DPRD Balikpapan

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Fraksi gabungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan respons kritis terhadap nota penjelasan Wali Kota Balikpapan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pandangan umum ini disampaikan oleh juru bicara fraksi, Japar Sidik, dalam Rapat Paripurna DPRD Balikpapan yang digelar di Gedung Parkir Klandasan, Senin (7/7/2025). Dalam pembukaan pandangannya, Fraksi PKS-PPP menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-79 dan memberikan apresiasi atas tema “Polri untuk Masyarakat” yang dinilai selaras dengan semangat pelayanan serta transformasi institusi kepolisian.

Fraksi juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Balikpapan dalam memberikan subsidi uang pangkal dan SPP kepada 13 SMP swasta di kota ini. Menurut Japar, kebijakan ini mencerminkan komitmen serius Pemkot dalam menciptakan keadilan akses pendidikan. “Langkah ini bukan hanya meringankan beban masyarakat, tapi juga mendorong persaingan sehat antara sekolah negeri dan swasta,” ungkapnya.

Selain itu, Fraksi juga menyambut baik keberhasilan Pemkot memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan 2024, yang merupakan kali ke-12 secara berturut-turut sejak 2013. Japar mengapresiasi kerja keras seluruh perangkat daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran.

Namun demikian, Fraksi PKS-PPP turut menyoroti sejumlah persoalan yang perlu segera dibenahi, terutama yang tertuang dalam rekomendasi BPK. Di antaranya adalah pengelolaan aset tetap, kelebihan pembayaran kontrak, pelaksanaan Perpres 33 Tahun 2020, serta pertanggungjawaban belanja daerah. Lebih lanjut, fraksi mencatat rendahnya serapan anggaran di sektor-sektor vital. Realisasi belanja pendidikan hanya mencapai 87,2 persen, menyisakan Rp133 miliar.

Sementara sektor kesehatan lebih rendah lagi di angka 73,7 persen dengan sisa Rp181 miliar. “Dua sektor penting ini saja menyisakan anggaran hingga Rp314 miliar. Ini perlu dievaluasi karena menyangkut pelayanan dasar masyarakat,” tegas Japar. Rendahnya serapan bantuan sosial juga mendapat perhatian serius. Dari total anggaran Rp6,37 miliar, hanya Rp4,19 miliar atau 65,79 persen yang terealisasi.

Japar menilai sistem pengajuan melalui aplikasi SIPD perlu ditelaah ulang untuk mengetahui hambatan realisasi bansos. Tak hanya itu, belanja modal yang dianggarkan Rp1,65 triliun hanya terealisasi Rp1,44 triliun atau 87,43 persen.

Sisa anggaran sebesar Rp207 miliar disebut berkontribusi terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2024 yang mencapai Rp614,74 miliar. “Perencanaan proyek dan pemilihan rekanan harus diperbaiki agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran seperti tahun ini,” ujarnya.

Fraksi PKS-PPP juga mencatat adanya proyek yang mengalami perpanjangan waktu pengerjaan, yang menyumbang Rp95,04 miliar terhadap SILPA, menandakan masih lemahnya pengawasan sejak tahap awal perencanaan.

Menutup pandangan umumnya, fraksi berharap agar Pemkot Balikpapan dapat meningkatkan ketepatan perencanaan anggaran dan memastikan seluruh program pembangunan benar-benar berjalan sesuai jadwal, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan menyampaikan sejumlah catatan penting terhadap nota penjelasan Wali Kota Balikpapan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pandangan umum ini disampaikan oleh juru bicara fraksi, Muhammad Najib, dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Parkir Klandasan, Senin (7/7/2025). Salah satu sorotan utama adalah terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum mencapai target, khususnya dari sektor pajak dan retribusi.

Fraksi PDIP menilai Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) harus lebih agresif dan inovatif dalam menggali potensi yang selama ini belum dimaksimalkan. “Masih banyak sumber PAD yang belum tergarap optimal. Ini soal keberanian dan keseriusan OPD untuk bekerja lebih progresif,” ujar Najib.

Selain itu, sektor pendidikan turut menjadi perhatian. Fraksi PDIP menilai bahwa daya tampung sekolah negeri masih sangat terbatas dan belum mampu mengakomodasi seluruh peserta didik, terutama di wilayah padat penduduk. Oleh karena itu, pembangunan sekolah baru harus segera diprioritaskan untuk mengatasi persoalan tahunan ini.

Di sisi lain, masalah air bersih yang belum kunjung tuntas juga tak luput dari sorotan. Najib menyampaikan bahwa Perumda Tirta Manuntung Balikpapan membutuhkan perbaikan mendasar dalam sistem manajemennya agar layanan publik dapat berjalan optimal. Bahkan, fraksi mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di DPRD untuk mengawal pembenahan layanan air bersih yang dinilai masih kerap bermasalah.

Di bidang infrastruktur, Fraksi PDIP menilai perencanaan jalan dan drainase belum saling terintegrasi. Akibatnya, banjir masih kerap terjadi karena buruknya saluran air yang tersumbat atau rusak. Fraksi mendesak agar perencanaan pembangunan lebih matang dan mempertimbangkan faktor lingkungan secara menyeluruh.

Persoalan ketenagakerjaan juga masuk dalam daftar catatan penting fraksi. Mereka mendorong adanya pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, serta menyoroti nasib tenaga honorer yang telah mengabdi sebelum 31 Oktober 2023 agar mendapat perhatian, seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang ASN.

Mengenai pengelolaan anggaran, Fraksi PDIP menilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2024 terlalu besar. Mereka mendorong agar Pemkot mampu menyerap anggaran secara maksimal demi mempercepat pembangunan. “Kami harap SILPA ke depan dapat digunakan secara tepat sasaran, terutama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” imbuh Najib.

Menutup pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan berharap seluruh masukan tersebut menjadi perhatian serius bagi Pemkot Balikpapan demi terciptanya pemerintahan yang lebih baik. “Semua catatan ini kami sampaikan demi terwujudnya Balikpapan sebagai kota yang adil, makmur, dan sejahtera dalam semangat Pancasila dan UUD 1945,” tegas Najib.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna untuk mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan Wali Kota mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Rapat yang berlangsung pada Senin, 7 Juli 2025, menjadi forum evaluasi awal terhadap kinerja keuangan pemerintah kota.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang berkoalisi dengan Partai Hanura dan Partai Demokrat, menyampaikan pandangannya melalui juru bicara Muhammad Hamid. Dalam penyampaiannya, fraksi ini memberikan apresiasi atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih oleh Pemerintah Kota Balikpapan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur.

Capaian ini merupakan yang ke-12 kalinya secara berturut-turut. Meski demikian, Hamid menekankan bahwa capaian administratif semata tidak cukup. Ia menyoroti pentingnya keberhasilan tersebut berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. “Kami ingin laporan keuangan tak sekadar patuh aturan, tapi juga menyentuh kebutuhan riil warga dan menghasilkan solusi yang terasa manfaatnya,” ujar Hamid di hadapan peserta sidang.

Lebih lanjut, Fraksi PKB memaparkan lima catatan penting sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan APBD.

Pertama, mereka menilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal. Beberapa sektor seperti pajak daerah, retribusi, dan pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih belum mencapai target maksimal.

Fraksi mendorong evaluasi menyeluruh dan pengawasan lebih profesional terhadap potensi pendapatan.

Kedua, belanja daerah harus memprioritaskan kebutuhan publik. Hamid mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak dilakukan dengan mengorbankan sektor vital, terutama infrastruktur dan pelayanan dasar. “Hemat boleh, tapi jangan sampai rakyat jadi korban,” tegasnya.

Ketiga, strategi pembiayaan yang diterapkan perlu lebih ditingkatkan. Pemkot didorong menyusun skema yang tidak hanya fokus pada output, tetapi juga pada outcome dan dampak jangka panjang terhadap pembangunan kota.

Keempat, Fraksi PKB meminta agar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tidak sekadar menumpuk, melainkan segera digunakan untuk menyelesaikan proyek yang tertunda serta diarahkan pada investasi produktif.

Kelima, pengelolaan aset milik daerah juga menjadi sorotan. Fraksi menekankan pentingnya pengelolaan yang profesional agar aset daerah dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Menutup penyampaiannya, Fraksi PKB tetap menyatakan dukungan terhadap arah pembangunan yang dijalankan pemerintah kota. Namun, mereka berharap perencanaan keuangan dilakukan lebih cermat dan realistis.

“Target pendapatan dan belanja harus terukur. Jangan sampai meleset dan akhirnya mengganggu program pembangunan yang sudah dirancang,” pungkas Hamid.

(DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Ibu di Balikpapan Barat tetap berlanjut meski dihadapkan pada sejumlah kendala teknis dan lingkungan.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, menegaskan bahwa proyek tersebut tidak berhenti dan terus dipantau agar penyelesaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Gasali menyebutkan bahwa proyek strategis ini memang mengalami hambatan, terutama akibat kondisi lingkungan di lokasi pembangunan.

Namun, hal tersebut tidak menyurutkan langkah kontraktor pelaksana untuk tetap melanjutkan pekerjaan. “Setiap proyek pasti memiliki tantangan, terutama yang berkaitan dengan kondisi lingkungan dan teknis. Tapi pembangunan RSUD Sayang Ibu masih berjalan. Progresnya ada, meski tidak secepat yang diharapkan,” ujar Gasali saat ditemui, Senin (7/7/2025).

Pihak DPRD melalui Komisi IV terus mendorong kontraktor agar dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Gasali menyampaikan bahwa hingga kini belum ada sanksi yang diberikan, karena pengerjaan masih dalam rentang waktu yang diperbolehkan oleh kontrak kerja.

“Kalau nanti pekerjaan melewati batas waktu kontrak, tentu sanksi akan diterapkan. Tapi saat ini masih dalam batas toleransi, jadi kami fokus pada percepatan progres,” tambahnya.

Diketahui, proyek ini telah mengalami dua kali perpanjangan waktu pelaksanaan. Gasali menyampaikan bahwa perpanjangan terakhir diperkirakan akan berakhir sekitar bulan Agustus 2025. Ia berharap kontraktor mampu menyelesaikan pekerjaan sebelum batas waktu berakhir. “Masih ada waktu untuk mengejar penyelesaian. Kita akan evaluasi lagi di akhir masa perpanjangan, apakah bisa rampung sesuai tenggat,” katanya.

Lebih lanjut, Gasali juga menyoroti kinerja kontraktor yang sejak awal dinilai belum optimal. Ia menekankan bahwa pemahaman terhadap kondisi lapangan sangat penting agar pekerjaan tidak kembali terhambat. “Kondisi geografis di lokasi memang cukup menantang. Misalnya, persoalan air laut pasang dan kendala teknis lainnya yang memerlukan penyesuaian.

Kontraktor harus bisa menyesuaikan diri,” tegasnya. DPRD Kota Balikpapan berkomitmen untuk terus mengawasi proyek ini hingga selesai. Diharapkan, keberadaan RSUD Sayang Ibu dapat memperkuat layanan kesehatan di wilayah Balikpapan Barat dan sekitarnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Kota Balikpapan dipercaya menjadi tuan rumah peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-45 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) tahun ini. Penunjukan ini disambut antusias oleh jajaran pemerintah dan pemangku kepentingan, karena dinilai sebagai bentuk penghargaan sekaligus peluang besar bagi kemajuan sektor ekonomi kreatif dan UMKM lokal.

Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyebut momentum ini sebagai kehormatan yang patut disyukuri. Ia optimistis pelaksanaan kegiatan berskala nasional ini akan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. “Ini suatu kehormatan bagi Balikpapan.

Semoga kepercayaan ini bisa mendorong peningkatan sektor UMKM dan ekonomi masyarakat secara luas,” ujar Alwi usai menghadiri pelantikan pengurus Dekranasda Balikpapan Periode 2025–2030, Jumat (4/7/2025). Ia juga berharap, kepengurusan baru dapat menunjukkan dedikasi nyata dalam mengembangkan potensi kerajinan daerah.

Apalagi, istri Alwi yang kini turut serta dalam struktur kepengurusan Dekranasda, dinilainya bisa memberi kontribusi berarti. “Saya berharap peran istri Ketua DPRD bisa memberi nilai tambah bagi kemajuan Dekranasda ke depan, terutama dalam periode kepengurusan hingga 2030,” tambahnya.

Ketua Dekranasda Balikpapan, Hj Nurlena Rahmad Mas’ud, menegaskan bahwa pelantikan ini bukan hanya seremoni, tetapi momentum memperkuat sinergi antar pelaku industri kreatif lokal. Ia mengajak seluruh pihak bekerja sama untuk memajukan produk kerajinan agar mampu bersaing secara global. “Mari kita satukan semangat, sinergi, dan kolaborasi. Jadikan produk kerajinan lokal tak hanya dikenal di dalam negeri, tetapi juga mendunia,” tegas Nurlena.

Pelantikan pengurus ini sekaligus menjadi awal persiapan Kota Balikpapan menyambut peringatan HUT ke-45 Dekranas yang akan mengusung tema “Perajin Berdaya, Mendunia”.

Tema ini sejalan dengan komitmen Dekranasda Balikpapan untuk terus memberdayakan perajin lokal dan mendorong produk kreatif menuju pasar internasional.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan penyusunan peraturan daerah terus dilakukan oleh DPRD Kabupaten Berau. Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan pada Kamis (3/7/2025).

Kunjungan ini menjadi sarana strategis untuk memperluas wawasan dan menyerap praktik-praktik baik dari kota yang dinilai berhasil dalam pengelolaan wilayahnya. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Berau, Peri Kombong, menjelaskan bahwa Balikpapan dipilih karena dianggap sebagai kota dengan tata kelola yang tertib, bersih, dan memiliki capaian positif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami melihat Balikpapan sebagai kota yang sudah matang dalam aspek penataan dan kebersihan kota. Selain itu, optimalisasi PAD-nya juga patut dicontoh,” ujarnya.

Peri menambahkan, selain untuk memperkuat sistem legislasi di daerah, kunjungan ini juga menjadi bagian dari persiapan Berau sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ia menilai, dalam konteks pembangunan nasional, daerah-daerah sekitar IKN harus mengambil peran aktif dan tidak sekadar menjadi penonton.

“Dengan adanya IKN, Berau tentu harus siap berkontribusi. Kami tidak ingin hanya berdiri di pinggir melihat pembangunan. Kolaborasi seperti ini kami anggap penting untuk memperkuat posisi daerah,” tegas Peri. Di sisi lain, kedatangan DPRD Berau disambut positif oleh DPRD Kota Balikpapan.

Anggota DPRD Balikpapan, Iwan Wahyudi, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi ruang yang sangat baik untuk berbagi informasi seputar regulasi daerah, penyusunan peraturan, hingga rencana anggaran tahun 2026.

Ia juga menyinggung pembahasan terkait Perda Ketenagakerjaan yang menjadi salah satu agenda penting dalam diskusi tersebut. “Kami senang bisa berbagi pengalaman, mulai dari proses legislasi hingga penguatan ekonomi daerah melalui kebijakan anggaran. Pertemuan ini bisa membuka pintu kolaborasi yang lebih luas antar daerah,” kata Iwan.

Lebih lanjut, Iwan menekankan pentingnya membangun hubungan antarlembaga legislatif di Kalimantan Timur, terutama dalam menyongsong era baru pembangunan di kawasan IKN. Menurutnya, kolaborasi lintas daerah akan memperkuat daya saing dan mempercepat kemajuan bersama. “Silaturahmi ini semoga tidak berhenti di sini. Kami berharap ada kelanjutan dalam bentuk kerja sama konkret. Karena ke depan, sinergi antarwilayah akan menjadi kunci keberhasilan dalam mendukung IKN,” tandasnya.

Kunjungan kerja ini menjadi bukti komitmen DPRD Berau dalam memperkuat kapabilitas kelembagaan serta menghadirkan kebijakan daerah yang adaptif dan berpihak pada kemajuan masyarakat.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN - Balikpapan kembali menjadi referensi penting bagi daerah lain dalam pengelolaan kota, kali ini dalam hal penegakan ketertiban umum.

DPRD Kota Palopo, Sulawesi Selatan, melakukan kunjungan kerja ke kota ini untuk mendalami praktik dan strategi yang diterapkan dalam menjaga ketenteraman masyarakat. Rombongan yang dipimpin oleh Ketua Panitia Khusus II DPRD Palopo, AKP (Purn) Siliwadi, disambut oleh jajaran Pemerintah Kota Balikpapan, Kamis (3/7/2025)

Dalam pertemuan tersebut, pihaknya secara khusus mempelajari pola kerja dan efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Balikpapan dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Siliwadi menyatakan, kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai bagaimana sebuah kota jasa seperti Balikpapan mampu mengatur dinamika sosial melalui perangkat penegakan perda yang tegas namun tetap mengedepankan pendekatan dialogis.

“Kami ingin mengetahui lebih dalam cara Balikpapan mengelola ketertiban warganya. Dari yang kami lihat, suasana kota cukup tertata dan kondusif, yang tentu saja tidak lepas dari peran Satpol PP. Ini penting bagi kami yang juga sedang memperkuat kelembagaan serupa di daerah,” ucapnya.

Menurutnya, Kota Palopo membutuhkan contoh konkret dalam membangun sistem ketertiban yang adaptif terhadap pertumbuhan kota. Pengalaman Balikpapan dinilai sangat relevan untuk dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan lokal yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menariknya, ini bukan kali pertama DPRD Palopo berkunjung ke Balikpapan. Sebelumnya, mereka juga sempat melakukan studi tiru terkait pengelolaan lingkungan, terutama dalam hal sistem pengumpulan sampah dan pemanfaatan bank sampah yang terbukti efektif memberdayakan masyarakat.

“Balikpapan sudah beberapa kali menjadi tempat kami belajar. Salah satunya adalah bagaimana kota ini melibatkan warga dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui konsep bank sampah. Itu sangat inspiratif,” ujar Siliwadi.

Kunjungan ini diharapkan menjadi awal dari kolaborasi yang lebih luas antara dua pemerintah daerah. Melalui pertukaran gagasan dan praktik terbaik, diharapkan tercipta peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan kebijakan publik, serta terciptanya kota-kota yang lebih tertib dan berdaya saing. Dengan adanya sinergi antarwilayah seperti ini, transformasi tata kelola pemerintahan di berbagai daerah dapat berjalan lebih cepat dan terarah.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di kawasan wisata Pantai Segara Sari, Manggar, Balikpapan, menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan. Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, angkat suara menanggapi kabar yang menyebutkan adanya pungli pada sejumlah layanan fasilitas umum di destinasi wisata andalan kota tersebut.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa praktik pungli diduga terjadi pada layanan penyewaan terpal, pemanfaatan kamar kecil, serta tarif tiket masuk yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan resmi. Menanggapi hal itu, Taufik menyayangkan masih adanya penarikan retribusi yang tidak sesuai aturan yang berlaku. “Kami sangat menyayangkan jika benar terjadi praktik penarikan retribusi tanpa dasar hukum yang jelas di Pantai Manggar. Ini adalah bentuk pungutan liar dan tidak bisa ditoleransi dalam bentuk apa pun,” tegas Taufik kepada wartawan, Selasa (1/7/2025).

Lebih lanjut, ia menduga bahwa praktik tersebut melibatkan oknum-oknum yang tidak berwenang. Taufik menilai kemungkinan besar praktik pungli itu bukan berasal dari pengelola resmi pantai, melainkan dilakukan oleh pihak-pihak di luar struktur resmi pengelolaan kawasan wisata. “Belum tentu dari pihak pengelola. Bisa saja ada oknum warga atau individu yang memanfaatkan celah ini untuk meraup keuntungan pribadi. Hal ini harus kita selidiki lebih dalam,” jelasnya.

Menurut Taufik, kawasan Pantai Segara Sari Manggar berada di bawah tanggung jawab Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispora) Kota Balikpapan, dengan pengelolaan operasional yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pantai tersebut. Oleh karena itu, ia mendorong agar Dispora segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan yang ada saat ini.

Taufik menilai, lemahnya pengawasan terhadap aktivitas di lapangan menjadi celah munculnya oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi. Ia pun meminta agar instansi terkait segera melakukan pembenahan dan memperketat pengawasan secara menyeluruh. “Harus ada langkah konkret. Tidak bisa dibiarkan terus menerus. Libatkan Satpol PP, aparat keamanan, dan pengawas lapangan untuk menjaga ketertiban serta kenyamanan pengunjung,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kawasan wisata harus dikelola secara profesional dan terbebas dari praktik-praktik yang mencoreng citra pariwisata Balikpapan. DPRD, lanjut Taufik, berkomitmen mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata.

Namun, hal itu tidak akan tercapai jika masih ditemukan praktik-praktik menyimpang di lapangan. “Komisi II DPRD punya tanggung jawab untuk mendukung peningkatan PAD, salah satunya dari sektor wisata. Tapi kalau wajah wisata kota kita tercoreng karena pungli, bagaimana wisatawan mau datang? Ini harus dibenahi,” pungkasnya.

Dengan mencuatnya isu ini, Komisi II DPRD Balikpapan siap melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Dispora dan UPTD setempat untuk memastikan pengelolaan Pantai Manggar berjalan sesuai regulasi serta menjamin kenyamanan dan keamanan pengunjung.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Peningkatan kualitas infrastruktur pejalan kaki di Kota Balikpapan kian tampak dalam beberapa waktu terakhir. Pembangunan trotoar yang lebih rapi dan tertata mulai terlihat di sejumlah titik strategis. Namun, di balik kemajuan tersebut, terdapat tantangan besar yang belum terselesaikan: sistem transportasi publik yang belum terintegrasi dengan baik.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, menyoroti persoalan ini sebagai salah satu hambatan utama dalam menciptakan kenyamanan mobilitas warga. Ia menilai bahwa pembangunan trotoar seharusnya tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari strategi besar peningkatan layanan transportasi umum yang layak dan terjangkau. “Trotoar yang rapi tentu membanggakan. Tapi akan menjadi sia-sia jika masyarakat masih kesulitan menjangkau angkutan umum yang aman dan nyaman,” ujarnya pada Selasa (24/6/2025).

Yono membandingkan kondisi Balikpapan dengan beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, dan Bogor. Menurutnya, kota-kota tersebut telah berhasil mengubah wajah transportasi publik secara perlahan, dimulai dari peningkatan kualitas armada, fasilitas pejalan kaki yang aman, hingga budaya masyarakat yang lebih terbiasa menggunakan transportasi umum. “Sekarang masyarakat di sana tak lagi asing berjalan kaki menuju halte atau stasiun. Bahkan angkot pun sudah dilengkapi AC dan dikelola secara profesional,” tambahnya.

Ia mengakui bahwa perubahan tersebut tidak bisa terjadi secara instan. Perlu kebijakan yang konsisten dan edukasi terus-menerus kepada masyarakat agar muncul kesadaran kolektif untuk beralih ke moda transportasi massal. Menurutnya, apabila pemerintah mampu menyediakan sistem yang efisien dan nyaman, maka publik pun akan mengikuti perubahan itu.

“Kuncinya ada pada penyediaan layanan yang memadai dan kampanye penggunaan transportasi umum yang terus menerus,” tegasnya.

Selain mendorong peningkatan layanan angkutan umum, Yono juga menyoroti pentingnya menjaga fungsi trotoar agar tetap sesuai peruntukannya. Ia mengungkapkan telah menjalin komunikasi dengan Dinas Perhubungan dan Satpol PP untuk melakukan penertiban terhadap aktivitas yang mengganggu kenyamanan pejalan kaki, khususnya di kawasan Jalan MT Haryono yang kerap dipadati pedagang kaki lima.

Yono berharap ada solusi win-win yang mampu mengakomodasi hak pejalan kaki tanpa mengabaikan kebutuhan ekonomi para pedagang. “Kami ingin menata, bukan menyingkirkan. Yang penting fungsinya tidak berubah. Trotoar adalah ruang publik yang harus dijaga,” katanya. Ke depan, ia menaruh harapan besar agar Balikpapan mampu mencontoh kota-kota yang telah berhasil membangun sistem transportasi publik yang ramah, terintegrasi, dan inklusif.

Dengan begitu, kota ini bisa menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi seluruh warganya, khususnya para pejalan kaki.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Upaya untuk memperkuat transportasi publik di Kota Balikpapan terus digalakkan, seiring dengan posisinya sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu perhatian datang dari Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, yang menyuarakan perlunya pengembangan layanan Bus Balikpapan City Trans (BCT).

Hal ini disampaikan Yono saat menghadiri kegiatan Bimbingan Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan dengan skema Buy The Service (BTS) yang diadakan oleh Kementerian Perhubungan di Hotel Maxone, Selasa (24/6/2025).

Menurutnya, BCT memiliki peran strategis dalam membangun budaya transportasi publik yang efektif dan efisien. “Transportasi umum harus menjadi pilihan utama masyarakat, baik warga lokal maupun pendatang dari dan ke IKN. Ketergantungan pada kendaraan pribadi menunjukkan bahwa layanan publik belum maksimal,” jelasnya.

Saat ini, BCT baru mengoperasikan dua koridor aktif, yang dinilai belum cukup untuk menjangkau seluruh wilayah kota. Yono mendorong penambahan koridor baru, terutama ke kawasan Balikpapan Timur dan beberapa titik di Balikpapan Utara yang belum terlayani secara optimal. Namun, ia mengakui, kendala utama terletak pada pembiayaan yang cukup besar.

“Untuk satu koridor saja dibutuhkan dana sekitar Rp12 miliar per tahun, karena layanan masih digratiskan hingga kontrak berakhir pada 2027. Jadi dua koridor sudah menghabiskan sekitar Rp24 miliar per tahun,” ungkapnya.

Selain rute, ia juga menekankan pentingnya memperluas titik pemberhentian atau halte bus di lokasi-lokasi vital seperti bandara, pelabuhan, pusat perbelanjaan, dan area permukiman padat. Menurut Yono, strategi ini penting agar masyarakat dari berbagai kalangan merasa tertarik dan nyaman menggunakan transportasi umum.

“Jika halte tersedia di tempat strategis seperti Bandara, Pelabuhan, dan Balikpapan Superblock (BSB), masyarakat kelas menengah ke atas pun tidak akan ragu untuk naik BCT,” katanya.

Meski begitu, pengembangan layanan harus tetap mempertimbangkan efisiensi. Yono menekankan pentingnya kajian matang agar jumlah armada sesuai kebutuhan, dan tidak terjadi pemborosan operasional. “Jangan sampai ada armada yang beroperasi tapi hanya mengangkut satu atau dua penumpang. Jumlah bus harus proporsional dan efektif,” tambahnya.

Isu lainnya yang menjadi perhatian adalah waktu tunggu penumpang di halte yang terlalu lama. Ia menilai jeda antarbus yang mencapai 30 menit menjadi salah satu penghambat minat masyarakat. Oleh karena itu, ia mendorong penambahan unit bus atau penyesuaian jadwal keberangkatan. “Transportasi umum harus cepat, nyaman, dan bisa diandalkan. Jika masyarakat harus menunggu lama, mereka akan kembali ke kendaraan pribadi,” tegasnya.

Lebih jauh, Yono mengajak masyarakat membangun budaya baru dalam bertransportasi. Ia mencontohkan negara maju seperti Jepang, di mana seluruh lapisan masyarakat, termasuk pejabat, menggunakan angkutan umum. “Kalau di Jepang, menteri pun naik kereta. Di Balikpapan, saya ingin semua orang tanpa terkecuali merasa bangga naik BCT. Itu harus menjadi budaya kita ke depan,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan kembali menggelar Rapat Paripurna ke-16 Masa Sidang II Tahun 2024/2025 pada Senin (23/6/2025), bertempat di lantai 8 Gedung Parkir Klandasan.

Agenda utama dalam sidang tersebut adalah penyampaian nota penjelasan Wali Kota atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Alwi Al Qadri, didampingi Wakil Ketua Muhammad Taqwa dan Budiono.

Turut hadir Wakil Wali Kota Bagus Susetyo, unsur Forkopimda, serta perwakilan organisasi perangkat daerah dan stakeholder lainnya. Dalam sambutannya, Alwi menegaskan bahwa pelaksanaan rapat ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. "Kepala daerah wajib menyampaikan Raperda pertanggungjawaban APBD untuk dibahas dan disetujui bersama DPRD, paling lambat tujuh bulan setelah tahun anggaran berakhir," ucapnya.

Ia menambahkan, laporan pertanggungjawaban ini bukan sekadar formalitas, tetapi juga menjadi tolok ukur akuntabilitas Pemkot Balikpapan dalam pengelolaan keuangan serta evaluasi atas pelaksanaan program pembangunan selama tahun anggaran berjalan. "Dokumen ini penting sebagai dasar menyusun APBD perubahan 2025, demi meningkatkan kualitas pelayanan publik," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bagus Susetyo menyampaikan bahwa laporan yang dibacakan merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Balikpapan tahun 2024 yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur. Ia mengungkapkan rasa syukur karena Pemkot kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Kami bersyukur opini WTP kembali diraih, ini menjadi pencapaian ke-12 kalinya secara berturut-turut sejak 2013," ujarnya. Bagus juga menyampaikan bahwa BPK memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan atas hasil audit LKPD 2024. “Sebagian besar telah kami tindak lanjuti, sementara sisanya dalam proses penyelesaian sesuai rencana aksi,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, ia memaparkan komponen utama laporan keuangan Pemkot Balikpapan, antara lain Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca Daerah, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 dari Wakil Wali Kota kepada pimpinan DPRD sebagai bentuk resmi dimulainya proses pembahasan lebih lanjut.

(ADV/DPRD Balikpapan)

 

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Upaya mempercantik wajah kota melalui penataan kawasan kuliner mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Balikpapan. Salah satu anggota Komisi II DPRD, Jafar Sidik, menyoroti pentingnya keseragaman tenda pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di lokasi-lokasi kuliner. Menurutnya, tampilan kawasan kuliner yang tertata dan menarik secara visual akan memberikan nilai tambah bagi pengunjung sekaligus meningkatkan citra kota.

“Tenda-tenda di area kuliner seharusnya seragam agar terlihat lebih asri, rapi, dan sedap dipandang. Estetika kawasan sangat penting untuk kenyamanan pengunjung maupun citra kota,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Balikpapan pada Senin (23/6/2025).

Sebagai langkah konkret, Jafar Sidik mendorong pemerintah kota untuk tidak hanya menggantungkan pembiayaan pada anggaran daerah, tetapi juga menjalin kerja sama dengan pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Ia menilai, keterlibatan swasta dalam mendukung pengadaan tenda seragam bisa mempercepat penataan kawasan kuliner tanpa membebani anggaran.

“Jika bisa melalui CSR, tentu lebih efektif. Pemerintah tinggal mengoordinasikan dan mengawasi, sementara pengadaannya dibantu oleh perusahaan-perusahaan. Ini bisa diatur bertahap agar tidak memberatkan,” jelas politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Ia mencontohkan penataan kawasan kuliner di Taman Bekapai yang mulai menunjukkan kemajuan. Meski kawasan itu selalu ramai dikunjungi warga, Jafar menilai aspek kerapian dan keseragaman tenda masih bisa ditingkatkan. Menurutnya, tampilan visual yang seragam tak hanya memperindah area tersebut, tetapi juga menciptakan kenyamanan bagi konsumen.

Lebih jauh, Jafar Sidik menyampaikan bahwa tren jumlah PKL di Kota Balikpapan terus meningkat. Fenomena ini, kata dia, mestinya tidak hanya dilihat sebagai tantangan, tetapi juga sebagai peluang dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selama ini, potensi ekonomi dari sektor PKL dinilai belum tergarap maksimal. “PKL yang ditata dengan baik bisa menjadi sumber PAD yang signifikan. Tapi syaratnya, harus ada pembinaan dan penataan. Jadi bukan sekadar mengatur estetika, tapi juga memberi ruang tumbuh bagi UMKM,” ungkapnya.

Dengan penataan yang lebih baik dan menyeluruh, Ja’afar berharap kawasan kuliner di Balikpapan dapat menjadi daya tarik baru bagi warga maupun wisatawan, serta menjadi pendorong ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.

(ADV/DPRD Balikpapan)