DPRD Balikpapan

SWARAREPUBLIKA.com BALIKPAPAN - Wakil ketua DPRD kota Balikpapan Subari menggelar Dialog Warga di lingkungan RT 17 kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan timur. Dengan dihadiri Ketua DPD PKS kota Balikpapan H SonHaji, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan ketua RT beserta warga.

Digelarnya Dialog warga bertujuan untuk lebih mempererat tali silahturahmi dan menjaring semua informasi informasi yang berkaitan dengan kebutuhan dimasyarakat baik sudah direalisasikan maupun yang belum direalisasikan. Pesan yang disampaikan dalam dialog warga anggota DPRD dari fraksi PKS Subari tentang pelayanan IMTN dan Sosialisasi program PTKL, SABTU, (25/3/2023) Sore.

Ketua DPD PKS Balikpapan H. son haji Menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh warga bahwa di suasana bulan Ramadhan ini kita semua masih diberikan kesehatan untuk bisa hadir di kegiatan DPRD dalam Dialog warga.

Dialog warga bersama anggota DPRD Balikpapan bertujuan untuk mencari solusi seperti apa dan bagaimana pelayanan kepengurusan IMTN dan Sosialisasi program PTKL yang menjadi diskusi kita semua di acara ini.

Kemudian sambutan wakil ketua DPRD Balikpapan Subari turut mengucapkan hal yang senada disampaikan oleh Ketua DPD PKS Balikpapan H SonHaji yang kebetulan kegiatan ini mengundang pula OPD terkait namun berhalangan.

Alasan dengan dibahasnya sosialisasi program PTKL serta pelayanan IMTN karena banyaknya keluhan warga rumit dan ruetnya pengurusan penerbitan surat baik IMTN maupun ke sertipikat.

Namun dengan program yang ada saat ini masih saja dimanfaatkan oleh oknum oknum untuk melakukan pungutan pungutan liar dan mendapatkan keuntungan. Dengan adanya program PTKL bisa memberikan kemudahan bagi warga Balikpapan Dalam kepengurusan hak tanah serta dengan adanya program ini mengurangi segi pembiayaan.

Adapun yang disampaikan warga bahwa program PTKL ini dibatasi dengan jumlah Kouta yang terbatas meskipun demikian pemerintah akan mengupayakan bahwa program PTKL ini akan lebih berkelanjutan yang pastinya memberikan peningkatan Kouta yang ada , ungkapnya.

SWARAREPUBLiKA.com, Balikpapan - Kegiatan masa reses merupakan kegiatan DPRD diluar kegiatan masa sidang dan diluar gedung.masa reses merupakan masa persidangan yang dilakukan dalam sebanyak 3 kali dalam setahun atau 14 kali reses dalam periode 5 tahun masa jabatan DPRD.

Demikian halnya yang dilakukan salah satu anggota DPRD Balikpapan Sabarudin Panrecalle giat melaksanakan kegiatan Resesnya di Wilayah RT 25 kelurahan Manggar Baru kecamatan Balikpapan Timur.Semua anggota DPRD Balikpapan melaksanakan reses masa sidang I di tahun 2023 untuk menyerap aspirasi warga di Dapilnya.

Menurut H. Sabarudin Panrecalle yang menjabat sebagai wakil ketua DPRD Balikpapan dari fraksi Gerindra bahwa pertemuan reses ini sudah dilakukan oleh kawan-kawan Gerindra semenjak tanggal 20 Maret kemarin Namun persoalannya adalah hampir sama semua warga kota Balikpapan masih mengeluh tentang persoalan banjir dimana mana, jelasnya.

Oleh karena itu usulan dari masyarakat perlu untuk didengarkan namun tidak ada target penyelesaiannya. Persoalan Banjir yang dikeluhkan masyarakat oleh kawan-kawan di DPRD mulai dari Balikpapan timur, Balikpapan kota dan sebagainya semuanya mendapatkan keluhan yang sama.

Hal ini perlu kami sampaikan kepada pemerintah kota bahwa penanganan banjir tidak hanya dengan sektor sektor tertentu saja akan tetapi diperhatikan juga dari Hulu ke hilirnya dan memang tidak ada target kapan terselesaikan Masalah banjir ini dari tahun ke tahun begini terus, jelasnya.

Semestinya, persoalan banjir yang ada dikota Balikpapan harusnya pemerintah ada target sampai kapan persoalan banjir ini kita semua terbebas dari banjir. Kemudian terkait Masalah pembangunan diakui dari tahun sebelumnya hingga saat ini sudah banyak yang terselesaikan juga.

Akan tetapi itu semua tidak menyelesaikan masalah karena semenisasi pembangunan jalan, drainase hanya di gang gang kecil saja tapi tidak secara global yang mengakibatkan balikpapan masih mengalami kebanjiran itu tadi, terangnya.

Wajar Jika yang disampaikan warga di setiap reses ada sudah cape dan lelah, karena pemerintahnya hanya bisa menjanjikan saja tapi tidak memberikan solusi apapun, ucapnya.

Termasuk dengan permasalahan pendidikan yang ada diwilayah Balikpapan timur hampir semua warga menyampaikan keluhannya. Diwilayah Balikpapan timur untuk sekolahan sama sekali belum memadai khususnya wilayah Manggar baru yang belum ada sama sekali SMP dan SMA.

"Inilah keluhan warga dari tahun ke tahun terkait masalah pendidikan, sementara pemerintah lebih memilih bangun sekolah yang sudah ada sekolah di wilayahnya, sementara yang tidak ada sekolahnya masih diabaikan", tegasnya.

Perlu diketahui, reses yang dilakukan anggota dewan bukan hanya 1 atau 2 titik, oleh karena itu kami turun kelapangan dengan membawa aspirasi kami dengan alasan yang sama persoalan klasik yang tidak kunjung berakhir, ungkapnya.

Ard

SWARAREPUBLIKA.com, - Anggota DPRD Kota Balikpapan Dapil Balikpapan Timur H. Nur Hadi Saputra SH. M.H menggelar Reses masa sidang I tahun 2023 di kampung pesisir Tanjung Baru RT 29 kelurahan Manggar Baru kecamatan Balikpapan timur, Selasa(21/3/2023).

Serap aspirasi anggota DPRD Balikpapan Nurhadi Saputra dihadiri Camat Balikpapan Timur Bustamin, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan ratusan warga kampung nelayan tanjung baru. Dalam sambutannya Nurhadi Saputra mengatakan tujuan digelarnya reses ini untuk menyerap informasi dan aspirasi warga yang diwakilinya.

Beliau meng utarakan dihadapan warga bahwa Balikpapan timur merupakan salah satu kecamatan yang paling tertinggal dalam segi pembangunannya. Salah satunya terkait masalah anggaran saja Balikpapan timur paling sedikit dianggarkan untuk masalah pembangunan, jelasnya. Keluhan warga tanjung baru tidak terelakkan ada yang bertanya soal lahan Yang ditinggali diakui milik orang lain, Masalah pendidikan, banjir, abrasi dan lain lain.

Nurhadi menjelaskan lahan yang saat ini ditinggali oleh warga tanjung baru tidak perlu khawatir jika ada oknum mengaku ngaku merasa memiliki namun tidak dapat menunjukan dokumen surat kepemilikan diabaikan saja, sepanjang warga rajin membayar PBB nya maka itu bagian dari pengakuan pemerintah sebagai warga Balikpapan.

Terkait dengan masalah Pendidikan di Balikpapan timur terdapat 4 kelurahan namun satu satunya kelurahan yang tidak difasilitasi gedung sekolah SMP negeri adalah kelurahan Manggar baru, seketika itu disaat tahun ajaran baru ibu ibu meneteskan air mata karena anaknya tidak diterima bersekolah di SMP 8 dan SMP 19 .

Menurut Nurhadi Saputra anggota DPRD Balikpapan Dapil Balikpapan Timur mengatakan Untuk memecahkan persoalan masalah pendidikan yang ada di Balikpapan timur khususnya diwilayah Manggar baru mau tidak mau pemerintah kota harus menyiapkan lahan baru supaya sepanjang tahun persoalan tahun ajaran baru tidak menjadi runyam, tegasnya.

Termasuk dengan permasalahan banjir dan abrasi di kampung pesisir Tanjung baru warga setempat meminta supaya ada solusi pemerintah membuatkan pemecah ombak agar rumah warga tidak hancur karena abrasi. Camat Bustamin menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan pembangunan dan anggaran semua diatur oleh DPRD dan pemerintah oleh karenanya beliau akan selalu mengawal apa yang menjadi kekurangan di Balikpapan timur.

solusi dari pada memecahkan persolan banjir beliau juga memohon kepada warga agar dapat bekerja sama untuk menyisihkan lahan miliknya untuk kepentingan bersama supaya pemerataan pembangunan yang ada diwilayah Balikpapan timur berjalan dengan baik.ungkapnya. Namun anggota DPRD Balikpapan Nurhadi Saputra mengharapkan kepada seluruh warga masyarakat Balikpapan timur untuk selalu berkoordinasi kepada pemerintah setempat khususnya dalam menjaga lingkungan supaya tetap bersih aman dari banjir dan lain-lain, pungkasnya.

SWARAREPUBLIKA.com - Anggota DPRD Balikpapan dari partai Perindo Capt M Hatta Umar S. sos M.Mar menggelar Reses masa sidang I tahun 2023 di lingkungan RT 05 kelurahan Sepinggan Raya kecamatan Balikpapan Selatan.

Kegiatan serap aspirasi anggota DPRD Balikpapan Capt M Hatta Umar S sos. M.mar dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, warga RT 05, serta mengundang Nara sumber dari PTMB Suryo, Dinas PU Usman, lurah Sepinggan Raya Sarifudin.

Dalam sambutannya Capt M Hatta Umar menyampaikan Ucapan terima kasih kepada seluruh warga yang hadir di kegiatan serap aspirasi ini, Namun tujuan dari kegiatan reses ini adalah menyerap dan menindak lanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

Reses anggota DPRD Balikpapan kelahiran Palopo ini di sambut dengan berbagai usulan di lingkungan warga RT 05 kelurahan Sepinggan Raya tentang permasalahan sarana air bersih yang sejak bertahun tahun sebagai warga Balikpapan Selatan sebagai besar belum menikmatinya, kemudian sulitnya dalam penerimaan tahun ajaran baru serta masalah drinase. Dari usulan warga RT 05 terkait Masalah sulitnya mendapatkan air bersih karena tidak adanya pipa induk yang jaraknya sekitar 12 meter dari perkampungan warga.

Secara detail disampaikan dari perwakilan pihak PTMB (Perumda Tirta Manuntung Balikpapan) Suryo menyampaikan bahwa kebutuhan sarana air bersih untuk wilayah kota Balikpapan secara keseluruhan memang belum sepenuhnya dinikmati masyarakat Balikpapan dengan alasan kebutuhan yang disalurkan ke pelanggan mengalami over loud, jelasnya.

Lanjutnya, beliau menjelaskan syarat untuk menjadi calon pelanggan PTMB yaitu ada 2 sistem yang harus diketahui bahwa calon pelanggan yang mendaftarkan secara mandiri atau reguler yang pembiayaannya diadakan oleh calon pelanggan. Kemudian program pemerintah yaitu program MBR yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Namun yang harus diperhatikan ketika menjadi calon pelanggan harus memenuhi 2 syarat yaitu syarat teknis dan syarat administratif dimana telah tersedia jalur induk dilingkungan calon pelanggan dan airnya bisa mengalir selama 24 jam. Problem yang dikeluhkan warga RT 05 tidak adanya jalur pipa induk dilingkungan warga yang jaraknya 12 meter Mendengar apa yang telah dijabarkan oleh pihak PTMB Suryo .

Anggota DPRD dari dapil Balikpapan Selatan Capt M. Hatta Umar S sos. M.mar seketika itu pula beliau mengatakan secara tegas akan merealisasikan dan berkomunikasi dengan pihak PTMB untuk satu titik sambungan pipa induk yang berjarak 20 meter di lingkungan warga RT 05. Permasalahan warga RT 05 Sepinggan Raya terkait dengan pemasangan jaringan pipa induk telah dipenuhi oleh sang capten.

hal ini mendapat riakan kebahagian bagi warga setempat karena kali pertamanya reses anggota DPRD Balikpapan Capt M Hatta Umar S sos M.mar memberikan bantuan tersebut. Tidak hanya itu beliau juga akan mendatangkan foging dalam waktu dekat ini karena di musim penghujan pastinya wabah penyakit demam berdarah merajalela dilingkungan warga RT 05 tersebut.

Ada pun keluhan permasalahan pendidikan seperti yang disampaikan oleh warga RT 06 De man nanga tentang sistem zonasi yang sulit bagi para orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri dan memohon untuk dibuatkan gedung sekolah baru agar bisa terakomodir semua.

Menyikapi hal ini Capt M Hatta Umar Anggota DPRD Dapil Balikpapan Selatan mengatakan bahwa setiap penerimaan siswa tahun ajaran baru khususnya diwilayah Balikpapan Selatan hanya terdapat 2 sekolah negeri diantaranya SMP N 5 dan SMP N 10 untuk membangun gedung baru prosesnya tidak mudah meskipun dianggarkan lewat pemerintah, Namun solusi yang bisa diambil adalah penambahan room bel ( Ruang belajar) baru untuk tingkat SMP dan ini solusi terbaik dan prosesnya cepat digunakan, terangnya.

Berkenaan dengan permasalahan lampu jalan, pembangunan semenisasi jalan dan drinase yang diajukan warga RT 05 sedang dalam proses dan terekam dalam SIPD salah satunya penerangan lampu jalan yang akan ditindaklanjuti di tahun 2023. Hal ini disampaikan langsung oleh lurah Sepinggan Raya Sarifudin.

Di penghujung kegiatan reses anggota DPRD Balikpapan Selatan M Hatta Umar menambahkan terkait dengan semua yang diusulkan warga RT 05 beliau akan segera mendata dan merealisasikannya , namun beliau menekankan kembali kepada warga masyarakat RT 05 ditengah memasuki tahun politik ini semoga saja beliau mendapatkan kursi di DPRD kembali dan bisa .merealisasikan janji janji politiknya yang selama ini belum terakomodir dan dirasakan oleh Banyak pihak

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN - Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Kamaruddin Ibrahim meminta kepada pihak kontraktor maupun PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) segera mengganti kerugian warga yang terdampak akibat proyek instalasi jaringan pipa gas yang terjadi di Jl. Soekarno Hatta, Kilometer 1, Balikpapan Utara.

"Jadi seharusnya nanti ada ganti rugi dari pihak PGN maupun kontraktor pelaksana, untuk bertanggung jawab penuh atas dampak kerugian yang dialami warga di area pengerjaan tersebut,"

kata pria yang akrab disapa H. Aco ini kepada wartawan, Rabu (15/3) Dia mengatakan, bahwa ganti rugi kepada warga itu wajib dilakukan oleh pihak kontraktor maupun PGN. Karena dampak dari pekerjaan mereka, warga mengalami kerugian puluhan juta.

"Saya pribadi sangat prihatin atas kejadian ini, dan saya berharap pihak dari PGN maupun kontraktor segera melakukan komunikasi dengan warga untuk menghitung dan mencari solusi untuk ganti ruginya," terangnya.

Ia menyampaikan, bahwa pemerintah tentu saja menyambut baik dengan adanya pengerjaan proyek instalasi jaringan pipa gas ini, sebab nantinya akan berguna buat warga juga. Tapi tidak seharusnya pada waktu proses pengerjaan proyek tersebut merugikan warga. "Untuk Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah sesuai apa tidak saya tidak tahu.

Tapi setahu saya galian terbuka sudah tidak di perkenankan di daerah perkotaan. Sehingga mereka (PGN) melakukan drilling vertical, dan itu sudah benar," jelasnya. Meski demikian, lanju H. Aco, bahwa dengan melakukan pengerjaan secara drilling vertical pasti akan ada dampaknya.

Namun yang penting bagaimana PGN bisa segera menyelesaikannya dampak tersebut dan kerugian warga sekitar. "Nanti kita liat lagi, apakah PGN telah melakukan ganti rugi apa tidak.

Yang pasti seharusnya proyek seperti PGN ini membayar ganti rugi tidak dibawah harga. Serta tidak merugikan masyarakat," ujarnya. "Yang pasti pihak DPRD kota Balikpapan akan terus mengawal warga sampai tuntutannya terpenuhi," pungkasnya .

Ard

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN - Masyarakat Kalimantan Timur tentunya mendapatkan kebanggaan tersendiri dengan rencana pembangunan IKN Nusantara. Sebab pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) akan memicu pertumbuhan ekonomi di daerah.

Namun, ada beberapa hal yang juga menjadi kekhawatiran ketika ibu kota negara dipindahkan ke Kaltim. Diantaranya ancaman lonjakan jumlah penduduk dan bakal timbulnya masalah kemacetan.

Khususnya bagi Kota Balikpapan yang menjadi wilayah penyangga ibu kota negara. Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Syukri Wahid mengaku, bahwa membuat monorel atau jalan tepi pantai dapat atasi perkembangan arus lalu lintas di kawasan Balikpapan Timur yang kian pesat.

Ini disampaikan karena pelebaran jalan 2-3 meter di kawasan Balikpapan Timur dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim tidak memberikan solusi. Dia mengatakan, bahwa semenjak ada jalan tol di pintu Gerbang Tol Manggar kemungkinan besar volume kendaraan semakin banyak.

"Menurut saya kalau diwacanakan saja dari sekarang semacam monorel canggih dari bandara, mengapa tidak. Sebab tidak ada yang mustahil," kata Syukri kepada wartawan, Rabu (15/3)

Ia menyampaikan, bahwa jalur jalan monorel bisa dari Teritip-Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) -Klandasan-Kebun Sayur Balikpapan Barat jalur itu bisa saja diwujudkan dan jalan akan panjang. "Karena kalau kita melihat jalan tol sekarang itu tidak krodit, sekarang itu kan, pelebaran sudah 2-3 meter kiri dan kanan.

Tapi masa yang mau disingkirkan tiangnya tidak, pohonnya tidak," terangnya. Sebab itu, dirinya meminta pemerintah untuk mewacanakan secara radikal. Menurutnya, secara radikal itu bisa jalan tepi pantai atau konsep monorel. Sehingga bisa dipikirkan dan dimulai dari sekarang. 

Ard

SWARAREPUBLIKA.com BALIKPAPAN - Ketua DPRD Abdulloh Minta Sebelum Ramadan Jalan Depan Global Sport Dibuka BALIKPAPAN - Pembukaan ruas Jalan MT Haryono, depan Global Sport, dipastikan kembali mundur. Kali ini, kontraktor menjanjikan salah satu jalan utama di Kota Beriman ini dapat dilalui kendaraan sebelum bulan puasa.

Janji pembukaan jalan ini terlontar setelah Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh melakukan inspeksi mendadak ke proyek peninggian badan (pengurukan tanah) jalan tersebut, Senin (13/3/2023) siang.

Abdulloh mendesak agar PT Fahreza Duta Perkasa dapat mempercepat proyek peninggian jalan. "Saya minta kontraktor bisa menyelesaikan sebelum Ramadhan. Minimal satu jalur dulu bisa dilewati oleh masyarakat," kata Abdulloh kepada wartawan di lokasi proyek depan Global Sport.

Dia meneruskan, kinerja PT Fahreza Duta Perkasa yang lambat membuat masyarakat mulai kehabisan kesabaran. Sebab penutupan membuat masyarakat mesti memutar lewat Jalan Syarifuin Yoes yang lebih jauh. Belum lagi mereka harus bersabar dengan kemacetan.

"Ini sudah janji yang kesekian kali. Saya minta mereka bisa penuhi. Tadi Pak Arif (manajer proyek) siap mundur jika sebelum ramadan jalan belum bisa dilalui," terang Abdulloh. Meski mundurnya Arif nanti tidak akan menyelesaikan masalah.

Abdulloh menganggap pernyataan itu merupakan bentuk komitmen dari kontraktor. "Jangan terlalu lama. Proyek ini kan dibuat untuk dapat dinikmati warga," kata politikus Partai Golkar ini.

Sementara di tempat yang sama, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan Rafiudin menambahkan, pemerintah terus mendorong kontraktor agar mempercepat proses peninggian jalan.

“Kami sudah minta kontraktor menambah truk pengangkut dan alat di lapangan," ujar Rafiuddin. Ia juga meminta keseriusan kontraktor, sebab warga sudah cukup lama menunggu jalan di depan Global Sport ini dapat dilintasi kendaraan, meskipun nanti roda dua dulu. 

ARD

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Kemacetan Di Balikpapan BALIKPAPAN- Maraknya pengatur lalu lintas ilegal atau kerap disebut sebagai "pak ogah" di setiap persimpangan jalan yang rawan macet dan tidak ada lampu lalu lintas.

Seperti simpangan Jalan S Parman Gunung Guntur, simpang Jalan MT. Haryono menuju BJBJ. Simpang Jalan Soekarno Hatta KM 1 menuju Start 1 dan Simpang Jalan Soekarno Hatta KM 5 menuju Kariangau.

Jasa "pak ogah" cukup ampuh mengatasi kemacetan arus lalu lintas di persimpangan jalan yang ada di Balikpapan. Sebagai ucapan terima kasih atas jasanya, seringkali pengguna jalan menyisihkan sedikit rezeki untuknya.

"Dengan adanya jasa pengatur lalu lintas dadakan atau pak ogah ini, sangat membantu penguna jalan untuk mengurai kemacetan di Balikpapan," kata Anggota DPRD kota Balikpapan Edy Alfonso kepada wartawan, Kamis (9/3/2023).

Ia menjelaskan, bahwa mereka (pak ogah) tidak pernah meminta uang kepada pengendara yang lewat. Artinya mereka mengatur lalu lintas dengan sukarela. Dia menuturkan, dengan adanya pengatur lalu lintas dadakan ini, membuat beberapa titik macet di Balikpapan berkurang.

Sehingga kita harus mengambil sisi positifnya. Menurut Edy, hal ini berbeda dengan "Pak Ogah" yang pernah ditemuinya di daerah lain, yang terkadang arogan dan meminta uang jasa kerena telah mengatur lalu lintas. "Saya pernah lihat dulu di daerah Jawa. Kendaraan di baret pakai paku kalau tidak diberi uang.

Tapi kalau di Balikpapan tidak begitu," terangnya. Meski demikian, Edy menuturkan, adanya kehadiran "Pak Ogah" ini juga memberikan dampak negatif terhadap estetika Kota Balikpapan. Sehingga perlu dilakukan penindakan oleh dinas terkait, yakni Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.

"Jadi Apakah perlu dilakukan penindakan atau mereka justru merekrut orang-orang tersebut. Bagaimana teknisnya, saya rasa ke Dishub dan Satpol PP, memiliki metode yang mujarab untuk mengatasi permasalahan itu," tuturnya.

"Jika permasalahan ini semakin pelik, tidak menutup kemungkinan DPRD Balikpapan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas persoalan ini," ujarnya. Selain untuk ditertibkan, Edy meminta pihak terkait turut memikirkan nasib pak ogah selanjutnya. Sebab pak ogah ini mencari makan dari jasanya.

Jadi kalau ditertibkan, bukan sekadar penertiban. Tapi dibantu untuk mendapatkan pekerjaan lain. "Jadi butuh pemikiran yang luas, bukan dari satu sudut saja. Mereka pasti paham tentang itu," pungkasnya.

Ard

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN - Adanya larangan penambahan tenaga honorer tidak terkecuali tenaga guru honorer yang diputuskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), menjadi perhatian berbagai pihak di kota Balikpapan. Salah satunya Komisi IV DPRD kota Balikpapan yang membidangi Pendidikan.

Hal tersebut, dikarenakan banyaknya penambahan gedung sekolah baru, namun tenaga pengajar di Balikpapan sangatlah minim sehingga membuat DPRD bersama Pemerintah kota Balikpapan harus berpikir keras untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan Doris Eko Rian Desyanto, mengatakan, bahwa untuk penambahan tenaga pengajar adalah wewenang Pemerintah pusat. Namun saat ini pihaknya masih berkoordinasi terkait berapa jumlah penambahan kuota untuk tenaga pengajar di Balikpapan. "Tenaga honorer guru merupakan ranahnya Kementrian Pemerintah Pusat.

Kami hanya mengusulkan, mereka yang punya wewenang dan DPRD hanya bisa mendorong ke Kementrian Pendidikan agar dapat menambah kuota guru yang ada Kota Balikpapan," ujar Doris ketika diwawancarai wartawan, Rabu (8/3/2023)

Ia menjelaskan, bahwa kota Balikpapan merupakan bagian dari beranda Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, sebagai penyangga IKN tentu memberikan dampak pertumbuhan penduduk cukup pesat. Oleh sebab itu, seiringnya dengan berjalannya waktu peserta didik pasti aka bertambah dan tenaga pendidik harus ditambah juga. "Untuk kondisi saat ini mau tidak mau. Tenaga pengajar memang harus ditambah," kata Doris.

Secara pengangkatan, dia katakan, bahwa tenaga honorer memang sudah tidak diperbolehkan lagi, namun tentu ada kebijakan-kebijakan lainnya, jika tidak ada maka bisa saja berimbas kepada masyarakat. "Apalagi lagi nanti PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) online pada Juni 2023 mendatang.

Kalau kekurangan guru pasti masyarakat juga yang akan mengeluh" tuturnya. "Mungkin nanti kita akan berkunjung ke kementrian pendidikan dan menyampaikan kalau di Kota Balikpapan ini memang kekurangan tenaga pendidik," pungkasnya .

ARD

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN - DPRD Kota Balikpapan terus menyoroti kinerja PT Fahreza Duta Perkasa selaku pelaksana proyek Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal. Pasalnya, progres proyek itu dinilai lambat. Anggota Komisi III DPRD Balikpapan Syukri Wahid mengatakan, sudah setengah tahun berjalan tetapi progres proyek baru mencapai 21 persen.

Syukri meminta Pemkot Balikpapan mengambil sikap tegas dan bukan sekadar evaluasi. "Contoh saja akhir tahun kemarin, seharusnya (progres) sudah 32 persen tapi baru 0,9 persen dan sekarang 21 persen. Seharusnya Januari-Februari sudah mencapai 40 persenan," tutur Syukri, saat ditemui di gedung DPRD Balikpapan, Selasa (7/3/2023).

Bahkan, kontraktor pelaksana telah diberikan Surat Peringatan (SP) kedua dan ketiga setelah rapat pembuktian keterlambatan atau Show Cause Meeting (SCM).

⁷"Tapi ujung-ujungnya memperpanjang," tambahnya. Diapun pesimis, pekerjaan itu bisa diselesaikan sesuai target yakni akhir Desember 2023. "Kalau tidak ambil sikap, saya khawatir malah proyek ini punya catatan," ujarnya.

Bukan itu saja, proyek DAS Ampal ini juga memiliki dampak sosial dan seharusnya pelaksana proyek mencantumkan konsekuensi dampak sosial. "Lihat saja lapak yang dibongkar. Pedagang seharusnya ditempatkan dulu di naungan sementara, sehingga tidak kehilangan pendapatan," ungkapnya.

Bukan itu saja, para pelaku usaha seperti Global Sport semestinya juga diberikan kompensasi atas kerugian yang dialami karena proyek tersebut. "Itu yang saya kecewa, makanya dari awal Clean and Clear yang saya maksudkan ini," imbuhnya.

⁵⁶⁶⁶⁶⁶⁶Lebih lanjut, Syukri menambahkan Komisi III telah sepakat untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang akan menggali penyebab proyek itu berjalan lambat. "Saya kecewa kalau ada statement sabar. Tidak bisa," pungkasnya. 

Ard

SWARAREPUBLIKA.com - Terkait Lahan Warga RT 14, Komisi I DPRD Balikpapan Gelar RDP Bersama LBH GP Ansor BALIKPAPAN - Komisi I DPRD kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Persoalan sengketa lahan milik warga RT 14 Kelurahan Telagasari, Balikpapan Kota yang diakui sebagai aset milik PT. Pertamina, Selasa (07/03/2023).

RDP yang dilaksanakan di ruang rapat gabungan gedung DPRD Balikpapan ini, di pimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Balikpapan H. Laisa Hamisah dan didampingi anggota Komisi I, Sri Hana serta Iwan Wahyudi.

Dalam RDP kalai ini, hadir perwakilan warga RT 14 yang didampingi oleh kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor Kota Balikpapan. Sedangkan dari pihak pertamina dihadiri oleh Area Manager Commonication, Relation & CSR PT KPI RU V Balikpapan serta beberapa Staf. Hingga RDP berakhir permasalahan lahan warga RT 14 dan pihak PT. Pertamina belum menemukan titik terang.

Sehingga kesepakatan akhir akan melakukan peninjauan ulang terkait tapal batas. Seperti yang dikatakan Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, H. Laisa Hamisah usai memimpin RDP, bahwa dalam RDP ini, warga RT 14 Telagasari mencari kebenaran untuk mempertahankan hak-hak mereka.

"RDP kali ini warga mencari kebenaran terkait lahan yang sudah mereka tinggali sejak lama. Namun lahan tersebut diakui aset dari PT Pertamina," terang Laisa kepada wartawan usai RDP.

Dia menyampaikan, bahwa lahan warga yang diakui Pertamina telah memiliki perjanjian-perjanjian terdahulu, mulai dari pihak Polri (Brimob), hingga PT Shell, bahkan ada beberapa warga mengakui telah membayar melalui dari pemotongan gaji orang tua mereka saat dinas.

"Untuk itu melalui RDP ini, warga mempertanyakan status lahan tersebut, dan mereka memiliki data-data bahkan ada yang sudah bersertifikat, sementara pihak Pertamina belum bisa menunjukan data-data kepemilikannya" terangnya. Ia mengaku, Komisi I bersama pihak terkait seperti BPN akan menindaklanjuti permasalahan ini dengan melakukan peninjauan di lapangan, untuk mengetahui tapal batasnya.

"Nanti kelanjutannya, kita akan melakukan sidak kelapangan. Karena warga yang ada di lahan itu. Ada yang memiliki sertifikat, jadi nanti akan kita cek apakah sertifikat milik warga tersebut, masuk dalam lahan yang diklaim oleh pihak Pertamina atau tidak," tuturnya.

Sementara itu Ketua LBH GP Ansor Kota Balikpapan, Sultan Akbar Pa’levi mengatakan, pihaknya dalam RDP yang dilaksanakan bersama Komisi I dan Pertamina sudah menyampaikan semua aspirasi masyarakat terkait dengan kepemilikan lahan yang diklaim oleh Pertamina.

"Klaim oleh Pertamina ini, dimana dulunya para orang tua mereka (warga) yang merupakan BKO Brimob bertugas mengamankan objek vital mendapat penghargaan dari negara, dalam hal ini dari PT Shell.

Bahkan, orang tua mereka ini, dulunya sudah ada pelepasan hak untuk menempati lahan itu dari PT Shell yang merupakan leluhur PT Pertamina," kata Pa’levi sapaan akrabnya usai mengikuti RDP. Pa’levi menjelaskan, orang tua mereka merupakan purnawirawan anggota Brimob yang dulunya bertugas menjaga kilang minyak yang pada saat itu masih di kelola oleh PT Shell.

Lahan tersebut sudah ada penyerahan kepada orang tua mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, Pertamina mengklaim lahan yang sudah ditempati warga sejak tahun 1970 an itu adalah miliknya "Hasil dari RDP ini, kita akan melakukan pengecekan batas-batas yang diklaim oleh pertamina. Pengecekan ini akan dilakukan bersama-sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), DPRD, Pertamina dan warga," kata dia.

Anehnya, kata Pa’levi, dalam RDP pihak Pertamina menyatakan sudah mengajukan permohonan untuk pembuatan sertifikat di lahan yang diklaim itu ke BPN. Namun, pihak BPN membantah adanya pengajuan yang dilakukan oleh Pertamina untuk pembuatan sertifikat di lahan yang masih diduduki warga tersebut. Menurut Pa’levi, dari hasil RDP ini pihaknya akan mencari titik terang bersama-sama. Karena pihak Pertamina pun belum bisa di katakan memiliki hak.

Apalagi, warga di atas lahan itu sudah menempati selama puluhan tahun. Bahkan, sudah generasi ketiga. Di tempat yang sama, Area Manager Communication, Relation dan CSR PT KPI RU V Balikpapan, Ely Chandra mengatakan, pihaknya dari Pertamina menghormati semua proses tersebut. Bahwa dari Pertamina menyampaikan lahan tersebut adalah aset Pertamina.

“Yang kita lakukan ini adalah pemulihan aset, karena aset-aset yang diamanahkan kepada kami, tentu akan kami jaga. Salah satu cara menjaganya adalah mengurus sertifikat terhadap tanah-tanah yang kami anggap sebagai aset Pertamina,” katanya.

Menurut Ely, pihaknya tidak akan mengklaim lahan tersebut jika bukan aset milik Pertamina. “Tanah yang berlokasi di Telagasari dari data yang ada merupakan aset milik Pertamina.

Di lokasi itu juga masih terdapat pekerja Pertamina, termasuk pensiunan Pertamina juga masih ada yang tinggal di sana,” terangnya. Ely menyebut, jika di lahan itu merupakan satu kawasan yang dulunya terdapat 80 rumah dan ada fasilitas umum serta kamar mandi umum.

(*)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN - DPRD kota Balikpapan menyoroti adanya tumpukan pipa gas milik Perusahaan Gas Negara (PGN) di jalan turunan Muara Rapak. Pasalnya proyek pelebaran jalan Muara Rapak yang baru selesai dikerjakan itu, diperuntukan bagi pengguna jalan agar mengurangi kemacetan dan kecelakaan lalulintas yang kerap terjadi di wilayah tersebut.

"Ada beberapa catatan yang telah kita berikan saat mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) minggu lalu. Yakni, izin Amdal, aspek safety dan pipa gas yang diletakkan disembarang tempat seperti yang ada saat ini di turunan Muara Rapak," kata Anggota DPRD kota Balikpapan, Syukri Wahid kepada wartawan, Selasa (7/3/2023).

Ia mengatakan, pihaknya minta jika belum dilakukan pemasangan, lebih baik ditaruh di tempat yang lebih aman. Seperti dekat SPBG. Meskipun lokasi pemasangan akan dilakukan diarea tersebut, Menurutnya, alangkah baiknya penempatan tumpukan pipa gas untuk penyambungan segera dievakuasi ke SPBG atau ketempat yang lebih aman.

Dia menuturkan, bahwa kita bukan orang teknis, tapi kita bisa melihat aspek safetynya seperti apa. Lebih baik pipanya di simpan di SPBG. Jangan sampai ada korban baru mau dipindahkan. Seperti kecelakaan yang terjadi di Samboja ada warga menabrak pipa. "Badan jalan di Muara Rapak baru saja selesai diperlebar dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim. Tujuannya untuk kepentingan untuk pengguna jalan," terangnya.

Namun, lanjut Syukri, pihak PT. PGN tanpa memikirkan keselamatan bagi masyarakat umum, dengan seenaknya menaruh pipa gas di lokasi tersebut. "Enak betul, numpang di simpan disitu, sudah hampir satu bulan, kita ini mempertimbangkan aspek safetynya untuk warga, harusnya mencari ditempat yang aman seperti di area Pertamina, jika mau digunakan baru dibawa ke lokasi penyambungan" geramnya.

“Apalagi kita yang dapil utara tiap hari lewat situ disajikan dengan kemacetan. Intinya aspek keamanan, disiplin SOP, kedalaman pipa. Itu yang lebih penting," pungkasnya

 Ard