasil berupa ikan dan telur nantinya dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Selain itu, sisa media budidaya maggot atau kasgot dimanfaatkan sebagai pupuk organik.

Pupuk tersebut digunakan kader PKK untuk mendukung penanaman tanaman obat keluarga (toga) di sejumlah titik di wilayah Prapatan. Reza menjelaskan, konsep tersebut dibuat agar pengolahan sampah membentuk siklus yang saling berkaitan. Sampah organik dimanfaatkan sebagai pakan maggot, kemudian maggot menjadi pakan ikan dan ayam.

Dari proses itu dihasilkan ikan dan telur, sementara sisa budidayanya dapat digunakan sebagai pupuk. Ia menilai pola tersebut cukup sesuai diterapkan di kawasan perkotaan karena tidak membutuhkan lahan luas.

Ke depan, Kelurahan Prapatan berencana memperluas keterlibatan warga agar lebih banyak sampah organik dapat dipilah dan diolah.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya membuang sampah, tetapi mulai memilah. Kalau dipilah, sebagian bisa diolah dan memiliki nilai tambah,” ujarnya.

(ADV/J/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLiKA.comBALIKPAPAN — Masyarakat Kota Balikpapan yang belum terdata dalam program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital masih memiliki kesempatan untuk melakukan pendaftaran. Pemerintah Kota Balikpapan memperpanjang masa pendaftaran yang sebelumnya berakhir pada 31 Agustus 2026 hingga akhir tahun.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Balikpapan, Arfianysah, mengatakan perpanjangan tersebut diberikan agar warga yang membutuhkan dapat memperbarui maupun memasukkan data kondisi sosial ekonominya. Menurutnya, pendaftaran yang semula masuk dalam Siklus 1 kini dilanjutkan melalui Siklus 2. Data tersebut nantinya menjadi salah satu dasar dalam proses penyaluran bantuan sosial pada 2027.

“Pendaftaran yang sebelumnya masuk Siklus 1 sampai 31 Agustus diperpanjang menjadi Siklus 2 hingga akhir tahun. Artinya, kesempatan masyarakat untuk mendaftar masih terbuka,” kata Arfianysah, Jumat (18/9/2026).

Dinsos juga meminta perangkat wilayah, mulai dari RT, kelurahan hingga kecamatan, aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat. Warga yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran dapat memperoleh pendampingan melalui agen Perlinsos di kelurahan maupun kecamatan. Pendampingan terutama diperlukan bagi warga lanjut usia serta masyarakat yang belum terbiasa menggunakan perangkat dan layanan digital.

Arfianysah menyebut masih terdapat warga yang belum memahami bahwa Perlinsos Digital berbeda dengan layanan digital kependudukan. Bahkan, ada warga yang mengira proses perekaman atau foto untuk Identitas Kependudukan Digital (IKD) sekaligus merupakan pendaftaran Perlinsos.

“Masih ada warga yang mengira proses foto untuk IKD sudah termasuk pendaftaran Perlinsos. Padahal keduanya berbeda. Ini menunjukkan sosialisasi dan pendampingan di tingkat kelurahan sampai RT masih perlu diperkuat,” ujarnya.

Selain pendaftaran baru, pembaruan data juga diperlukan apabila terjadi perubahan kondisi keluarga. Dinsos meminta masyarakat pada kelompok desil 1 hingga desil 5 yang masih membutuhkan bantuan memastikan datanya sesuai dengan kondisi terkini. Perubahan kondisi tersebut, misalnya, dapat terjadi ketika salah satu anggota keluarga yang menjadi kepala rumah tangga meninggal dunia sehingga memengaruhi kondisi ekonomi keluarga.

Arfianysah menegaskan, terdaftar dalam Perlinsos tidak otomatis berarti seseorang menjadi penerima bantuan. Hasil penilaian tetap menentukan kelayakan. Jika warga dinyatakan tidak layak, alasan penilaian dapat dilihat melalui aplikasi dan warga memiliki kesempatan mengajukan sanggahan apabila terdapat kekeliruan.

“Data pada akhirnya kembali kepada warga. Digitalisasi ini diharapkan membuat masyarakat bisa mendata dan memperbarui kondisinya sendiri, dengan pendampingan jika memang diperlukan,” pungkasnya.

(ADV/J/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Praktik pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk kembali dijual secara eceran menjadi perhatian Pemerintah Kota Balikpapan di tengah antrean panjang yang terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Satpol PP Balikpapan meningkatkan pengawasan untuk mencegah BBM subsidi yang semestinya digunakan masyarakat justru dibeli dalam jumlah tertentu dan kemudian diedarkan kembali melalui penjualan eceran. Kepala Bidang Penegakan Satpol PP Balikpapan, Yosep Gunawan, mengatakan antrean kendaraan di SPBU tidak berdiri sendiri.

Kondisi tersebut dipengaruhi keterbatasan kuota BBM subsidi serta jumlah SPBU yang menyediakan layanan BBM bersubsidi. Menurutnya, tidak semua SPBU di Balikpapan melayani BBM subsidi. Akibatnya, kendaraan cenderung terkonsentrasi pada SPBU tertentu sehingga antrean menjadi lebih panjang.

“Selain persoalan kuota, ada juga SPBU yang tidak melayani BBM subsidi. Di sisi lain, kami menemukan adanya praktik pengetapan, yaitu membeli BBM di SPBU kemudian menjualnya kembali secara eceran,” kata Yosep, Kamis (17/9/2026).

Ia menyebut Pemerintah Kota Balikpapan sebenarnya telah mengusulkan penambahan kuota BBM subsidi kepada pemerintah pusat. Namun, selama persoalan pasokan belum sepenuhnya teratasi, pengawasan terhadap distribusi di lapangan tetap diperlukan.

Penertiban tersebut juga menjadi respons atas aspirasi masyarakat. Sejumlah elemen, termasuk Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Balikpapan dan pengemudi angkutan, menyampaikan keluhan mengenai antrean BBM sekaligus meminta praktik penjualan kembali BBM subsidi ditindak.

Yosep mengatakan penanganan dilakukan secara bertahap. Satpol PP terlebih dahulu mengedepankan penegakan Perda melalui pembinaan dan pemberian sanksi administratif kepada pelanggar.

“Penanganannya kami mulai dengan penegakan Perda dan pembinaan. Kami memberikan pemahaman bahwa BBM subsidi bukan untuk diperjualbelikan kembali,” ujarnya.

Dalam pengawasan tersebut, petugas juga menemukan pupuk bersubsidi di kawasan Kilometer 7. Pemilik mengaku pupuk tersebut digunakan untuk kebutuhan sendiri. Atas temuan itu, petugas memberikan edukasi tanpa melanjutkan penindakan.

Satpol PP berharap pengawasan dapat mendorong penggunaan BBM subsidi sesuai peruntukannya sehingga distribusinya lebih tepat sasaran dan antrean di SPBU dapat berkurang.

(ADV/J/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Musim kemarau yang masih berlangsung di Kota Balikpapan turut menjadi perhatian Dinas Kesehatan (Dinkes), menyusul meningkatnya kasus diare akut yang terpantau dalam beberapa pekan terakhir.

Berdasarkan pemantauan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR), sebanyak 524 kasus diare akut tercatat pada minggu ke-34 tahun 2026. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dalam lima minggu terakhir dan meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 466 kasus.

Secara jumlah kasus, Balikpapan juga mencatat angka tertinggi dibandingkan daerah lain di Kalimantan Timur pada periode tersebut. Kondisi ini membuat Dinkes meminta fasilitas pelayanan kesehatan dan seluruh unsur terkait meningkatkan kewaspadaan. Imbauan tersebut dituangkan melalui Surat Edaran Nomor 400.7.8/2600/DINKES tertanggal 14 September 2026.

Kepala Dinkes Balikpapan Alwiati mengatakan, perhatian khusus perlu diberikan terhadap ketersediaan air bersih. Berkurangnya pasokan air perpipaan selama kemarau dapat membuat masyarakat menggunakan sumber air alternatif yang kualitas dan kebersihannya perlu diperhatikan.

“Keterbatasan ketersediaan air bersih perpipaan dapat mendorong perubahan sumber air yang digunakan masyarakat dan berpotensi memengaruhi higiene, sanitasi, pengolahan air minum, serta keamanan pangan,” kata Alwiati, Kamis (17/9/2026).

Namun, Dinkes tidak serta-merta mengaitkan peningkatan kasus dengan faktor iklim. Pencegahan dan penanganan tetap membutuhkan keterlibatan berbagai sektor untuk mengantisipasi lonjakan kasus serta menghindari kemungkinan terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB).

Pemetaan puskesmas menunjukkan Klandasan Ilir menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, yakni 33 kasus. Selanjutnya Mekar Sari 30 kasus, Karang Joang 26 kasus, Damai 23 kasus, dan Sepinggan 22 kasus. Dinkes meminta puskesmas, klinik, serta dokter praktik mandiri memperkuat pemantauan dan pelaporan melalui SKDR.

Setiap temuan kluster, kasus berat, atau indikasi KLB wajib dilaporkan maksimal dalam waktu 1x24 jam. Fasilitas kesehatan juga diminta memastikan ketersediaan Oralit, Zinc, dan cairan rehidrasi serta memberikan edukasi mengenai tanda dehidrasi dan mekanisme rujukan.

Di tingkat masyarakat, pencegahan dilakukan dengan membiasakan cuci tangan pakai sabun, menggunakan jamban sehat, serta memasak air minum hingga mendidih sebelum dikonsumsi. Pengawasan sumber air yang berpotensi tercemar juga diperkuat melalui koordinasi puskesmas, RT, kelurahan dan kecamatan

(ADV/J/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Pertumbuhan Kota Balikpapan sebagai pintu gerbang sekaligus beranda Ibu Kota Nusantara (IKN) terus meningkatkan kebutuhan terhadap hunian. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kota Balikpapan memperkuat tata kelola pembangunan perumahan agar perkembangan kawasan berlangsung tertib, sesuai aturan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Persoalan itu menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) bertema Permasalahan Sektor Perizinan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Balikpapan, Kamis (17/9/2026).

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Agus Budi Prasetyo, mengatakan meningkatnya aktivitas pembangunan perlu diimbangi sistem perizinan yang jelas, transparan, dan terintegrasi. Koordinasi antarsektor juga dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kebijakan serta mempercepat penyelesaian berbagai kendala di lapangan.

Menurutnya, kebutuhan terhadap kawasan hunian yang layak, aman, sehat, dan tertata semakin besar seiring perkembangan kota. Karena itu, pembangunan perumahan tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan kawasan, tetapi juga harus memperhatikan tata ruang, daya dukung lingkungan, aksesibilitas, serta kepentingan masyarakat.

“Perkembangan Balikpapan saat ini sangat pesat. Posisi sebagai pintu gerbang dan beranda IKN berdampak langsung terhadap kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman yang semakin besar,” kata Agus.

Dalam forum tersebut, sejumlah persoalan perizinan turut dibahas, mulai dari kesesuaian zonasi tata ruang, pengelolaan perizinan kavling, hingga pemenuhan hak konsumen. Pemkot juga menyoroti pentingnya sinkronisasi dokumen dan persyaratan teknis sebelum pembangunan dimulai.

Persyaratan itu mencakup Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), site plan, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), serta rekomendasi teknis pengendalian banjir dan sistem drainase. Agus menyebut kepastian proses perizinan diperlukan untuk memberikan perlindungan sekaligus kejelasan bagi pengembang dan masyarakat.

Hal itu termasuk penyelesaian kendala birokrasi serta sinkronisasi sistem Online Single Submission (OSS) dan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). “Standar pelayanan harus jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Selain perizinan, pemerintah memberi perhatian terhadap prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan. Pengawasan diperlukan agar fasilitas yang menjadi bagian dari kawasan permukiman dibangun sesuai ketentuan dan dapat dimanfaatkan masyarakat. Agus berharap hasil pembahasan Pokja PKP segera ditindaklanjuti perangkat daerah dan pihak terkait.

Ia menekankan pentingnya pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pembangunan selesai. “Kolaborasi, komunikasi, dan koordinasi harus diperkuat,” pungkasnya.

(ADV/J/ADV Diskominfo Balikpapan)