DPRD-PROVINSI

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Upaya memperkuat demokrasi di tingkat lokal terus dilakukan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Salah satunya melalui kegiatan bertajuk Penguatan Demokrasi Daerah ke-6 yang digelar di Kelurahan Teritip, Balikpapan Timur, pada Jumat, 18 Juli 2025.

Bertempat di halaman Posyandu Melati RT 38, kegiatan ini dihadiri oleh warga dari berbagai latar belakang, mencerminkan semangat keterlibatan publik dalam pembangunan demokrasi yang inklusif.

Anggota DPRD Kaltim, Nurhadi, hadir sebagai pemateri utama dalam kegiatan ini. Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa demokrasi yang sehat tidak dapat terwujud tanpa partisipasi aktif dan kesadaran penuh dari setiap warga negara akan hak dan kewajibannya. “Warga negara bukan sekadar status hukum, tapi juga posisi strategis dalam sistem demokrasi. Tanpa kesadaran kolektif akan peran masing-masing, demokrasi hanya akan menjadi slogan kosong,” ujar Nurhadi.

Ia menambahkan bahwa di tengah dinamika sosial dan politik saat ini, penting bagi masyarakat untuk memahami jati diri kebangsaan mereka. Salah satu kunci memperkuat demokrasi adalah menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan memelihara semangat multikulturalisme di tengah masyarakat yang majemuk. “Indonesia adalah bangsa yang dibangun di atas keberagaman. Multikulturalisme bukan hambatan, tetapi kekayaan yang harus dijaga dan dirawat dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika,” lanjutnya.

Kegiatan ini pun disambut antusias oleh warga setempat. Diskusi yang interaktif dan suasana yang terbuka membuat banyak peserta merasa kegiatan seperti ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap makna demokrasi yang sebenarnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan, Ganung Pratikno, yang juga hadir sebagai narasumber, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah anggota legislatif yang turun langsung ke masyarakat. “Demokrasi yang kuat lahir dari masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya. Inisiatif seperti ini patut diapresiasi dan didorong agar berkesinambungan,” ujar Ganung.

Menurutnya, penguatan nilai-nilai demokrasi tidak cukup hanya melalui institusi pendidikan formal, tetapi juga harus melalui pendekatan langsung di tengah masyarakat agar lebih membumi dan relevan.

Dengan diselenggarakannya kegiatan ini, DPRD Kaltim berharap dapat mendorong terbentuknya masyarakat yang tidak hanya aktif secara politik, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap pentingnya menjaga persatuan dalam keberagaman. Hal ini menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan politik ke depan, khususnya menjelang pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak.

(ADV/DPRD Provinsi)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Sektor peternakan di Kalimantan Timur (Kaltim) diminta untuk siap menangkap peluang pasar yang akan terbuka dengan adanya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang akan dipindahkan mulai 2024.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono. Pernyataan disampaikan dalam Rapat Komisi II DPRD Kaltim bersama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim berlangsung Jumat lalu,(3/11/2023).

Rapat itu merupakan bagian dari agenda untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan rencana pembangunan jangka menengah 2024-2026. Turut menjadi pembahasan sinkronisasi sektor peternakan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim 2022-2024 yang disahkan pada Maret 2023

Anggota Komisi yang membidangi pertanian, perkebunan, dan peternakan, tersebut, mengatakan pihaknya ingin mengetahui potensi dan kesiapan sektor peternakan di Kaltim. Ia mengharapkan sektor peternakan bisa memenuhi kebutuhan daerah secara mandiri, baik pada komoditas daging, telur, susu, maupun lainnya.

“Kami ingin sektor peternakan di Kaltim bisa meningkatkan kemandirian pangan, menjaga konsistensi dan kualitas produk, dan memanfaatkan hibah-hibah pemerintah untuk memacu ekonomi kerakyatan,” kata Sapto.

Sapto menambahkan, sektor peternakan di Kaltim juga harus mengembangkan berbagai jenis ternak, tidak hanya daging sapi, tetapi juga kambing, lebah, walet, dan lainnya yang memiliki potensi ekonomi.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektoral terkait peternakan, terutama dengan Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, dan pemerintah kabupaten dan kota.(ADV/DPRD Kaltim)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya tata ruang berkelanjutan terus dilakukan DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Melalui kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah yang digelar di Kelurahan Teritip, Balikpapan Timur, Jumat (8/5/2026), warga diajak memahami peran strategis tata ruang dalam menentukan arah pembangunan daerah di masa depan.

Kegiatan yang berlangsung di Jalan Mulawarman RT 47 itu menghadirkan Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo bersama Sekretaris DPRD Kaltim Nur Hayati dan Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Kaltim Nuraini Citra. Forum tersebut juga dihadiri tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua RT, serta warga sekitar yang antusias mengikuti jalannya dialog.

Ketua RT 47 Teritip, Samsurizal, menyambut positif pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, forum seperti ini memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memahami kebijakan pembangunan daerah secara langsung dari pemerintah dan wakil rakyat. “Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena masyarakat bisa berdialog langsung terkait pembangunan di wilayah Teritip. Harapannya forum seperti ini terus berlanjut agar warga memahami arah pembangunan daerah,” ujarnya.

Dalam pemaparannya, Sigit Wibowo menegaskan bahwa tata ruang bukan sekadar pembagian kawasan, melainkan fondasi utama dalam menciptakan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Ia menyebut penataan ruang berpengaruh besar terhadap keseimbangan antara pembangunan ekonomi, lingkungan, dan kebutuhan masyarakat. “Tata ruang menjadi pedoman pembangunan daerah. Di dalamnya diatur kawasan permukiman, industri, pertanian hingga wilayah lindung yang harus dijaga bersama,” kata Sigit.

Ia menjelaskan, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kalimantan Timur saat ini terus dilakukan seiring perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, keberadaan IKN membuat pemerintah daerah harus lebih cermat dalam menyusun arah pembangunan agar tetap berpihak kepada masyarakat dan lingkungan. “Kehadiran IKN membuat penataan wilayah harus lebih terarah dan terukur. Namun masyarakat tetap harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan,” tegasnya.

Dalam sesi dialog, sejumlah warga menyampaikan aspirasi terkait kondisi infrastruktur di Balikpapan Timur, khususnya Jalan Mulawarman yang dinilai mengalami kerusakan di beberapa titik. Warga berharap pemerintah provinsi segera melakukan peningkatan jalan karena jalur tersebut menjadi akses vital masyarakat sekaligus penunjang aktivitas ekonomi. Salah seorang warga, Andi Nasduti, mengatakan kondisi jalan yang rusak kerap membahayakan pengguna jalan, terutama saat cuaca hujan. “Jalan di wilayah ini perlu perhatian serius karena banyak titik rusak yang membahayakan pengguna jalan,” katanya.

Menanggapi hal itu, Sigit menyebut Jalan Mulawarman merupakan jalan provinsi yang telah menjadi perhatian DPRD Kaltim. Meski demikian, proses peningkatan infrastruktur dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. “Kami terus mendorong peningkatan Jalan Mulawarman karena kawasan ini menjadi jalur strategis menuju kawasan wisata sekaligus wilayah penyangga IKN,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Kaltim, Nuraini Citra, menjelaskan bahwa tata ruang merupakan sistem pengaturan wilayah yang mencakup struktur dan pola ruang suatu daerah. Ia menilai pemahaman masyarakat sangat penting agar pembangunan tidak menimbulkan dampak lingkungan di masa mendatang. “Penataan ruang bertujuan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Jadi pembangunan tetap berjalan, tetapi fungsi kawasan lindung tetap terjaga,” jelasnya.

Kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah tersebut ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif. Warga memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan berbagai persoalan mulai dari infrastruktur jalan, kawasan pesisir, hingga pengendalian banjir yang masih menjadi perhatian masyarakat Balikpapan Timur.

(ADV/DPRD provinsi)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Rencana pembangunan jalan layang (flyover) di simpang empat Karang Paci, yang akan menghubungkan jalan MT Haryono dan Jalan Teuku Umar di Kota Samarinda, mendapatkan apresiasi tulus dari Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Veridiana Huraq Wang.

Simpang empat Karang Paci menurutnya telah lama menjadi titik rawan kecelakaan lalu lintas karena karakteristik jalannya yang curam dan padatnya arus kendaraan. “Dengan adanya rencana pembangunan flyover, risiko kecelakaan dapat berkurang secara substansial”terangnya.

Veri dengan tegas menyatakan bahwa rencana pembangunan flyover di lokasi strategis ini akan memberikan dampak yang signifikan dalam mengurai kemacetan lalu lintas di daerah tersebut.

Ruas jalan ini memerlukan solusi konkret mengingat kompleksitas perlintasan dari Jalan M Said, MT Haryono, Teuku Umar, dan Tengkawang Lebih lanjut, Veri menyampaikan, pembangunan flyover ini akan memberikan solusi nyata dalam mengatasi kemacetan yang terjadi Saat ini terangnya analisis teknik, yang dikenal sebagai Feasibility Study (FS), akan menjadi langkah awal sebelum proses pembangunan dimulai.

Meskipun rencana pembangunan flyover dianggarkan pada tahun 2024, tahap awal akan difokuskan pada penyusunan analisis teknis Kemudian dilanjutkan, Detail Engineering Design (DED) akan disusun sebelum langkah penganggaran fisik dilaksanakan Veri berharap, setelah proses analisis teknis dan penyusunan DED, proyek pembangunan flyover ini dapat direalisasikan sesegera mungkin.

Dengan demikian, tidak hanya kelancaran lalu lintas yang tercapai, tetapi juga keselamatan di wilayah ini akan terjamin “Dinas PUPR Pera Kaltim akan melakukan analisis teknik yang komprehensif untuk mengevaluasi kelayakan proyek ini”tandasnya. (ADV/DPRDKaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim laksanakan Rapat Paripurna Ke-40 yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Muhammad Samsun, Seno Aji dan Sigit Wibowo dan Sekretaris Dewan Norhayati Usman dengan agenda penyampaian laporan hasil akhir kerja Komisi IV DPRD Kaltim.

Rapat paripurna ke-40 Kaltim dilaksanakan secara langsung dan Virtual terbuka untuk masyarakat umum, Diungkapkan Muhammad Samsun, pembahasanya dalam paripurna itu yakni Merancang Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tentang perubahan atas perubahan Perda Kaltim Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah.

“Raperda inisiatif Pemprov tentang pengarusutamaan gender Nomor 2 tahun 2016 dalam pembangunan daerah menjadi peraturan daerah telah di setujui DPRD Kaltim”terangnya.

Pendapat akhir kepala daerah terhadap Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kaltim Nomor 2 tahun 2016 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah menjadi peraturan daerah (Perda) menjadi salah satu agenda rapat paripurna.(ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menggelar rapat paripurna Ke-29, Kamis, (7/8/2023).Rapat paripurna ke -29 tersebut beragendakan penyampaian pandangan umumnya terhadap Nota Penjelasan 3 (tiga) Ranperda Inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud secara langsung memimpin jalannya rapat paripurna.

Selain itu turut hadir Wakil Ketua I Muhammad Samsun, Wakil Ketua II Seno Aji dan Wakil Ketua III Sigit Wibowo dan 24 anggota dewan DPRD beserta tamu undangan lainnya. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud mengatakan, sebelumnya telah dilaksanakan Rapat Paripurna pada 18 Agustus 2023 tentang penyampaian laporan masa kerja panitia khusus (pansus).

"Untuk agenda selanjutnya dilanjutkan penyampaian pandangan umum oleh fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Tiga Ranperda Inisiatif Pemerintah Provinsi Kaltim, " ujarnya Dalam kesempatan tersebut sejumlah fraksi menyoroti tentang perubahan bentuk Perusahaan Daerah Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur menjadi Perseroan Terbatas Pertambangan Kalimantan Timur Sejahtera (Perseroda).

Perubahan bentuk Perusahaan Melati Bhakti Satya (MBS) menjadi Perseroan Terbatas Kalimantan Timur Melati Bakti Satya (Perseroda), dan Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. "Beragam tanggapan disampaikan oleh perwakilan fraksi. T

etapi, mayoritas memberikan apresiasi dan dukungannya, sedangkan beberapa fraksi juga memberikan pertanyaan serta kritik dan saran terkait penyampaian Nota Penjelasan Tiga Ranperda Inisiatif Pemerintah Provinsi Kaltim,"tandasnya.

Untuk diketahui, untuk agenda selanjutnya untuk agenda terakhir bakal ditutup dengan penyampaian pendapat Gubernur Kaltim yang diwakilkan oleh Asisten I M. Syirajuddin.(ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim memutuskan untuk mengirimkan 5 bakal calon Pj Gubernur pada 8 September 2023 ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) . Hal ini demi menghargai pendapat fraksi dan berasas pada demokrasi.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud mengungkapkan telah melaksanakan Rapat Pimpinan (Rapim) di Surabaya pada Selasa (5/9/2023) lalu dan telah menyepakati 3 nama final yang diperoleh dari hasil perangkingan melalui voting oleh 8 fraksi.

Sekilas informasi, telah disepakati oleh Pimpinan DPRD dan 8 fraksi bahwa penentuan calon Pj Gubernur akan ditentukan dengan sistem rangking melalui voting oleh 8 fraksi. Tiga usulan terbanyak dari masing-masing fraksi menghasilkan 24 suara sehingga akan melahirkan 5 nama bakal calon Pj Gubernur sesuai dengan angka voting.

Hasanuddin Mas'ud menegaskan bahwa DPRD Kaltim menginginkan semua nama calon Pj Gubernur merupakan representasi dari rakyat Kaltim. "Untuk itu, makanya kami mendorong semua 5 nama ini ke Kemendagri, walaupun sudah ditentukan urutan 3 besarnya tetapi kami tetap mengirimkan semua nama ke pusat," ungkapnya pada Kamis (7/9/2023).

Adapun kelima nama tersebut, Hasanuddin Mas'ud menyebutkam sesuai dengan urutan rangking teratas, yaitu :

1. Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat,       Drs. H. Alimuddin, M.Si

2. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Prof. Dr. Phil.          H. Kamaruddin Amin

3. Dirjen Otda Kemendagri, Dr. Akmal Malik, M.Si

4. Sekda Provinsi Kaltim Dra. Sri Wahyuni, M.PP

5. Rektor Universitas Mulawarman, Prof. Ir. Abdunnur

Hasanuddin Mas'ud akan segera mengirimkan surat balasan kepada Kemendagri dan mengusulkan kelima nama yang telah diperoleh dari voting seluruh fraksi. "Kalau bisa yang duduk di sini nantinya adalah dari representasi kita.

Jangan yang kita rekomendasikan nanti ternyata yang datang tidak sesuai. Jadi untuk apa sebenarnya Undang-Undang No. 10 Tahun 2016," tandas Hasanuddin.(ADV/DPRD Kaltim)

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Masih banyak daerah terjadi ketimpangan akses internet. Kritikan itu disampaikan anggota DPRD Kalimantan Timur Agiel Suwarno. Ia menyoroti ketimpangan akses Internet dan keterbatasan listrik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di provinsi Kalimantan Timur. Menurut Agiel Suwarno, mestinya di Kaltim udah tidak ada lagi daerah yang terisolir dengan jaringan Internet.

Ternyata di sana, wilayah 3T Kaltim, masih ada beberapa desa yang tidak terjangkau Internet. Akses jaringan listrik PLN juga terbatas. Ia mengungkapkan ketimpangan jaringan Internet dan listrik di wilayah 3T Kaltim sangat disayangkan salah satunya Kutai Timur. “ Padahal Kutai Timur merupakan kabupaten penyumbang Produk Domestik Regional Bruto dengan nilai besar untuk Kaltim, bahkan Indonesia.”terangnya.

Tak hanya itu, di Kutai Timur terdapat sejumlah perusahaan besar bahkan objek vital nasional seperti PT KPC, PT GAM, Indexim, dan industri pabrik semen yang memberikan kontribusi besar pada daerah. "Kaltim juga penyumbang devisa kredit karbon terbesar karena masih banyak hutan alami. Tapi, listrik di Kaltim belum dinikmati sempurna," kata anggota Komisi II DPRD Kaltim itu.

Politisi PDI-P itu juga mengingatkan pemerintah provinsi untuk berkoordinasi dengan PLN agar tidak ada lagi ketimpangan akses listrik di Kaltim. "Kami berharap pada 2024 PLN sudah bangun semua dan nyala listrik di sana. Itu harapan masyarakat di sana ketika saya pulang ke dapil," tutur Agiel.

Sebelumnya, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ekti Imanuel mengusulkan 10.000 sambungan listrik baru pada 2024, terutama untuk rumah warga di desa-desa tertinggal dengan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal.

Menurut Ekti, program pemanfaatan PLTS Komunal itu memberikan manfaat bagi masyarakat yang berada di lokasi terpencil dan sulit diakses listrik PLN "Saat ini memang ada rencana dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim untuk membangun 2.000 sambungan listrik PLTS pada 2024. Tapi, jumlah itu dirasa kurang sehingga perlu ditambah lagi," ujar Ekti di Samarinda beberapa waktu lalu.(ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Pansus Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mengunjungi Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Senin (23/10/2023).

Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan yang berharga dalam merancang Raperda yang berkaitan dengan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenaga Ahli Pansus Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan DPRD Provinsi Kalimantan Timur, S. Roy Hendrayato, mewakili pimpinan menerima kunjungan ini. Hal ini lantaran karena anggota dewan sedang melaksanakan reses. Dalam pertemuan ini Roy menyatakan mengapresiasi kehadiran tim pansus DPRD Kukar.

Ia menjelaskan dapat membantu dalam proses pembuatan Perda tersebut, mulai dari tahap awal hingga akhir proses pengesahan. "Pada prinsipnya, kami menerima baik pertanyaan apapun yang dapat kami jawab terutama dalam proses pembuatan Perda tersebut mulai dari nol sampai akhir mendapatkan nomer daerah,” ucap Roy.

Ia juga berharap agar inisiatif yang telah dilakukan oleh DPRD Provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan Pancasila dapat menjadi contoh yang diikuti oleh DPRD Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.

Hal ini menjadi semakin relevan mengingat pemahaman terhadap Pancasila tampak mengendur di kalangan generasi muda.

Dengan kunjungan ini, diharapkan akan ada langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan tersebut dan memperkuat pemahaman Pancasila di kalangan masyarakat. (ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Pegawai yang telah memasuki masa purna tugas di lingkungan Pemprov Kaltim untuk segera mengembalikan kendaraan dinasnya. Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono.

Menurutnya, jika kendaraan dinas dibiarkan tanpa tindakan, nilai ekonomisnya akan menurun, menyebabkan potensi kerugian bagi pemerintah, sapaan akrab tyo, mengusulkan pelelangan cepat untuk kendaraan dinas yang tidak digunakan. Dirinya menilai kendaran dinas tersebut masih banyak yang dibiarkan begitu saja. Sehingga dari itu dirinya meminta agar dapat dilakukan lelang secepatnya,

“Supaya tidak menimbulkan kerugian yang begitu besar," terang Tiyo. Sebelum menjadi legislator seperti sekarang, Tiyo mengaku memiliki pengalaman dalam hal barang-barang tarikan. Mengacu pada pengalamannya itu, jika kendaraan tak langsung dilelang, maka akan jadi barang rongsokan. Alias tak bisa dipakai kembali.

"Kami masih belum tahu berapa banyak aset kendaraan dinas yang masih dimanfaatkan para mantan pegawai di Pemprov Kaltim. Nanti kami coba minta datanya ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim," sambung politisi dari Fraksi Golkar itu.

Ditambahkannya Komisi II DPRD Kaltim meminta pemprov untuk memaparkan jumlah kendaraan dinas yang belum dikembalikan oleh pegawai yang telah purna tugas. Ia meminta untuk segera ditertibkan kendaraan dinas yang masih digunakan oleh pegawai purna tugas. “ Segera dikembalikan, karena secara etika ya semestinya begitu,” pungkasnya.(ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Jalan dari Kutai Timur (Kutim) ke Berau sering rusak karena truk pengangkut CPO yang berlebihan batas beban jalan. Hal inilah yang menyebabkan kerusakan jalan terjadi terus menerus.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kaltim (DPRD Kaltim) M.Udin meminta adanya penetapan batasan minimum tonase pada kendaraan pengangkut Crude Palm Oil (CPO) diperhatikan. Saat ini diterangkannya, Pemprov Kaltim tengah melakukan pemantapan jalan provinsi, salah satunya jalan poros Kelay di Kabupaten Berau. Namun semua pihak mesti menjaga agar jalan tersebut tetap mulus dan baik dilintasi.

"Sudah beberapa anggaran provinsi dipakai untuk memperbaiki jalan tetapi tidak bertahan lama kemudian rusak lagi, tidak sampai setahun," ungkapnya. Ditambahknnya jalan yang banyak rusak berada di turunan dan tanjakan. Terlebih jika terjadi tumpahan minyak CPO di aspal dapat membayakan pengedara yang lain.

Legislator Golkar itu mengatakan diperlukannya komitmen Pemerintah agar melakukan tindakan komprehensif kepada pengusaha CPO untuk mencegah kerusakan infrastruktur jalan dengan cepat. Berat muatan juga harus disesuaikan dengan kelas jalan dan pemeriksaan berkala secara rutin agar angkutan TBS/CPO yang belum memiliki izin dapat berhenti sementara beroperasi.

Udin kembali mengingatkan agar proyek jalan provinsi menjadi pekerjaan yang tidak diulang-ulang. Sebab banyak jalan yang perlu perbaikan dan ditingkatkan. "Aturan harus disesuaikan dengan perkembangan, Kementerian Perhubungan perlu menerbitkan aturan pembatasan tonase truk barang yang diangkut," tutup Udin.(ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Ekti Imamuel juga turut menyoroti adanya sejumlah kawasan desa tertinggal di Kaltim yang belum teraliri listrik. Oleh karena itu, hal ini perlu adanya langkah konkret dari pemerintah dalam memenuhi kebutuhan listrik tersebut.

Dalam memenuhi kebutuhan listrik khususnya di desa tertinggal yang ada di Kaltim. Dirinya mendorong agar adanya penambahan 10 ribu titik sambungan listrik yang terpusat pada kawasan desa tertinggal. Meski diakuinya, saat ini terdapat rencana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan membangun 2 ribu sambungan listrik pada tahun 2024.Ia menilai hal tersebut, masih jauh dari memadai dan tidak dapat mencakup seluruh desa tertinggal di Kaltim.

"Rencana membangun 2 ribu sambungan listrik langsung pada tahun 2024 sudah ada, tetapi menurut saya, itu belum cukup," ujarnya. Untuk lanjut dia katakan, Pemerintah Provinsi Kaltim dianggap perlu untuk mempertimbangkan adanya penambahan sambungan listrik, dengan pertimbangan alokasi anggaran yang ada.

Sehingga dengan demikian, program yang ada dapat berjalan maksimal dalam upaya menuntaskan persoalan listrik di daerah tertinggal. "Program pemasangan listrik ini berpotensi memberikan dampak besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa-desa terpencil Kaltim," bebernya. Ia juga terangkan, kebutuhan listrik merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu Pemprov harus memberikan perhatian lebih akan hal tersebut.

Walau demikian, dirinya juga turut memberikan apresiasi terhadap program Pemprov Kaltim yang terkait dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Ia menyebut ini merupakan progam positif dalam khusunya membantu masyarakat yang ada di desa tertinggal dalam memenuhi kebutuhan jaringan listrik.

Artinya paling tidak adanya program PLTS tersebut sejumlah daerah tertinggal dapat tercover jaringan listrik. "Dengan adanya program PLTS, beberapa daerah yang sulit dijangkau oleh PT PLN dapat tercover. Ini adalah langkah yang positif," tutupnya.

(ADV- DPRD Kaltim)