DPRD Balikpapan

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada 4 November 2024 di Hotel Grand Senyiur. Acara ini bertujuan untuk membahas penyusunan kajian akademik, naskah akademik, dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) guna mempercepat proses pengesahan peraturan daerah yang tertunda.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung, menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses pembahasan Raperda. Menurutnya, salah satu kendala utama adalah dinamika yang terjadi setelah Pemilu Legislatif, terutama karena adanya perubahan periode anggota DPRD dan pembentukan struktur Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang baru.

Kondisi ini menyebabkan keterlambatan dalam pembahasan beberapa Raperda. “Dari sekitar 18 Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang kita rencanakan, ditambah dua Raperda kumulatif terbuka, saat ini baru sekitar lima Perda yang bisa kita selesaikan,” ujar Andi.

Lebih lanjut, Andi menjelaskan bahwa beberapa Raperda masih berada di tahap pembicaraan tingkat pertama dan memerlukan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, melalui Biro Hukum. Salah satunya adalah Raperda tentang Kota Layak Anak yang sudah selesai di tingkat DPRD Balikpapan, namun masih menunggu harmonisasi dari pihak provinsi.

Begitu pula dengan Raperda Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kota Balikpapan, yang masih berada dalam proses harmonisasi. "Kita berharap fasilitasi dari provinsi bisa selesai sesuai jadwal 14 hari, namun kita tetap menunggu perkembangannya," tambah Andi.

Untuk mengatasi lambatnya proses fasilitasi ini, DPRD Balikpapan berencana mengunjungi Biro Hukum Provinsi Kaltim dalam waktu dekat, guna mempercepat penyelesaian beberapa Raperda yang tertunda. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan provinsi, terutama dalam mengatasi kendala harmonisasi regulasi.

Sebelum pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, DPRD juga akan menetapkan Propemperda 2025, dengan prioritas pada penyelesaian Raperda yang masih tertunda. Salah satunya adalah Raperda tentang Izin Mendirikan Tanah Negara (IMTN) yang membutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

DPRD Balikpapan melalui Bapemperda berkomitmen untuk menyelesaikan sekitar 60 persen dari Propemperda 2025 tepat waktu, dengan target menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan FGD ini menjadi langkah penting dalam mempercepat proses pembahasan dan pengesahan peraturan yang diharapkan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh warga Balikpapan.

(J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan kini telah menetapkan struktur kepemimpinan baru yang bertanggung jawab di bidang pemerintahan dan hukum. Struktur ini dipimpin oleh H. Danang Eko Susanto sebagai Ketua, Simon Sulean sebagai Wakil Ketua, dan Muhammad Najib sebagai Sekretaris.

Selain itu, anggota Komisi I diisi oleh para tokoh berpengalaman seperti Andi Arif Agung, Hj. Kasmah, H. Muliati, dan H. Iwan Wahyudi. Susunan ini menandai keseriusan DPRD dalam mengoptimalkan fungsi pelayanan publik di Balikpapan.

Ketua Komisi I, H. Danang Eko Susanto, menegaskan bahwa dengan sisa waktu yang kurang dari dua bulan menuju akhir tahun, pihaknya perlu segera mengejar program-program yang sempat tertunda. "Setelah susunan komisi terbentuk, kami tidak akan menunda lagi, karena kita sudah terlambat," ujarnya pada Jumat, November 2024.

Komitmen ini menunjukkan tekad Komisi I untuk bekerja lebih cepat dalam merealisasikan target yang belum tercapai. Sebagai langkah awal, Komisi I telah mengadakan pertemuan dengan para mitra kerja, yang berperan penting dalam bidang pemerintahan dan hukum di Kota Balikpapan.

Pertemuan ini, menurut Danang Eko, bukan hanya sebagai sarana silaturahmi, namun juga sebagai forum strategis untuk memperkenalkan seluruh anggota Komisi I kepada para pemangku kepentingan. "Kami mengadakan pertemuan dengan semua mitra kerja. Menjadi ajang pengenalan dan pemahaman tugas masing-masing," ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi I membahas beberapa agenda penting, termasuk evaluasi terhadap program-program yang telah berjalan serta perencanaan program kerja ke depan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada mitra kerja untuk memberikan masukan, mengidentifikasi tantangan, dan merumuskan potensi kolaborasi demi mencapai tujuan bersama.

Dengan demikian, Komisi I berupaya membangun fondasi kerja sama yang solid dan sinergis demi pelayanan optimal bagi masyarakat Balikpapan. Selain itu, Komisi I berencana melakukan evaluasi mendalam terhadap berbagai program yang sedang berjalan.

Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek yang memerlukan peningkatan serta untuk menetapkan langkah konkret guna mengatasi kendala yang menghambat pelaksanaan program. "Kami berharap semua program yang tertunda dapat segera dieksekusi dengan optimal," tambah Danang Eko.

Dalam penjelasannya, Danang Eko menekankan bahwa percepatan ini bukan sekadar memenuhi target administratif, melainkan demi manfaat yang nyata bagi masyarakat. Komisi I berkomitmen agar program-program yang sebelumnya tertunda segera dapat dirasakan manfaatnya, khususnya di bidang pelayanan pemerintahan dan hukum.

Komisi I berharap, dengan percepatan eksekusi program-program ini, kebutuhan masyarakat akan layanan publik dapat terpenuhi dengan lebih baik. Dengan susunan kepemimpinan baru dan strategi yang lebih terstruktur, Komisi I DPRD Balikpapan optimis dapat mengoptimalkan kinerja demi mencapai hasil yang lebih efektif dalam melayani masyarakat.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Komisi IV DPRD Balikpapan melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada proyek pembangunan SMP Negeri 28 Balikpapan pada Kamis (31/10/2024) untuk memastikan kelancaran dan kualitas konstruksi sekolah tersebut. Sidak ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV, Gasali, bersama Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Muhammad Taqwa, beserta sejumlah pejabat daerah.

Kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung apakah proyek yang sangat dinantikan masyarakat ini berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan. Dalam kunjungannya, Gasali menyampaikan pentingnya fasilitas pendidikan yang layak bagi masyarakat, terutama dalam menyediakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman bagi siswa.

Menurutnya, kehadiran anggota DPRD di lokasi proyek menunjukkan komitmen mereka dalam mengawasi pelaksanaan anggaran daerah agar benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Gasali, yang dihubungi melalui sambungan telepon setelah kunjungan tersebut, juga melaporkan bahwa pembangunan SMP Negeri 28 telah mencapai sekitar 63 persen dan diproyeksikan selesai pada akhir Desember 2024, sesuai kontrak.

Ia optimistis bahwa dengan pengawasan yang ketat, pembangunan ini dapat rampung tepat waktu. "Kami juga menyarankan kontraktor untuk menambah tenaga kerja demi mempercepat proses konstruksi, terutama karena faktor cuaca yang sering kali tidak menentu," ungkap Gasali.

Pada tahap ini, pengerjaan difokuskan pada penyelesaian lantai dua dan atap sekolah. Gasali berharap seluruh tahapan dapat selesai sesuai jadwal sehingga sekolah siap untuk menyambut penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada tahun ajaran 2025/2026. "Kami berharap kontraktor dapat menyelesaikan tugas sesuai kontrak.

Kami sepakat dengan Dinas Pendidikan agar sekolah ini dapat dimanfaatkan untuk PPDB tahun 2025," tambahnya. Dengan hadirnya fasilitas pendidikan baru ini, diharapkan dapat menjadi solusi atas meningkatnya kebutuhan tempat belajar di Balikpapan.

DPRD Balikpapan menegaskan pentingnya pengawasan untuk memastikan proyek ini tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Langkah ini, menurut DPRD, adalah bentuk kepedulian nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan di Balikpapan.

Masyarakat Balikpapan pun menyambut baik pengawasan dan percepatan pembangunan ini, mengingat kebutuhan akan fasilitas pendidikan yang semakin tinggi.

Jika sesuai rencana, SMP Negeri 28 akan siap beroperasi pada 2025, menjawab kebutuhan pendidikan di kota ini dan memperkuat upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik, terutama dalam sektor pendidikan.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Pendidikan di Kota Balikpapan kini tidak hanya berfokus pada kecerdasan akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter siswa. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Budiono, menyoroti pentingnya pendidikan karakter dalam rangka membangun generasi yang kuat dan berakhlak di tengah tantangan era digital.

Dalam pembahasan mengenai fokus pendidikan di Kota Balikpapan, Budiono menjelaskan bahwa anak-anak generasi Z dan Alpha memiliki keterampilan teknologi yang sangat baik. "Mereka bahkan seringkali lebih mahir dalam menggunakan teknologi daripada orang tua mereka," katanya pada Rabu, 6 November 2024.

Namun, ia menekankan bahwa kecakapan teknologi saja tidak cukup. "Yang lebih penting adalah bagaimana kita membentuk karakter mereka agar tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga memiliki kepribadian yang baik," tambahnya.

Budiono menilai bahwa pendidikan karakter harus menjadi bagian integral dalam kurikulum sekolah di Balikpapan. Aspek-aspek seperti adab, etika, dan moral perlu diajarkan secara konsisten dan berkesinambungan.

Pendidikan ini diharapkan mampu membentengi siswa dari pengaruh negatif, salah satunya adalah perundungan atau bullying yang semakin banyak terjadi di lingkungan sekolah. Dalam pandangannya, perundungan adalah masalah serius yang berdampak pada kondisi mental siswa. “Bullying di sekolah adalah masalah yang harus menjadi perhatian bersama. Prestasi memang penting, tetapi jika akhlak ditinggalkan, itu sangat memprihatinkan," tegas Budiono.

Ia mengajak para guru untuk menanamkan nilai-nilai etika dan moral pada siswa sebagai langkah preventif untuk mengurangi perilaku negatif. Budiono juga berharap agar pendidikan di Kota Balikpapan tidak hanya mengejar capaian akademik semata. Menurutnya, kurikulum yang berbasis karakter akan melahirkan generasi yang memiliki kecerdasan emosional dan sosial, bukan sekadar kecerdasan akademik.

“Kita ingin generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks," ujarnya optimis. Dengan langkah-langkah ini, Budiono berharap pendidikan di Balikpapan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga berakhlak mulia, sehingga mereka siap menghadapi masa depan dengan nilai-nilai positif.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan berencana menggantikan bak sampah yang tersebar di sejumlah jalan dengan kontainer sampah yang ditempatkan lebih dekat ke kawasan perumahan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Halili Adinegara, menilai langkah ini baik bagi kebersihan lingkungan, namun penempatan kontainer sampah perlu persiapan yang matang, terutama terkait ketersediaan lahan. "Lahan harus diperhatikan dulu.

Jika tidak tersedia lahan, rencana ini sulit dilaksanakan. Jika lahan ada, warga pun harus dipertimbangkan, terutama terkait dampak bau," ujarnya dalam wawancara di Kantor DPRD Balikpapan pada Kamis, 31 Oktober 2024. Halili menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat sebelum kontainer sampah ditempatkan di lingkungan perumahan.

Sosialisasi ini, katanya, dapat dilakukan melalui Ketua RT atau pihak kelurahan agar masyarakat memahami tujuan dan manfaat program tersebut. "Kelurahan punya peran penting sebagai jembatan informasi. Harus dipastikan apakah warga bersedia lahannya dijadikan tempat kontainer sampah," tambah Halili.

Menurut Halili, penempatan kontainer sampah di perumahan yang padat penduduk mungkin sulit diterapkan karena keterbatasan lahan dan potensi dampak lingkungan. Meski demikian, ada juga Ketua RT yang mengajukan permohonan untuk menyediakan bak sampah di wilayahnya. "Pada akhirnya, keputusan ada di tangan masyarakat," ujarnya.

Halili menyampaikan contoh di Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tempat tinggalnya. Di wilayah tersebut, beberapa RT diarahkan untuk membuang sampah di lokasi khusus yang sudah ditetapkan. "Sampah menjadi masalah yang memerlukan perhatian serius. Warga membuang sampah hampir setiap jam, bukan hanya sekali sehari," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Gunung Samarinda menambahkan, diperlukan pertemuan dengan warga untuk mendiskusikan penempatan kontainer sampah, sehingga solusi yang diambil dapat diterima oleh masyarakat.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.comBALIKPAPAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan telah menyelesaikan pembentukan struktur Alat Kelengkapan Dewan (AKD), termasuk Komisi I. Ketua Komisi I yang baru, Danang Eko Susanto, menyatakan kesiapannya untuk memulai tugas dengan melakukan silaturahmi bersama para mitra kerja.

Langkah ini diambil sebagai awal pelaksanaan tugasnya sebagai anggota DPRD untuk periode 2024-2029. “Alhamdulillah, AKD sudah terbentuk. Meski terlambat sekitar dua bulan, kita akan mulai bekerja dengan menjalin komunikasi terlebih dahulu dengan seluruh mitra terkait,” kata Danang kepada media.

Menurutnya, langkah ini penting untuk memulai kinerja yang tertunda. Selain itu, Komisi I juga akan meninjau kembali tugas-tugas yang belum terselesaikan dari periode sebelumnya.

Danang yang merupakan politisi dari Partai Gerindra, menjelaskan bahwa dirinya perlu memahami terlebih dahulu berbagai isu di Komisi I sebelum menyusun rencana kerja secara terperinci. “Saya perlu mengevaluasi permasalahan yang mungkin belum selesai, seperti masalah tanah yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Komisi I,” ujar Danang.

Komisi I DPRD Balikpapan sendiri membidangi urusan Pemerintahan dan Hukum, dengan komposisi pimpinan yaitu Danang Eko Susanto sebagai Ketua, Simon Sulean sebagai Wakil Ketua, dan Muhammad Najib sebagai Sekretaris.

Dengan terbentuknya AKD, diharapkan setiap komisi di DPRD Balikpapan dapat segera menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing. Tujuan akhirnya adalah agar seluruh anggota dewan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Balikpapan serta mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi warga.

Pembentukan dan kesiapan ini juga diharapkan akan meningkatkan kinerja DPRD secara keseluruhan, memperkuat sinergi dengan instansi terkait, dan memenuhi harapan masyarakat Balikpapan untuk pemerintahan yang lebih responsif dan efektif.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Aktivitas pengelupasan lahan di Kelurahan Graha Indah, Balikpapan Utara, menarik perhatian Komisi III DPRD Kota Balikpapan. Warga melaporkan kegiatan ini karena dinilai berdampak negatif, khususnya menyebabkan banjir di beberapa RT di kawasan tersebut.

Komisi III DPRD Balikpapan merespons serius permasalahan ini dan berencana untuk berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yang sebelumnya mengeluarkan izin atas aktivitas pengelupasan lahan tersebut. Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri, menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan pembangunan di Balikpapan berjalan dengan prinsip keberlanjutan dan sesuai aturan yang berlaku.

"Kami ingin sinergi dengan masyarakat dalam memastikan pembangunan berkelanjutan. Ini akan menjadi agenda kami ke depan," ujar Yusri.

DPRD Balikpapan juga berkomitmen untuk memeriksa kelengkapan izin dan dokumen amdal yang seharusnya dimiliki pihak pengembang. Menurut Yusri, pihaknya tidak akan segan mengambil tindakan tegas bila ditemukan pelanggaran dalam proses perizinan. "Jika tidak memiliki izin amdal, kita akan menegur dan bahkan menghentikan aktivitas pengelupasan lahan ini," tambah politisi dari Partai Golkar tersebut.

Langkah lebih lanjut juga akan diambil oleh DPRD, termasuk memanggil pihak pengembang bersama OPD terkait untuk memberikan penjelasan terkait izin dan dampak aktivitas tersebut. Yusri menekankan pentingnya peran semua pihak dalam menjaga agar pembangunan di Kota Balikpapan sesuai dengan peraturan yang ada. "Kita butuh kolaborasi dari semua elemen untuk memastikan aktivitas pembangunan tidak merugikan warga lain," ucapnya.

Sebagai tindak lanjut, Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, bersama anggota DPRD lainnya, Syarufuddin Oddang, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pada Rabu, 23 Oktober 2024. Sidak ini dilakukan setelah menerima laporan dari warga RT 11, 12, dan 13, Kelurahan Graha Indah, yang terdampak banjir akibat pengelupasan lahan untuk pembangunan pergudangan.

Ketua LPM Damai Bahagia menyatakan keprihatinannya dan berharap persoalan ini segera dibahas dan ditindaklanjuti oleh DPRD.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN - Mengawali program kerja, Komisi IV DPRD Kota Balikpapan berkomitmen menjalin sinergi dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang menjadi mitra kerja.

Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menyampaikan bahwa langkah awal ini dilakukan melalui perkenalan formal dengan OPD, yang mencakup dinas-dinas strategis seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Tenaga Kerja. “Ke depan, kami ingin membangun komunikasi yang kuat dengan mitra-mitra terkait.

Ini menjadi langkah awal dengan memperkenalkan diri secara resmi,” ujar Gasali saat diwawancarai usai pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Ruang Rapat Gabungan DPRD Balikpapan, Rabu, 30 Oktober 2024. Gasali menjelaskan, Komisi IV DPRD Balikpapan memiliki sebelas mitra kerja, dan pihaknya akan berfokus pada dukungan terhadap program-program prioritas yang tengah dijalankan OPD.

Melalui pengawasan intensif, Komisi IV berharap berbagai program ini dapat selesai tepat waktu, sesuai target pemerintah daerah. “Kami akan mendukung setiap kegiatan prioritas OPD, terutama yang direncanakan untuk selesai pada akhir tahun ini. Pengawasan yang kami lakukan bertujuan agar target dan serapan anggaran tercapai dengan optimal, sesuai dengan prioritas pemerintah,” ungkapnya.

Gasali terpilih sebagai Ketua Komisi IV melalui mekanisme voting tertutup. Ia menyampaikan rasa syukurnya atas dukungan dari seluruh anggota. "Alhamdulillah, seluruh anggota memberikan dukungan penuh," tambahnya.

Struktur kepemimpinan Komisi IV DPRD Balikpapan kini terdiri atas Gasali sebagai Ketua, Aminuddin sebagai Wakil Ketua, dan Hamid sebagai Sekretaris. Gasali menekankan pentingnya kerja sama yang erat dalam mencapai hasil terbaik.

“Kami berkomitmen untuk terus berkolaborasi dan bersinergi guna mencapai hasil maksimal sesuai harapan bersama,” tutupnya.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qodri, mengusulkan agar debat kandidat kedua pasangan calon kepala daerah diselenggarakan di Jakarta. Menurutnya, melaksanakan debat di luar daerah dapat menciptakan suasana yang lebih kondusif dan mengurangi potensi gesekan di antara pendukung.

Dalam pernyataannya kepada media pada Rabu (30/10/2024), Alwi menjelaskan bahwa rencana untuk mengadakan tiga kali debat kandidat bisa dievaluasi dengan mempertimbangkan satu di antaranya berlangsung di Jakarta.

Ia menekankan bahwa langkah ini bertujuan untuk mencegah konflik yang mungkin muncul akibat kehadiran massa pendukung di lokasi debat. “Kami menyarankan agar satu dari tiga debat kandidat bisa digelar di Jakarta. Ini hanya usulan, jadi kalau diterima, alhamdulillah, tapi kalau tidak, juga tidak masalah,” ungkap Alwi.

Alwi meyakini bahwa pemilihan lokasi di luar Balikpapan dapat membantu meminimalisir risiko kericuhan. “Jika semua debat dilakukan di Balikpapan, ada kekhawatiran bahwa hal itu bisa memicu ketegangan di antara pendukung. Kami ingin memastikan situasi tetap aman dan damai,” tambahnya.

Ia berharap usulan ini mendapatkan dukungan untuk menjaga keamanan selama proses Pilkada berlangsung. "Mudah-mudahan ini bisa diterima. Kalau tidak, tentu kita juga tidak akan memaksakan," kata Alwi.

Usulan Alwi ini mencerminkan upaya proaktif untuk memastikan pelaksanaan Pilkada di Balikpapan tetap tertib dan aman, serta mencegah potensi konflik yang bisa mengganggu proses demokrasi di daerah tersebut.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan siap menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdana dengan mitra kerjanya setelah struktur organisasi terbentuk pada hari ini Rabu, 30 Oktober 2024.

Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, mengungkapkan, "Kami bersyukur proses pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) berjalan dengan baik. Agenda komisi kami sudah jelas, dan salah satu kegiatan mendesak adalah RDP dengan mitra kerja kami." RDP yang pertama akan diadakan dengan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) terkait masalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Adi menekankan pentingnya membahas isu-isu yang berkaitan dengan PDAM, terutama mengingat banyaknya keluhan dari masyarakat. "Ada banyak hal yang perlu kami diskusikan. Kami berharap pertemuan ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat," tambahnya.

Menurut Adi, dalam RDP nanti, pihaknya tidak hanya ingin mendengarkan satu sisi dari permasalahan PDAM. "Kami harus mendapatkan pandangan dari kedua belah pihak untuk memahami kendala yang ada. RDP ini merupakan langkah penting untuk menggali informasi dan mencari solusi," tegasnya.

Adi, yang terpilih sebagai Ketua Komisi II secara aklamasi, bersama Siswanto sebagai Wakil Ketua dan Taufik Qul Rahman sebagai Sekretaris, menyatakan bahwa komisi ini memiliki 10 anggota. RDP ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk perbaikan layanan PDAM di Balikpapan, sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan telah resmi terbentuk dan siap menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi di bidang pembangunan, lingkungan hidup, dan perhubungan.

Ketua Komisi III, H. Yusri, menyampaikan bahwa agenda kerja pertama mereka adalah mengundang dan bersilaturahmi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhubungan langsung dengan komisi. "Ke depan, kami ingin membangun sinergi yang kuat antara Komisi III dengan OPD terkait," ungkap H. Yusri saat konferensi pers di Kantor DPRD Balikpapan, Rabu, 30 Oktober 2024.

Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Wali Kota Balikpapan, H. Rahmad Mas'ud, menjadikan Balikpapan sebagai mahdinatul iman dan kota global. H. Yusri terpilih sebagai Ketua Komisi III secara aklamasi, mencerminkan semangat kebersamaan di dalam dewan.

"Alhamdulillah, pembentukan Komisi III berlangsung damai dan penuh kebahagiaan. Kami mengedepankan asas kebersamaan, sehingga DPRD Kota Balikpapan menjadi tempat yang harmonis," jelas Ketua LPM Damai Bahagia. Struktur organisasi Komisi III juga telah ditetapkan.

Halili Adinegara menjabat sebagai Wakil Ketua, sementara Ari Sanda terpilih sebagai Sekretaris. Anggota Komisi III terdiri dari Haris, Suwarni, Agus Limin, Syarifuddin Oddang, Wahyullah Bandung, dan dua anggota dari Partai Nasdem yang saat ini belum menyetorkan nama.

Dengan komposisi dan rencana kerja yang jelas, Komisi III DPRD Balikpapan berharap dapat berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qodri, menyatakan bahwa proses pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Balikpapan hampir selesai. Menurutnya, seluruh fraksi telah menyerahkan surat rekomendasi terkait susunan AKD yang akan diisi.

Tahap selanjutnya adalah pemilihan pimpinan untuk setiap komisi, yang diharapkan dapat rampung dalam waktu dekat. “Alhamdulillah, kami telah menerima surat dari seluruh fraksi. Kini, kami meminta rekan-rekan di DPRD untuk berkumpul sesuai pembagian komisi, yakni komisi 1, 2, 3, dan 4, serta badan-badan lain yang ada di DPRD,” ujar Alwi Al Qodri kepada wartawan pada Rabu (30/10/2024).

Alwi menjelaskan bahwa pemilihan ketua dan sekretaris masing-masing komisi akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, baik melalui voting atau aklamasi. Keputusan tersebut bergantung pada kesepakatan masing-masing anggota komisi.

Alwi menegaskan bahwa ia sebagai ketua DPRD tidak akan melakukan intervensi dalam proses tersebut dan berharap pemilihan berjalan transparan. "Silakan bagi teman-teman yang memiliki calon, untuk mengajukan nama sesuai dengan aturan yang ada. Saya sebagai ketua DPRD akan bersikap netral dan tidak akan mengintervensi jalannya pemilihan ini," tambahnya.

Saat ini, pembahasan mengenai pembentukan komisi-komisi tengah berlangsung. Adapun pembentukan badan-badan lain di DPRD, termasuk badan anggaran dan badan kehormatan, akan dilanjutkan pada rapat berikutnya.

Alwi berharap dengan terbentuknya AKD, DPRD Balikpapan dapat melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran secara lebih optimal sesuai kebutuhan masyarakat. "Proses pembentukan ini diutamakan dengan keterbukaan agar struktur yang terbentuk benar-benar mewakili aspirasi masyarakat Balikpapan.

Harapannya, AKD yang baru dapat memperkuat kinerja DPRD untuk mendukung kepentingan publik secara maksimal,” tutup Alwi. Dengan demikian, pembentukan AKD menjadi langkah penting untuk memastikan tugas-tugas DPRD berjalan efektif.

Alwi menambahkan bahwa dukungan semua pihak di DPRD sangat dibutuhkan agar proses ini selesai sesuai rencana, demi kesejahteraan masyarakat Balikpapan.

(ADV/J)