SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN - Balikpapan kembali menjadi referensi penting bagi daerah lain dalam pengelolaan kota, kali ini dalam hal penegakan ketertiban umum.
DPRD Kota Palopo, Sulawesi Selatan, melakukan kunjungan kerja ke kota ini untuk mendalami praktik dan strategi yang diterapkan dalam menjaga ketenteraman masyarakat. Rombongan yang dipimpin oleh Ketua Panitia Khusus II DPRD Palopo, AKP (Purn) Siliwadi, disambut oleh jajaran Pemerintah Kota Balikpapan, Kamis (3/7/2025)
Dalam pertemuan tersebut, pihaknya secara khusus mempelajari pola kerja dan efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Balikpapan dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Siliwadi menyatakan, kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai bagaimana sebuah kota jasa seperti Balikpapan mampu mengatur dinamika sosial melalui perangkat penegakan perda yang tegas namun tetap mengedepankan pendekatan dialogis.
“Kami ingin mengetahui lebih dalam cara Balikpapan mengelola ketertiban warganya. Dari yang kami lihat, suasana kota cukup tertata dan kondusif, yang tentu saja tidak lepas dari peran Satpol PP. Ini penting bagi kami yang juga sedang memperkuat kelembagaan serupa di daerah,” ucapnya.
Menurutnya, Kota Palopo membutuhkan contoh konkret dalam membangun sistem ketertiban yang adaptif terhadap pertumbuhan kota. Pengalaman Balikpapan dinilai sangat relevan untuk dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan lokal yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menariknya, ini bukan kali pertama DPRD Palopo berkunjung ke Balikpapan. Sebelumnya, mereka juga sempat melakukan studi tiru terkait pengelolaan lingkungan, terutama dalam hal sistem pengumpulan sampah dan pemanfaatan bank sampah yang terbukti efektif memberdayakan masyarakat.
“Balikpapan sudah beberapa kali menjadi tempat kami belajar. Salah satunya adalah bagaimana kota ini melibatkan warga dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui konsep bank sampah. Itu sangat inspiratif,” ujar Siliwadi.
Kunjungan ini diharapkan menjadi awal dari kolaborasi yang lebih luas antara dua pemerintah daerah. Melalui pertukaran gagasan dan praktik terbaik, diharapkan tercipta peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan kebijakan publik, serta terciptanya kota-kota yang lebih tertib dan berdaya saing. Dengan adanya sinergi antarwilayah seperti ini, transformasi tata kelola pemerintahan di berbagai daerah dapat berjalan lebih cepat dan terarah.
(ADV/DPRD Balikpapan)