DPRD Balikpapan

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Proyek pembangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 022 di kawasan Manggar, Balikpapan Timur, resmi dimulai tahun ini. Pembangunan sekolah tersebut ditargetkan selesai pada akhir Desember 2025 dan dapat segera digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar pada awal tahun 2026.

Jumat, (18-Juli-2025) Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan mengungkapkan bahwa pembangunan SDN 022 sangat mendesak, mengingat sekolah ini telah menerima siswa sejak tiga tahun lalu. Namun, karena bangunan sekolah belum tersedia, para siswa terpaksa menumpang di sekolah lain.

"Sudah tiga tahun ini siswa SDN 022 belajar di tempat sementara. Saat ini siswa kelas 3 dititipkan di SDN 012, kelas 2 di SDN 005, dan untuk kelas 1 tahun ini kembali dititipkan di SDN 012, namun dengan sistem masuk siang," jelasnya.

Rencana awal sempat menyebutkan bahwa siswa akan dititipkan di SDN 021. Namun, karena akses transportasi menuju sekolah tersebut dinilai tidak memadai dan terlalu jauh dari tempat tinggal mayoritas siswa, maka diputuskan untuk tetap menempatkan siswa di SDN 012. "Karena kendala transportasi dan jarak, akhirnya diputuskan siswa tetap dititipkan di SDN 012 dengan penyesuaian jam belajar," tambahnya.

Pihak DPRD melalui Komisi IV menegaskan akan terus mengawasi jalannya pembangunan agar sesuai dengan jadwal. Koordinasi intensif juga dilakukan dengan Inspektorat Kota Balikpapan untuk memastikan pengawasan terhadap pengerjaan proyek dilakukan secara ketat. "Kami mendorong semua pihak yang terlibat agar proses pembangunan ini berjalan sesuai kontrak. Harapannya, awal Januari 2026 seluruh siswa sudah bisa menempati gedung sekolah yang baru," ujar perwakilan Komisi IV.

Pembangunan SDN 022 ini menjadi langkah penting dalam pemerataan akses pendidikan di Balikpapan Timur, yang mengalami pertumbuhan jumlah penduduk cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Upaya meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan anak usia dini di Kota Balikpapan kembali menjadi perhatian utama. Komisi IV DPRD Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) pada Jumat, 18 Juli 2025, di Ruang Gabungan Lantai 2 Gedung DPRD.

Rapat tersebut menjadi wadah bagi para penggiat PAUD non-formal untuk menyampaikan aspirasi serta kendala yang mereka hadapi di lapangan. Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, yang memimpin jalannya forum, menyambut baik kehadiran Himpaudi dan menganggap pertemuan ini sebagai langkah awal untuk menyelaraskan arah kebijakan dengan kebutuhan riil para pendidik.

Salah satu isu penting yang mencuat dalam diskusi ini adalah rencana pemerintah pusat untuk menjadikan kepemilikan sertifikat PAUD sebagai syarat masuk Sekolah Dasar mulai tahun depan. Kebijakan tersebut dinilai membutuhkan kesiapan infrastruktur dan tenaga pendidik di level lokal agar tidak menjadi beban baru bagi masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi masukan dari Himpaudi. RDP ini bukan sekadar seremonial, melainkan momen penting untuk memahami kondisi nyata yang dihadapi penyelenggara PAUD,” ujar Gasali usai pertemuan.

Keterbatasan fasilitas pendidikan anak usia dini juga menjadi sorotan. Saat ini, Kota Balikpapan hanya memiliki satu Taman Kanak-Kanak Negeri yang berlokasi di Balikpapan Selatan. Kondisi ini dinilai belum mencerminkan distribusi layanan pendidikan yang merata di seluruh kecamatan.

Gasali menyampaikan bahwa pihaknya akan mendorong Pemerintah Kota agar mulai membangun TK Negeri di setiap kecamatan, terutama di wilayah yang telah tersedia lahan dan memiliki kebutuhan mendesak. “Langkah konkret perlu segera diambil. Setidaknya setiap kecamatan memiliki satu TK Negeri sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memberikan akses pendidikan sejak usia dini,” tegasnya.

Komitmen Komisi IV tak berhenti di situ. Gasali menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong sistem pendidikan yang adil, mulai dari PAUD hingga jenjang menengah pertama. Menurutnya, pendidikan yang inklusif harus menjadi fondasi utama pembangunan sumber daya manusia di Balikpapan.

“Sebagai wakil rakyat, kami berkewajiban memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam hal akses dan mutu pendidikan. Pemerintah harus hadir sejak langkah awal pertumbuhan anak-anak,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Upaya Pemerintah Kota Balikpapan untuk memperbarui regulasi pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) melalui rancangan Peraturan Wali Kota (Perwali) masih menghadapi sejumlah hambatan. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung, mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai perubahan aturan belum menyentuh titik penyelesaian yang ideal.

Menurutnya, dasar dari perubahan tersebut bermula dari diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018 yang mengatur struktur Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) seperti LPM, Karang Taruna, hingga RT. Permendagri ini mensyaratkan adanya payung hukum berupa peraturan kepala daerah untuk mengatur pelaksanaan pemilihan Ketua RT.

Sementara itu, Kota Balikpapan masih mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2002 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan pusat. Wacana pencabutan Perda tersebut pun sempat mencuat dalam pembahasan internal DPRD, namun belum mendapatkan kesepakatan bulat. “Kami belum bisa melangkah ke arah pencabutan Perda karena substansi perubahan masih perlu pendalaman. Kalau perwali disusun tapi Perda lama belum dicabut, nanti bisa menimbulkan tumpang tindih,” kata Andi Arif saat diwawancarai, Rabu (16/7/2025).

Lebih lanjut, ia menyoroti beberapa ketentuan yang dinilai kontraproduktif dengan kondisi di lapangan. Salah satunya adalah larangan rangkap jabatan yang tercantum dalam Permendagri, yang dianggap menyulitkan pelaksanaan karena banyak penggerak di lingkungan RT justru memiliki peran ganda sebagai pengurus Karang Taruna atau LPM. “Kalau larangan rangkap jabatan diterapkan secara kaku, maka proses regenerasi kepemimpinan di tingkat RT bisa terhambat karena kurangnya figur yang siap,” jelasnya.

Ia juga menyoroti aturan yang melarang Ketua RT berasal dari unsur partai politik. Menurutnya, ketentuan ini bisa mengekang hak warga negara untuk berpartisipasi dalam sistem demokrasi, terutama jika yang bersangkutan aktif dan dipercaya masyarakat. “Melarang tokoh dari partai politik menjadi Ketua RT bisa mencederai hak warga. Apalagi tidak ada sanksi tegas dalam Permendagri jika itu terjadi. Jadi tidak semestinya pembatasan itu diberlakukan secara mutlak,” ujarnya menambahkan.

Andi Arif menegaskan bahwa DPRD tetap mendukung langkah Pemerintah Kota untuk menyusun regulasi baru yang lebih relevan. Namun, ia mengingatkan agar proses harmonisasi tidak terburu-buru dan tetap memperhatikan aspek hukum dan sosial kemasyarakatan.

“Kalau pun Permendagri dijadikan rujukan utama, kami sarankan agar tetap mempertimbangkan keluwesan implementasi di lapangan. Perda lama masih bisa digunakan sementara, selama belum ada peraturan baru yang lebih matang dan disepakati bersama,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan — Program seragam sekolah gratis yang digulirkan Pemerintah Kota Balikpapan memasuki tahun keempat pelaksanaannya. Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, menyampaikan apresiasinya terhadap keberlanjutan program tersebut yang dinilai sangat membantu masyarakat, khususnya di bidang pendidikan.

“Kita sangat bersyukur, ini sudah tahun keempat. Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pendidikan. Ini sangat luar biasa dan harapannya bisa terus berkelanjutan,” ujar Gasali, Senin (15/7/2025).

Ia menilai, program tersebut tidak hanya meringankan beban orang tua siswa baru, tetapi diharapkan ke depan bisa mencakup seluruh peserta didik. Gasali juga menyoroti pentingnya perhatian pemerintah terhadap sekolah swasta, yang mendapat subsidi SPP dari Pemkot Balikpapan.

“Ini bukan sekadar pemotongan SPP, tapi subsidi penuh untuk sekolah swasta yang bekerja sama dengan pemerintah. Ini langkah positif yang perlu terus didorong,” tambahnya.

Sebagai mitra Dinas Pendidikan, Komisi IV DPRD terus memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah di sektor pendidikan. Gasali menyebutkan bahwa jika keuangan daerah memungkinkan, subsidi pendidikan bisa diperluas. “Kalau anggaran kita mencukupi, bukan hanya siswa baru, seluruh siswa pun bisa disubsidi. Tapi tentu semua tergantung kemampuan fiskal daerah,” ujarnya.

Ia juga memaparkan bahwa alokasi anggaran pendidikan dalam APBD Balikpapan tahun 2025 telah mencapai 27 persen, melampaui amanat Undang-Undang yang mengharuskan minimal 20 persen. “Ini bukti bahwa Pemkot benar-benar menaruh perhatian serius terhadap dunia pendidikan. Meskipun sektor lain tetap diperhatikan, pendidikan mendapat porsi yang cukup besar,” tegasnya.

Program seragam gratis dan subsidi SPP ini diharapkan terus berlanjut dan berkembang, seiring dengan visi kepala daerah yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan di Balikpapan.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyampaikan apresiasi tinggi atas komitmen Wali Kota Balikpapan dalam mendukung dunia pendidikan, khususnya melalui program seragam gratis yang terus berlanjut hingga tahun ini. Menurut Alwi, kebijakan tersebut merupakan bentuk nyata dari janji politik yang berhasil diwujudkan, bahkan telah mencakup sekolah swasta.

“Ini sangat luar biasa. Tidak semua daerah di Kalimantan Timur mampu melaksanakan program seperti ini. Balikpapan menjadi salah satu yang konsisten,” ujarnya.

Ia menyebut, hingga kini pemerintah kota telah menyalurkan tiga setel seragam untuk siswa baru, yakni seragam Pramuka, batik, dan putih merah atau putih biru. Subsidi juga diberikan kepada siswa sekolah swasta, yang dinilainya sebagai langkah inklusif yang patut dicontoh. Alwi menambahkan, pendidikan merupakan fondasi utama yang tak boleh diabaikan.

“Pak Wali tadi bilang, kita tidak akan bisa berada di posisi ini tanpa peran pendidikan. Saya pribadi pun bisa jadi Ketua DPRD karena adanya pendidikan,” ungkapnya.

Selain program seragam gratis, Alwi juga mendukung penuh rencana pembangunan sekolah terpadu di kawasan Islamic Center. Menurutnya, Wali Kota telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk pembangunan SMA yang direncanakan mulai 2026. “Setiap tahun akan dianggarkan untuk pembangunan sekolah baru, dan kami di DPRD pasti menyetujui,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pembahasan anggaran pendidikan akan menjadi prioritas dalam sidang DPRD, terutama pada penganggaran murni. Sementara untuk perubahan anggaran, pembangunan sekolah akan sulit dilakukan karena keterbatasan waktu pelaksanaan.

“Skala prioritas kami jelas: pendidikan, kesehatan, dan penanganan banjir. Dan soal pendidikan, DPRD tidak akan menolak. Komitmen kami sejalan dengan visi Wali Kota,” pungkas Alwi Al Qadri.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan resmi menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Parkir Klandasan, Balikpapan Kota, pada Selasa (15/7/2025).

Sebanyak enam fraksi di DPRD menyatakan menerima laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Balikpapan dan sepakat untuk menetapkannya sebagai Peraturan Daerah (Perda). “Alhamdulillah, dalam rapat paripurna ini seluruh fraksi menerima dan setuju untuk mengesahkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 menjadi perda,” ujar Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, saat memimpin rapat.

Keputusan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara unsur pimpinan DPRD dan Wali Kota Balikpapan. Dalam dokumen itu, turut dicantumkan rincian data anggaran yang telah disesuaikan. Pendapatan daerah setelah perubahan tercatat sebesar Rp4,009 triliun, sementara realisasinya mencapai Rp4,020 triliun.

Dengan demikian, terjadi peningkatan pendapatan sebesar Rp11,17 miliar. Sementara itu, anggaran belanja daerah setelah perubahan berjumlah Rp4,54 triliun, namun realisasi belanjanya hanya sebesar Rp3,94 triliun. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran hingga Rp603,8 miliar.

Laporan tersebut juga memuat perbandingan defisit dan surplus. Defisit anggaran setelah perubahan semula diperkirakan mencapai Rp536,6 miliar, namun dalam realisasinya justru mengalami surplus sebesar Rp78,3 miliar. Tak hanya itu, sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) juga menjadi perhatian dalam laporan ini.

Total SILPA tahun 2024 tercatat sebesar Rp614,7 miliar, yang dinilai menjadi indikator positif atas pengelolaan keuangan daerah. Menanggapi hasil tersebut, Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh fraksi atas masukan dan dukungan terhadap pelaksanaan APBD.

“Semua masukan dari fraksi, baik dalam pandangan umum maupun pendapat akhir, akan menjadi catatan penting bagi kami dalam memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan ke depan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan komitmen pemerintah kota untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur agar tata kelola keuangan semakin akuntabel dan transparan.

(ADV/DPRD Balikpapan)

 

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan — Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Balikpapan kembali menjadi sorotan serius DPRD. Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, H. Danang Eko Susanto, menyuarakan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mengawal perlindungan anak, mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT) hingga lembaga pendidikan formal dan nonformal.

Menurut Danang, pemerintah kota tidak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi persoalan ini. Ia meminta keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk perangkat kecamatan, kelurahan, dan pengurus RT, untuk turut mengawasi lingkungan sekitar. Termasuk juga dalam memantau lembaga pendidikan seperti sekolah dan pondok pesantren.

“Kami ingin pengawasan berjalan dari hulu ke hilir, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat dan lembaga pendidikan. Semua harus ambil bagian,” ujarnya usai menghadiri Rapat Paripurna di Hotel Grand Senyiur, Kamis (10/7/2025).

Danang menyayangkan masih adanya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang melibatkan oknum dari lingkungan pendidikan. Ia menilai, hal ini bukan saja mencoreng dunia pendidikan, namun juga menjadi hambatan besar dalam upaya menjadikan Balikpapan sebagai Kota Layak Anak. Ia pun menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap izin operasional lembaga keagamaan dan seleksi tenaga pengajar. Meskipun suatu lembaga telah memiliki legalitas, menurutnya, pengawasan yang lemah tetap membuka peluang terjadinya pelanggaran.

“Sering kali izin sudah dikantongi, tapi ternyata ada individu di dalamnya yang menyalahgunakan posisi untuk tindakan tercela. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.

Karena itu, Danang mendorong Kementerian Agama untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam memberikan izin kepada yayasan maupun pengajar di institusi keagamaan. Tak hanya tanggung jawab pemerintah, ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan dari orang tua dalam kehidupan anak sehari-hari. Terlebih di era digital saat ini, akses terhadap konten negatif sangat mudah dan bisa memengaruhi perkembangan anak jika tidak diawasi secara ketat.

“Orang tua tidak bisa lepas tangan. Penggunaan gawai dan internet harus diawasi. Jangan sampai anak-anak jadi korban karena kelalaian kita sendiri,” jelasnya.

Danang berharap agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kota Layak Anak yang saat ini tengah dibahas dapat segera disahkan. Perda tersebut diharapkan menjadi dasar hukum yang kuat bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anak di Balikpapan.

“Kita harus serius menjadikan Balikpapan sebagai Kota Layak Anak. Apalagi kita sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Kehadiran penduduk baru nanti jangan sampai memperburuk lingkungan sosial kita. Ini momentum untuk memperkuat perlindungan anak secara menyeluruh,” tutupnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, menegaskan komitmen lembaganya dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia menilai sektor UMKM memiliki peran vital sebagai tulang punggung perekonomian daerah, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global saat ini.

“UMKM adalah tulang punggung ekonomi. Karena itu, kami di DPRD tentu mendukung penuh segala langkah pemerintah kota untuk mendorong pengembangan sektor ini,” ujar Yono, Rabu (9/7/2025).

Menurut politisi Partai NasDem itu, DPRD Balikpapan terus mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada pelaku UMKM. Kebijakan tersebut mencakup peningkatan kapasitas usaha, penguatan kualitas produk, hingga perluasan akses pasar. Yono menyoroti pentingnya kemudahan dalam proses perizinan sebagai kunci untuk meningkatkan keberanian masyarakat dalam memulai dan mengembangkan usaha.

Ia menyebut saat ini regulasi perizinan sudah cukup ramah terhadap UMKM, terutama setelah adanya kebijakan percepatan izin halal yang digagas langsung oleh Ketua Dekranasda Balikpapan, Nurlena Rahmad Mas’ud. “Prosesnya sekarang jauh lebih mudah, termasuk sertifikasi halal. Bahkan, ke depan, kami mendorong agar pelayanan izin bisa dilakukan langsung di tingkat kecamatan dan kelurahan,” katanya.

Tak hanya soal izin, Yono menekankan perlunya pemberdayaan berkelanjutan bagi pelaku UMKM melalui pelatihan dan pendampingan. Ia menyarankan keterlibatan lembaga seperti Bank Indonesia serta instansi lainnya untuk memperkuat pelatihan yang mencakup peningkatan kualitas produk hingga strategi pemasaran.

Di sisi lain, akses permodalan yang mudah dan terjangkau juga menjadi kebutuhan mendesak. Melalui program pembiayaan yang tepat, pelaku UMKM bisa memperluas skala usahanya. Namun demikian, lanjut Yono, keberhasilan pengembangan UMKM hanya dapat tercapai bila seluruh pemangku kepentingan bersinergi.

“Pemerintah pusat, daerah, perbankan, dan BUMN harus berjalan bersama agar pelaku UMKM bisa tumbuh dengan daya saing yang kuat,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kota Balikpapan menyampaikan pandangan umumnya terhadap nota penjelasan Wali Kota Balikpapan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna yang digelar baru-baru ini.

Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar menekankan pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah. Hal ini dinilai sebagai langkah krusial untuk menjamin tata kelola keuangan daerah yang sehat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, Senin (7/7/2025).

Pemerintah kota didorong untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan dalam sistem pengelolaan pendapatan agar setiap rupiah yang masuk dapat tercatat dan dimanfaatkan secara tepat. Dari sisi belanja daerah, Fraksi Golkar mengingatkan perlunya sinergi yang kuat antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh pemangku kepentingan.

Tujuannya adalah menyusun strategi bersama dalam optimalisasi kinerja pelaksanaan anggaran, mulai dari tahap perencanaan hingga eksekusi program. Mereka menilai, perencanaan kegiatan harus disusun secara relevan dan terjadwal dengan baik, termasuk percepatan program yang memungkinkan untuk segera dilaksanakan.

Lebih lanjut, Fraksi Golkar juga mendorong penyerapan anggaran dilakukan secara proporsional dan terukur setiap bulannya. Hal ini dinilai penting untuk memastikan kegiatan pembangunan dan layanan publik berjalan tepat waktu dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.

Penarikan dana juga perlu mengikuti rencana yang telah disusun secara matang agar efektivitas dan efisiensi anggaran benar-benar tercapai. "Langkah-langkah tersebut sangat penting agar program pembangunan yang dirancang pemerintah kota dapat benar-benar memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Balikpapan," ujar juru bicara Fraksi Golkar Hj Muliati dalam sidang paripurna tersebut.

Fraksi Golkar menyatakan keyakinannya bahwa kolaborasi yang terjalin erat antara Pemerintah Kota Balikpapan dan DPRD akan menjadi kunci sukses dalam mewujudkan Balikpapan sebagai kota global yang nyaman dihuni dalam bingkai Madinatul Iman.

(ADV/DPRD Balikpapan)

 

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Balikpapan menyampaikan pandangan umum terhadap nota penjelasan Wali Kota Balikpapan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, dalam rapat paripurna yang digelar Senin, 07 Juli 2025.

Fraksi Gerindra menilai dokumen pertanggungjawaban ini merupakan bentuk nyata akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik demi kesejahteraan masyarakat. Dalam penyampaiannya, Fraksi Gerindra mengapresiasi sejumlah capaian positif sepanjang tahun anggaran 2024, di antaranya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp1,06 triliun, atau naik sebesar 93,80 persen dibanding tahun sebelumnya.

Kenaikan ini ditopang oleh penerimaan dari jasa giro dan pendapatan bunga remunerasi. Selain itu, realisasi pendapatan transfer juga tercatat melebihi target sebesar Rp136,29 miliar. Pendapatan lain-lain daerah yang sah juga menunjukkan kinerja positif, dengan realisasi Rp66,13 miliar dari target Rp61,09 miliar. Sementara itu, sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tercatat sebesar Rp640,74 miliar, yang berasal dari beberapa komponen anggaran.

Fraksi Gerindra menilai hal tersebut sebagai wujud efisiensi terhadap anggaran yang belum masuk prioritas, sehingga dapat dimanfaatkan untuk program di tahun berikutnya. Meski demikian, Fraksi Gerindra tetap memberikan sejumlah catatan kritis. Mereka menyoroti pentingnya optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi belanja, serta peningkatan infrastruktur dan konektivitas.

Hal ini dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Fraksi Gerindra berharap pertanggungjawaban APBD 2024 ini bukan hanya menjadi laporan administratif, melainkan menjadi pijakan kuat untuk meningkatkan kinerja pemerintahan ke depan.

“Kami berharap sinergi dan kolaborasi terus diperkuat demi mewujudkan Balikpapan sebagai kota yang nyaman dihuni, modern, dan sejahtera dalam bingkai Madinatul Iman,” demikian disampaikan perwakilan fraksi.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan — Proses penerimaan murid baru untuk tahun ajaran 2025 menjadi sorotan serius Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri. Ia menekankan pentingnya penerapan sistem yang adil dan transparan dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB), tanpa ada intervensi dari pihak mana pun yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan.

Dalam keterangannya usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung Parkir Klandasan pada Senin (7/7/2025), Alwi mendukung penuh pernyataan Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, yang sebelumnya menegaskan komitmennya terhadap pelaksanaan SPMB yang bersih dari praktik-praktik titipan atau kolusi.

“Saya sepakat dengan Pak Wali. Tidak boleh lagi ada praktik ‘titip menitip’, apalagi yang melibatkan pejabat atau oknum berkepentingan. Ini tidak sehat dan merusak keadilan dalam dunia pendidikan,” ujar Alwi.

Ia menyebut bahwa budaya titipan dalam penerimaan siswa harus segera diakhiri karena berpotensi melanggengkan ketidakadilan dan memperkuat mentalitas tidak jujur di kalangan masyarakat. Menurutnya, praktik tersebut menciptakan kesan bahwa akses ke sekolah negeri bisa diperoleh bukan karena prestasi, melainkan karena koneksi.

Alwi juga menyoroti pentingnya peran orang tua dalam mengedukasi anak-anak mereka untuk bersaing secara sehat. Ia mengimbau agar para orang tua menanamkan nilai kejujuran dan menghindari upaya-upaya tidak sah demi meloloskan anak ke sekolah favorit. “Masuk sekolah negeri seharusnya melalui jalur resmi, bukan melalui jalur belakang. Kalau ini dibiarkan, anak-anak akan berpikir bahwa kejujuran itu tidak penting,” ungkapnya.

Ia juga memperingatkan bahwa jika ditemukan oknum guru atau pihak lain yang terlibat dalam kecurangan, maka harus diberikan sanksi tegas agar menjadi efek jera. “Jika ada yang bermain, harus ditindak tegas. Kita tidak boleh membiarkan sistem ini dikotori,” tegas Alwi.

Alwi berharap ke depan tidak ada lagi kasus serupa dan SPMB di Balikpapan bisa menjadi contoh pelaksanaan seleksi pendidikan yang bersih, adil, dan benar-benar berorientasi pada kompetensi. “Mudah-mudahan ke depan sistem ini bisa benar-benar lepas dari intervensi. Anak-anak harus bersaing secara sehat, karena hanya dengan itu kualitas pendidikan kita bisa meningkat,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN - Balikpapan akan menjadi tuan rumah perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-45 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) pada 9 hingga 11 Juli 2025. Menyambut momen penting berskala nasional ini, Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan meramaikan setiap rangkaian kegiatan.

Alwi menilai, kehadiran masyarakat sangat penting untuk menyukseskan acara tersebut sekaligus mendorong pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif di Kota Beriman.

Ia juga menyampaikan rasa bangganya karena Balikpapan dipercaya menjadi tuan rumah perayaan tahunan Dekranas, yang akan dipusatkan di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) atau Dome. “Ini merupakan kehormatan sekaligus peluang besar bagi Kota Balikpapan. Karena itu, saya mengimbau warga untuk datang dan meramaikan Expo UMKM Dekranas yang akan digelar di BSCC Dome selama tiga hari penuh,” ujar Alwi usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung Parkir Klandasan, Senin (7/7/2025).

Selain mendorong partisipasi masyarakat, Alwi juga berharap Pemerintah Kota Balikpapan dapat memanfaatkan momentum ini untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyarankan agar Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) aktif menggali potensi yang muncul selama penyelenggaraan kegiatan nasional tersebut.

Menurut Alwi, perayaan HUT Dekranas tidak hanya akan dihadiri oleh peserta dari dalam kota, tetapi juga akan menarik ribuan pengunjung dari berbagai wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, ia menilai acara ini menjadi kesempatan emas untuk memperkenalkan kekayaan budaya, kerajinan, dan produk unggulan lokal Balikpapan ke tingkat nasional.

Dengan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat, Alwi optimistis perayaan HUT ke-45 Dekranas akan berlangsung meriah dan membawa dampak positif bagi ekonomi daerah.

(ADV/DPRD Balikpapan)