DPRD Balikpapan

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - DPRD Kota Balikpapan meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mengawal Peraturan Daerah (Perda) Nomor 04 tahun 2022 tentang pengelolaan sampah. Dalam Perda tersebut telah diatur penerapan waktu buang sampah. Yakni, pukul 18:00 hingga 06:00 wita.

Wakil Ketua DPRD kota Balikpapan Budiono mengatakan, bahwa Perda yang telah dibuat oleh Eksklusif maupun legislatif harus terapkan dan dijalankan sebagaimana mestinya. Sehingga Satpol PP tinggal mengawal Perda tersebut.

"Jadi tinggal bagaimana Satpol PP nantinya akan mengawal Perda tersebut, Agar semua bisa berjalan dengan tertib," kata Budiono kepada wartawan, Jumat (16/6/2023).

Menurutnya, hal ini bertujuan, agar masyarakat sudah tidak lagi membuang sampah diluar jam yang telah ditentukan. Sehingga dengan adanya pengaturan waktu buang sampah ini. Sampah-sampah yang ada di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) tidak menumpuk dan bau.

Dia menyampaikan, bahwa pihak terkait, yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH) harus segara melakukan sosialisasi terkait sanksi yang akan diberikan, jika ada masyarakat yang melanggar.

"Kami minta nantinya Satpol PP terus mengawal dan melaksanakan Perda tersebut. Jadi kalau ada masyarakat yang lalai untuk segara ditegur dan diberikan pemahaman," pungkasnya 

Ardy

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Rencananya lahan Seluas 1,5 hektare milik Developer akan dihibahkan kepada Pemerintah Kota Balikpapan untuk merealisasikan pembangunan Sekolah SMP di Kawasan Kecamatan Balikpapan Timur (Baltim) Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Subari menjelaskan, bahwa pemerintah kota Balikpapan rencananya akan membangun sekolah di lahan seluas 1,5 hektare yang merupakan hibah dari pihak Developer Batakan Permai.

"Jadi rencananya dalam waktu dekat ini. kita akan meninjau lokasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan, terkait rencana hibah dari developer Batakan permai yang luasnya mencapai 1,2 hektar. Namun masih mau ditambah lagi. Jadi ada sekitar 1,5 hektare," kata Subari ketika diwawancarai wartawan, Selasa (13/6/2023).

Ia menyampaikan, bahwa pembangunan saran pendidikan ini, merupakan upaya untuk menindaklanjuti program penyediaan fasilitas pendidikan bagi masyarakat terutama di kawasan Kecamatan Baltim. Untuk saat ini, lanjut dia, Baltim merupakan kawasan berkembang, mudah-mudahan di tahun 2024 ini bisa kita kejar.

Kita bisa alokasikan anggaran untuk pembangunan SMP yang baru di kawasan tersebut yang akan disebut sebagai SMP 27. "Tentunya hal ini, perlu kita kawal, supaya cepat dibuatkan hibahnya, sebelum nanti pihak pengembang atau developer berubah pikiran. Secara umum saya sudah lihat tempatnya cukup strategis dan bagus," terang Subari.

Dia menambahkan, bahwa masalah ketersedian fasilitas pendidikan menjadi persoalan utama dalam menyukseskan Pelaksanaan Penerimaan Didik Baru (PPDB). Ketersediaan sekolah yang tidak berbanding lurus dengan jumlah anak didik yang naik jenjang dari SD ke SMP. Sehingga menjadi persoalan utama. 

Ardy

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Wahidah akhirnya resmi dilantik sebagai anggota DPRD Kota Balikpapan menggantikan Hassanudin di sisa masa jabatan 2019-2024. Pergantian Antar Waktu (PAW) dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan langsung dalam rapat paripurna di gedung parlemen Kota Balikpapan, Senin (12/6/2023).

Pengambilan sumpah dan janji jabatan dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Balikpapan Subari disaksikan Walikota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, Sekretaris Daerah (Sekda) Muhaimin dan seluruh anggota DPRD dan tamu undangan lainnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Subari mengucapkan terimakasih kepada Hassanudin yang telah menyuarakan suaranya untuk Rakyat dalam membangun kota Balikpapan.

"Memang ini politik, sehingga mekanisme harus dijalankan dengan tegas. Partai PKS memang sangat keras, jadi jika ada kader terindikasi tidak taat dan patuh pada AD-RT. Maka akan ada sanksi dari partai," terangnya.

Ia menjelaskan, bahwa proses PAW ini, melalui proses yang sangat panjang. Alhamdulillah hari ini berjalan lancar, dan melihat pelantikan Wahidah mengantikan Hassanudin disisa masa jabatannya. Sementara itu, Wahida Anggota DPRD Kota Balikpapan yang baru saja dilantik mengatakan, dirinya siap menjalankan amanah yang telah diberikan, dan siap menjalankan program yang sudah berjalan.

"Pihaknya berharap dengan diambilnya sumpah janjinya, dirinya bisa memberikan yang terbaik buat kota Balikpapan dan warga Balikpapan," terangnya. Ia menjelaskan, pihaknya akan berada di komisi IV dan juga menjabat anggota Badan Anggaran (Banggar), serta Badan Musyawarah (Banmus).

Ardy

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com -  DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna Pandangan Akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Balikpapan Tahun 2020. Kegiatan berlangsung di ruang rapat Paripurna di gedung parlemen, Senin (12/6/2023).

Usai Rapat Paripurna, Wakil Ketua DPRD Balikpapan Subari menjelaskan, bahwa LKPj walikota 2022 telah diterima dengan baik oleh semua fraksi DPRD Balikpapan.

"Tentu ini akan kami buat sebagai rekomendasi dan kami akan laporkan ke Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) sebagai bahan evaluasi pemerintah Kota Balikpapan," kata Subari ketika diwawancarai wartawan.

Ia menyampaikan, bahwa ada beberapa hal yang menjadi catatan dalam rapat paripurna ini. Antara lain terkait dengan pendidikan. Apa lagi dengan momentum Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. "Terkait dengan ketersediaan sekolah.

Tidak berbanding lurus dengan jumlah anak didik yang lulus, dan naik ke jenjang SMP," terang politisi PKS tersebut. Menurut Subari, nantinya ada dua daerah yang sangat membutuhkan perhatian lebih terhadap kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan.

Yakni, Balikpapan Timur dan Balikpapan Tengah. "Untuk pembangunan sekolah SMP di Balikpapan Tengah, kami melihat ini terkait dengan ketersediaan lahan. Tentu ini menjadi PR bagi kita semua," ungkapnya.

Kemudian, lanjut Subari, bahwa untuk Balikpapan Timur karena ini daerah berkembang, sehingga nantinya di sana akan ada penambahan kursi (jumlah kursi anggota DPRD) berarti ada penambahan jumlah penduduk. Jadi kedua hal ini akan menjadi atensi sampai 2024 mendatang.

"Ini yang akan kami kejar. Mudah-mudahan 2024 nanti sudah bisa kami alokasikan SMP yang baru. Bisa jadi nanti namanya SMP 27," ujarnya. Saat ini, masih banyak PR terkait persoalan kebutuhan sekolah tingkat SD dan sebagainya.

Sehingga Subari mengatakan, akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan untuk mendorong pemanfaatan hibah lahan dari pihak developer atau pengembang perumahan di Balikpapan Timur. 

Ardy

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com, Rabu, (7/6/2023) - Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD kota Balikpapan Syukri Wahid menyoroti banyaknya Videotron yang ada dipinggiran jalan utama kota Balikpapan.

Hal ini patut dipertanyakan terkait dengan tarif pajak reklame yang bisa menjadi pemasukan bagi pemerintah kota. Namun diketahui Videotron yang ada saat ini sebagian besar dikelola oleh pihak swasta.

" Pajak reklame Ditahun 2023 ditargetkan mencapai Rp 9.5 miliar artinya butuh sedikit energi atau kerja keras agar dapat terlampaui," jelasnya.

Anggota DPRD Dapil Balikpapan Utara ini mendorong kepada OPD terkait agar melakukan pendataan ulang, baik dari penataan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban penyelenggaraan reklame di beberapa lokasi.

Kami menginginkan ada pendataan ulang sebagian besar keberadaan reklame. Jangan sampai keberadaan Videotron berdiri atau terpasang dilahan pasos dan pasum yang berakibat fatal jangan sampai berbenturan dengan perda yang lain.

Tentu ini akan menjadi catatan bagi pemerintah kota untuk lebih detail mengupayakan keberadaan reklame menjadi lebih optimal sehingga potensi peningkatan dan kualitas penyelenggaraan reklame lebih teratur dengan baik,.pungkasnya.

Ardy

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Perbaikan jalan rusak di Jalan Letjend Soeprapto, Karang Anyar Balikpapan. Rencananya akan dikerjakan oleh Pemerintah kota Balikpapan dengan menggunakan anggaran APBD kota Balikpapan dengan nilai mencapai Rp 3,2 miliar.

"Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya pemerintah kota Balikpapan mengalah dengan Pertamina dan RDMP, untuk mengerjakan jalan yang rusak di Letjend Soeprapto, Karang Anyar dengan nilai perbaikan mencapai Rp 3,2 miliar," kata Anggota DPRD Kota Balikpapan Kamaruddin Ibrahim ketika diwawancarai wartawan, Rabu (7/6/2023).

Ia menyampaikan, bahwa pihaknya sangat kecewa dengan sikap Pertamina maupun RDMP. Sebab kerusakan jalan tersebut diakibatkan kendaraan proyek pertamina yang lalu lalang, tetapi justru tidak ada sikap untuk melakukan memperbaiki jalan yang rusak di wilayah tersebut. Dia menyampaikan, bahwa pihaknya sempat mempertanyakan, mengapa pemkot yang harus melakukan perbaikan. Padahal, pihak pertamina yang telah membongkar dan telah membuat bundaran di area jalan tersebut.

"Pemkot beralasan, hal ini dilakukan, agar tidak menjadi polemik di masyarakat, tetapi saya tidak setuju. Karena seharusnya pihak Pertamina yang bertanggung jawab, sebab Pertamina merupakan perusahaan nasional yang bisa menjaga estetika kota Balikpapan," terang pria yang akrab disapa Aco ini.

Menurutnya, pihak Pertamina sangat tidak peduli terhadap kerusakan jalan tersebut. Bahkan, kerusakan jalan yang diakibatkan oleh proyek tersebut menyebabkan beberapa kali terjadi kecelakaan. "Sudah berapa kali terjadi kecelakaan, karena memang kondisi jalan yang berlubang, sehingga pengendara melawan arah, untuk menghindari becek dan sebagainya," pungkasnya (*)

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Untuk mencukupi kebutuhan fasilitas pendidikan, dua bangunan sekolah baru SMP akan dibangun pada tahun 2024 mendatang. Kedua sekolah SMP tersebut akan dibangun di dua Kecamatan yang ada di kota Balikpapan.

Yakni, di Kecamatan Balikpapan Timur dan di Kecamatan Balikpapan Tengah. "Insya Allah tahun depan sudah akan dimulai pembangunan fisiknya, dan anggarannya sudah ada," ujar Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Doris Eko Rian Desyanto kepada wartawan, Selasa (6/6/2023).

Doris menjelaskan, bahwa sesuai dengan informasi yang diterimanya, pembangunan kedua sekolah ini sudah direncanakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan di tahun 2024, yang lokasinya akan dibangun di kawasan Kecamatan Balikpapan Tengah dan Balikpapan Timur.

Namun untuk lokasinya hingga saat ini masih dikaji. Dia menyampaikan, ada beberapa opsi untuk lahan pembangunan sekolah tersebut, khususnya di kawasan Balikpapan Timur. Yang jelas diutamakan di lahan milik pemerintah supaya tidak ada ganti rugi.

Sedangkan untuk di Balikpapan Tengah, lanjut dia, kalau tidak ada lahan pemerintah karena sudah padat, mau tidak mau harus melakukan pembebasan lahan Sesuai dengan prosedur yang ada "Saat ini pembangunan kedua sekolah tersebut masih dalam tahap FS (feasibility study), untuk yang Balikpapan Timur sudah selesai sedangkan yang di Balikpapan tengah masih berproses FS-nya," terangnya.

Untuk anggaran yang akan dialokasikan pada tahun 2024 mendatang, Doris memperkirakan mencapai Rp 30 miliar untuk satu sekolah.

Ardy

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Memasuki bulan kedua Masa Sidang II tahun 2023, Sekretariat DPRD Kota Balikpapan mengadakan rapat persiapan pelaksanaan masa reses (Jum'at, 02/06/2023) bertempat di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kota Balikpapan, rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris DPRD Kota Balikpapan Arfiansyah.

"Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil kesepakatan agenda kerja melalui rapat Badan Musyawarah yang telah diparipurnakan diawal bulan Mei lalu, insya Allah akan dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 5-9 Juni 2023 dan kita sudah siapkan personal setwan untuk mendampingi anggota selama reses", demikian kata Arfi sapaan akrab Arfiansyah.

Arfi menambahkan bahwa rapat tersebut dihadiri lebih dari 90% personal setwan yang dibagi menjadi 6 kelompok berdasarkan jumlah daerah pemilihan (dapil) untuk mendampingi anggota dewan.

Untuk kali ini hanya 43 dari 45 anggota dewan yang melaksanakan kegiatan reses karena ada yang cuti dan proses penggantian antar waktu (PAW). Tujuan rapat tersebut tentu untuk memfasilitasi kegiatan reses agar lebih baik lagi dari sisi persiapan, pelaksanaan maupun pertanggungjawabannya.

Pendamping bertugas untuk memastikan kesiapan sarana reses yaitu tenda, meja, kursi, sound system, konsumsi, undangan dan alat tulis kantor (ATK).

Selama acara reses pendamping memandu pengisian daftar hadir, mendokumentasikan sarana dan kegiatan reses (narasumber dan peserta), membuat notulen dan pasca acara reses mengumpulkan semua eviden sebagai lampiran laporan reses. Kegiatan reses diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD.

Reses merupakan masa dimana para anggota DPRD mengunjungi konstituen di dapilnya masing - masing guna menyerap aspirasi masyarakat.

"Yang perlu digaris bawahi adalah kewajiban anggota dewan pasca reses yaitu membuat laporan tertulis yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD sebagai bahan input pokir DPRD pada APBD Perubahan TA 2023 melalui SIPD", pungkas Arfi yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan ini.

Humas DPRD

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - DPRD Kota Balikpapan meminta secara tegas kepada pihak Perusahaan Gas Negara (PGN Solution) selaku pelaksana proyek instalasi jaringan pipa gas di kawasan Jalan Soekarno Hatta, Balikpapan Utara.

Untuk segara memperbaiki jalan yang terdampak akibat proyek tersebut. "Kita setuju dengan pemerintah kota Balikpapan yang meminta pihak PGN segara memperbaiki jalan yang rusak. Jadi pihak PGN harus tetap bertanggung jawab sampai jalan kembali seperti semula," kata Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Kamaruddin Ibrahim kepada wartawan, Kamis (1/6/2023).

Ia menjelaskan, pihaknya setuju apa yang disampaikan pemerintah kota, bahwa nantinya pengerjaan perbaikan jalan tersebut, akan diawasi oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) kota Balikpapan.

Dia menyampaikan, bahwa pihak PGN tidak boleh mengerjakan perbaikan jalan itu, dengan asal-asalan. Sebab jalan tersebut merupakan jalan utama yang digunakan oleh warga kota Balikpapan. Sehingga harus bagus dan baik.

"Jadi perbaikan jalan itu, harus diperbaiki dengan baik, dan tidak boleh asal-asalan. Sehingga nantinya pengguna jalan juga merasa aman saat melintas di jalan yang diperbaiki," terang pria yang akrab disapa Aco ini.

Aco menambahkan, perbaikan jalan itu, nantinya akan diawasi oleh dinas terkait. Yakni DPU dan Dinas Perhubungan. Sehingga dalam pengerjaannya tidak asal-asalan. Yang terpenting jalan harus segara diperbaiki. 

Ardi

BALIKPAPAN,SWARAREPUBLIKA.com - Komisi IV DPRD Kota Balikpapan meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan, agar memberikan Surat Peringatan (SP) kepada pihak PT Sarjis Agung Indrajaya selaku kontraktor pelaksana proyek pembangunan sekolah terpadu Balikpapan Regency. Sebab progres pembangunan sekolah tersebut masih sangat minim.

"Kami dari komisi IV kalau memang progres tidak sesuai dengan target, pihaknya meminta agar Disdikbud Balikpapan, memberikan SP1 kepada pihak kontraktor pelaksana, supaya ada pembelajaran untuk kontraktor, agar bisa mengerjakan proyek tersebut dengan tepat waktu," kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Doris Eko Rian Desyanto ketika diwawancarai wartawan di gedung parlemen, Senin (5/6/2023).

Ia menjelaskan, bahwa pihaknya mendapatkan informasi ada deviasi kurang lebih delapan persen yang belum terkejar, sehingga pihaknya meminta kepada pihak kontraktor agar mengejar deviasi tersebut, dan harus diselesaikan di bulan ini. Dia menegaskan, kalau barang ini tidak jadi, kan sayang juga.

Karena dengan adanya sekolah ini dapat mengurangi permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDP) tahun depan, sehingga harus selesai pada Desember tahun ini.

"Jadi seharusnya pihak kontraktor bisa mengejar deviasi delapan persen ini, sehingga pengerjaan proyek sekolah terpadu Balikpapan Regency bisa selesai tepat waktu, dan bisa dipergunakan tahun depan," terangnya.

Ia menjelaskan, bahwa pihaknya pernah melakukan Sidak, untuk menanyakan progres pembangunan sekolah tersebut. Namun pihak kontraktor tidak berada ditempat. Sebab apa yang dikatakan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

"Pihaknya berencana akan memanggil Disdikbud dan pihak kontraktor untuk melakukan RDP, dan menanyakan terkait deviasi tersebut. Bukan hanya itu, pihaknya juga akan melakukan Sidak kembali dan memantau proyek tersebut. Karena sekolah sangat dibutuhkan masyarakat Balikpapan," pungkasnya.

Ardi

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - DPRD Kota Balikpapan mendorong agar pemerintah kota segera merealisasikan rencana pembahasan pembangunan depo logistik.Hal ini dilakukan untuk mencegah terulangnya kembali kejadian kecelakaan maut di kawasan Muara Rapak. Anggota DPRD Kota Balikpapan Andi Arief Agung mengatakan, bahwa pihaknya pernah mengajukan rencana pembangunan depo logistik kepada pemerintah kota Balikpapan.

Menurutnya, usulan tersebut dibuat untuk membatasi lalu lintas kendaraan berat masuk ke wilayah perkotaan. Sehingga angkutan berat yang mengangkut logistik di wajibkan berhenti di depo logistik.

"Jadi muatannya yang diangkut oleh angkutan besar cuma sampai depo saja. Kemudian dilansir dengan menggunakan kendaraan yang lebih kecil untuk didistribusikan ke wilayah perkotaan," kata pria yang akrab disapa A3 kepada wartawan, Jumat (2/6/2023).

Ia menyampaikan, bahwa dengan adanya depo logistik, kendaraan besar yang masuk hanya sampai di situ. Selanjutnya akan dilansir dengan mobil yang lebih kecil. "Sebenarnya sudah ada proyeksi untuk membangun depo tersebut, DED (detail engineering design) sudah ada, tinggal bagaimana prioritasnya. Hal ini merupakan salah satu solusi alternatif," terangnya.

Dia menerangkan, bahwa kota Balikpapan memang tidak banyak memiliki jalan-jalan alternatif untuk angkutan Logistik, sehingga satu-satunya akses jalan itu yakni lewat turunan kilo menuju Muara Rapak.

"Harus diakui kita tidak punya jalan alternatif, sehingga hanya saja jalur itu, yang bisa kita lewati. Hal inilah yang kemudian menjadi kendala besar kita," ujarnya.

Situasi ini, lanjut A3, hal ini harus dicarikan jalan alternatif, atau dibuatkan jalur baru. Hal tersebut untuk mendukung pendistribusian bahan pokok ke masyarakat.

jika tidak kedepannya akan terus menjadi persoalan. Dirinya menambahkan, meskipun Kota Balikpapan, saat ini sudah memiliki Perda terkait pengaturan jam edar dan wilayah edar untuk kendaraan yang berukuran besar.

Dan pengaturannya sudah diatur dalam Perwali. Hal ini tentunya tidak bisa menjadi solusi yang permanen, harus ada solusi alternatif, yaitu dengan membuka jalur alternatif yang kemudian bisa mencukupi kebutuhan untuk jalur logistik bagi masyarakat. 

Ardi

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com -  Rumah sakit di Kawasan Kecamatan Balikpapan Timur ditarget akan mulai dibangun pada tahun 2024 mendatang. Rencana ini sebagai upaya untuk pemberian fasilitas kesehatan bagi masyarakat, khusus di kecamatan Balikpapan Timur. "Alhamdulillah kemarin saya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan kota Balikpapan.

Saat ini DED-nya sudah ada di tahun 2023, Insya Allah di tahun 2024 kita akan kejar pembangunan fisiknya," kata Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Subari ketika diwawancarai wartawan di kantor DPRD Kota Balikpapan, Senin (5/6/2023). Ia mengatakan, bahwa awalnya ada dua opsi untuk lokasi pembangunan rumah sakit di kecamatan Balikpapan Timur.

Pertama, di Puskesmas Lamaru atau di RT 19 dekat SMK 5 "Dengan berbagai pertimbangan, dan akhirnya ditetapkan rencana pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur akan dilaksanakan di Puskesmas Kelurahan Lamaru," terangnya. "Jadi nanti, Puskesmas yang ada tinggal ditingkatkan menjadi rumah sakit, sedangkan Puskesmas yang ada tersebut akan dipindahkan ke Kelurahan Lamaru," ujarnya.

Ia menjelaskan, untuk anggarannya, pembangunan RS tersebut pihaknya masih melakukan berkoordinasi dengan kepala dinas kesehatan yang jelas di tahun 2024 kita akan anggarkan untuk fisiknya. Sebagai anggota DPRD yang berasal dari Dapil Balikpapan Timur, ia sangat mengapresiasi rencana pembangunan rumah sakit ini dan hal ini tentunya juga menjawab banyaknya masukan dari warga yang meminta adanya fasilitas kesehatan di kawasan tersebut. 

Ardy