DPRD Balikpapan

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Isu pengoplosan Pertamax yang diduga dilakukan oleh oknum tertentu memicu kekhawatiran di tengah masyarakat. Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Jafar Sidik, menilai praktik ini tidak hanya merugikan negara dari sisi ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap kualitas BBM yang beredar di pasaran.

Menurutnya, masyarakat sulit mengetahui apakah BBM yang mereka beli di SPBU benar-benar murni atau telah dicampur dengan zat lain. "Sebagai pengguna, kita hanya bisa percaya bahwa BBM yang kita beli sesuai standar. Tapi kalau ada pengoplosan, itu sangat merugikan," ujarnya.

Jafar Sidik menjelaskan bahwa praktik pengoplosan ini memungkinkan pihak tertentu meraih keuntungan dengan mengurangi kualitas BBM, sementara konsumen tetap membayar harga yang sama. "Ini adalah tindakan curang yang harus ditindak tegas. Jangan sampai masyarakat dirugikan akibat BBM oplosan yang dapat merusak mesin kendaraan," tegasnya.

Ia menekankan bahwa kejadian ini juga berdampak besar terhadap keuangan negara karena pajak dan subsidi yang diberikan tidak sesuai dengan produk yang diterima masyarakat. "Negara mengalami kerugian besar akibat praktik ilegal ini. Pemerintah harus turun tangan dengan lebih serius untuk mengawasi distribusi BBM agar tidak ada celah bagi oknum yang ingin berbuat curang," katanya.

Jafar Sidik juga menyoroti perlunya keterlibatan lebih aktif dari pemerintah daerah dalam mengawasi distribusi BBM. "Harus ada langkah konkret untuk memastikan kejadian ini tidak terjadi di Balikpapan. Jika perlu, pemerintah kota harus meningkatkan koordinasi dengan Pertamina untuk memperketat pengawasan," ujarnya.

Komisi II DPRD Balikpapan saat ini sedang mempertimbangkan untuk mengagendakan pertemuan dengan pihak terkait guna memastikan tidak ada kasus serupa di daerah ini. "Kami ingin mendapatkan kepastian bahwa BBM yang beredar di Balikpapan benar-benar sesuai dengan standar dan tidak mengalami pengoplosan," tegasnya.

Sebagai langkah preventif, ia meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap seluruh rantai distribusi BBM agar masyarakat tidak dirugikan.

"Kepercayaan publik terhadap BBM yang mereka gunakan harus tetap terjaga. Oleh karena itu, pengawasan ketat menjadi keharusan agar praktik pengoplosan ini bisa diberantas sepenuhnya," pungkasnya.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Dugaan adanya pengoplosan bahan bakar jenis Pertamax menjadi perhatian serius DPRD Kota Balikpapan. Anggota Komisi II, Jafar Sidik, menilai praktik ini tidak hanya merugikan negara secara finansial tetapi juga mengancam kepercayaan masyarakat terhadap distribusi BBM.

Menurutnya, masyarakat seharusnya mendapatkan bahan bakar yang sesuai standar tanpa adanya campuran zat lain yang dapat menurunkan kualitas. "BBM yang dijual harus sesuai dengan ketentuan. Kalau Pertamax ya tetap Pertamax, jangan ada campuran yang malah merugikan konsumen dan negara," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pengoplosan Pertamax bukan sekadar pelanggaran bisnis, tetapi kejahatan terstruktur yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk meraih keuntungan. "Ini tindakan yang tidak bisa ditoleransi. Negara mengalami kerugian besar, dan masyarakat juga dirugikan karena bahan bakar yang mereka gunakan tidak sesuai standar," tegasnya.

Lebih lanjut, Jafar Sidik meminta agar aparat penegak hukum mengusut kasus ini hingga ke akar-akarnya. "Siapa saja yang terlibat harus diungkap. Ini bukan pekerjaan individu, pasti ada jaringan yang beroperasi secara sistematis," katanya.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya pengawasan ketat dari pemerintah agar kejadian ini tidak menyebar ke daerah lain, termasuk Balikpapan. "Kalau ini dibiarkan, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap distribusi BBM. Jangan sampai kita di Balikpapan juga terdampak," tambahnya.

Komisi II DPRD Balikpapan berencana memanggil pihak terkait, termasuk Pertamina Patra Niaga, untuk meminta klarifikasi terkait peredaran BBM di daerah ini. "Masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa BBM yang mereka beli benar-benar murni, bukan hasil oplosan," katanya.

Jafar Sidik menegaskan bahwa pengawasan terhadap distribusi BBM harus diperketat untuk mencegah tindakan serupa di masa depan. "Kami akan terus memantau kasus ini dan memastikan tidak ada penyimpangan dalam distribusi BBM di Balikpapan," pungkasnya.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Menyambut bulan suci Ramadan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan, Ari Sanda, mengingatkan generasi muda agar mengisi waktu dengan kegiatan yang lebih bermanfaat.

Ia menyoroti maraknya aksi trek-trekan dan perang sarung yang kerap terjadi saat Ramadan, yang tidak hanya mengganggu ketertiban, tetapi juga membahayakan keselamatan. Ari Sanda menegaskan bahwa meskipun aparat kepolisian telah melakukan pengawasan terhadap lingkungan di Balikpapan, peran orang tua tetap sangat dibutuhkan dalam mencegah anak-anak mereka terlibat dalam aktivitas yang merugikan.

“Kondusifitas lingkungan di Balikpapan tentunya sudah dalam pengawasan kepolisian. Namun, kami juga mengimbau kepada anak-anak muda untuk tetap tertib, terutama dalam berlalu lintas,” ujarnya, Jumat (28/2/2025).

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa aksi trek-trekan bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga berisiko tinggi bagi pelaku maupun pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, ia berharap kepolisian dapat mengambil langkah tegas dalam mengatasi aktivitas berbahaya ini.

“Trek-trekan sangat berbahaya, baik bagi pelaku maupun orang lain di jalan. Kami berharap pihak kepolisian dapat menangani masalah ini dengan baik,” tegasnya.

Selain itu, Ari Sanda juga menyoroti tradisi perang sarung yang sering dilakukan anak muda di bulan Ramadan. Meskipun tampak seperti permainan, kegiatan ini kerap berujung pada bentrokan yang dapat memicu keributan di masyarakat.

Ia pun menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi anak-anak mereka, terutama saat malam hari. “Orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi anak-anak mereka. Sejak pukul 10 malam, pastikan mereka sudah ada di rumah. Jika belum, segera cari tahu keberadaannya,” pungkasnya.

Dengan imbauan ini, diharapkan Ramadan dapat berlangsung dengan aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat Balikpapan.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Anggota DPRD Dapil Balikpapan Utara, Jafar Sidik, mengonfirmasi adanya pertemuan dengan sejumlah ketua RT di Kelurahan Muara Rapak untuk membahas operasi pasar gas LPG 3 kg.

Program ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (1/3) pukul 09.00 WITA di wilayah RT 18 sebagai langkah mengatasi kelangkaan gas bersubsidi. Menurut Jafar Sidik, operasi pasar ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memastikan distribusi gas LPG 3 kg berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

“Gas LPG subsidi ini memang diperuntukkan bagi masyarakat miskin, meskipun ada empat kategori yang berhak menerimanya, yakni rumah tangga, UMKM, petani, dan nelayan,” ujarnya.

Ia berharap program ini dapat mengurangi kelangkaan, menstabilkan harga, dan memastikan gas tersalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan. Pada tahap pertama, sebanyak 360 tabung gas akan disalurkan pada Sabtu, 1 Maret 2024, dan tahap kedua direncanakan pada 13 Maret 2024 dengan jumlah yang sama.

Tabung LPG ini akan didistribusikan ke beberapa RT yang membutuhkan. Jafar Sidik menjelaskan bahwa Muara Rapak memiliki sekitar 65 RT yang sebagian besar telah terhubung dengan jaringan gas (jargas), sehingga kebutuhan LPG subsidi tidak terlalu mendesak.

Namun, bagi RT yang belum memiliki jargas, ketersediaan gas 3 kg sangat penting. Dalam koordinasi dengan pihak agen PT Telaga Warih dan Kelurahan Muara Rapak, telah disepakati mekanisme distribusi yang adil. “RT yang sudah memiliki jargas mendapat kuota 3 tabung per RT, sementara yang belum memiliki jargas mendapat 9 tabung per RT,” jelasnya.

Teknis distribusi dilakukan dengan sistem kupon untuk memastikan penerima yang berhak. “Masyarakat yang ingin membeli gas harus memiliki kupon yang sudah didata oleh RT masing-masing. Dengan cara ini, kita bisa memastikan gas LPG subsidi benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan,” tutup Jafar Sidik.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Munculnya dugaan praktik oplosan bahan bakar minyak (BBM) di Balikpapan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Meski hingga kini belum ada bukti yang menguatkan, DPRD Kota Balikpapan menilai perlunya penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan kejelasan informasi tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menegaskan bahwa pihaknya akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pertamina guna mendapatkan penjelasan resmi.

"Kami tidak bisa langsung menyimpulkan adanya praktik oplosan sebelum ada data konkret. Oleh karena itu, RDP akan menjadi langkah awal dalam menggali informasi lebih dalam," ujarnya.

Menurutnya, isu ini beredar di tengah masyarakat seiring dengan kasus di tingkat nasional yang melibatkan Direktur Pertamina Patra Niaga. DPRD juga akan melakukan inspeksi lapangan guna memastikan bahwa distribusi BBM di Balikpapan berjalan sesuai standar.

Fauzi menekankan bahwa kejelasan informasi sangat penting agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Di sisi lain, Pertamina telah membantah dugaan oplosan dan menjelaskan bahwa perbedaan warna pada BBM bukan disebabkan oleh pencampuran zat lain, melainkan karena zat pewarna dan aditif yang digunakan dalam produknya.

Meski demikian, DPRD tetap akan menggali lebih dalam dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan masyarakat dan pengawas distribusi BBM. Langkah investigasi ini bertujuan untuk menjamin bahwa masyarakat mendapatkan BBM berkualitas sesuai standar yang ditetapkan. "Kepercayaan masyarakat terhadap distribusi BBM harus dijaga, dan untuk itu transparansi menjadi kunci utama," tegas Fauzi.

Hasil dari RDP dan investigasi di lapangan akan menjadi dasar bagi DPRD dalam mengambil langkah selanjutnya. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, maka pihak terkait akan diminta untuk bertanggung jawab agar tidak terjadi permasalahan yang berulang di masa depan.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Memasuki bulan Ramadan, potensi kebakaran meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas memasak, penggunaan listrik yang berlebihan, serta kelalaian dalam penggunaan alat elektronik.

Anggota DPRD Kota Balikpapan, Nelly Turuallo, mengimbau masyarakat untuk lebih waspada, terutama di kawasan permukiman padat penduduk yang rentan terhadap insiden kebakaran.

Menurut Nelly, salah satu penyebab utama kebakaran di bulan Ramadan adalah kelalaian saat memasak untuk sahur atau berbuka. Ia mengingatkan agar masyarakat selalu memastikan kompor dimatikan setelah digunakan. “Kesibukan saat menyiapkan makanan sahur sering kali membuat orang lupa mematikan kompor. Pastikan dapur dalam kondisi aman sebelum ditinggalkan,” ujarnya, Selasa (27/2/2025).

Selain itu, Nelly juga menyoroti bahaya korsleting listrik akibat penggunaan peralatan elektronik secara berlebihan. Ia mengingatkan warga untuk tidak membebani satu sumber listrik dengan terlalu banyak perangkat. “Pastikan instalasi listrik rumah aman dan hindari penggunaan colokan bertumpuk yang berisiko memicu arus pendek,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah dan instansi terkait dalam meningkatkan sosialisasi pencegahan kebakaran. Menurutnya, edukasi mengenai penggunaan alat pemadam api ringan (APAR) serta tindakan darurat saat kebakaran sangat penting untuk meminimalisir risiko korban jiwa dan kerugian materi. “Kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kebakaran harus lebih ditingkatkan. Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan alat pemadam serta akses air yang memadai di daerah rawan kebakaran,” tegasnya.

Dengan upaya pencegahan yang tepat, diharapkan masyarakat dapat menjalani bulan Ramadan dengan lebih aman dan nyaman tanpa ancaman kebakaran yang berpotensi merugikan banyak pihak.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Komisi IV DPRD Balikpapan Serukan Upaya Kolektif Cegah Peredaran Narkoba Peredaran narkoba di Kalimantan Timur, khususnya di Kota Balikpapan, menjadi ancaman serius bagi generasi muda.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Sufyan Jufri, menegaskan pentingnya peran bersama dalam mencegah dampak buruk narkotika yang dapat merusak masa depan anak-anak dan remaja di kota tersebut.

Menurut Sufyan, keluarga memiliki peran utama dalam membentuk karakter anak agar tidak mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Ia mengimbau para orang tua untuk lebih aktif mengawasi pergaulan anak serta memberikan edukasi tentang bahaya narkotika.

“Keluarga adalah benteng pertama dalam menjaga anak-anak kita. Orang tua harus lebih peduli terhadap lingkungan pergaulan mereka agar tidak terpengaruh oleh narkoba,” ujarnya.

Selain keluarga, lingkungan sekolah juga memegang peran krusial dalam membangun kesadaran akan bahaya narkoba. Sufyan menekankan bahwa sekolah harus menjadi tempat yang tidak hanya memberikan pendidikan akademik, tetapi juga membekali siswa dengan pemahaman mengenai ancaman narkotika.

Menurutnya, para guru harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi indikasi awal apabila ada siswa yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. “Pendidikan tentang bahaya narkoba harus menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah.

Guru, orang tua, dan masyarakat harus bersinergi dalam upaya pencegahan ini. Pemerintah juga harus aktif dalam mendukung program yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya narkoba,” jelasnya.

Selain itu, Sufyan juga mengajak masyarakat untuk lebih berani dalam melaporkan peredaran narkoba kepada aparat penegak hukum. Ia menilai bahwa sinergi antara warga dan pihak berwenang sangat diperlukan agar upaya pemberantasan narkotika dapat berjalan efektif.

“Jangan ragu untuk melapor jika ada aktivitas mencurigakan terkait narkoba di sekitar kita. Ini adalah tanggung jawab bersama demi menjaga lingkungan yang sehat dan aman,” tegasnya.

Ia berharap kesadaran kolektif ini dapat memperkuat langkah pencegahan dan mengurangi peredaran narkoba di Kota Balikpapan serta Kalimantan Timur. Dengan kerja sama yang solid antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah, generasi muda diharapkan dapat tumbuh dengan sehat dan terhindar dari bahaya narkoba.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, menyatakan keprihatinannya terhadap kasus dugaan korupsi dengan nilai fantastis mencapai Rp 193 triliun. Ia menegaskan bahwa kasus ini bukan hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga berpengaruh terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

Dalam wawancara dengan wartawan pada Kamis, 27 Februari 2025, Budiono mengungkapkan bahwa besarnya angka yang terlibat dalam kasus ini menjadi perhatian serius bagi berbagai pihak. “Saya sangat prihatin dengan adanya kasus ini, yang disebut-sebut mencapai Rp 193 triliun per tahun dan masih dalam penyelidikan. Ini menunjukkan betapa besar dampak kerugiannya, tidak hanya dalam aspek keuangan, tetapi juga terhadap masyarakat, termasuk kerusakan properti seperti kendaraan mereka,” ujarnya.

Ia menilai bahwa kasus ini merupakan salah satu skandal korupsi terbesar yang harus segera ditindaklanjuti agar tidak semakin merugikan masyarakat. Menurutnya, perlu ada kepastian apakah permasalahan ini terkait manipulasi dalam proses pengadaan atau kesalahan dalam penetapan harga.

“Kita belum tahu apakah ada campur tangan dalam proses ini atau kesalahan administrasi, tetapi yang jelas, kondisi ini sangat merugikan masyarakat. Jika dibiarkan, kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, termasuk BUMN terkait, bisa menurun drastis,” jelasnya.

Budiono menegaskan bahwa meskipun kewenangan utama berada di tangan Pertamina Patra Niaga sebagai BUMN, DPRD tetap memiliki hak untuk meminta klarifikasi dan memastikan keselamatan serta kepentingan masyarakat tetap terjaga. Dalam hal ini, ia memastikan DPRD akan terus mengawasi proses penyelidikan agar tidak ada pelanggaran yang merugikan konsumen.

Ia juga mengingatkan para pelaku usaha untuk tetap mematuhi regulasi yang berlaku dan tidak mencari keuntungan dengan cara-cara yang melanggar aturan. “Kita harus mencari solusi yang lebih aman dan tetap terjangkau bagi masyarakat. Selama ini, kita mengutamakan produk berkualitas, tetapi jika ada masalah seperti ini, baik Pertamina maupun masyarakat akan mengalami kerugian besar,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa meskipun Pertamina Patra Niaga pusat telah memberikan keterangan dan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR RI, DPRD Balikpapan juga akan mengambil langkah serupa untuk memastikan kejadian ini tidak berdampak lebih luas.

“Kami akan memanggil pihak terkait lagi untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang,” imbuhnya.

Budiono menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan serta distribusi barang. Ia juga mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi dan melaporkan indikasi penyimpangan agar integritas sistem tetap terjaga dan keselamatan konsumen bisa lebih terjamin.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Iim, mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan bulan suci Ramadan sebagai momentum meningkatkan ibadah serta memperkuat nilai kebersamaan. Ia menekankan pentingnya mengisi Ramadan dengan kegiatan yang bermanfaat, terutama bagi anak-anak yang mendapatkan penyesuaian jam sekolah.

"Seiring dengan pengurangan jam belajar, kita harus mengoptimalkan momen ini dengan meningkatkan aktivitas ibadah. Orang tua, guru, dan masyarakat perlu mendorong anak-anak dari TK hingga SMA untuk lebih aktif beribadah, mengunjungi masjid, serta mengikuti salat tarawih," ujar Iim saat diwawancarai, Kamis (27/2/2025).

Menurutnya, penyesuaian jadwal sekolah selama Ramadan seharusnya dimanfaatkan untuk membangun karakter religius anak-anak. Ia berharap para orang tua dan pendidik dapat menggantikan waktu belajar yang dikurangi dengan kegiatan keagamaan dan mempererat hubungan sosial.

“Kita tidak bisa menghentikan seluruh aktivitas sekolah, tetapi kita bisa menggantinya dengan kegiatan positif. Misalnya, dengan memperbanyak interaksi keluarga, meningkatkan silaturahmi, dan membiasakan anak-anak membaca Al-Qur’an serta mengikuti pengajian,” jelasnya.

Iim juga mendorong agar program pesantren kilat lebih digalakkan sebagai alternatif pembelajaran keagamaan yang efektif. "Meski kita bukan alumni pesantren besar seperti Gontor, setidaknya kita bisa membuka ruang bagi pesantren kilat yang mampu membentuk karakter dan memperdalam pemahaman agama anak-anak sejak dini," tambahnya.

Ia menegaskan bahwa Ramadan bukan sekadar waktu untuk beribadah, tetapi juga kesempatan membangun kebiasaan baik yang berkelanjutan.

“Kita harus benar-benar memanfaatkan Ramadan dengan serius. Jangan sampai bulan penuh berkah ini berlalu tanpa adanya peningkatan kualitas spiritual dan kebersamaan. Mari kita ciptakan sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat agar Ramadan ini membawa manfaat yang nyata bagi kita semua,” pungkasnya.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Menjelang bulan suci Ramadan 2025, Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Iim, menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap pangan olahan yang beredar di pasaran. Ia mendorong Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) Balikpapan untuk meningkatkan pemantauan guna memastikan makanan yang dikonsumsi masyarakat memenuhi standar kehalalan, kebersihan, dan kesehatan.

Menurut Iim, pengawasan ini harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya mempertimbangkan aspek estetika, tetapi juga memastikan bahwa produk pangan yang beredar benar-benar aman dikonsumsi.

“Iya, seharusnya pengawasan terhadap makanan yang dijual tidak hanya melihat unsur estetika saja, tetapi juga memastikan bahwa semua produk pangan tersebut halal, baik, dan sehat. Kami ingin masyarakat mendapat jaminan bahwa pangan olahan yang mereka konsumsi sudah memenuhi syarat kualitas yang tepat,” ujar Iim dalam wawancara dengan wartawan, Kamis (27/2/2025).

Ia menambahkan bahwa pengawasan yang lebih ketat sangat diperlukan karena konsumsi pangan cenderung meningkat selama Ramadan. Masyarakat, menurutnya, semakin peduli terhadap aspek kesehatan dan kehalalan produk makanan yang mereka beli.

Oleh karena itu, ia meminta agar POM Balikpapan tidak hanya melakukan inspeksi sesaat, tetapi juga secara rutin dan berkelanjutan. Iim menekankan bahwa pemeriksaan harus mencakup berbagai aspek, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga pengemasan produk.

Hal ini dilakukan untuk mencegah beredarnya makanan yang tidak memenuhi standar kesehatan dan kehalalan. “Kami berharap POM dapat melakukan cek menyeluruh terhadap pangan olahan agar tidak hanya menarik secara tampilan, tetapi juga memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga keagamaan,” tambahnya.

Terkait perkembangan pengawasan ini, Iim menyatakan bahwa dirinya masih menunggu informasi lebih lanjut dari Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan. “Saat ini, saya belum mendapatkan informasi terkini dari ketua komisi karena beliau sedang berada di luar kota. Namun, saya yakin pengawasan akan dilakukan, dan segala laporan serta temuan akan ditindaklanjuti,” jelasnya.

Ia berharap pengawasan yang lebih ketat dari POM dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam mengonsumsi pangan olahan selama Ramadan.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses rasionalisasi anggaran daerah. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan benar-benar digunakan secara optimal demi kepentingan masyarakat.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Balikpapan, Danang Eko Susanto, menyatakan bahwa pembahasan anggaran akan segera dilakukan setelah Wali Kota Rahmad Mas’ud kembali dari tugas luar daerah pada 28 Februari 2025. DPRD berkomitmen agar proses pembahasan tersebut berjalan sistematis dan cermat, sehingga program pembangunan tetap sejalan dengan kondisi keuangan daerah.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, rasionalisasi harus dilakukan dengan cermat, transparan, dan berdasarkan kebutuhan prioritas," ujar Danang pada Rabu (26/2/2025).

Danang menjelaskan bahwa rasionalisasi ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap kebijakan nasional yang dicanangkan pemerintah pusat. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil harus melewati kajian mendalam agar tidak mengorbankan program prioritas daerah yang telah direncanakan.

DPRD Balikpapan juga memastikan bahwa proses realokasi anggaran tidak akan menghambat proyek-proyek strategis, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur, layanan kesehatan, dan sektor pendidikan. "Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran.

Hal ini penting agar program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat tetap dapat berjalan dengan baik," tambahnya. Selain menekankan transparansi, DPRD juga mengajak masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah.

Menurut Danang, partisipasi publik menjadi faktor kunci dalam menjaga akuntabilitas sekaligus mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menyebut bahwa masyarakat dapat berperan aktif melalui berbagai mekanisme, seperti diskusi publik dan forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

"Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran. Dengan adanya pengawasan dari berbagai pihak, kita bisa memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif untuk kemajuan Kota Balikpapan," pungkasnya.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Timur.

Kegiatan ini berlangsung pada 25-26 Februari 2025 dengan agenda utama finalisasi rancangan tata tertib DPRD serta penyelarasan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2026 dengan Renja Sekretariat DPRD.

Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus, Nelly Turuallo, yang turut didampingi Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, serta jajaran terkait. Dalam pembahasan, Nelly menegaskan bahwa tata tertib yang disusun harus sejalan dengan regulasi yang berlaku dan mampu mendukung kinerja DPRD agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Kami ingin memastikan bahwa tata tertib ini bukan hanya sekadar memenuhi aturan, tetapi juga dapat memperkuat efektivitas kerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif, pengawasan, dan penganggaran," ujar Nelly Turuallo.

Selain itu, rapat juga menitikberatkan pada sinkronisasi program kerja antara DPRD dan Sekretariat DPRD. Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menekankan bahwa sinergi antar lembaga sangat penting untuk mendukung kelancaran perencanaan dan pelaksanaan program tahun 2026.

"Penyelarasan ini bertujuan agar program kerja DPRD dapat berjalan selaras dengan dukungan administratif dari sekretariat, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin optimal," jelasnya.

Pembahasan teknis dalam rapat mencakup penguatan fungsi legislasi, pengawasan, serta penganggaran yang menjadi tugas utama DPRD. Harmonisasi regulasi dan rencana kerja menjadi faktor kunci dalam memastikan keberhasilan pembangunan daerah.

Dengan finalisasi tata tertib dan penyelarasan rencana kerja ini, diharapkan DPRD Kota Balikpapan dapat menjalankan tugasnya secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Langkah ini juga diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat serta mendukung tercapainya pembangunan yang lebih baik di Kota Balikpapan.

(ADV/J)