DPRD Balikpapan

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Tingginya angka kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Balikpapan menjadi sorotan serius bagi Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan. Kondisi ini mendorong mereka untuk mengambil langkah konkret dalam penanganannya.

Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, mengungkapkan bahwa pihaknya segera berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan untuk merancang solusi efektif dalam menekan kasus kekerasan terhadap anak.

"Kita sangat prihatin mendengar kasus-kasus ini terus terjadi. Harapannya, melalui koordinasi dengan dinas terkait, kita bisa menemukan solusi untuk menurunkan angka kekerasan seksual terhadap anak," ujar Gasali saat ditemui pada Senin, 11 November 2024.

Langkah yang diambil oleh Komisi IV DPRD Balikpapan ini mencakup dorongan kepada DP3AKB agar lebih intensif dalam menjalankan program pembinaan serta pengawasan. Gasali menekankan pentingnya penguatan pengawasan sebagai langkah preventif dalam mencegah terulangnya kasus serupa.

"Pengawasan dan pembinaan merupakan langkah utama yang harus diperkuat. Kami akan terus mengingatkan dinas terkait agar lebih serius dalam hal ini," tegasnya.

Selain itu, Gasali juga menyoroti pentingnya kerja sama antar-stakeholder dalam memberikan perlindungan bagi anak-anak. Menurutnya, dukungan semua pihak, baik dari masyarakat, pemerintah, maupun organisasi masyarakat, sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan bagi anak-anak.

"Kita perlu membangun sinergi antara berbagai pihak untuk melakukan pembinaan bersama. Ini adalah tugas bersama yang harus kita tangani," jelas politisi dari Partai Golkar ini.

Gasali menambahkan bahwa anak-anak berhak tumbuh di lingkungan yang aman dan terhindar dari ancaman kekerasan. Tidak hanya orang tua, namun seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga-lembaga terkait, diharapkan turut berperan dalam menjaga keselamatan anak-anak.

"Anak-anak perlu mendapat perhatian dan perlindungan, bukan perlakuan yang tidak pantas. Kita semua harus berperan aktif, terutama melalui sosialisasi yang berkelanjutan dalam hal pengawasan dan pembinaan," kata Gasali, yang juga merupakan mantan Ketua LPM Kelurahan Manggar.

Dengan sinergi yang kuat, Komisi IV DPRD Balikpapan berharap kasus-kasus kekerasan terhadap anak dapat ditekan seminimal mungkin. Mereka berharap adanya tindakan konkret dari berbagai pihak untuk melindungi generasi muda Balikpapan agar tumbuh dalam lingkungan yang lebih aman dan mendukung perkembangan positif mereka.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Komisi IV DPRD Kota Balikpapan menggelar audiensi dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Syarikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) Kota Balikpapan dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) untuk membahas dampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Cipta Kerja, terutama mengenai penyesuaian pengupahan tenaga kerja.

Pertemuan ini dilaksanakan guna merespons aspirasi serikat buruh yang berharap ada kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sesuai perkembangan ekonomi. Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menjelaskan bahwa dalam audiensi tersebut DPC Sarbumusi Kota Balikpapan mengajukan usulan kenaikan pengupahan tenaga kerja sesuai dengan arahan MK.

Gasali menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik aspirasi ini dan berharap keputusan dewan pengupahan, baik di tingkat pusat maupun kota, dapat mendukung kenaikan UMK tersebut. "Harapan kami, ada penyesuaian UMK yang sesuai dengan putusan MK, sehingga kesejahteraan tenaga kerja dapat meningkat," ungkap Gasali usai memimpin audiensi di Ruang Komisi IV DPRD Balikpapan, Senin (11/11/2024).

Dalam kesempatan tersebut, politisi Partai Golkar ini menyebutkan bahwa Sarbumusi mengusulkan kenaikan UMK sebesar 5 persen dari UMK saat ini yang berada di angka Rp3.475.595. Menurutnya, usulan ini akan dibahas lebih lanjut bersama dewan pengupahan kota, Dinas Ketenagakerjaan, serta stakeholder terkait. "Kami mendukung jika keputusan tersebut diambil pusat maupun daerah. Namun, perlu kajian mendalam terkait inflasi dan kondisi ekonomi terkini," tambah Gasali.

Audiensi tersebut tidak hanya melibatkan perwakilan serikat buruh, tetapi juga direncanakan akan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) yang memiliki data lengkap tentang perkembangan ekonomi dan tenaga kerja. "Kami berharap audiensi ini menghasilkan satu kesepakatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di Kota Balikpapan," ujar Gasali.

Ketua DPC Sarbumusi Kota Balikpapan, Rustam Syahrianto, mengungkapkan bahwa pertemuan ini juga membahas penetapan UMK Balikpapan untuk tahun 2025. Ia menyoroti hasil putusan MK yang menerima sebagian gugatan Serikat Buruh terkait Undang-Undang Omnibus Law, yang mempengaruhi peraturan pengupahan.

"Kami hadir untuk menyampaikan data dan berharap kenaikan UMK di kisaran 5 hingga 10 persen, dengan dasar yang kuat sebagai acuan," tutur Rustam.

Rustam juga menekankan bahwa pihaknya mengharapkan UMK Balikpapan tidak lagi sepenuhnya mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023. Ia menyampaikan rencana untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan bersama Komisi IV, melibatkan dewan pengupahan kota, BPS, dan Dinas Ketenagakerjaan.

"Meskipun kami bukan bagian dari dewan pengupahan kota, kami memiliki hak untuk berbicara mengenai perhitungan UMK," tegas Rustam.

Audiensi ini mencerminkan keseriusan DPRD Kota Balikpapan dalam menampung aspirasi buruh, sekaligus menunjukkan bahwa penyesuaian UMK merupakan isu penting yang melibatkan berbagai pihak. Diharapkan, hasil dari pertemuan-pertemuan ini dapat membawa kesejahteraan yang lebih baik bagi tenaga kerja di Balikpapan.

(ADV/J)

 

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menegaskan pentingnya kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan dalam menghadapi Pilkada serentak 2024, terutama terkait ketersediaan logistik surat suara.

Alwi meminta KPU memastikan bahwa jumlah surat suara mencukupi di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS), guna mencegah masalah yang pernah terjadi pada pemilu sebelumnya. Alwi mengingatkan pengalaman Pemilu Legislatif lalu, di mana sejumlah warga di Kampung Baru, Balikpapan Barat, mengalami kekecewaan karena kekurangan surat suara.

Banyak warga yang telah antusias datang ke TPS harus pulang tanpa bisa memberikan suara akibat ketidakcukupan logistik. "Kita pernah mengalami kekurangan surat suara di Kampung Baru. Harapannya, kejadian seperti ini tidak terulang pada Pilkada nanti," ujar Alwi, Senin, 11 November 2024.

Dalam pertemuan dengan Ketua KPU Balikpapan, Yudho Lelono, Alwi secara khusus meminta KPU memastikan kesiapan logistik pemilu. Ia berharap KPU dapat mengantisipasi dan memastikan bahwa seluruh kebutuhan surat suara tersedia dan terdistribusi secara merata. "Saya sudah sampaikan langsung kepada Ketua KPU Balikpapan, agar surat suara betul-betul siap dan tersebar di seluruh TPS pada hari pemungutan suara," tegasnya.

Alwi juga menekankan pentingnya sinergi antara KPU dan semua pihak terkait untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada. Menurutnya, antisipasi dan koordinasi yang baik dapat mencegah timbulnya permasalahan yang bisa menghambat pemilih dalam menyalurkan hak suara mereka.

Ia berharap Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang dapat berlangsung tertib dan aman. "Kita doakan semua berjalan lancar tanpa kendala, sehingga masyarakat Balikpapan bisa menyalurkan hak pilih mereka dengan nyaman," tambah Alwi optimis.

Dengan persiapan logistik yang matang serta dukungan berbagai elemen, Alwi percaya bahwa Pilkada 2024 di Balikpapan akan terselenggara dengan baik, memberikan kesempatan bagi warga untuk berpartisipasi secara maksimal dalam proses demokrasi.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, memastikan kesiapan logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan untuk Pilkada 2024 dalam kunjungannya ke gudang logistik KPU di Jalan Somber, RT 54, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Senin, 11 November 2024.

Dalam kunjungan ini, Alwi didampingi Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, serta Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Balikpapan. Kehadiran para pejabat tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh persiapan Pilkada berjalan lancar.

Alwi mengungkapkan rasa syukur atas kesiapan logistik KPU yang dianggapnya telah berjalan dengan baik. “Kita bersyukur logistik semua sudah dipersiapkan dengan baik,” ujar Alwi.

Alwi menilai koordinasi antara KPU Balikpapan dengan pemerintah dan pihak terkait berjalan optimal. Hal ini tampak dari proses persiapan yang sesuai rencana. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memperkuat transparansi dan memastikan Pilkada 2024 berlangsung sesuai prosedur.

Dalam kunjungan tersebut, Pj Gubernur Kaltim juga melakukan simbolis pembukaan kotak suara untuk menunjukkan kotak tersebut kosong dan bebas dari indikasi kecurangan.

Alwi menegaskan, “Pj Gubernur tadi membuka kotak suara untuk memastikan kondisinya masih kosong, tanpa coblosan atau hal mencurigakan lainnya.” Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan integritas pemilu. Kunjungan ini difokuskan pada pengecekan kesiapan kotak suara, surat suara, dan perlengkapan lainnya.

Alwi dan pejabat yang hadir berharap tidak ada hambatan teknis yang dapat mengganggu kelancaran pemungutan suara. Selain itu, diskusi juga mencakup strategi antisipasi untuk menjaga keamanan dan stabilitas selama kampanye hingga hari pemungutan suara.

“Kita doakan semoga semua proses berjalan lancar hingga hari pencoblosan pada 27 November 2024,” pungkas Alwi, seraya mengajak masyarakat Balikpapan untuk aktif berpartisipasi dalam Pilkada dan menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing.

Dengan kunjungan ini, pemerintah dan KPU berupaya menjamin kesiapan Pilkada demi terciptanya pemilu yang aman, transparan, dan sesuai harapan masyarakat Balikpapan.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Anggota DPRD Balikpapan, Nelly Turuallo, menegaskan komitmennya untuk fokus pada isu kesehatan dan pendidikan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Sebagai anggota Komisi IV, Nelly menyadari bahwa masalah layanan kesehatan, khususnya BPJS, masih menjadi keluhan utama warga.

Ia pun bertekad untuk mendorong peningkatan kualitas layanan tersebut. "Saya ingin memperjuangkan layanan kesehatan, terutama BPJS, agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang layak. Banyak laporan soal pasien yang ditolak atau dipulangkan tanpa solusi jelas. Ini harus diperbaiki," ujar Nelly.

Perhatian Nelly pada pendidikan juga tidak lepas dari latar belakang keluarganya. Sebagai anak dari pasangan guru, ia dibesarkan dalam lingkungan yang menjunjung tinggi disiplin dan nilai pendidikan. "Orang tua saya mendidik dengan disiplin ketat. Itu membentuk saya hingga saat ini. Bahkan dulu cita-cita saya adalah menjadi dosen," ungkapnya.

Meski memiliki pengalaman lebih dari dua dekade di sektor perbankan, Nelly tak pernah jauh dari dunia pendidikan. Selama kariernya di Maybank dan Bank Sinarmas, ia kerap melatih karyawan baru di Training Center. Setelah pensiun dari perbankan, ia tetap aktif berbagi ilmu melalui Serba Mulia Group. "Saya menikmati melatih orang. Dari situ, saya merasa punya panggilan untuk terus berkecimpung di pendidikan," tambahnya.

Saat ini, Nelly tengah menyelesaikan tesisnya dan berharap dapat segera lulus. Ia juga bermimpi suatu hari bisa kembali mengajar sebagai bentuk dedikasinya pada pendidikan. "Semoga Desember nanti tesis saya selesai.

Meski sudah pensiun tiga kali, saya tetap semangat untuk belajar dan berbagi," katanya dengan optimis. Sebagai wakil rakyat, Nelly terus menunjukkan dedikasinya, meski usia telah menginjak masa pensiun. Ia percaya bahwa semangat adalah kunci untuk terus berkarya. "Umur bukan hambatan.

Selama ada semangat, saya ingin terus berkontribusi, terutama dalam memperjuangkan kebijakan pendidikan dan kesehatan yang pro-rakyat," tuturnya penuh tekad. Dengan latar belakang yang kuat di dunia pendidikan dan pengalaman profesional yang panjang, Nelly Turuallo menjadi salah satu sosok yang diandalkan masyarakat Balikpapan dalam memperjuangkan layanan publik yang lebih baik.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Warga Balikpapan Selatan berkesempatan menyampaikan aspirasi mereka dalam kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2024/2025 yang diadakan oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan, H. Danang Eko Susanto, pada Senin, 11 November 2024.

Acara ini berlangsung di Jalan Selamet Riyadi dan dihadiri dengan antusias oleh masyarakat. Reses ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Warga memanfaatkan kesempatan ini untuk menyuarakan keluhan dan kebutuhan mereka secara langsung kepada perwakilan dewan, yang memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, H. Danang Eko Susanto menegaskan pentingnya mendengar langsung suara masyarakat sebagai dasar dalam menyusun program pembangunan. “Kegiatan reses ini menjadi momen penting bagi kami untuk memahami secara langsung apa yang menjadi keluhan dan kebutuhan masyarakat.

Harapan kami, aspirasi ini dapat diterima oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan dicarikan solusi yang terbaik,” ujarnya. Sejumlah masalah diangkat dalam forum tersebut, termasuk kebutuhan mendesak akan penambahan penerangan jalan umum (PJU) untuk meningkatkan keamanan serta perbaikan infrastruktur jalan yang rusak.

Danang merespons keluhan ini dengan kabar positif. Ia mengungkapkan bahwa tahun depan akan dilakukan pengecoran jalan di wilayah tersebut. “Untuk tahun depan, Insya Allah akan ada pengecoran jalan di perumahan ini,” tambahnya. Kegiatan reses ini tidak hanya menjadi wadah untuk menyampaikan keluhan, tetapi juga membawa harapan baru bagi masyarakat.

Komitmen H. Danang dan DPRD dalam menindaklanjuti aspirasi tersebut menambah optimisme warga akan keberlanjutan program pembangunan di Balikpapan Selatan.

Dengan langkah konkret seperti ini, masyarakat semakin percaya bahwa keberadaan wakil rakyat dapat memberikan dampak nyata dalam mewujudkan perubahan yang lebih baik di wilayah mereka. Reses ini pun menjadi salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, mengajak generasi muda untuk mengenang jasa pahlawan serta menumbuhkan tanggung jawab dalam menjaga dan mengisi kemerdekaan.

Menurut Budiono, Hari Pahlawan bukan sekadar mengenang heroisme masa lalu, tetapi juga mengingatkan pentingnya kontribusi generasi saat ini dalam memajukan bangsa. “10 November mengingatkan kita akan nilai pengorbanan yang ditunjukkan oleh para pahlawan. Jika dahulu mereka melawan penjajah, sekarang tugas kita adalah mempertahankan dan memajukan negeri ini,” ujar Budiono pada Minggu, 10 November 2024.

Budiono menegaskan, tanggung jawab mempertahankan kemerdekaan kini berada di tangan generasi muda yang memiliki potensi besar dalam membangun bangsa sesuai bidang yang ditekuni. Tantangan masa kini, lanjutnya, berbeda dengan masa perjuangan. “Dulu kita menghadapi penjajah dari luar, kini tantangan datang dari dalam negeri sendiri,” ungkapnya.

Ia menyoroti ancaman internal seperti korupsi, kesenjangan sosial, kerusakan lingkungan, dan lemahnya solidaritas nasional sebagai “penjajah” baru yang harus diatasi demi kemajuan bangsa. Dalam konteks ini, Budiono menekankan amanat UUD 1945 mengenai pengelolaan kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat. “Ini bukan sekadar teori, tetapi hak dan kewajiban kita. Generasi muda harus mengelola kekayaan alam ini untuk kesejahteraan bersama,” jelasnya.

Budiono juga mengingatkan cita-cita Bung Karno tentang "kesejahteraan rakyat" sebagai pedoman generasi sekarang dalam mengelola sumber daya. Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting sebagai agen perubahan dengan kemampuan berpikir kritis dan inovatif.

Ia berharap generasi muda berperan aktif di berbagai sektor, seperti ekonomi, pendidikan, teknologi, dan lingkungan. “Setiap individu punya peran sesuai bidangnya. Seorang ilmuwan bisa menciptakan inovasi, seorang ekonom bisa memperkuat ekonomi bangsa, dan aktivis lingkungan bisa menjaga kelestarian alam. Kontribusi sekecil apa pun sangat berarti,” tuturnya.

Dalam pesannya, Budiono mendorong masyarakat, terutama generasi muda, untuk tidak sekadar mengenang masa lalu, tetapi menjadi “pahlawan masa kini” yang berjuang melalui kontribusi nyata. “Patriotisme bukan sekadar perayaan tahunan, tetapi prinsip hidup yang mendorong kita memperjuangkan kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

“Mari kita rawat negeri ini dengan penuh cinta dan tanggung jawab, agar kelak kita dapat mewariskan Indonesia yang lebih sejahtera kepada generasi berikutnya. Itulah makna sejati pengorbanan para pahlawan yang harus kita wujudkan,” pungkasnya.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Budiono, memberikan apresiasi terhadap upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, terutama melalui Dinas Perdagangan (Disdag), yang secara rutin mengadakan operasi pasar untuk distribusi gas elpiji tiga kilogram.

Menurut Budiono, langkah tersebut sangat membantu masyarakat, khususnya dalam memastikan ketersediaan elpiji tiga kilogram sekaligus mengendalikan laju inflasi di wilayah Balikpapan.

Namun, Budiono menegaskan pentingnya pengawasan lebih lanjut agar distribusi gas elpiji tiga kilogram tepat sasaran. "Operasi pasar ini sangat membantu, tetapi kita tidak bisa hanya mengandalkan itu. Pemerintah perlu memperketat pengawasan distribusi gas elpiji dengan penertiban yang lebih serius terhadap agen dan pangkalan," ujarnya saat diwawancarai melalui sambungan telepon pada Sabtu, 9 November 2024.

Budiono mengungkapkan kekhawatirannya terkait adanya praktik yang tidak sesuai aturan dalam penyaluran gas elpiji tiga kilogram. Ia mengindikasikan bahwa beberapa agen dan pangkalan melakukan penjualan di luar jalur resmi, seperti menjual elpiji kepada toko-toko kelontong yang seharusnya tidak berhak menjual gas bersubsidi tersebut.

"Regulasi sudah jelas bahwa gas elpiji tiga kilogram hanya boleh disalurkan oleh agen dan pangkalan resmi. Namun kenyataannya, banyak toko kelontong yang ikut menjual elpiji ini, dan hal ini bertentangan dengan peraturan yang ada," tegas Budiono.

Budiono juga menyoroti harga jual gas elpiji tiga kilogram yang kerap melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Situasi ini, menurutnya, sangat merugikan masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada gas elpiji tiga kilogram sebagai kebutuhan pokok sehari-hari.

Ia menilai, pemerintah perlu bersikap lebih tegas dengan menindak pelanggaran yang terjadi di lapangan, baik dari agen maupun pangkalan yang melanggar aturan distribusi dan penetapan harga.

Ia mengusulkan agar pemerintah tidak hanya memperketat pengawasan, tetapi juga memberikan sanksi tegas kepada agen dan pangkalan yang melanggar. "Penertiban ini penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan distribusi yang merugikan masyarakat. Jika perlu, pemerintah harus berani memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang menyalahi aturan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Budiono menyatakan bahwa operasi pasar sebaiknya diiringi dengan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan distribusi gas elpiji tiga kilogram. Langkah ini, menurutnya, akan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait saluran distribusi resmi dan harga yang seharusnya mereka bayarkan.

Dengan demikian, masyarakat dapat turut mengawasi distribusi gas elpiji dan melaporkan jika menemukan penyelewengan di lapangan. "Operasi pasar harus dilanjutkan sebagai salah satu upaya menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan elpiji di pasaran. Namun, tanpa penegakan aturan di tingkat agen dan pangkalan, kebijakan ini tidak akan efektif," pungkas Budiono.

Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, Budiono berharap masalah distribusi gas elpiji bersubsidi dapat diatasi dengan baik, sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kebijakan yang telah dibuat.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terus menjadi perhatian utama Komisi II DPRD Kota Balikpapan, khususnya oleh anggotanya, Jafar Sidik. Ia menyoroti pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar yang dibagi dalam dua kategori, yakni kebutuhan primer dan sekunder, yang harus dipenuhi demi kesejahteraan masyarakat.

Jafar menjelaskan bahwa kebutuhan primer mencakup sandang, pangan, dan papan. “Jika kita berbicara tentang kebutuhan masyarakat, ada dua hal utama, yaitu primer dan sekunder. Untuk primer, kita butuh sandang, pangan, dan papan yang harus dipenuhi lebih dulu,” ujar Jafar dalam wawancara, Kamis 7 November 2024.

Adapun kebutuhan sekunder, menurutnya, mencakup layanan publik seperti air, listrik, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Kendati demikian, Jafar mengakui bahwa Kota Balikpapan masih menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama karena tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.

Kota yang berfokus pada sektor jasa ini tidak memiliki kapasitas produksi pangan dan sandang secara mandiri. Hampir semua bahan pangan dan sandang, seperti sayuran, daging, dan kebutuhan pokok lainnya, didatangkan dari luar, terutama dari wilayah seperti Surabaya dan Sulawesi. "Balikpapan memang kota jasa, bukan kota produksi bahan pangan dan sandang.

Kita mengandalkan pasokan dari luar, seperti dari Surabaya dan Sulawesi, untuk memenuhi kebutuhan dasar kita, termasuk sayur mayur dan daging,” ungkap Jafar. Menurut Jafar, ketergantungan ini memicu kerentanan yang berpotensi merugikan masyarakat. Jika pasokan terganggu oleh faktor cuaca atau kendala distribusi, harga bisa melonjak drastis.

Ia mencontohkan lonjakan harga cabai yang pernah mencapai Rp100 ribu per kilogram di Balikpapan sebagai bukti nyata dampak dari ketergantungan ini. "Ketergantungan pada pasokan luar memang rentan. Jika ada kendala di daerah produksi, bisa terjadi kelangkaan yang mengakibatkan lonjakan harga," jelasnya.

Sebagai langkah antisipasi, Jafar menekankan perlunya membangun ketahanan pangan lokal yang mandiri agar Kota Balikpapan tidak terlalu terpengaruh oleh ketidakstabilan pasokan dari luar. Ia berharap ada upaya yang serius dari berbagai pihak untuk meningkatkan kapasitas produksi lokal.

Dengan demikian, masyarakat Balikpapan akan memiliki akses yang lebih stabil terhadap kebutuhan pokok serta terlindungi dari gejolak harga yang bisa terjadi sewaktu-waktu.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Kutai Kertanegara - Komisi II DPRD Kota Balikpapan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Kabupaten Kutai Kertanegara pada Jumat (8/11/2024). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Fauzi Adi Firmansyah, bersama seluruh anggota komisi. Mereka disambut oleh Wakil Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kertanegara, H. Achmad, dalam suasana penuh keakraban.

Kunker ini bertujuan mempererat hubungan antara kedua lembaga legislatif sekaligus memperluas wawasan terkait kebijakan dan praktik pembangunan yang berpotensi diadaptasi untuk Kota Balikpapan.

Fokus utama kunjungan adalah mempelajari kebijakan di Kabupaten Kutai Kertanegara yang telah berhasil diimplementasikan, khususnya dalam bidang pengelolaan sumber daya, perencanaan pembangunan, serta inovasi pelayanan publik. "Kami ingin menggali berbagai potensi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi di Kota Balikpapan," ujar Fauzi Adi Firmansyah, yang akrab disapa Adi, saat berbicara kepada media.

Adi menjelaskan bahwa seluruh aspek, mulai dari pengelolaan sumber daya alam hingga pelayanan publik, menjadi topik utama dalam diskusi kedua pihak. "Kami berdiskusi tentang praktik yang bisa diterapkan demi mempercepat kemajuan Kota Balikpapan," tambahnya.

Menurut Adi, kolaborasi antara daerah menjadi langkah penting dalam membangun kebijakan yang tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat secara luas. Ia menekankan pentingnya saling bertukar informasi dan pengalaman guna menghasilkan solusi yang efektif untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan.

"Dengan adanya pertukaran pengalaman ini, kita bisa mencari solusi pembangunan yang lebih inovatif dan efisien, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah," tuturnya.

Adi juga berharap melalui kunker ini, DPRD Kota Balikpapan dapat mengadopsi wawasan baru yang akan memperkuat kinerja legislatif serta membantu Pemerintah Kota Balikpapan dalam mencapai target-target pembangunan. "Kami optimis bahwa kunjungan ini akan memberi dampak positif bagi pembangunan yang lebih berkelanjutan di Kota Balikpapan," pungkasnya.

Kunker ini diharapkan menjadi langkah awal dalam meningkatkan kerja sama antardaerah yang akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan telah meresmikan susunan anggota Komisi III untuk periode 2024-2029, yang akan mengawasi dan memajukan bidang Pembangunan, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan. Pembentukan komisi ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Balikpapan.

Komisi III ini dipimpin oleh H. Yusri sebagai Ketua, dengan Halili Adinegara sebagai Wakil Ketua, dan Ari Sanda sebagai Sekretaris. Sementara, anggota lainnya adalah Aguslimin, Wahyullah Bandung, Hj. Suwarni, H. Haris, H. Laisa Hamisah, Drs. Syarifuddin Oddang, dan Muhammad Raja Siraj.

Dalam sambutannya, H. Yusri menyampaikan bahwa pembentukan struktur yang lengkap ini menjadi pondasi kuat untuk kerja sama dan kinerja yang optimal dalam melaksanakan program kerja. “Dengan adanya struktur yang sudah lengkap, kita dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari setiap program yang akan kita jalankan,” kata Yusri pada Jumat, 5 November 2024.

Menurutnya, susunan komisi ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya membentuk tim yang solid untuk menyukseskan berbagai agenda pembangunan di Balikpapan. Sebagai langkah awal, Komisi III merencanakan silaturahmi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yang bertujuan tidak hanya untuk memperkenalkan anggota baru, tetapi juga untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor.

Yusri menekankan bahwa sinergi ini penting untuk memastikan setiap program yang diinisiasi benar-benar berdampak positif bagi masyarakat. “Kolaborasi dengan OPD adalah kunci untuk menyukseskan program-program yang bermanfaat luas bagi masyarakat Balikpapan,” tambahnya.

Dalam pertemuan dengan OPD, berbagai isu strategis akan dibahas, terutama yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan transportasi. Meningkatnya mobilitas warga seiring perkembangan kota menuntut solusi yang efisien agar transportasi dapat dikelola dengan baik.

Selain itu, Komisi III berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan agar Balikpapan tetap menjadi kota yang nyaman untuk dihuni. Yusri juga berharap agar komunikasi yang intensif dengan OPD dapat menjadi jalan untuk mewujudkan visi bersama antara legislatif dan eksekutif, khususnya dalam menghadapi tantangan seperti kepadatan lalu lintas dan kebutuhan ruang hijau.

Dengan adanya komunikasi yang baik, Komisi III optimistis seluruh rencana pembangunan dapat terlaksana sesuai target dan memenuhi harapan masyarakat. Melalui kolaborasi yang efektif dan terarah, Komisi III DPRD Balikpapan menargetkan kontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik dan layanan transportasi yang mendukung kenyamanan publik.

Struktur komisi yang baru ini diharapkan menjadi motor penggerak untuk kemajuan Kota Balikpapan yang lebih ramah lingkungan, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Kota Balikpapan tengah menghadapi tantangan besar terkait pemenuhan kebutuhan air bersih bagi penduduknya yang terus berkembang. Dengan keterbatasan sumber daya air yang ada, solusi jangka panjang berupa desalinasi air laut mulai dilirik untuk menjawab permasalahan ini.

Namun, upaya ini tidak lepas dari tantangan, terutama dalam hal biaya yang harus ditanggung masyarakat. Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, mengungkapkan bahwa proyek desalinasi air laut membutuhkan dukungan anggaran besar, termasuk dari pihak investor. “Masalahnya, ketika investor masuk dan harga jual air desalinasi ditetapkan, apakah bisa sesuai dengan batas harga yang diatur pemerintah?” kata Fauzi pada Kamis, 7 November 2024.

Pemerintah memiliki batasan harga untuk konsumsi air masyarakat yang harus diperhatikan. Fauzi menjelaskan bahwa Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) telah menghitung harga air desalinasi yang diperkirakan mencapai Rp 15 ribu per meter kubik. Angka ini jauh di atas batas yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Rp 12 ribu. "Biaya desalinasi ini lebih mahal, sehingga perlu solusi agar masyarakat tetap dapat menikmati air bersih dengan harga yang terjangkau," jelasnya.

Sebagai contoh, Fauzi mengutip program desalinasi di Kepulauan Seribu yang berhasil berkat adanya subsidi dari pemerintah. Dengan adanya subsidi, harga air bisa ditekan sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat di wilayah tersebut. Fauzi berharap, proyek desalinasi di Balikpapan juga dapat didukung oleh subsidi serupa atau dukungan lainnya, sehingga harga air tetap wajar.

Menurut Fauzi, proyek ini bukan hanya solusi sementara, tetapi juga langkah strategis untuk keberlanjutan dan ketahanan air di masa depan. Ia berharap adanya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mewujudkan proyek ini, menjadikan Balikpapan sebagai kota yang mampu menyediakan air bersih melalui teknologi desalinasi.

Dengan perencanaan matang dan kolaborasi antara pemerintah dan swasta, proyek desalinasi di Balikpapan diharapkan mampu mengatasi keterbatasan air dan menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan air bersih di masa mendatang.

(ADV/J)