DISKOMINFO

SWARAREPUBLIKA.com, TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2026 terus bergerak menuju tahap akhir.

Setelah Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) P-APBD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kukar, tahapan berikutnya akan dilanjutkan melalui pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan penyampaian Nota Keuangan menjadi salah satu tahapan penting sebelum pemerintah daerah dan DPRD mencapai kesepakatan terhadap anggaran perubahan. “Alhamdulillah, hari ini tahapan proses penetapan APBD Perubahan 2026 sudah hampir memasuki tahapan akhir. Setelah ini rapat Banggar, kemudian tinggal kesepakatan,” ujar Sunggono, Selasa (29/9/2026).

Sebelum memasuki pembahasan tersebut, Pemkab Kukar telah menyampaikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Sejumlah catatan dan pertanyaan yang muncul dalam pembahasan sebelumnya telah diberikan penjelasan oleh pemerintah daerah melalui rapat paripurna. Salah satu hal yang turut dijelaskan berkaitan dengan penggunaan pinjaman jangka pendek Pemkab Kukar melalui Bankaltimtara.

Menurut Sunggono, fasilitas tersebut digunakan sebagai instrumen untuk menjaga arus kas daerah, khususnya dalam memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga pada awal tahun anggaran. “Pinjaman jangka pendek itu memang diperbolehkan sepanjang dipinjam pada tahun yang bersangkutan, dibayar pada tahun yang bersangkutan dan digunakan untuk menutupi cash flow,” jelasnya.

Sunggono menerangkan, kebutuhan pinjaman muncul karena kondisi arus kas pada awal 2026 belum mencukupi untuk menyelesaikan sejumlah kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga. Kewajiban tersebut, kata dia, termasuk dalam belanja yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. “Kewajiban penyelesaian utang kepada pihak ketiga itu merupakan belanja wajib, sama seperti belanja gaji,” terangnya.

Pemkab Kukar juga telah melakukan konsultasi dengan sejumlah lembaga untuk memastikan penggunaan fasilitas pinjaman tersebut berjalan sesuai ketentuan. Konsultasi dilakukan antara lain dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Bankaltimtara. “Ke OJK saya setidaknya dua sampai tiga kali, ke Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, juga pernah ke Kementerian Keuangan dan tentu ke Bankaltimtara,” katanya.

Selain persoalan arus kas, pembahasan P-APBD 2026 turut mencermati penyesuaian proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Sunggono menyebut terdapat perbedaan antara proyeksi awal dengan realisasi SiLPA yang tersedia. Menurutnya, proyeksi sebelumnya disusun berdasarkan asumsi sisa anggaran tahun sebelumnya.

Namun, dalam pelaksanaan terdapat sejumlah komponen belanja yang tidak terealisasi sesuai perkiraan sehingga berdampak terhadap besaran SiLPA. “Sehingga perkiraannya meleset. Dari Rp500 miliar hanya terealisasi kurang lebih Rp380 sekian. Sekitar Rp115 miliar sekian itu harus kami anggarkan kembali,” tandasnya.

Dengan penyampaian Nota Keuangan dan Raperda P-APBD yang telah dilakukan, pembahasan kini memasuki tahapan Banggar DPRD bersama TAPD. Hasil pembahasan kedua pihak selanjutnya akan menjadi dasar untuk mencapai kesepakatan dan menetapkan P-APBD Kabupaten Kukar 2026.

(ADV/Diskominfo Kukar)

SWARAREPUBLIKA.com, TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai memperketat penataan aktivitas perdagangan di Tangga Arung Square, Tenggarong. Salah satu langkah yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar ialah memastikan ratusan kios yang telah dikontrakkan benar-benar ditempati dan digunakan untuk kegiatan berjualan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperindag Kukar, Burhanuddin, mengatakan pendataan dan verifikasi saat ini mencakup sekitar 703 kios di kawasan tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk mencocokkan status kontrak dengan kondisi pemanfaatan kios di lapangan. Dari keseluruhan jumlah tersebut, sekitar 530 kios telah memiliki kontrak.

Sementara itu, kurang lebih 170 kios lainnya masih berada dalam proses penyelesaian administrasi kontrak. Burhanuddin menegaskan, keberadaan kontrak tidak serta-merta berarti kios dapat dikuasai tanpa dimanfaatkan. Pemerintah daerah ingin fasilitas yang telah disediakan tersebut digunakan sesuai dengan tujuan awalnya, yakni mendukung aktivitas perdagangan masyarakat.

“Kalau kios hanya dikuasai tetapi tidak digunakan untuk aktivitas berjualan, tentu ke depan tidak akan diperbolehkan. Kami ingin kios-kios tersebut benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya,” ujar Burhanuddin, Selasa (29/9/2026).

Verifikasi dilakukan secara bertahap dengan melihat kondisi faktual setiap kios. Data yang diperoleh nantinya akan menjadi dasar bagi Disperindag Kukar dalam melakukan evaluasi sekaligus menentukan langkah penataan terhadap kios yang tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Selain memastikan kios digunakan oleh pemegang kontrak, Disperindag Kukar juga mengingatkan bahwa fasilitas perdagangan milik pemerintah tidak dapat diperjualbelikan ataupun dialihkan secara bebas kepada pihak lain. Ketentuan tersebut menjadi salah satu aspek yang turut diperhatikan dalam proses pendataan.

Burhanuddin menyebut proses verifikasi membutuhkan waktu lantaran seluruh kios harus diperiksa secara bertahap. Pemerintah akan mengambil langkah lanjutan setelah seluruh data dan kondisi di lapangan berhasil dihimpun. Penataan kawasan juga tidak hanya menyangkut keberadaan kios. Disperindag Kukar turut menyiapkan tindak lanjut terhadap sejumlah persoalan lain di Tangga Arung Square, termasuk pengelolaan perparkiran yang sebelumnya telah menjadi perhatian pemerintah daerah.

“Pada akhir tahun, kami akan menyampaikan dan menindaklanjuti berbagai hal yang memang harus segera ditata, termasuk persoalan yang sebelumnya sudah kami temukan, seperti masalah perparkiran,” kata Burhanuddin.

Melalui penataan tersebut, Pemkab Kukar berharap Tangga Arung Square dapat berfungsi secara optimal sebagai kawasan perdagangan. Pemanfaatan kios secara aktif sekaligus penataan fasilitas pendukung diharapkan dapat menciptakan kawasan yang lebih tertib dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

(ADV/Diskominfo Kukar)

SWARAREPUBLIKA.com, TENGGARONG — Selepas prosesi penurunan Tiang Ayu yang menandai berakhirnya rangkaian sakral Erau Adat Kutai 2026, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama unsur Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura melanjutkan kegiatan dengan ziarah ke kompleks makam raja-raja Kesultanan, Senin (28/9/2026).

Salah satu makam yang dikunjungi ialah makam Sultan Aji Muhammad Muslihuddin atau Sultan Aji Imbut, tokoh yang memiliki peran penting dalam sejarah berdirinya Tenggarong.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan ziarah tersebut menjadi kesempatan untuk kembali mengingat perjalanan para pendahulu dalam membangun pemerintahan dan wilayah Kutai Kartanegara.

Menurutnya, salah satu bagian penting dalam sejarah tersebut ialah keputusan Sultan Aji Imbut memindahkan pusat pemerintahan dari Pemarangan ke Tepian Pandan, yang kemudian dikenal sebagai Tangga Arung atau rumah raja. “Dari ziarah ini kita kembali diingatkan bahwa Tenggarong memiliki sejarah yang panjang. Ada perjuangan dan keputusan besar dari Sultan Aji Imbut yang membawa pusat pemerintahan dari Pemarangan menuju Tepian Pandan,” ujar Aulia.

Ia menjelaskan, perpindahan pusat pemerintahan tersebut tidak terlepas dari kondisi Pemarangan yang saat itu menghadapi pemberontakan. Sultan Aji Imbut yang sebelumnya berada di tanah Wajo kemudian kembali ke Kutai untuk mengambil kembali takhta yang telah dikuasai pihak lain.

Bagi Aulia, perjalanan tersebut tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga memberikan pembelajaran mengenai keberanian mengambil keputusan ketika kondisi membutuhkan perubahan. “Perpindahan itu memberi kita pelajaran bahwa perubahan bisa menjadi jalan menuju keadaan yang lebih baik. Karena itu, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga menjadi bahan pembelajaran bagi kita hari ini,” katanya.

Ziarah tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan setelah penutupan prosesi adat Erau. Bagi pemerintah daerah, momentum tersebut sekaligus menjadi pengingat agar pembangunan yang dilakukan saat ini tetap memiliki keterkaitan dengan sejarah dan identitas Kutai Kartanegara.

Aulia mengatakan perjalanan pemerintahan di masa lalu dapat menjadi bahan refleksi dalam menentukan arah pembangunan daerah ke depan. “Kita sebagai generasi penerus tidak hanya melihat ziarah ini sebagai bagian dari sejarah. Ini juga menjadi refleksi dan bekal bagi kami dalam melanjutkan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara,” ungkapnya.

Ia berharap identitas Tenggarong sebagai kota yang memiliki akar sejarah Kesultanan Kutai Kartanegara tetap terjaga. Nilai sejarah tersebut juga perlu terus dikenalkan kepada masyarakat dan generasi muda agar tidak terputus dari satu generasi ke generasi berikutnya.

“Tenggarong memiliki sejarah yang kuat sebagai kota para raja. Identitas itu harus tetap kita jaga, sehingga masyarakat dan generasi berikutnya memahami dari mana daerah ini tumbuh dan berkembang,” pungkas Aulia.

(ADV/Diskominfo Kukar)

SWARAREPUBLIKA.com, TENGGARONG — Rangkaian sakral Festival Erau Adat Kutai 2026 resmi berakhir setelah prosesi penurunan Pinang Ayu dilaksanakan di Keraton Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Senin (28/9/2026).

Prosesi tersebut menjadi penanda berakhirnya seluruh tahapan adat sekaligus masa pantangan yang dijalani Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura memastikan seluruh rangkaian Erau dilaksanakan secara utuh, mulai dari pembukaan hingga prosesi penutupan.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan penurunan Pinang Ayu merupakan bagian akhir dari keseluruhan rangkaian sakral Erau Adat Kutai 2026. Seluruh tahapan adat, menurutnya, harus diselesaikan sebagai satu rangkaian yang tidak terpisahkan.

“Ini merupakan bagian dari rangkaian keseluruhan Erau Adat Kutai 2026. Kita akan menyelesaikan seluruh tahapan sehingga menjadi satu rangkaian yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan yang lain,” ujar Aulia.

Setelah prosesi penurunan Pinang Ayu, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan ziarah. Agenda tersebut kemudian diteruskan dengan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kukar dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Tenggarong ke-244. Aulia bersyukur pelaksanaan Erau Adat Kutai 2026 berjalan sesuai harapan.

Tingginya antusiasme masyarakat dan jumlah pengunjung dalam berbagai kegiatan menjadi salah satu catatan positif dalam penyelenggaraan tahun ini. Menurutnya, hasil pelaksanaan Erau 2026 akan menjadi bahan evaluasi sekaligus persiapan untuk penyelenggaraan tahun berikutnya.

2026 Pemkab Kukar berencana terus mengembangkan kegiatan Erau dengan tetap mempertahankan nilai sakral dan adat istiadat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Pelaksanaan Erau tahun ini merupakan hasil kolaborasi Pemkab Kukar bersama Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

Untuk penyelenggaraan Erau 2027, dukungan juga telah datang dari sejumlah pihak, di antaranya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kebudayaan, serta badan usaha di lingkungan Kabupaten Kukar. “Kita berharap kolaborasi ini bisa kita orkestrasi untuk Erau 2027 sehingga lebih semarak lagi, tanpa meninggalkan sisi sakralitasnya. Sakralnya tetap kita jaga, sementara sisi seremonialnya bisa kita kembangkan agar lebih meriah dan semakin terasa menjadi milik masyarakat Kutai Kartanegara,” tuturnya.

Sementara itu, Pangeran Mangku Patih Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Dhanur Dwi Jatmiko, menjelaskan Pinang Ayu memiliki makna kemakmuran dari tanah Kutai. Penurunan Pinang Ayu yang dikombinasikan dengan Sangkopiatu menjadi penanda resmi berakhirnya rangkaian Erau secara adat. Sebelum prosesi tersebut, Sultan telah melewati masa pantangan adat melalui sejumlah tahapan, termasuk prosesi Rangga Titi dan Ketayungan yang menjadi bagian dari rangkaian Bepelas hari ketujuh.

“Prosesi Ketayungan menjadi bagian dari ungkapan sukacita Sultan setelah melewati masa pantangan. Tapi, secara adat, penutupan resmi tetap ditandai dengan penurunan Pinang Ayu,” ujarnya.

Dhanur juga mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan Erau Adat Kutai 2026. Menurutnya, penyelenggaraan tahun ini mendapat perhatian luas dari media dan berlangsung relatif kondusif tanpa kejadian signifikan.

Ia berharap evaluasi pelaksanaan Erau 2026 dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pada tahun berikutnya, tanpa mengurangi nilai, makna, dan tahapan adat yang menjadi bagian penting dari Erau.

(ADV/Diskominfo Kukar)

SWARAREPUBLIKA.com, TENGGARONG — Peringatan Hari Jadi Kota Tenggarong ke-244 menjadi momentum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) untuk memperkuat peran ibu kota kabupaten tersebut sebagai cerminan pembangunan dan kemajuan daerah.

Hal tersebut disampaikan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kukar dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Tenggarong ke-244, Senin (28/9/2026)

. Aulia mengatakan, posisi Tenggarong memiliki arti strategis bagi citra Kabupaten Kukar. Meskipun Kukar memiliki 20 kecamatan dengan karakteristik wilayah yang beragam, Tenggarong menjadi salah satu kawasan yang paling mudah menggambarkan kondisi daerah secara keseluruhan.

“Tenggarong adalah etalase atau wajah Kutai Kartanegara,” kata Aulia.

Menurutnya, kesan masyarakat maupun pendatang ketika melihat Tenggarong turut membentuk pandangan terhadap Kukar secara keseluruhan. Karena itu, pembangunan kota tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, tetapi juga harus tercermin melalui kualitas pelayanan pemerintah, kondisi sosial masyarakat, kebersihan, hingga kehidupan budaya.

Aulia menilai wajah sebuah kota harus mampu menunjukkan kualitas pemerintahan dan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Dengan demikian, pembangunan Tenggarong perlu diarahkan agar dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan Kukar secara lebih luas.

“Orang datang ke Tenggarong dan melihat wajah Kukar. Orang melihat kebersihan kotanya, orang melihat bagaimana pelayanan pemerintah diberikan, orang melihat wajah pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujarnya.

Ia menegaskan, Tenggarong tidak cukup hanya dibangun menjadi kawasan yang menarik secara visual. Lebih dari itu, kota tersebut diharapkan mampu memperlihatkan kualitas pembangunan sekaligus kehidupan masyarakat yang ada di dalamnya. “Bukan etalase yang hanya indah dilihat, tetapi kota yang mencerminkan kualitas pembangunan, kualitas pelayanan, kualitas masyarakat, dan kualitas peradaban kita,” tegasnya.

Dalam momentum Hari Jadi Kota Tenggarong ke-244, Aulia juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kekompakan dalam menjalankan pembangunan. Menurutnya, perbedaan pandangan merupakan bagian dari proses, namun perlu disikapi melalui komunikasi dan upaya mencari titik temu. “Perbedaan bukan untuk memecah langkah gerak kita. Perbedaan untuk kita diskusikan, untuk kita bicarakan, kita cari jalan temunya,” pungkas Aulia.

Momentum Hari Jadi Tenggarong ke-244 diharapkan menjadi pengingat bersama bahwa pembangunan kota tidak hanya menyangkut penataan kawasan, tetapi juga kualitas pelayanan, masyarakat, serta kehidupan sosial dan budaya yang menjadi bagian dari wajah Kukar.

(ADV/Diskominfo Kukar)