DISKOMINFO

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan bersama DPRD secara resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Persetujuan ini diumumkan dalam Rapat Paripurna ke-23 Masa Sidang III Tahun Sidang 2024/2025 yang digelar di Gedung Parkir Klandasan pada Senin, 4 Agustus 2025.

Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin, mewakili Wali Kota dalam rapat tersebut, menyampaikan sambutan yang menyoroti pentingnya RPJMD sebagai panduan strategis pembangunan lima tahun ke depan. Dalam sambutan tersebut, ia mengapresiasi peran aktif seluruh anggota legislatif dalam pembahasan dokumen tersebut.

Ia juga menegaskan bahwa dokumen ini akan menjadi fondasi utama arah pembangunan Kota Balikpapan. “RPJMD 2025–2029 disusun dengan mengusung visi ‘Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua dalam Bingkai Madinatul Iman’, yang akan menjadi pedoman utama dalam kebijakan pembangunan kota selama lima tahun ke depan,” ungkapnya.

Muhaimin menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen mewujudkan Balikpapan sebagai kota modern yang tidak hanya maju secara infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga mengedepankan kenyamanan, spiritualitas, dan keharmonisan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Balikpapan yang telah menjaga kondusivitas kota serta mendukung kinerja pemerintah. Dalam kesempatan itu, warga diajak untuk terus menjaga kebersihan lingkungan, menerapkan gaya hidup sehat, dan selalu sigap menghadapi potensi keadaan darurat dengan melaporkan kepada pihak berwenang.

RPJMD tersebut, lanjutnya, telah melewati proses pengharmonisasian dan pemantapan konsepsi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen tersebut selaras dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, seperti UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa RPJMD akan menjadi acuan dalam penyusunan berbagai dokumen perencanaan, seperti RKPD, Renstra, hingga Renja perangkat daerah. Hal ini menegaskan peran RPJMD sebagai instrumen utama dalam pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

Dengan disepakatinya Raperda RPJMD oleh DPRD dan Pemerintah Kota, dokumen tersebut selanjutnya akan dievaluasi oleh Gubernur Kalimantan Timur selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah. Evaluasi ini dijadwalkan rampung sebelum tanggal 20 Agustus 2025 sebagai batas waktu penetapannya menjadi Peraturan Daerah.

“RPJMD ini adalah komitmen kita bersama untuk menciptakan Balikpapan yang lebih baik di masa depan. Semoga dengan sinergi semua pihak, visi pembangunan ini dapat terwujud demi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Muhaimin.

(ADV/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Langkah nyata mendukung kemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kembali diwujudkan dengan diresmikannya Export Center Balikpapan. Peresmian dilakukan serentak bersama Export Center Batam, yang dipusatkan di Gedung Galeri UMKM Center Kalimantan Timur, Jumat (1/8/2025).

Kehadiran fasilitas ini diharapkan menjadi titik balik bagi UMKM Balikpapan dan sekitarnya untuk menembus pasar internasional. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kota Balikpapan, Heruressandy, yang hadir mewakili Wali Kota Balikpapan, menyampaikan apresiasi atas peresmian tersebut.

Ia menyebut bahwa ini adalah momentum strategis bagi pelaku usaha lokal, khususnya industri kecil menengah, untuk memperluas jangkauan bisnis hingga ke mancanegara.

“UMKM kita punya potensi besar. Dengan adanya Export Center, kami sangat optimistis produk lokal bisa naik kelas dan bersaing di pasar global,” ujar Heruressandy.

Menurutnya, sektor unggulan yang mendominasi ekspor saat ini adalah hasil perikanan dan kelautan, meski masih dalam bentuk bahan baku mentah. Namun, tak sedikit pula pelaku usaha yang sudah menghasilkan produk olahan pangan berbasis perikanan dan pertanian yang kini sudah menembus pasar Asia Tenggara.

Targetnya, produk lokal tersebut ke depan mampu menjangkau pasar yang lebih luas seperti Eropa dan Timur Tengah. Untuk mewujudkan hal itu, Heruressandy menekankan pentingnya peningkatan kualitas produk, kemampuan produksi dalam skala besar, serta keberlanjutan suplai. “Kalau ingin ekspor, produk harus punya kualitas sesuai standar internasional.

Selain itu, jumlah produksinya juga harus konsisten dan mencukupi. Tidak bisa cuma satu kali kirim lalu berhenti,” tegasnya. Pemkot Balikpapan, lanjut Heruressandy, juga aktif memberikan pelatihan dan mendampingi pelaku UMKM dalam pemenuhan legalitas usaha. Beberapa dokumen penting seperti SNI, BPOM, sertifikat ketahanan dan keamanan pangan, hingga HACCP dari Kementerian Perindustrian menjadi syarat mutlak untuk bisa menembus pasar ekspor.

Saat ini, kata dia, terdapat sekitar 25 UMKM di Balikpapan yang dinilai telah memenuhi syarat ekspor dari segi kualitas dan legalitas. Pihaknya menargetkan penambahan jumlah tersebut sebesar 50 persen setiap tahunnya.

“Dengan sinergi yang baik antar instansi, kami yakin UMKM Balikpapan mampu berbicara banyak di pasar internasional,” pungkas Heruressandy.

(ADV/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan — Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan terus mengupayakan peningkatan efektivitas pengelolaan parkir dan lalu lintas di tengah keterbatasan jumlah personel. Langkah strategis pun disiapkan dengan melibatkan dua model pengelolaan parkir, yaitu pemberdayaan kelompok binaan Dishub dan kerja sama operasional dengan pihak ketiga.

Kepala Dishub Balikpapan, Muh. Fadli, mengungkapkan bahwa pola ini dirancang agar pengelolaan parkir berjalan lebih teratur, efisien, dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Sebagian pengelolaan parkir akan ditangani langsung oleh kelompok binaan kami, dan sebagian lainnya oleh mitra kerja sama.

Ini bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas layanan parkir di kota,” ujarnya. Fadli menegaskan bahwa pendapatan dari sektor ini tidak sekadar menjadi pemasukan bagi daerah, tetapi akan digunakan untuk mendukung berbagai program strategis, seperti pembangunan depo serta pengaturan lalu lintas guna mengatasi kemacetan yang disebabkan oleh kendaraan besar yang melintas di ruas jalan utama.

Namun, Dishub menghadapi tantangan serius dalam hal ketersediaan SDM. Dengan hanya 70 personel aktif, sedangkan kebutuhan idealnya mencapai 257 orang, pengawasan di lapangan, khususnya terhadap parkir liar, menjadi kurang maksimal. Kondisi ini juga menyulitkan dalam mengatur lalu lintas, terutama pada titik-titik padat kendaraan seperti di depan pertokoan dan trotoar yang kerap disalahgunakan sebagai area parkir.

Untuk mengatasi hal itu, Dishub telah mengusulkan penambahan 11 pos pengawasan lalu lintas baru. “Kami berharap usulan ini mendapat dukungan penuh dari Pemkot dan DPRD. Pos ini akan melengkapi dua yang sudah ada di Jalan Pattimura dan Kilometer 13,” jelas Fadli. Setiap pos nantinya akan dikelola bersama Satlantas sebagai bentuk kolaborasi antar lembaga.

Logo Dishub dan Kepolisian juga akan dipasang di setiap pos sebagai simbol sinergi. Selain itu, Fadli meluruskan persepsi masyarakat mengenai wewenang penindakan pelanggaran lalu lintas. Ia menegaskan bahwa Dishub tidak berwenang melakukan penilangan. “Kami tidak memiliki kewenangan hukum dalam hal itu. Penindakan pelanggaran lalu lintas adalah tanggung jawab Kepolisian. Dishub hanya fokus pada pengaturan angkutan kota dan layanan teknis lainnya,” paparnya.

Di sisi lain, Dishub juga tengah mempersiapkan proses alih kelola operasional Bus Rapid Transit (BRT) dari Kementerian Perhubungan ke Pemerintah Kota. Berdasarkan perjanjian kerja sama yang berlaku hingga Juli 2027, Dishub harus mulai menganggarkan kebutuhan teknis dan operasional pada 2026. “Ini amanah yang harus kami jalankan. Tahun 2026 sudah harus mulai disiapkan agar di 2027 proses serah terima berjalan lancar,” pungkasnya.

(ADV/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) ke-41 yang jatuh pada 23 Juli 2025, Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menyelenggarakan kegiatan “Senam Pagi Ceria” secara serentak di seluruh sekolah.

Kegiatan ini melibatkan ribuan pelajar dari berbagai jenjang, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar, hingga Sekolah Menengah Atas, termasuk Sekolah Luar Biasa (SLB). Puncak acara berlangsung di halaman Balai Kota Balikpapan, di mana sekitar 1.000 siswa mengikuti senam bersama secara langsung.

Sementara itu, sekolah-sekolah lainnya turut berpartisipasi melalui pelaksanaan senam serempak tepat pukul 08.00 WITA di lokasi masing-masing.

Kepala DP3AKB Balikpapan, Heria, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi bentuk perayaan HAN, tetapi juga sebagai inisiatif untuk membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini. “Kami ingin anak-anak terbiasa bergerak aktif. Ini langkah kecil yang bisa berdampak besar bagi kesehatan fisik dan mental mereka. Harapannya, senam ini bisa dilakukan rutin di sekolah minimal dua kali seminggu,” ujarnya.

Heria menambahkan, gerakan ini merupakan bagian dari pembentukan karakter generasi yang sehat, kuat, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Menurutnya, anak-anak perlu dibiasakan aktif agar terbentuk ketahanan fisik dan daya pikir yang tangguh sejak usia dini. Dalam momentum HAN ini, Forum Anak Kota Balikpapan juga turut ambil bagian.

Forum tersebut berperan sebagai ruang partisipatif bagi anak-anak di tiap kecamatan untuk menyampaikan ide dan aspirasi mereka. Heria menjelaskan bahwa anggota forum dipilih melalui seleksi terbuka setiap dua tahun, dengan persyaratan usia di bawah 18 tahun. “Mereka menjadi pelopor dan pelapor suara anak. Anak-anak biasanya lebih nyaman berbagi dengan sesama mereka,” jelasnya.

DP3AKB juga mendorong keterlibatan Forum Anak dalam proses perencanaan pembangunan daerah, mulai dari tingkat kelurahan hingga kota. Hal ini menjadi bukti bahwa suara anak-anak turut diperhitungkan dalam pengambilan kebijakan. Menanggapi isu kekerasan terhadap anak yang masih terjadi di Balikpapan, Heria menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan upaya pencegahan dan edukasi.

Salah satu langkah konkret adalah menjalin kerja sama dengan Dinas Pendidikan dalam mensosialisasikan pentingnya pencegahan perundungan kepada para siswa baru. “Tim kami rutin masuk sekolah, menurunkan psikolog untuk memberikan edukasi langsung agar anak-anak tahu bagaimana menghadapi dan melaporkan kekerasan,” imbuhnya.

Sebagai dukungan tambahan, DP3AKB juga telah mengembangkan delapan unit Pusat Pembelajaran Keluarga (Pusaka), call center 24 jam, serta aplikasi pelaporan bernama TOPAN. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat melaporkan kasus kekerasan secara daring sekaligus mendeteksi lokasi kejadian. “Dengan sistem ini, kami bisa bergerak lebih cepat ke lokasi dan memberikan pendampingan,” ungkap Heria.

Ia menyebut bahwa meningkatnya laporan setiap tahun bukanlah tanda memburuknya situasi, melainkan bukti bahwa masyarakat kini mulai berani bersuara. “Dulu masyarakat cenderung diam, sekarang sudah ada keberanian untuk melapor. Hampir semua laporan bisa kami tindaklanjuti bersama Unit Renakta Polda Kaltim,” pungkasnya.

Heria menegaskan bahwa perlindungan anak tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah. Ia menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh elemen, mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi tumbuh kembang anak-anak.

(ADV/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) yang jatuh pada 23 Juli 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan menghadirkan serangkaian kegiatan edukatif dan inspiratif untuk menyuarakan pentingnya perlindungan anak.

Kegiatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi menjadi momen penting dalam mendorong kesadaran publik mengenai hak-hak anak. Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AKB Balikpapan, Umar Adi, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, pihaknya melibatkan berbagai unsur seperti OPD terkait, organisasi profesi, hingga komunitas anak.

“Kami berkolaborasi dengan PPATBM, Forum Anak di tiap kecamatan, HIMPSI, dan organisasi psikolog lainnya agar pelibatan anak lebih inklusif dan menyeluruh,” ungkapnya saat ditemui di Balai Kota, Senin (21/7/2025).

Ia menambahkan bahwa beberapa kegiatan telah dimulai sejak pekan lalu. Mulai dari pertemuan anak-anak di Forum Anak Balikpapan Utara, hingga kegiatan berbagi bersama anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus, seperti anak yatim piatu dan yang berada di panti asuhan.

Tujuannya adalah memberikan semangat serta membangun solidaritas di antara sesama anak. Salah satu kegiatan yang menjadi sorotan utama adalah talkshow bertema “Aku Ingin Menjadi”. Dalam acara ini, anak-anak diberi ruang untuk mengungkapkan cita-cita mereka di depan publik.

DP3AKB pun berinisiatif menghadirkan sosok-sosok profesional dari berbagai latar belakang yang sesuai dengan impian anak-anak, seperti dokter, guru, polisi, dan lainnya. “Kami ingin mereka percaya bahwa semua impian bisa dicapai asalkan ada usaha dan inspirasi,” tambah Adi.

Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu membentuk karakter anak yang percaya diri, tangguh, dan berani bermimpi. Anak-anak diharapkan dapat melihat masa depan mereka sebagai sesuatu yang cerah dan bisa diraih dengan semangat serta dukungan lingkungan yang positif. Lebih jauh, Adi juga menyampaikan bahwa saat ini Balikpapan tengah menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait status Kota Layak Anak (KLA).

“Harapan kami Balikpapan dapat mempertahankan kategori utama, bahkan bisa terus ditingkatkan ke depannya,” ucapnya optimistis.

DP3AKB berkomitmen untuk terus menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak, melalui kebijakan yang berpihak pada anak serta program-program berkelanjutan yang menanamkan nilai kepedulian, keberanian, dan tanggung jawab sosial.

(ADV/Diskominfo Balikpapan)