SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, menyatakan keprihatinannya terhadap kasus dugaan korupsi dengan nilai fantastis mencapai Rp 193 triliun. Ia menegaskan bahwa kasus ini bukan hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga berpengaruh terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
Dalam wawancara dengan wartawan pada Kamis, 27 Februari 2025, Budiono mengungkapkan bahwa besarnya angka yang terlibat dalam kasus ini menjadi perhatian serius bagi berbagai pihak. “Saya sangat prihatin dengan adanya kasus ini, yang disebut-sebut mencapai Rp 193 triliun per tahun dan masih dalam penyelidikan. Ini menunjukkan betapa besar dampak kerugiannya, tidak hanya dalam aspek keuangan, tetapi juga terhadap masyarakat, termasuk kerusakan properti seperti kendaraan mereka,” ujarnya.
Ia menilai bahwa kasus ini merupakan salah satu skandal korupsi terbesar yang harus segera ditindaklanjuti agar tidak semakin merugikan masyarakat. Menurutnya, perlu ada kepastian apakah permasalahan ini terkait manipulasi dalam proses pengadaan atau kesalahan dalam penetapan harga.
“Kita belum tahu apakah ada campur tangan dalam proses ini atau kesalahan administrasi, tetapi yang jelas, kondisi ini sangat merugikan masyarakat. Jika dibiarkan, kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, termasuk BUMN terkait, bisa menurun drastis,” jelasnya.
Budiono menegaskan bahwa meskipun kewenangan utama berada di tangan Pertamina Patra Niaga sebagai BUMN, DPRD tetap memiliki hak untuk meminta klarifikasi dan memastikan keselamatan serta kepentingan masyarakat tetap terjaga. Dalam hal ini, ia memastikan DPRD akan terus mengawasi proses penyelidikan agar tidak ada pelanggaran yang merugikan konsumen.
Ia juga mengingatkan para pelaku usaha untuk tetap mematuhi regulasi yang berlaku dan tidak mencari keuntungan dengan cara-cara yang melanggar aturan. “Kita harus mencari solusi yang lebih aman dan tetap terjangkau bagi masyarakat. Selama ini, kita mengutamakan produk berkualitas, tetapi jika ada masalah seperti ini, baik Pertamina maupun masyarakat akan mengalami kerugian besar,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa meskipun Pertamina Patra Niaga pusat telah memberikan keterangan dan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR RI, DPRD Balikpapan juga akan mengambil langkah serupa untuk memastikan kejadian ini tidak berdampak lebih luas.
“Kami akan memanggil pihak terkait lagi untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang,” imbuhnya.
Budiono menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan serta distribusi barang. Ia juga mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi dan melaporkan indikasi penyimpangan agar integritas sistem tetap terjaga dan keselamatan konsumen bisa lebih terjamin.
(ADV/J)